Articles

Found 8 Documents
Search

PENETAPAN JOB GRADING DALAM PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PNS Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.419 KB)

Abstract

Penerapan sistem remunerasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah berjalan tahun 2007, dengan kementerian keuangan menjadi pilot project dalam menerapkan sistem remunerasi, ternyata memiliki suatu permasalahan dalam penentuan job grading PNS. PNS yang memiliki jabatan, golongan ruang, serta masa kerja yang sama belum tentu memiliki grade yang sama sehingga menimbulkan suatu kesenjangan antar PNS tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana penetapan job grading dalam pemberian remunerasi kepada PNS. Ada 2 (dua) tipe job grading pada PNS yaitu job grading untuk Pelaksana atau Non Struktural dan Job Grading untuk Pejabat Struktural. Pada job grading untuk Pelaksana, dalam menentukan grade PNS pertama kali adalah berdasarkan golongan/ruang dan jabatan pada kompetensi teknis yang bersangkutan, pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian jabatannya, serta penugasan atasan. Kemudian setelah itu baru ditentukan lagi grade pelaksana melalui berbagai tahapan, yaitu: menentukan target kinerja melalui kontrak kerja antara pelaksana dengan atasan langsung selama 1 (satu) semester, evaluasi kinerja dilakukan oleh atasan langsung terhadap realisasi atas rencana kinerja yang telah ditetapkan oleh pelaksana atau PNS yang bersangkutan pada saat awal kontrak tersebut dan dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi melalui 2 (dua) periode hasil evaluasi kepada Pejabat Penilai oleh pejabat langsung pelaksana pimpinan unit yang menangani kepegawaian untuk dapat dibahas dalam sidang rekomendasi yang hasil finalnya ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat Esselon I. Sedangkan job grading untuk pejabat struktural adalah given dimana diberikan kepada pejabat tersebut sebagai reward yang didalamnya tidak diperlukan tahapan seperti halnya pada job grading untuk pelaksana. Kata Kunci : Remunerasi, PNS, Job Grading, Given, Reward
PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL JAKSA Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.772 KB)

Abstract

Pengembangan karier merupakan salah satu hal yang penting dalam program pengembangan pegawai. Terhambatnya pengembangan karir pegawai tentu akan berdampak pada kepuasan kerja, motivasi dan pada akhirnya kinerja mereka. Dalam pengembangan karier seorang jaksa ternyata terdapat suatu permasalahan yaitu mengenai promosi/kenaikan pangkat. Tulisan ini mengungkapkan adanya suatu batasan mengenai pegawai yang menduduki jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan juga fungsional jaksa dalam hal promosi/kenaikan pangkatnya, dimana untuk kenaikan pangkatnya selain tetap harus mengikuti aturan mengenai kenaikan pangkat pilihannya dan juga pengumpulan angka kreditnya seperti fungsional jaksa. Sehingga jaksa yang merangkap jabatan tersebut juga diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit selain persyaratan lain yang digunakan dalam menduduki suatu jabatan struktural. Di samping itu apabila seorang jaksa yang telah memenuhi angka kredit yang cukup dan juga lulus assesment kompetensi di suatu jabatan struktural misal eselon III namun belum pernah menduduki jabatan struktural eselon IV, maka pegawai tersebut tidak dapat menduduki jabatan sebagai eselon III karena dianggap tidak pernah memiliki pengalaman sebagai eselon IV. Oleh karena itu pegawai yang menduduki jabatan struktural diwajibkan untuk menduduki jabatan secara berjenjang. Kata kunci: promosi, pengembangan karir jaksa, asesmen kompetensi
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TINJAUAN PROSPEKTIF DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.756 KB)

Abstract

Salah satu bentuk dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998 adalah reformasi dibidang kepegawaian. Hal ini terlihatdari dirubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokpokokKepegawaian. Salah satu klausal baru yang ada dalam UU tersebut adalah adanya amanat untuk membuatkomisi kepegawaian Negara (KKN). Namun hingga saat ini, 12 tahun setelah UU tersebut dibuat KKN tersebut belumjuga terbentuk. Bahkan kini adanya wacana tentang Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yangdidalamnya juga memuat klausal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Besarnya kekuasaan KASN yang didalamnyajuga menetapkan peraturan dibidang kepegawaian dapat menyebabkan kesewenang-wenangan. Oleh karena ituperlu dibatasi kewenangannya seperti yang ada pada komisi kejaksaan dan juga komisi kepolisian nasional. Sehinggakewenangan dari KASN adalah memeriksa/pengawas terhadap berjalannya kebijakan/peraturan perundang-undangandibidang kepegawaian bukan sebagai lembaga yang menetapkan kebijkan kemudian mengawasi kebijakan/peraturannya.Kata Kunci: reformasi, komisi aparatur sipil negara, kewenangan
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.914 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah melaksanakan manajemen untuk PPPK sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ditetapkan karena kebutuhan mendesak setelah melihat kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu tidak ada di PNS tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2013 namun dalam menganalisis penulis juga menggunakan data terbaru dan metode penelitiannya adalah Focus Group Disscussion (FGD) dan Interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK dan bagaimana manajemen PPPK di Pemerintahan Kota Banda Aceh. Dari hasil FGD dan Interview disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK adalah formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai yang sebenarnya sehingga jumlah PNS yang masuk dan jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding, tidak ada keinginan dalam diri PNS tersebut untuk bekerja setelah PNS yang bersangkutan melakukan penyesuaian ijasah (PI) dan PNS yang sebelumnya melakukan melakukan pekerjaan tertentu namun setelah golongan ruangnya naik maka akan memilih menduduki jabatan struktural. Sedangkan manajemen PPPK yang telah diterapkan selama ini adalah adanya rekrutmen dan seleksi yang transparan, gaji yang pasti, hak cuti dan pemberian santunan. Sehingga apabila ketentuan PPPK dalam UU ASN diterapkan maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah siap. Kata kunci: PPPK, manajemen PPPK, rekrutmen dan seleksi PPPK, UU ASN
PERENCANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.036 KB)

Abstract

Perencanaan Pegawai Negeri Sipil dalam kurun lima tahun terakhir difokuskan pada Jabatan Fungsional Tertentu.Terlihat dari data bahwa rekrutmen antara JFT dan JFU terdapat perbedaan yang signifikan dan jumlah JFT yang diangkat tidak lebih 50% dari formasi yang diajukan. Artikel ini menitikberatkan bagaimana pola perencanaan PNS yang selama ini telah dilakukan dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan perencanaan PNS khususnya pada JFT sebagai dasar untuk menentukan model perencanaan PNS yang ideal kedepannya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif di 13 instansi pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pola perencanaan PNS selama ini melalui tiga tahap, yaitu Penyusunan Anjab dan ABK, Mengkoordinasikan kembali hasil Anjab dan ABK yang telah disusun oleh setiap SKPD tersebut untuk mendapatkan persetujuan kepala SKPD, dan diserahkan kepada BKD untuk ditetapkan rincian formasi. Kedua, terdapat 6 hambatan dalam melakukan perencanaan PNS khususnya JFT, yaitu adanya regulasi yang tumpang tindih, perbedaan format perencanaan SDM, adanya perbedaan jumlah formasi CPNS antara BKN dan Menpan, minimnya kualitas dan komunikasi pegawai yang melakukan perencanaan SDM, kurangnya perhatian pimpinan, dan tidak di anggarkan belanja pegawai untuk JFT. Kata kunci: Perencanaan PNS, Jabatan Fungsional Tertentu, Anjab, ABK, Formasi
ANALISIS KRITERIA DAN SYARAT JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI DARI ANGGOTA POLRI DAN PRAJURIT TNI Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.326 KB)

Abstract

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui kriteria dan syarat dari jabatan ASN tertentu yang dapat diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI dikarenakan adanya beberapa jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI yang tidak berdasarkan system merit, yaitu adanya perbedaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh pejabat yang menduduki jabatan tersebut khususnya dari Anggota Polri dan Prajurit TNI. Hal ini diperkuat dengan adanya UU TNI memberikan ruang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan di 10 Instansi pemerintah dan UU Kepolisian memberikan ruang kepada anggota Polri dapat ditugaskan ke Kementerian atas persetujuan Kapolri baik untuk jabatan struktural maupun fungsional, beberapa instasi selain kesepuluh tersebut diatas melalui perpres dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kedepannya Anggota Polri dan Prajurit TNI dapat menduduki jabatan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan menggunakan metode Focus Group Discussion dan interview dengan para pakar dan narasumber yang terkait dengan penelitian ini di beberapa instansi daerah yang terdapat Anggota Polri dan Prajurit TNI men-duduki jabatan strategis di daerah tersebut. Dari hasil analisis dalam penelitian ini kriteria jabatannya harus merujuk kepada tugas dari institusi TNI dan Polri. Sedangkan untuk syarat jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang terkait dengan fungsi TNI dan Polri. Kata kunci: kriteria jabatan, syarat jabatan, pengisian jabatan ASN, anggota Polri dan prajurit TNI, instansi pemerintah
RENCANA SUKSESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ERA VUCA Firmansyah, Ardy; Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.456 KB)

Abstract

Revolusi Industri 4.0 sudah banyak didengungkan akan mempengaruhi dan merubah berbagai aspek kehidupan. Era ini sering dicirikan dengan kondisi VUCA, Kemampuan untuk menghadapi kondisi VUCA ini telah menggeser dominasi dua kata magis yang selama puluhan tahun menjadi pola pikir manajemen di organisasi yaitu pentingnya efektivitas dan efisiensi. Dampak era VUCA ini juga akan semakin dirasakan yaitu peran pemimpin di organisasi.  Posisi-posisi kunci di organisasi haruslah diduduki oleh ASN dengan kualitas leadership yang mumpuni dengan profesionalitas yang tinggi pula. Perencanaan suksesi pemimpin di sebuah organisasi harus didesain dengan baik dan sesuai kebutuhan  perkembangan  tantangan  baru  yang  ada.  Pemimpin  yang  baik,  yang  terpilih  secara profesional akan dapat mendukung terciptanya suasana dan budaya kerja ASN yang lebih kondusif. Profesionalitas ASN harus terus digemakan sebagai alat utama untuk menghadapi era yang penuh tantangan ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi manajemen untuk dapat meningkatkan profesionalitas ASN. Metode penulisan adalah melalui studi literatur dengan metode analisis deskriptif.  Dari studi literatur, ditemukan salah satu metode yang dapat digunakan adalah pemanfaatan talent pool sebagai alat yang obyektif untuk menyediakan data calon suksesor pemimpin atau daftar rencana suksesi sesuai kebutuhan profesional jabatan kunci di organisasi.  Daftar rencana suksesi tersebut harus terus dikelola sehingga dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan profesionalitas ASN secara lebih luas.  Hasil  tulisan  ini  berupa  rekomendasi  manajemen  suksesi  yang  disarankan  untuk  dapat diimplementasikan di instansi pemerintah menyesuaikan dengan tantangan pelayanan publik serta budaya kerja ASN di masa depan dengan mendapatkan kader pemimpin yang sesuai dalam menghadapi tantangan perubahan era.
ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN FORMASI TAMBAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 SETELAH MORATORIUM Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.312 KB)

Abstract

Artikel ini difokuskan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenaitambahan formasi pegawai pada tahun 2014. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu BagaimanaKebijakan Penetapan Formasi Tambahan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Setelah Moratorium. Metodeologiyang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan datanya dilakukanpada tahun 2015 menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Review. Hasil dari penelitianini adalah kebijakan penetapan tambahan alokasi formasi secara nasional seharusnya mempertimbangkankemampuan keuangan negara dan kondisi pegawai. Disisi lain setiap instansi yang memperoleh tambahan formasiseharusnya sudah mempertimbangkan hasil penyusunan kebutuhan, persentase belanja pegawai tidak langsung,dan jumlah pegawai yang mencapai BUP. Berdasarkan hal tersebut yang harus diperhatikan oleh pemerintahyaitu harus melakukan verifikasi dan validasi hasil penyusunan Anjab dan ABK, kemudian mewajibkan kepadasetiap Instansi Pemerintah untuk melakukan penataan pegawai sebelum mengajukan usul tambahan formasi danjuga melakukan menyusun prioritas bagi jabatan-jabatan yang sangat mendesak untuk diisi sesuai dengan arahpembangunan nasional.Kata kunci: ABK, Anjab, formasi, kebutuhan pegawai, penataan pegawai