Articles

Found 2 Documents
Search

ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Iroth, Delia Amanda
LEX CRIMEN Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah bersama perusahaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Sumber Daya Manusia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakanmetode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga dalam negeri ataupun luar negeri baik milik pemerintah ataupun swasta perusahan-perusahan yang menampung tenaga kerja atau yang memperkerjakan SDM ini diharapkan terus membantu usaha dalam mengembangkan berbagai potensi pribadi agar akhirnya hasil terbaik yang diharapkan oleh para pengusaha tersebut. Akan tercapai ataupun aakan terlampaui. Pentinglah terus diadakan kerjasama dan pelatihan yang dilaksanakan  oleh pemerintah dan perusahan-perusahan. 2. Perlindungan hukum bagi para pekerja dengan memberikan hak-hak yang sepantasnya merupakan hal mendasar demi terciptanya harmonisasi hubungan industrial pancasila. Peran pemerintah kiranya terus ditingkatkan dalam hal perlindungan hukum dari semua pekerja. Menciptakan produk hukum yang jelas dan adil, mensosialisasikan produk hukum tersebut dan menindak para pelanggar hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kata kunci: Sumber daya, manusia, ketenagakerjaan.
Status Pajak Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dan Obyeknya Berada Di Balai Harta Peninggalan Yoharto, Yoharto; Triyono, Triyono; Iroth, Delia Amanda; Sitorus, Frisca Deviyanti; Oktora, Raynoldy
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol 16 No 1 (2019): April
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.444 KB) | DOI: 10.1234/al qodiri.v16i1.3476

Abstract

Bagi anak di bawah umur yang menerima warisan akibat meninggalnya kedua orangtua dan tidak memiliki satupun keluarga, baik tingkat ke atas, semenda, dan sederajat. Memiliki satu permasalahan di dalam pembayaran pajak atas segala warisan yang diterimanya. Maka dari itu dengan adanya putusan pengadilan negeri akan memberikan putusan penunjukkan perwalian bagi anak dibawah umur tersebut. Namun bila belum ada penunjukkan dari pengadilan negeri kiranya pembayaran pajak atas segala warisan tersebut diberikan pembayaran tertunda atau dibebaskan dari pembayaran pajak, dan tidak dikenakan sanksi pajak selama anak itu dibawah umur saat tidak mendapatkan wali, dan yang mendapakan wali tetapi tidak punya warisan yang dapat dikelola. Kata Kunci : Pajak. Abintestato. Anak.