Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR) Bintoro, Ratih Fenty Anggriani; Fitrianto, Yuli
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.32 KB) | DOI: 10.36087/jrp.v2i1.47

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan sertifikasi guru dengan profesionalisme guru di Kaltim (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara dan Kutai Timur).  Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui metode penjelasan (explanatory).  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD dan wawancara dengan Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru juga didukung oleh studi literatur yang berhubungan dengan kebijakan sertifikasi guru.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme guru tersertifikasi di Kalimantan Timur pada umumnya telah cukup baik. Guru telah memenuhi standar kerja yang ditetapkan, namun standar kinerja yang dipenuhi oleh guru cenderung hanya bersifat pemenuhan kewajiban dan belum merupakan perwujudan dari budaya kerja profesional.  Faktor-faktor pendorong munculnya kinerja positif guru tersertifikasi disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan motivasi kerja guru dan peningkatan tanggung jawab.  Sedangkan faktor penghambat guru tersertifikasi yang belum dapat melaksanakan kinerja dengan baik adalah faktor kompetensi, kurangnya pembinaan guru serta terbatasnya sarana prasarana.Kata Kunci : Sertifikasi Guru, Profesionalisme Guru, Kaltim. ABSTRACT This study aims to describe the relationship of teacher certification with teacher professionalism in East Kalimantan (Samarinda City, Balikpapan City, Kutai Kartanegara Regency and Kutai Timur Regency).  This type of research uses qualitative research through explanatory methods. Data collection techniques are carried out through FGDs and interviews with the Department of Education, School Superintendents, Principals and Teachers were also supported by literature studies relating to teacher certification policies.  The results showed that the professionalism of certified teachers in East Kalimantan was generally quite good.  The teachers had met the set work standards, but the standards performance that is fulfilled by teachers tends to be only fulfilling obligations and is not yet an embodiment of a professional work culture.  The factors driving the emergence of certified teacher's positive performance are caused by increased teacher welfare, increased teacher work motivation and increased responsibility. While the inhibiting factors for certified teachers who have not been able to perform well are competency, lack of teacher guidance and limited infrastructure.Keywords :  Teacher Certification, Teacher?s Professionalism, East Kalimantan.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMA TAHUN AJARAN 2017/2018 DI KOTA SAMARINDA Bintoro, Ratih Fenty Anggriani
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.452 KB) | DOI: 10.36087/jrp.v1i1.26

Abstract

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah negeri berlabel unggul yang digagas pemerintah di hampir setiap daerah yang tentu membuka jurang kesenjangan yang begitu lebar dengan sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Sekolah unggulan terkesan hanya bisa dinikmati anak-anak dengan kemampuan akademik serta finansial tertentu.  Orang tua murid pun berlomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan.  Sehingga dampaknya ada sekolah yang banyak muridnya dan ada sekolah yang kekurangan siswa.  Tentu saja ketidakmerataan ini akan menimbulkan ekses yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk Lain Yang Sederajat.  Dalam Permendikbud tersebut ditetapkan pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.  Dalam sistem zonasi diatur bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dalam PPDB tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018  di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui metode penjelasan (explanatory). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan orang tua murid, perwakilan sekolah dan dinas terkait juga didukung oleh studi literatur yang berhubungan dengan kebijakan zonasi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat. Waktu sosialisasi yang terbatas, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB dengan sistem zonasi dan juga standar pendidikan yang masih belum merata merupakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.