Articles

Found 9 Documents
Search

STRATEGI KONSERVATIF DALAM PENGELOLAAN WISATA BAHARI DI PULAU MAPUR, KABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU Apriliani, Tenny; Yulianda, Fredinan; Yulianto, Gatot
Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia Vol. 16 No. 2 (2009): Desember 2009
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.862 KB)

Abstract

Pulau Mapur yang terletak di sebelah timur Pulau Bintan memiliki potensi terumbu karang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata bahari. Terumbu karang merupakan daya tarik bagi pengunjung untuk melakukan aktivitas seperti menyelam atau snorkeling. Tingkat kerusakan terumbu karang di Pulau Mapur sudah sangat memprihatinkan. Dasar laut di sekitar pulau terdiri dari pecahan-pecahan karang. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk merehabilitasi terumbu karang berbasis sosial dan ekologi untuk pemanfaatan pariwisata bahari di Pulau Mapur. Hasil penelitian menunjukkan dari 11 lokasi hanya 2 lokasi yang termasuk dalam kategori sangat baik, 6 lokasi dalam kategori baik, dan 3 lokasi dalam kategori sedang. Prioritas strategi yang dihasilkan berdasarkan SWOT adalah a) meningkatkan upaya konservasi ekosistem terumbu karang sebagai objek wisata dengan melibatkan seluruh stakeholder; b) meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap merusak terumbu karang khususnya bius/potasium; dan c) meningkatkan kerja sama pemerintah, masyarakat, pengunjung, dan pihak terkait lainnya dalam mengelola sumberdaya, sarana dan prasarana serta pembinaan/pelatihan SDM melalui program dan kegiatan yang tepat.Kata Kunci : ekologi, koservatif, Pulau Mapur, sosial, terumbu karang, wisata bahari.
Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pramoda, Radityo; Apriliani, Tenny
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.723 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.238

Abstract

The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power.Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ).Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik.Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
KOMPARASI ASPEK TEKNIS DAN FINANSIAL SISTEM PENDINGINAN IKAN UNTUK KAPAL PENGANGKUT Apriliani, Tenny; Purnomo, Agus Heri
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 11, No 3 (2005): (Vol. 11 No. 3 2005)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan da

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4849.538 KB) | DOI: 10.15578/jppi.11.3.2005.79-89

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2004 dengan tujuan memperbandingkan paket-paket teknologi pendinginan di atas kapal untuk mendukung pengembangan sistem pengangkutanikan di laut. Metode yang diterapkan adalah studi kasus dengan lokasi-lokasi meliputi Cilacap, Juwana dan Pekalongan, dimana nelayan telah melakukan uji coba pengoperasian teknologimesin pembuat es air laut (sea water on board ice maker), sistem pendinginan air laut (refrigerated sea water, RSW), disamping sistem pendinginan yang umum dilakukan yaitu penggunaan es balok sebagai media pendingin.
STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN DI WADUK SEMPOR, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH Apriliani, Tenny; Kurniasari, Nendah; Yuliati, Christina
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.956 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v13i2.6660

Abstract

ABSTRAK Waduk Sempor merupakan salah satu tipologi sumber daya perairan umum daratan yang bersifat multiguna, yang salah satu pemanfaatannya adalah untuk perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Tulisan ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengelolaan perikanan di Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, data dikumpulkan melalui observasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingannya (interest), maka stakeholders dalam pengelolaan perikanan di Waduk Sempor dapat dikategorikan menjadi dua yaitu key players dan crowd. Stakeholders yang termasuk dalam kategori key players adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kebumen, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kebumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sumberdaya Air dan Energi Mineral (DSA) Kebumen dan masyarakat. Pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori kerumunan adalah DKP Prov. Jawa Tengah, Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) Kebumen, Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kebumen, PT. Indonesia Power, lembaga penelitian dan universitas serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Masyarakat khususnya nelayan di Waduk Sempor tergolong sebagai stakeholder primer karena berkepentingan secara langsung terhadap sumberdaya perikanan yang terdapat di Waduk Sempor, serta memiliki pengaruh dalam pengelolaan. Pengaruh (power) masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan di waduk Sempor tergolong cukup. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan umum waduk dapat direkomendasikan dengan cara menerapkan unsur-unsur ko-manajemen yang terpadu dengan program pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya (Culture Based Fishery-CBF). Title: Fisheries Management Strategies In The Sempor Reservoir Of Kebumen Regency, Central Java ProvinceABSTRACTSempor Reservoir is one of inland water typologies with multipurpose utilizations, one of which is for fisheries, both capture fisheries and aquaculture.The aimed of this paper is to formulate an appropriate strategy of fisheries management in Sempor Reservoir, Kebumen Regancy through the impelementation of Culture Based Fisheries Program (CBF). This research was conducted in 2016 and data was collected through observation and interview. Data was analyzed quatitatively with descriptive approached. The results showed that based on the influence (power) and interests (interest), then stakeholders in fisheries management in Sempor Reservoir can be categorized into two key players and Crowd. Stakeholders included in the key players category are Marine and Fisheries Agency (DKP) Kebumen Regency, River Region Agency (BBWS) Serayu Opak, Department of Culture and Tourism Kebumen, Water and Mineral Resources Agency (DSA) Kebumen and community. Stakeholders belonging to the crowd category are DKP Prov. Central Java, State Forest Company of Indonesia (Perhutani) Kebumen, Kebumen Water Company (PDAM), PT. Indonesia Power, research institutes and universities as well as local nongovernmental organizations (NGOs). The community, especially fishers in Sempor Reservoir, classified as primary stakeholders because of direct interest to fishery resources contained in the Sempor Reservoir, and has influence in the management. The influence (power) of the community in making decisions in fisheries management in Sempor Reservoir is sufficient. Utilization and management of fishery resources in the general waters of the reservoir can be recommended by applying the elements of co-management integrated with the development Culture Based Fishery program (CBF). 
ANALISIS PROSPEKTIF PERAN AKTOR DALAM STRATEGI FORMULASI PEMBANGUNAN PERIKANAN DI KABUPATEN NATUNA Wardono, Budi; Muhartono, Rizky; Hikmayani, Yayan; Apriliani, Tenny; Hikmah, Hikmah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): Article in Press
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.8241

Abstract

Abstrak Peranan perikanan dalam perekonomian Kabupaten Natuna cenderung meningkat. Kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Natuan sebesar 9%, namun apabila migas tidak dihitung peranannya hampir 30%. Permasalahan peningkatan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah adalah: geografis yang terpencil, sarana transportasi terbatas, IUU Fishing, terbatasnya jumlah dan ukuran kapal dan alat tangkap dan kurangnya keterpaduan kerjasama antar pemangku kepentingan/aktor/stakeholder. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemangku kepentingan/aktor/stakeholder dalam perumusan strategi pembangunan perikanan di daerah terluar Kabupaten Natuna. Penelitian dilakukan di Kabupaten Natuna pada bulan Maret-November 2017. Metode analisis yang digunakan dengan pendekatan analisis Mactor. Analisis Mactor menyediakan beragam alat dan analisis yang berguna untuk mendapatkan informasi  dan agregat situasi dari beberapa masukan sederhana tentang permasalahan yang sedang dianalisis. Aktor-aktor adalah para stakeholder yang terkait dengan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Natuna.  Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan  diskusi terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan aktor-aktor pedagang, pelaku usaha BBM, dan pemilik cold storage merupakan aktor-aktor yang mempunyai peranan/pengaruh yang tinggi dan mempunyai ketergantungan yang rendah (terletak pada kuadran I/Kiri Atas). Sebagian aktor berada di kuadran II adalah aktor yang mempunyai pengaruh tinggi, namun juga mempunyai ketergantungan yang tinggi. Aktor tersebut adalah nelayan, penyuluh, koperasi, tauke, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), perbekalan, pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Diperlukan keterpaduan antar stakeholder untuk dapat meningkatkan pengaruh sektor perikanan dalam pembangunan daerah. Stakeholder yang mempunyai pengaruh rendah dan mempunyai ketergantungan yang tinggi, diperlukan perhatian agar pengaruhnya lebih tinggi dan ketergantungannya lebih rendah.Kata kunci: aktor/pemangku kepentingan; ketergantungan; mactor; pengaruh; perikananabstractThe role of fisheries in the Natuna Regency economy tends to increase. Its contribution to Natuna Regency's GRDP is 9%, but if oil and gas is not counted its role is almost 30%. Problems in increasing the fisheries sector in the regional economy: remote geography, limited transportation facilities, fish theft (IUU Fishing), limited number and size of ships and fishing gear and lack of integrated cooperation among stakeholders / stakeholders. The research objective is to determine the role of stakeholders / actors in the formulation of fisheries development strategies in the outer regions of Natuna Regency. The study was conducted in Natuna Regency in March-November 2017. The analytical method used was the Mactor analysis approach. Mactor analysis provides a variety of tools and analysis that are useful for getting information and aggregate situations from a few simple inputs about the problem being analyzed. Aktors are stakeholders related to the development of the fisheries sector in Natuna Regency. Data was collected by interview technique and focused discussion (FGD). The results showed that traders, fuel business actors, and cold storage owners are actors who have a high role / influence and have a low dependency (located in quadrant I / Upper Left). Most of the actors in quadrant II are actors who have a high influence, but also have a high dependency. The actors are fishermen, extension workers, cooperatives, tauke, Marine and Fisheries Business Capital Management Institution (LPMUKP), Supplies, SKPT Manager, business group, Fisheries Agency of Natuna Regency, Directorate General of Capture Fisheries (DJPT), Indonesia Fisheries State-owned enterprises (Perum Perindo) and Directorate General of Marine and Fisheries Resources Supervision (PSDKP). Integration among stakeholders is needed to increase the influence of the fisheries sector in regional development. Stakeholders who do not have influence and have a high dependency, attention is needed so that the influence is higher and the dependency is lower.Keywords: actors / stakeholders; Mactor, influence, dependency, fisheries
KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN UKURAN KAPAL DALAM DEFINISI NELAYAN KECIL Pramoda, Radityo; Apriliani, Tenny
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7499

Abstract

Definisi nelayan kecil sebagai sebuah kebijakan publik memiliki arti penting, ketika dihadapkan pada keinginan pemerintah mengelola wilayah perikanan nusantara secara baik dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ukuran kapal yang tepat dalam definisi nelayan kecil. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kapal yang paling tepat digunakan nelayan kecil adalah ? 5 Gross Tonnage/GT. Adanya perbedaan satuan volume kapal untuk definisi nelayan kecil dalam UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016, juga memberikan dampak terhadap: 1) rujukan UU yang harus diacu; 2) kewenangan perizinan kapal (dikaitkan UU No. 23/2014); 3) wilayah penangkapan ikan; 4) kemampuan memperoleh hasil tangkapan (teknologi); 5) tata administrasi pencatatan kapal. Rekomendasi yang harus diupayakan pemerintah ialah menyamakan ukuran kapal dalam salah satu rumusan teks definisi nelayan kecil dengan merivisi UU No. 45/2009 atau UU No. 7/2016.Title: A Legal Study on Vessel Size Policy Within The Definition of Small Scale FisherThe definition of small scale fisher plays a vital role in public policy, especially as the government attempts to establish a well and fairway managing its national fishery area. The purpose of this study is to determine the appropriate vessel size for small fisher definition. Data were analyzed using a normative juridical method and were described in a narrative description. The results suggest that the most appropriate vessel size for the small scale fishers is less than 5 Gross Tonnage/GT. The difference in unit usage between Constitution No. 45/2009 and Constitution No. 7/2016, has also made impacts towards several aspects, such as: 1) which constitution to refer to; 2) vessel authorization licensing (refer to Constitution No. 23/2014); 3) fishing area; 4) ability to catch fishes (technology); 5) administrative procedures for vessels? recording. Therefore, based on these findings, this study recommends the government to equalize the size of the vessel in at least one of the text that defines small fisher, either Constitution No. 45/2009 or Constitution No. 7/2016. 
PERCEPTION OF FARMERS IN SEAWEED FARMING BUSINESS IN SERIWE VILLAGE, EAST LOMBOK REGENCY Rosyidah, Lathifatul; Zamroni, Achmad; Apriliani, Tenny
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 7, No 01 (2019): ECSOFiM October 2019
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ecsofim.2019.007.01.06

Abstract

Most of the coastal communities at Seriwe Village, East Lombok Regency have livelihoods as seaweed cultivators. The government has launched various programs to improve the productivity and economy of the community through seaweed farming. The objectives of the study are: 1) to know the characteristics of seaweed farming in East Lombok, 2) to analyze the perception of cultivators on the development of seaweed cultivation, and 3) to analyze the perception of farmers on stakeholder participation in the development of seaweed cultivation. This research was conducted in Seriwe Village, Jero Waru District in 2018 using survey methods. The type of data collected is primary data and secondary data. Data analysis uses descriptive methods and simple statistical analysis. In general, seaweed cultivation by farmers is good. The results showed that people's perceptions of all seaweed farming activities were in a good category.
RISIKO SOSIAL PENERTIBAN KERAMBA JARING APUNG DI WADUK JATILUHUR Kurniasari, Nendah; Apriliani, Tenny; Koeshendrajana, Sonny; Wijaya, Rizky Aprilian
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.58 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v15i1.8363

Abstract

Eksekusi peraturan presiden Nomor 15/2018 di Waduk Jatiluhur melalui penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) tidak hanya akan merubah tatanan ekonomi namun juga memiliki risiko sosial bagi masyarakat pemanfaat sumber daya perikanan waduk baik pemanfaat langsung maupun tidak langsung. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis risiko sosial yang akan muncul akibat penertiban KJA tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penertiban KJA di Waduk Jatiluhurakan menghasilkan berbagai risiko sosial. Risiko sosial yang terjadi berupa culture shock masyarakat akibat perubahan pola kehidupan, kohesifitas masyarakat menurun sehingga rentan terhadap konflikhorizontal, hilangnya jaminan sosial, dan berbagai permasalahan demografi. Permasalahan demografi meliputi meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya angkakriminalitas, dan mobilitas teritorial berupa migrasi masyarakat keluar daerah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan risiko sosial dapat dimulai dari menghilangkansumber risiko dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja baru, sosialisasi kebijakan agar masyarakat paham maksud dan tujuan kebijakan, menyediakan fasilitasi berupa rubrik konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat terdampak. Selain itu perlu juga memperbaiki faktor katalis risiko berupa perbaikan kebijakan dengan mempertimbangkan sumber-sumber risiko berupa kondisi masyarakat, relasi usaha, dan historis pembangunan waduk dilihat dari aspek sosial.Title: Social Risk of Floating Cages Control Programin the Jatiluhur Reservoir fAs the implementation of Presidential Regulation No. 15/2018, the floating nets control in Jatiluhur Reservoir resulted not only in economic disorder but also in social risks for the direct and indirect beneficiaries of the reservoir. This paper aimed to analyzing the social risks as the result of the floating net control. The study was conducted in Purwakarta Regency in 2018 using qualitative descriptive methods. The Floating Nets Control Program in Jatiluhur Reservoir caused a variety of social risks. The social risks were culture shock due to life changes, decreased community cohesion that vulnerable to conflict, loss of social benefit, and demographic issues. The demographic issues included increased numberof unemployment, dropouts, crimes, and migration to outside the region. Some alternative solutions to eliminate these social risks are eliminating the risk sources by increasing community capacity to create new jobs, educating community regarding the objectives of the policies, providing consultation services to help people with solution of these social problems. In addition, it is necessary to fix the risk catalyst factor with policy improvement that consider community condition, business relation, and social aspect of historical reservoir development.
RANTAI PASOK DAN SISTEM LOGISTIK UDANG VANAME DI KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN Yusuf, Risna; Rosyidah, Lathifatul; Zamroni, Achmad; Apriliani, Tenny
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2020): JUNI 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.621 KB) | DOI: 10.15578/marina.v6i1.8494

Abstract

Udang vaname merupakan salah satu komoditas unggulan budi daya di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pinrang. Secara umum, jenis udang yang dibudidayakan adalah  udang windu, vaname, udang putih, dan lainnya tersebut, mengalami penurunan produksi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar 4,7%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rantai pasok  udang vaname, dan mengidentifikasi logistik udang vaname di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rantai pasok komoditas udang vaname di Kabupaten Pinrang memiliki tiga tipe rantai pasok, yaitu tipe 1: pembudi daya udang skala tradisional ? pedagang kecil ? pengecer ? pasar; tipe 2: pembudi daya udang skala semi intensif ? pedagang kecil ? pedagang besar ? Unit Pengolahan Ikan (UPI); tipe 3: pembudi daya intensif ? pedagang besar? UPI. Ketiga rantai pasok tersebut memiliki nilai farmer share 80%, 94%, dan 90%, dan dikategorikan sebagai rantai pasok  yang efisien. Namun demikian, rantai pasok tipe 1 memiliki margin pemasaran terbesar dibanding rantai pasok lainnya. Pada sistem logistik komoditas, biaya distribusi udang vaname masih tinggi karena ketersediaan pasokan yang terbatas dan belum optimalnya sarana prasarana logistik seperti infrastruktur, alat transportasi yang menyebabkan tingginya biaya distribusi udang di Kabupaten  Pinrang. Oleh karena itu, penerapan manajemen sistem rantai pasok pada kegiatan produksi,  pemasaran, penanganan pascapanen, transportasi dilakukan secara integrasi, sehingga dapat menjamin kelancaran komoditas udang secara efektif dan efisien yang tercermin dari biaya logistik yang rendah, tepat waktu, dan kualitas udang yang bagus. Title: Supply Chain and Logistic System of Vannamei Shrimp  in Pinrang Regency, South Sulawesi ProvinceVannamei shrimp is one of main commodities in South Sulawesi Province, especially in Pinrang Regency. In general, the cultured species which are black tiger, vannamei, white shrimp, and other shrimps, have been decreased in production by 4.7% during 2014 to 2016. The research aimed to analyze the supply chain and logistic system of vannamei shrimp in Pinrang Regency. The research found there were 3 (three) types of vannamei supply chain in Pinrang; type 1: traditional shrimp farmer ? middleman ? retailer ? traditional market; type 2: semi intensive shrimp farmer ? small trader ? supplier ? fish processing unit (UPI); type 3: intensive shrimp farmer ? supplier ? fish processing unit (UPI). The farmer shares of each supply chain respectively were 80%, 94%, and 90%. These number indicated that the supply chains were efficient. However, type 1 had the biggest margin compared with the other types. On the other hand, the distribution cost of vannamei shrimp in Pinrang Regency were relatively high due to its limited supply, infrastructure and transportation. Therefore, there should be integrated management of supply chain in production, marketing, postharvest handling, and transportation to ensure the effectivity and efficiency of shrimp distribution. This improvement could be reflected in the low cost of logistic, precise delivery time, and good quality of the shrimp product.