Articles

Found 15 Documents
Search

FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BERBASIS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Trisusilowaty, Dian; Lumbanraja, Anggita Doramia; Suteki, Suteki
LAW REFORM Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.063 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i1.23353

Abstract

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Daerah dan juga bertugas menerima aduan masyarakat yakni dalam bentuk informasi, keluhan, ketidakpuasan dan atau penyimpangan atas kinerja Kepolisian Daerah guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji perspektif Hukum Progresif mengenai fungsi pengawasan preventif oleh Inspektorat Pengawasan Daerah melalui aduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Daerah, menggunakan metode penekatan penelitian socio-legal dengan analisa kualitatif. Faktor pendorong pelaksaanaan pengawasan: adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar satuan fungsi, Struktrual Kepolisian berjenjang yang bersifat mutlak, dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan Itwasda. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan adanya kewenangan Itwasda yang terbatas, penerimaan aduan masyarakat yang tidak satu pintu, tidak seimbangnya jumlah sumber daya pengawas, pengawasan terhadap rekan sejawat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan. Konsep fungsi pengawasan yang ditawarkan agar lebih mampu mencegah tindakan indisipliner anggota kepolisian berbasis aduan masyarakat yaitu, perlu adanya mekanisme pengaduan masyarakat satu pintu, penggabungan penyidik dari beberapa satuan fungsi, komputerisasi pengaduan dan perlu ada Hukum Acara Pidana khusus bagi Aparat Penegak Hukum.
Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Lumbanraja, Anggita Doramia
Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : State Administrative Law Department, Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.508 KB) | DOI: 10.14710/alj.v2i4.677 - 685

Abstract

In the Lex Silencio Positivo cases, there is no Consultative Meeting and Preparatory Examination. Meanwhile, the two examinations are necessary. This research intends to explore the Role of Judges in Lex Silencio Positivo cases where the Judge does not get a particular stage to examine the Applicants' petition files, both formal and material terms. This study uses the normative juridical method. The results of this study Judges play an essential role in distributing the burden of evidence fairly. The Judge should also carefully examine the Applicants' petition files to prevent the misuse of Positive Fictitious Decisions by the Applicants Keywords: Judges, Lex Silencio Positivo, Evidence. AbstrakPada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif tidak ada Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan karena sifatnya yang berupa permohonan. Sementara kedua pemeriksaan tersebut penting karena untuk memeriksa dari segi formil dan segi materiil. Penelitian ini hendak menggali Peran Hakim pada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif di mana Hakim tidak mendapatkan tahapan khusus untuk memeriksa berkas Permohonan Pemohon baik dari segi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam. Hasil dari penelitian ini Hakim memegang peranan penting dalam membagi beban pembuktian secara adil. Hakim juga harus memeriksa dengan teliti berkas Permohonan Pemohon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Keputusan Fiktif Positif oleh Pemohon. Kata Kunci : Hakim, Keputusan Fiktif Positif, Pembuktian.
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN Sari, Indriana Dwi Mutiara; Gita, Handias; Lumbanraja, Anggita Doramia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.791 KB) | DOI: 10.14710/jphi.v1i2.171-181

Abstract

Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur dalam KUHP, mengandung unsur adanya paksaan dan kekerasan. Pasal KUHP mengenai delik ini sering dijadikan sebagai dasar hukum penuntutan pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun seiring waktu dalam penerapan hukum dari pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya. Artikel ini membahas tentang kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan saat ini (ius constitutum) dan dimasa mendatang (ius constituendum) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang saat ini telah diatur dalam KUHP telah mengalami pengurangan frasa pada isi pasalnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak bisa diukur secara pasti perbuatan apa saja yang masuk dalam delik tersebut, sehingga dapat menimbulkan peluang kesewenang-wenangan baik dari pelapor maupun pihak penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak serta merta membuat perubahan besar pada kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini terlihat dari belum diaturnya delik ini secara khusus dalam RUU KUHP. Maka demi kepastian hukum, perlu adanya perbaikan pada kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang perlu diakomodir di dalam RUU KUHP. 
TINJAUAN YURIDIS PROSES PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Yuliasari, Arviana; Yunanto, Yunanto; Lumbanraja, Anggita Doramia
NOTARIUS Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.282 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30326

Abstract

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL VERSI E-BOOK DI TOKOPEDIA Simangunsong, Helena Lamtiur; Santoso, Budi; Lumbanraja, Anggita Doramia
NOTARIUS Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.222 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.30504

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DARI PENYALAHGUNAAN BARANG JAMINAN OLEH DEBITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA Yadev, Marconery; Prananingtyas, Paramita; Lumbanraja, Anggita Doramia
NOTARIUS Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.929 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31294

Abstract

IMPLEMENTASI OBJEK JAMINAN KREDIT Putri, Trisa Mardeta; Prananingtyas, Paramita; Lumbanraja, Anggita Doramia
NOTARIUS Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.048 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31087

Abstract

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA Zen, Kiki Latifa; Ngadino, Ngadino; Lumbanraja, Anggita Doramia
NOTARIUS Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.467 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31074

Abstract

Companies that have already gone public usually want a more substantial source of funds, one of which is by holding capital market activities (share investment), not a few for the Directors of the Company to make a conflict of interest transaction for their interests which results in a loss in a limited company. This paper aims to find out what is the basis for shareholders, Directors and The Board of Commissioners in conducting transactions of conflict of interest. Philosophical normative research approaches are used to analyze conflicts of interest referring to related regulations and principles of agreement in the capital market. As a result of the discussion, with the ambiguous regulations, if there is a conflict of interest by the Directors and other management, each Director must be fully responsible personally (if only one director) for the loss of a Limited Liability Company if the person concerned is proven guilty or negligent in carrying out their duties in accordance with applicable regulations, but in order to avoid conflicts of interest by the board of directors, the Company must establish a Limited Company Assistant and also form an Audit Committee to increase the effectiveness of the internal and external audit functions and the effectiveness of the internal control system to be protected from actions fraudulent company management, which can be detrimental to stock investments. Keywords: transaction; agreement; investation; capital marketAbstrak Perusahaan yang sudah mengalami go public biasanya meinginkan sumber dana yang lebih besar salah satunya yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pasar modal (Investasi saham), tidak sedikit bagi Direksi Perseroan melakukan transaksi benturan kepentingan untuk kepentingan pribadinya yang berujung pada terjadinya kerugian dalam Perseroan terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar bagi para pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tersebut. Pendekatan penelitian normatif filosofis digunakan untuk menganalisis benturan kepentingan mengacu pada peraturan yang terkait dan asas-asas perjanjian dalam pasar modal. Sebagai hasil pembahasannya yaitu dengan Peraturan yang masih rancu maka apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi maupun pengurus lainnya adalah dengan tiap-tiap  Direksi harus bertanggungjawab penuh secara pribadi (apabila direksi hanya satu) atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun agar menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak direksi maka Perseroan harus membentuk Asisten Perseroan Terbatas dan juga membentuk Komite Audit untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan eksternal serta efektivitas sistem pengendalian internal agar terlindungi dari tindakan-tindakan curang yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, yang mana dapat merugikan investasi saham. Kata kunci : transaksi; perjanjian; investasi; pasar modal
KEABSAHAN AKTA NOTARIL PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Irmawati, Wiwi; Putrijanti, Aju; Lumbanraja, Anggita Doramia
NOTARIUS Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.379 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31098

Abstract

Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Antara Letter C dengan Hasil Pengukuran Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali Harun Natadiarta, Ignatius; Sa'adah, Nabitatus; Lumbanraja, Anggita Doramia
NOTARIUS Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.32 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31070

Abstract