Falatehan, A. Faroby
Unknown Affiliation

Published : 10 Documents
Articles

Found 10 Documents
Search

STRATEGI KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENERAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS E-PLANNING Sani, Balgi Fahmi; Harianto, Harianto; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.9.1.%p

Abstract

ABSTRACTSystem Information of Planning, Monitoring and Evaluation of Development (SIMRAL) usually called e-planning, as the medium of digital data analysis, is used in data collection, technical guidance arrangement and evaluating of local government affair management, which refers to the regulation that are accordance to its function in this case is Regulatory Affairs Minister Number 54 Year 2010. According to the analysis of logistic regression equation, it is found that the variable of human resources and variable system information significantly affect the readiness of Bogor City Municipality in implementing e-planning development. The goals of this research in general is to formulate readiness strategy of Bogor Municipality in implementing e-planning development by using SWOT Analysis, it is able to identify internal and external factors that both result in 5 strength factors, 8 weakness factor, 4 opportunity factors and 3 threat factors. After weighting to each factors, alternatives of grand strategy is devided, in which the highest weight strategy is Weakness-Opportunity (WO) strategy, namely to improve human resources quality particularly the operators of e-planning system and to improve commitment of e-planning implementation. The conversion of alternative strategy to strategic action will be done conducted by making operational policies which will be the guidance in deriving programmes and implementating e-planning.Keywords: Readiness, e-planning, Implementation, SWOT. ABSTRAKSistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMRAL) atau yang biasa disebut e-planning sebagai sarana pengolahan data elektronik, melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mengacu pada peraturan perundang ? undangan yang bersesuaian dengan fungsinya yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hasil analisis persamaan Regresi Logistik menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia dan sistem informasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam menerapkan perencanaan pembangunan berbasis e-planning ini. Tujuan kajian ini secara umum adalah merumuskan strategi kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis e-planning. Melalui analisis SWOT dapat diidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan 5 (lima) faktor kekuatan, 8 (delapan) faktor kelemahan, 4 (empat) faktor peluang, dan 3 (tiga) faktor ancaman. Setelah dilakukan pembobotan pada masing ? masing faktor dirumuskanlan alternatif grand strategy, adapun strategi yang menperoleh bobot paling tinggi adalah strategi Weakness-Opportunity (WO) yakni tingkatkan kualitas SDM khususnya para operator e-planning dan tingkatkan kesiapan berbagai faktor untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan e-planning. Penterjemahan alternatif strategi ke dalam tindakan strategik akan dilakukan melalui penyusunan kebijakan operasional yang merupakan acuan dalam bentuk penjabaran melalui program dan kegiatan.Kata Kunci: Kesiapan, e-planning, Implementasi, SWOT.
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN BELANJA SUBSIDI BUNGA KREDIT PROGRAM DI DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN Falah, Samsul; Hakim, Dedi Budiman; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.9.2.%p

Abstract

ABSTRACTInternal Control System is one of the criteria in giving opinion by the auditing body in Indonesia. Beside that, the government is required to regulated and maintain an Internal Control System within the government as a whole. This study aimed to evaluate the Internal Control System in expenditure of Credit Program Interest Subsidy in Directorate General of Treasury at The Ministry of Finance. In this study, Internal Control System consist of control environment, risk assesssment, control activites, information and communication, and monitoring activities. The Primary data were obtained from questionnaire and interview with financial managers in Credit Program Interest Subsidy in Directorate General of Treasury and official that related in making decisions to make Internal Control System become adequated, while the secondary data were obtained from the reports that associated with Intern Control System and expenditure in Credit Program Interest Subsidy which selected by purposive sampling. The Model was evaluated by Descriptive Analysis and Rating Scale. The Result of this study: (1) From the descriptive analysis has shown that internal control system did not systematic and integrated; (2) Rating scale has shown that the information and communication elements had the lowest value, and indicators human resource guidance from the element of control activities had less value.  Keywords: internal control system, interest subsidy expenditure, rating scale  ABSTRAKSistem Pengendalian Intern adalah salah satu kriteria dalam pemberian opini yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping itu, pemerintah diharuskan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam penelitian ini, Sistem Pengendalian Intern terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan agar sistem pengendalian intern menjadi memadai, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan yang terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program yang dipilih secara sengaja (purposive sampling).  Model dalam penelitian ini dievaluasi dengan analisis deskriptif dan skala rating (rating scale). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program tidak sistematis dan terpadu. Skala Rating menunjukkan bahwa unsur informasi dan komunikasi memiliki nilai terendah diantara unsur yang lain dan sub unsur pembinaan sumber daya manusia dari unsur kegiatan pengendalian memiliki nilai terendah.Kata kunci:    sistem pengendalian intern, belanja subsidi bunga, skala rating
STRATEGI PENINGKATAN KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH Sumaryanto, Sumaryanto; Falatehan, A. Faroby; Rachmina, Dwi
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.9.2.%p

Abstract

ABSTRACTUtilization of information technology in all stages of local financial management becomes very important especially in the effort to bring out good governance. Local financial management must be implemented in an orderly manner and in accordance with law, efficient, effective, transparent, accountable and responsible with due regard to justice, compliance and benefit to the community. The purposes of this research were to analyze the stage of employee readyness in implementation of local financial management information system, to analyze the effectivity of local financial management information system in Goverment Internal Controlling System and to obtain the strategy improving employee-readiness of Bogor City goverment in implementation of local financial management information system. The data consisted of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with stratified random sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study used rating scale analysis, and SWOT analysis. The Result of study showed that employee-readiness of Bogor City goverment in implementation of local financial manangement information system were on the ready criteria but still needed a little improvement, and local financial management information system were quite effective to assist financial management employee in Bogor City goverment in implementation of Goverment Internal Controlling System. The chosen strategy was to improve the development and capacity building of competency-based employees in local financial management.Key words :   employee-readiness, financial, information system, strategy.ABSTRAKPemanfaatan teknologi informasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan scara tertib, sesuai dan taat tterhadap peraturan perundang-undangan, sfektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan aparatur dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, menganalisis efektifitas sistem informasi pengelolaan keuangan daearah dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data primer dari dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan kuesioner dengan metoda stratified random sampling. Sedangkan data skunder diperoleh melalui literatur dan dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan analisis rating scale dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kesiapan aparatur dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan  berada pada kriteria siap tetapi masih perlu peningkatan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Strategi yang terpilih adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengguna sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kompetensi. Kata kunci: kesiapan aparatur, sistem informasi, pengelolan keuangan, strategi.
STRATEGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENURUNAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON Januri, Januri; Sarma, Ma'mun; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.9.2.%p

Abstract

ABSTRACTCirebon District consists of 40 sub-districts with various potentials and characteristics between sub-districts, this condition causes disparity in the development between sub-districts in Cirebon District. This study was aimed to analyze the pattern of economic growth and development of each sub-district, measure the level of disparity, analyze the factors causing disparity, and establish the priority of budget allocation strategy to decrease disparity in economic development between sub-districts in Cirebon District. Primary data were obtained from gathering opinion with questionnaire by respondents who are steakholder were chosen purposively. The methods of analysis used in each aim were: analysis Tipology Klassen, Entropy Index, Williamson Index, Theil Index, panel data regression, and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of each analysis showed that: (1) Sub-district in Cirebon District was classified into four quadrants, the level of development of undeveloped sub districts optimally and uneven; (2) the level of disparity in in Cirebon District fluctuated, and the decomposition of the major source of disparity was caused by the disparity between sub-districts (within region); (3) factors which had a significant influence to the decrease of disparity, namely income per capita (regional GDP) and the development of sub-district; and (4) priority of budget allocation strategy that can be implemented to decrease the disparity between sub-districts in Cirebon District is the improvement of infrastructure and facilities.Keywords: Disparity Development, Cirebon District, Theil Index, Analytical Hierarchy ProcessABSTRAKKabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan potensi dan karakteristik antar kecamatan yang beragam, yang mengakibatkan terjadinya disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Cirebon.  Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pola pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kecamatan, mengukur tingkat disparitas, menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas, dan menetapkan prioritas strategi alokasi anggaran untuk penurunan disparitas pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Cirebon. Data primer diperoleh dengan penjaringan pendapat stakeholder yang masing-masing dipilih secara sengaja (puposive sampling). Metode analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: analisis Tipology Klassen, Indeks Entropi, Indeks Williamson, Indeks Theil, regresi data panel, dan Proses Hirarki Analitik (PHA). Hasil dari masing-masing analisis menunjukkan bahwa: (1) Kecamatan di Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi 4 kuadran dan tingkat perkembangan kecamatan belum berkembang secara optimal dan belum merata; (2) disparitas di Kabupaten Cirebon bersifat fluktuatif, dan dekomposisi sumber utama disparitas berasal dari disparitas antar kecamatan dalam wilayah (within region); (3) faktor yang berpengaruh terhadap disparitas adalah pendapatan (PDRB) per kapita dan perkembangan kecamatan; dan (4) prioritas strategi alokasi anggaran yang dapat diimplementasikan untuk penurunan disparitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon adalah peningkatan prasarana dan sarana.Kata kunci: disparitas pembangunan, Kabupaten Cirebon, Indeks Theil, Proses Hirarki Analitik
OPTIMISASI MANAJEMEN ASET TETAP DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Aprilia, Ika; Syaukat, Yusman; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.10.2.%p

Abstract

ABSTRACTLocal autonomy means that local governments are given freedom of action to manage and develop their own regions according to theireach condition, characters and potency. The core of local autonomy is democratization and empowerment. It is expected that the emerging democratization brings good governance into reality including good governance, both on the management of local finance and local assets. Assets or the active is one of components in the Local Government Financial Report, in which the greatest sub component is fixed assets. Therefore, good governance on fixed assets will support the efforts that have been made by the Province of DKI Jakarta to realize the good governance. Management of assets or items own by local authorities, according to Permendagri Nomor 19 tahun 2016, consists of several stages that can be classified into four managerial functions, which are planning, organizing, mobilizing or executing and controlling and monitoring. This study utilized primary and secondary data using an analysis method of gap analysis and qualitative description. Results of the study indicated that there was still a ?partial gap? for each managerial function in asset management. All managerial functions had been executed moderately well in the asset management; however, the functions should be optimized further to be consistent with the prevailing laws. Based on the gap analysis, the causes of the weaknesses of asset management and the strategy move to overcome the weaknesses in the management of the most needed assets currently in the Province of DKI Jakarta.Key Words: Managerial Function, Gap Analysis and Optimizing Asset Management StrategyABSTRAKOtonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi, karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah mewujudkan good governance, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.  Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode analisis adalah gap analisis dan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hasil masih ada ?partial gap? untuk setiap fungsi manajerial pengelolaan aset. Semua fungsi manajerial telah dijalankan dengan cukup baik dalam pengelolaan aset, namun masih perlu dioptimalkan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis gap diperoleh penyebab kelemahan pengelolaan aset sekaligus langkah strategi untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan aset yang paling dibutuhkan saat ini di Pemprov DKI Jakarta.Kata Kunci: Fungsi Manajerial, Gap Analisis, Dan Strategi Optimalisasi Manajemen Asset
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS KONTEN DIKLAT BERBASIS E-LEARNING PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN Juniastuti, Anik; Falatehan, A. Faroby; Muljono, Pudji
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.10.2.%p

Abstract

ABSTRACTContent is an important variable in e-learning implementation. Creating the right content, will determine success in learning based on information and communication technology. The results of research in Budget and Treasury Training Center states that e-learning is no more effective than classical, due to the method of delivering inappropriate teaching materials. This research will formulate the strategy of content quality improvement for e-learning on the Budget and Treasury Training Center. First analysis of internal and external factors that determine the quality of e-learning based training content. The analysis was performed using Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) matrix. The second phase focuses on developing alternative strategies by aligning key internal and external factors. Strength Weakness Opprtunity Threat (SWOT) Analytical techniques will get some alternative strategies. Last stage is to set priority strategy using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). This research formulates the strategy of optimization of the training services by creating excellent services of e-learning. The policies were the provision of learning materials in attractive packaging, fulfillment of user needs and user friendly. These policies were outlined in three programs: designing edutainment programs, designing micro learning for learning materials, and providing LMS application of android version.Key Words: Content Quality, IFE, EFE, SWOT, QSPM ABSTRAKKonten merupakan variabel penting dalam implementasi e-learning. Membuat konten yang tepat, akan menentukan keberhasilan dalam belajar menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian terkait e-learning di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyatakan bahwa diklat dengan metode e-learning tidak lebih efektif dibanding dengan metode klasikal. Hal tersebut disebabkan cara penyampaian materi dalam bentuk bahan ajar yang tidak tepat. Penelitian ini akan merumuskan strategi peningkatan kualitas konten diklat berbasis e-learning pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu, pertama analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan kualitas konten diklat berbasis e-learning. Analisis dilakukan menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE). Tahap kedua berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Teknik analisis menggunakan metode Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) akan menghasilkan beberapa alternatif strategi. Tahap ketiga adalah menetapkan prioritas strategi menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis e-learning. Kebijakan yang ditetapkan adalah penyediaan materi belajar dalam kemasan yang menarik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan user friendly. Kebijakan dijabarkan dalam tiga program yaitu merancang program edutainment, merancang materi dalam bentuk micro learning, dan menyediakan aplikasi LMS versi android.Kata Kunci: Kualitas Konten, IFE, EFE, SWOT, QSPM
STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR Satria, Judo; Falatehan, A. Faroby; Beik, Irfan Syauqi
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.10.2.%p

Abstract

ABSTRACTProtection of sustainable food agriculture land is an efforts in order to control the high rate of conversion of agricultural land to non-agricultural land, as well as food security and sovereignty. In addition, agricultural land has a very strategic role and function for the people of Bogor District who are agrarian because there are a large number of residents of Bogor District who depend on the agricultural sector. This study aims to formulate the strategy of the Bogor District Government through a strategy to control the transformation of sustainable food agricultural land to meet the level of food sufficiency and protect from the rate of land conversion. To achieve these objectives, a review needs to be done to check the availability of agricultural land, with the formulation of Analytical Hierarchy Process for policy development decisionKeywords: agricultural land conversion, agricultural land protection strategy.ABSTRAKPerlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memenuhi tingkat kecukupan pangan dan melindungi dari laju konversi lahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan tinjauan terhadap ketersediaan lahan peruntukan pertanian, dengan perumusan Proses Hirarki Analitik untuk keputusan pengembangan kebijakanKata Kunci : alihfungsi lahan pertanian, strategi perlindungan lahan pertanian
STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR Raharja, Enditya Luhur; Baga, Lukman M; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.10.2.%p

Abstract

ABSTRACTIn the last few years the level of performance accountability of the Bogor City Government has not shown a significant increase, so it needs strategies to improve it. This research included descriptive research type with using primary and secondary data. Analysis methods used were Importance Performance Analysis, and Analytical Hierarchy Process. The purpose of this research were to analyze the weaknesses of the implementation of the performance accountability system of the Bogor City Government, and formulate the strategies to improve the performance accountability of the Bogor City Government. Based on the results of the Importance Performance Analysis showed that there are 7 attributes that become weaknesses of the implementation of the performance accountability system of the Bogor City Government. These attributes are alignment between planning documents, results-oriented performance planning, linkages of programs / activities with strategic planning, preparation of individual performance indicators, tiered performance measurement, and utilization of performance measurement. The strategy to improve the performance accountability of the Bogor City Government is strengthening commitment, implementing performance-based budgeting, SAKIP coaching, and improving the quality of APIP.Keywords: performance, accountabilityABSTRAKTingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dibutuhkan strategi untuk peningkatannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Importance Performance Analysis, dan Analytical Hierarchy Process. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor, dan merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 atribut yang menjadi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Atribut tersebut adalah keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor adalah penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, pembinaan SAKIP, serta peningkatan kualitas APIP.Kata kunci: kinerja, akuntabilitas
STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PERTANIAN LAHAN KERING DI JAWA BARAT Syaukat, Yusman; Falatehan, A. Faroby; Nasrullah, Nizar; Harjanto, Arini
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.10.2.%p

Abstract

ABSTRACT              Majority of the community in Sukabumi and Tasikmalaya Districts are still below the poverty line. The approach used to analyze poverty levels is an expenditure approach which is then compared to the poverty limit of the BKKBN and BPS. Communities in Sukabumi and Tasikmalaya District are classified to the first prosperous family (KS1) based on the classification of the BKKBN. Whereas compared to BPS poverty level, Communities in Sukabumi District are classified as poor that is 15.79 percent and 19.23 percent for Tasikmalaya District. The second objective of this study was to implement a cropping strategy that farmers should do to increase farmers? income so that they are not below the poverty line. The recommended cropping pattern is by planting horticultural crops such as spinach, caisin, watermelon and melon in the third growing season.Keywords: poverty, dry land, farming, foodABSTRAK              Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya yang menjadi daerah penelitian ini masih terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran yang kemudian dibandingkan dengan batas kemiskinan dari BKKBN dan BPS. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya berada pada golongan keluarga sejahtera I berdasarkan penggolongan dari BKKBN. Sedangkan bila dibandingkan berdasarkan tingkat kemiskinan BPS, masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tergolong miskin sebanyak 15.79 persen dan pada Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 19.23 persen.  Tujuan kedua dari penelitian ini adalah strategi pola tanam yang sebaiknya dilakukan petani untuk meningkatkan pendapatan petani agar tidak berada dibawah garis kemiskinan. Pola tanam yang disarankan yaitu menanam tanaman hortikultura seperti kangkung darat, caisin/sawi, semangka dan melon pada musim tanam ketiga. Kata kunci: kemiskinan, lahan kering, usahatani, pangan
PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Coster, Tinnike; Kolopaking, Lala M; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal mpd.9.1.%p

Abstract

ABSTRACTThere are several objectives in the study: (1) the potential of tourism and regions support that can meet the needs of the tourists, (2) the forms of community empowerment in the development of community-based tourism and (3) the strategy of the development of community-based tourism to increase local revenues. The potencies of  tourism supports that should be improved in the development of Anambas Archipelago tourism are the improvement of infrastructure, both public infrastructure and tourism infrastructure, such as marine transportation and recreational facilities of nautical tourism, which has an average value of 4.93 that means it should be more focused on its development. While the region that can meet the needs of travelers in the development of tourism is located in Siantan district that is in the first rank and becomes the only district in the hierarchy I that is 59.54. The forms of community participation or community empowerment in the development of community-based tourism are in the form of fish farming, the increase of regional typical crafts and foods with the value of 4.79 that is to be developed, and that these activities are usually done by Anambas Archipelago community so that it can be beneficially used and should be developed in order to participate in the development of community-based tourism to generate profits for the government it self in the form of local revenue.Keywords: Tourism, Community, Increase Local Revenues, Tourism  ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk (1) menganalisis sarana prasarana pendukung pariwisata dan wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan, (2) Menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan (3) Menyusun strategi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Sarana prasarana pendukung pariwisata yang harus ditingkat dalam pengembangan pembangunan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas adalah peningkatan sarana prasarana umum maupun sarana prasarana bidang pariwisata yaitu transportasi laut dan sarana rekreasi wisata bahari yang memiliki nilai paling tinggi sebesar 4.93 artinya harus lebih difokuskan dalam pembangunannya. Sedangkan untuk wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk pengembangan pembangunan pariwisata terletak di Kecamatan Siantan yang menempati ranking satu dan menjadi satu-satunya kecamatan yang berada di hierarki I sejumlah 59.54. Bentuk keikutsertaan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yaitu pada pembudidayaan ikan, peningkatan kerajinan dan makanan khas daerah dengan nilai paling tinggi sebesar 4.79, merupakan aktifitas yang sering dilakukan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dimana hal tersebut dimanfaatkan dan harus dikembangkan dalam berpartisipasi untuk pengembangan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemerintah itu sendiri berupa pendapatan asli daerah.Kata kunci: Pariwisata, Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata