Articles

Found 4 Documents
Search

CULTURAL BASED TOURISM DEVELOPMENT IN PASIR PUTIH VILLAGE TUKAK SADAI DISTRICT, BANGKA SELATAN DISTRICT THROUGH AGIK BARIK FESTIVAL Darwance, Darwance; Haryadi, Dwi; Fahria, Izma; Samudra, Agung; Ramadhanty, Desy; Erika, Erika
Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 2 No 2 (2019): BERUMPUN JOURNAL
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.343 KB) | DOI: 10.33019/berumpun.v2i2.22

Abstract

Education, culture and tourism are three things that cannot be separated and interconnected. Culture will develop if education develops too. By education, culture will increase the development of tourism in Indonesia. In order to improve the quality and progress of education, culture and tourism, Social Service Lecture (KKN) XIV Bangka Belitung University (UBB) 2019 Pasirputih - Sadai Desa Pasirputih region, develop tourist destinations through the program "Festival Paserpute Agik Barik" (cultural festival Pasirputih in the past), this activity aims to explore the history and culture of the original tempo of the past (past) in the Pasirputih Village, be it cultural heritage, customs, arts, culinary, traditional games, crafts, and also practice and historical habits the life of the local community in the past, which will be re-demonstrated as the superiority of the Village later and can also be introduced to the wider community as a destination for natural and cultural tourism, which will become its own characteristics and not found elsewhere.
PENGATURAN KOMODITAS LADA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERSPEKTIF ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Darwance, Darwance; Nugroho, Sigit; Yokotani, Yokotani
Kertha Patrika Vol 40 No 01 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p01

Abstract

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil lada dan timah yang menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Dalam rangka pengelolaan sektor pertambangan timah dan lada putih yang sudah mendapat perlindungan Indikasi Geografis, maka diperlukan upaya dari pengambil kebijakan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa sejumlah aspek telah memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kendatipun masih terdapat beberapa hal pula yang belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan oleh pembentuk peraturan daerah.
PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA DI DESA PASIRPUTIH MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM Salfutra, Reko Dwi; Darwance, Darwance
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 6 No 1 (2019): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas utama hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Desa Pasirputih di Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu daerah di Negeri Junjung Besaoh yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Dalam tahap implementasi, penarikan retribusi yang dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tempat wisata. Hanya saja, usaha ini kemudian menemui beberapa persoalan, salah satunya setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Oleh karenanya, kegiatan ini berupaya untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata melalui pengingkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum. Beberapa hal yang sudah dilakukan di antaraya adalah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tempat wisata dan pembangunan fasilitas wisata di lokasi percontohan, pendampingan.
STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENGATURAN PERTIMAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: DARI ZAMAN VOC HINGGA INDONESIA MERDEKA Darwance, Darwance; Nugroho, Sigit; Yokotani, Yokotani
UNEJ e-Proceeding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jembe
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan strategi pengelolaan sumber daya alam dalam pengaturan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari zaman VOC hingga Indonesia merdeka. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah. Pada zaman VOC, yang menjadi dasar hukum tata kelola timah adalah perjanjian yang dibuat oleh VOC dan Kesultanan Palembang. Begitupula ketika Inggris menguasai Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru ada ketika Belanda kembali berkuasa, ditandai dengan diterbitkannya Regelement Tin. Pada zaman Jepang, tidak ditemukan adanya dokumen hukum yang menjadi dasar hukum pengelolaan timah pada masa itu. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan timah, mulai diterapkan ketika Indonesia menyatakan merdeka, baik pada zaman Orde Lama, Orde Baru, lebih-lebih pasca reformasi yang melahirkan otonomi daerah. Pada masa ini, hampir setiap kabupaten/ kota yang ada di Provisni Kepulauan Bangka Belitung, mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur soal timah, termasuk pula peraturan daerah di tingkat provinsi.