Articles

Found 11 Documents
Search

BEBERAPA HAL TENTANG HUKUM PIDANA LINGKUNGAN -, Supriyanta -
Joglo Vol 18, No 1 (2006): Joglo
Publisher : Joglo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe environmental law may be enforced by administrative instrument, civilinstrument, and criminal law instrument. All of them are of the same importance.The enforcement of environmental law requires understanding and cooperationbetween the administrative authority, the police and the public prosecutor.Keywords : The environmental law
REALISME HUKUM DAN KRITIKNYA TERHADAP POSITIVISME HUKUM -, Supriyanta -
Dinamika Hukum Vol 1, No 1 (2010): Dinamika Hukum
Publisher : Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSaintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Prosedur, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada bicara tentang keadilan (justice) itu sendiri. Kaum legal realist menekankan arti pentingnya experience sebagai masukan dalam upaya mengembangkan penalaran hukum, agar dengan demikian pemikiran-pemikiran yuridis bisa lebih realistik.Dalam penanganan dan penyelesaian perkara, amat diharapkan agar orang tidak hanya berhenti pada putusan tentang akibat hukumnya akan tetapi juga berpikir tentang akibat sosialnya.Kata Kunci : KRITIK POSITIVISME HUKUM
PERANAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK MENDUKUNG VISI INDONESIA 2030 -, Supriyanta -
IPSO JURE Vol 4 (2009): IPSO JURE
Publisher : IPSO JURE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIndonesia’s development in the future will be based on the long-term Indonesianvision 2030 wich is the realization of a modern Indonesian nation and state which issafe, peaceful, just, democratic and prosperous, upholding the values of humanity,independence and the unity and the 1945 Constitution. The Indonesia’s developmentin 2030 is directed towards a) the realization of a life of a society, nation and statethat is safe, unified, harmonious and paceful;b) the realization of a society, nationnad state that upholds the law, equality and human right; c) the ralization of aneconomy capable of providing work opportunities, reasonable living and a strongfoundation for sustainable develepment .alternative Dispute Resolution(ADR)interpreted as alternative to adjudication or alternative to litigation. If we use thefirst interpretation, arbitration cannot be part of ADR as arbitration is anadjudication in nature. The second interpretation can include arbitration as a part ofCDR as it is not a litigation or court process. However, ADR has been developedrapidly in all part of theworlds as it has a flexibility and its ability to respond tomerely substantive interest (tangble/proprietary related interest) but alsopsychological and procedural interest as three of them are basic human interest.
KUHAP SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN KENDALANYA -, Supriyanta -
HUKUM RESPONSA Vol 1, No 1 (2009): HUKUM RESPONSA
Publisher : HUKUM RESPONSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Mechanism Criminal Procedure Law had been designed as a criminaljustice with a system approach, however,systematically there are severalweaknesses in its regulation to the existence of criminal justice system. Theweaknesses are especially concerning the regulation in the subsystem ofinvestigation and coordinative relation beetween the subsystem ofinvestigation and prosecution.Keywords : Criminal Procedure Law, criminal justice system
PENDAYAGUNAAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN -, Supriyanta -
HUKUM RESPONSA Vol 2, No 1 (2010): Hukum Responsa
Publisher : HUKUM RESPONSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractA set of rights a legal advisers in assisting the accused at the level of investigationaccording to the Criminal Procedure Law of 1981 should have more explainationaccording to their position as legal advisers. The Criminal Procedure Las of 1981still contains weaknesses and discrepancies in relation with the regulation of therights concerning legal aid at the level of investigation.
PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW -, Supriyanta -
Eksplorasi Vol 25, No 2 (2013): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan prinsip due process of law dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan Perlindungan terhadap anak telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak Tahun 1924, juga telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia maupun ketentuan hukum yang dibuat oleh Badan-Badan Khusus dan Organisasi-Organisasi Internasional yang memberi perhatian terhadap kesejahteraan anak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghimbau agar pemerintah negara-negara mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum, selanjutnya disajikan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pinsip due process of law di tingkat penyidikan berdasarkan kasus yang diteliti tetap mengedepankan pendekatan sistem peradilan pidana. Praktek pelaksanaan prinsip due process of law dalam praktek peradilan pidana di tingkat penyidikan ini, terwujud dalam bentuk pemenuhan hak-hak tersangka selama menjalani proses penyidikan semata-mata demi kepentingan anak.Kata Kunci : Penyidikan Tindak Pidana Anak, Due Process of LawABSTRACTSThis study aims to describe the principle of due process of law in the handling of crimes committed by children at the level of investigation of child protection has become an international agreement as stated in the Geneva Declaration of the Rights of Children in 1924, has also gained recognition in the International Declaration on Human Rights and the law is made by the specialized agencies and the InternationalVolume XXV No. 2 Februari Tahun 2013 191Organizations concerned for the welfare of the child. General Assembly of the United Nations (UN) urged governments recognize and promote the implementation of childrens rights through laws and regulations in accordance with the principles of the protection of childrens rights. This study uses the approach statute and case approach. Data analysis was performed using the interpretation and construction of laws, commonly used in the law, it was presented qualitative legally. The results showed that the implementation of pinsip due process of law at the level of investigation based on case study approach is still the criminal justice system. Practical implementation of the principle of due process of law in the practice of criminal justice at this level of investigation, manifested in the form of the fulfillment of the rights of suspects during their investigation process solely for the sake of the child. Keywords: Child Crime Investigations, Due Process of Law
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK -, Supriyanta -
Eksplorasi Vol 23, No 1 (2011): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTPrinciple of due process of law related with child criminal have been regulated in UU No.8 Tahun 1981 about Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo UU No.3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak. In KUHAP, there are ten principles must be basic in criminal justice system and in UU No.3 Tahun 1997 requirment for criminal justice system to child criminal likes special investigator, prosecutor , and judge. Beside that there is society conceling from Social Departement. Investigation of this case by familiar, have to spiltsing from adult criminal, ect.Key words: Due Process of Law, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UU No.3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak.
ANALISIS SISTEMATIK HUKUM TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA -, Supriyanta -
Eksplorasi Vol 26, No 1 (2013): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara sistematik, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana memiliki sejumlah kelemahan sehingga bisa menjadi kendala dalam mencapai keterpaduan. Pada subsistem penyidikan, kurang menggambarkan adanya lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Pada subsistem penuntutan kaitannya dengan unsur penyidikan belum terdapat pengaturan yang mantap. Kelemahan yang menyangkut subsistem pengadilan, tidak ada jangka waktu penyelesaian perkara, tidak terdapat kriteria dalam hal pengadilan menolak atau menerima izin penggeledahan rumah maupun penyitaan dari penyidik dalam hal delik tertangkap tangan, juga tidak terdapat pengaturan kriteria suatu perkara yang bisa dihentikan proses pemeriksaannya karena alasan tertentu.   Kata Kunci : Sistematik Hukum, Hukum Acara Pidana
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA -, Supriyanta -
Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.616

Abstract

ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana
Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System -, Supriyanta -
Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.618

Abstract

AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedent”. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan, sistem ini tidak dianut dalam sistem hukum di Indonesia.Kata Kunci : Precedent, Plea Bargaining Syste