Articles

Found 36 Documents
Search

Kritik Ekologi Poskolonial : Dari Kontrol Pembangunan yang Berkelanjutan menuju Praksis Ekologi Bersama Agusta, Ivanovich
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 3 No. 1 (2009)
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.585 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v3i1.5872

Abstract

Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan paling tepat dipahami sebagai konstruksi kebijakan ekologi yang disusun oleh Utara untuk mendominasi Selatan. Konsep pembangunan yang berkelanjutan pertama kali muncul di Eropa, kemudian sejak dekade 1990-an dijadikan komoditas utang luar negeri bagi Selatan. Diskursus pembangunan yang berkelanjutan dikuatkan dan dimaterialisasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ekonomi, hingga teknologi. Artikel ini mengajukan ruang kritik baru melalui susunan baru matriks teori-teori ekologi. Untuk mengatasi kontrol Utara tersebut diajukan hibriditas sebagai basis kebijakan ekologi. Hibriditas memungkinkan solidaritas lintas kelas dan teritorial lokal hingga internasional, mengatasi penyekatan yang tersusun semula, sekaligus mengembangkan sifat dinamis kebijakan sebagai proses “menjadi” secara terus menerus.
ANALISIS PARTISIPASI PETANI DALAM ASURANSI PERTANIAN Ardiana, Mega Nabilla; Agusta, Ivanovich
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.594 KB) | DOI: 10.29244/jskpm.2.6.793-802

Abstract

Farmers participation is crucial for succeeding in the implementation of agricultural insurance in Indonesia. The purposes of this research are analyzing farmers' form and level of participation and also identifying some factors affecting farmer?s participation in agricultural insurance. The research was conducted in Curug Bitung Village, District of Nanggung, Bogor Regency involving 40 respondents. Primary data includes farmers characteristics, farmers participation form and farmers participation level as program beneficiaries. The data were processed using multivariable linear regression test. The results showed that the intensity of communication, age, education level, income level and length of stay did not significantly affect the participation level of farmers whose majority were at the level of no participation. Non-compliance occurs during program implementation. The form of participation shown by farmers in the program is varied.Keywords:  agricultural insurance, internal and external factors, farmers' participation ABSTRAK Partisipasi petani menjadi hal yang penting dalam rangka menyukseskan penerapan asuransi pertanian di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi petani dalam asuransi pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi petani dalam program asuransi pertanian. Penelitian dilakukan di Desa Curug Bitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor dengan melibatkan 40 responden. Data primer meliputi karakteristik petani, bentuk partisipasi petani dan tingkat partisipasi petani penerima program. Data diolah menggunakan uji regresi linier multivariable. Hasil penelitian menunjukkan intensitas komunikasi, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan lama tinggal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi petani yang  mayoritas berada pada tingkatan tidak ada partisipasi. Ketidaksesuaian banyak terjadi selama penyelenggaraan program. Adapun bentuk partisipasi yang ditunjukkan petani dalam program bervariasi.Kata kunci: asuransi pertanian, faktor internal-eksternal, partisipasi petani
Slight Progress Wrong Direction of Agricultural Development: Analysis of Agricultural Census 2013 Agusta, Ivanovich
Journal of Rural Indonesia Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Departement of Communication and Community Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19.518 KB)

Abstract

Agricultural Census 2013 shows agricultural sector as a provider of food, as well as livelihoods of majority of Indonesian people. The various agricultural sub-sectors develop mainly in Java and Bali, particularly food crops, horticulture, plantation, and animal husbandries. Most of the agricultural processing and services are also concentrated here. Social exclusion of smallholder households, as well as centralizing control of big land, are simultaneously happened, also lowest layers of the ruler of the land of the most marginalized. Meanwhile, about 45 percent of land (0.5-30 hectares) are owned by only 11 percent of affluent households. Clearly agricultural development trajectory for peasant is still far away to reach. © 2013 Journal of Rural Indonesia [JoRI] IPB. All rights reserved.Keyword:  agrarian, agricultural development, agricultural sector, smallholdersReceived: 23th October 2013; Accepted: 19th November 2013[How to Cite: Agusta, I. (2013). Slight Progress: Wrong Direction of Agricultural Development Analysis of Agricultural Census 2013. Journal Of Rural Indonesia, 1(1), 15-34. Retrieved from http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/ruralindonesia/article/view/71]
EVALUASI EFEKTIVITAS, RELEVANSI, DAN KEBERLANJUTAN DAMPAK PROYEK SECOND WATER SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES (WSLIC-2) Sita, Rai; Agusta, Ivanovich
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 5, No 2 (2011)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

The aim of this research are to evaluate how far the Second Water Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-2) project appropriate with empowerment concept and to evaluate effectiveness, relevance, and sustainability impact of WSLIC-2 project which implemented in Pangradin village. Empowerment concept that used to analyze WSLIC-2 project design and its implementation in field are 10 principles Community Driven Development (CDD). As a project which based on community, WSLIC-2 project design has appropriated with 10 principles of CDD. The principles of CDD which related to concept of plan and construction phase  has implemented well in the field. But, the principle who related with concept of maintenances phase not yet implemented well in field. In general, WSLIC-2 project that conducted in Pangradin village assessed quite relevance, but not fully effective and the sustainability is still questionable. Optimization activity of CLTS   and strengthening structure of UPS are implementable in order to create a sustainable WSLIC-2 project.
BEDAH BUKU : Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial Indonesia Agusta, Ivanovich
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 2, No 2 (2008)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Upaya untuk menggabungkan pembahasan ketiga buku ini (Dhakidae, 2003; Stewart, 2001; Hadiz dan Dhakidae, eds, 2005) sekaligus didasari tiga kebutuhan berikut. Pertama, buku Stewart membahas perkembangan konsep kekuasaan (power) dari masa modernitas sampai masa modernitas akhir. State of the art tentang konsep kekuasaan ini bisa menjadi metode untuk menyoroti isi buku Dhakide serta Hadiz dan Dhakidae (eds.) secara lebih kritis. Dalam konteks ini, dari karya Stewart terutama akan diambil pelajaran tentang beragam konsep kekuasaan, bukan konsep kekuasaan menurut pandangan Stewart sendiri. Hal ini disebabkan, Stewart memposisikan dirinya dalam kelompok sosiolog modern, sementara saya lebih menyetujui posisi sosiolog pasca modern dalam menggunakan konsep kekuasaan. Dari sini mungkin akan tumbuh kritik pembacaan yang berbeda tentang perkembangan konsep kekuasaan, minimal dalam pembahasan tentang lokalitas dan kebutuhan suatu ketunggalan pandangan mendasar. Kedua, ketiga buku tersebut merupakan karya-karya ilmiah terbaru (di atas tahun 2000), sehingga sudah selayaknya dibedah lebih lanjut untuk memperkaya pengetahuan kritis tentang topik kekuasaan, perkembangan ilmu sosial, dan perkembangan posisi ilmuwan sosial (yang menjadi warganegara) Indonesia. Seorang kolega, ketika membicarakan buku Dhakidae serta Hadiz dan Dhakidae (eds.), berkata, ”Tanpa membaca kedua buku ini, kesimpulan umum dari keduanya sudah bisa kita ketahui atau kita ramalkan, yaitu bahwa ilmu sosial dan ilmuwan sosial dikoooptasi oleh kekuasaan negara. Tapi kita ingin mengetahui rincian argumen yang dibangun di dalamnya. Dan untuk itulah kita perlu membacanya secara detil”. Ketiga, saya khawatir penulisan buku Dhakidae serta Hadiz dan Dhakidae (eds.) masih dihinggapi oleh konsep modern tentang kekuasaan, yang mengimpitkan konsep kekuasaan itu dengan konsep dominasi. Mungkin ini didasari argumen, bahwa kondisi modernitas akhir (atau pascamodernitas) memang sudah terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, namun belum terjadi di Indonesia. Menurut saya sendiri, argumen ini lemah, karena para penulis yang menjadi akademisi ini sudah merupakan sosok-sosok yang masuk ke dalam ruang dan waktu modernitas akhir (kelas menengah) di tengah-tengah masyarakat (terutama pedesaan dan wilayah terpencil) yang masih berkutat pada ruang dan waktu modernitas. Olah karenanya, saya masih heran membaca Dhakidae (2003) menggunakan juga kerangka teori modern, yaitu neofasisme, bersama-sama dengan arkeologi pengetahuan ala Foucaoult, untuk menganalisis posisi cendekiawan semasa Orde Baru. Dalam Hadiz dan Dhakidae (eds.), mungkin karena merupakan kumpulan tulisan dari banyak ilmuwan sosial dengan beragam posisi mazhab keilmuan, memang sudah ada yang menggunakan konsep kekuasaan ala modernitas akhir, misalnya pada Ariel Heryanto. Namun di sinipun, konsep kekuasaan masih dipraktekkan sebagai kekuasaan yang meliputi (power over) sesuatu atau seseorang, yang akan berujung pada konsep kekuasaan sebagai dominasi. Begitu pula Meutia Ganie-Rohman hendak mengemukakan resistensi ilmuwan sosial yang tergabung dalam LSM (lembaga swadaya masyarakat, NGO=non-government organization), namun di dalamnya kekuasaan tetap hanya diandaikan sebagai dominasi. Di dalam karya Stewart, definisi kekuasaan ini berada di sisi yang berlawanan (bahkan mungkin dianggapnya sudah ketinggalan jaman jika dirunut dari state of the art konsep kekuasaan) dari konsep kekuasaan sebagai pemberdayaan (empowerment). Pada konsep terakhir, muncul kekuasaan terhadap (power to) sesuatu atau seseorang, yang memungkinkan pemerdekaan diri (oleh lapisan bawah)
RESENSI BUKU : Pollock, John L. and Joseph Cruz 2003. Contemporary Theories of Knowledge, Second Edition. Rowman & Littlefield: Lanham Agusta, Ivanovich
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 4, No 2 (2010)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Bahwa dalam edisi pertama buku ini langsung digolongan menjadi buku klasik, menunjukkan kualitas isinya yang tinggi. Sedangkan edisi kedua ini, selain digunakan sendiri oleh John L. Pollock –profesor filsafat dan ilmu pengetahuan kognitif di Universitas Arizona—untuk mata kuliah Theory of Knowledge (Teori tentang Pengetahuan) yang dia asuh, buku ini juga digunakan di universitas-universitas lain. Telah puluhan buku lain yang menggunakan citasi dari buku ini. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa buku ini jauh lebih bagus dalam menerangkan teori-teori pengetahuan dibandingkan dengan buku-buku serupa, bahkan yang terbit beberapa tahun kemudian, misalnya Introduction to ContemporaryEpistemology (1985) karya Jonathan Dancy, Groundless Belief edisi kedua (1999) dan Problems of Knowledge: A Critical Introduction toEpistemology (2001) karya Michael Williams, Epistemology: Classic Problems and Contemporary Responses (2002) karya Laurence BonJour, dan Knowledge (2001) karya Michael Welbourne (Traiger 2004).
Percobaan Pembangunan Partisipatif dalam Otonomi Daerah Agusta, Ivanovich
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 3, No 2 (2009)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

As part of governing mechanism, local participation has already been practiced by numerous ethnic groups of Indonesia since centuries. In modern era, the idea of participation, that was at the outset integrated into development thought as desentralisation, was introduced in 1950s-1960s. In the 1980s, Non-Government Organization adopted participatory development to control government and donor agencies. Since 1990s, donor and developed countries adopted paticipatory development as single approach to operationalize development measures. In Indonesia, participatory development practices need to pay attention on two sub-structures, i.e., program and budget arrangements. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) is a participatory-based planning mechanism is run stretching from rural upto national level and is considered to be very central for nation-wide development measures. The mechanism needs to be criticed since it just increases efficiency and effectiveness of development actions, but it fails to expand participaton space of the lowest social layers of rural communities
Kritik Ekologi Poskolonial : Dari Kontrol Pembangunan yang Berkelanjutan menuju Praksis Ekologi Bersama Agusta, Ivanovich
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 3, No 1 (2009)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan paling tepat dipahami sebagai konstruksi kebijakan ekologi yang disusun oleh Utara untuk mendominasi Selatan. Konsep pembangunan yang berkelanjutan pertama kali muncul di Eropa, kemudian sejak dekade 1990-an dijadikan komoditas utang luar negeri bagi Selatan. Diskursus pembangunan yang berkelanjutan dikuatkan dan dimaterialisasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ekonomi, hingga teknologi. Artikel ini mengajukan ruang kritik baru melalui susunan baru matriks teori-teori ekologi. Untuk mengatasi kontrol Utara tersebut diajukan hibriditas sebagai basis kebijakan ekologi. Hibriditas memungkinkan solidaritas lintas kelas dan teritorial lokal hingga internasional, mengatasi penyekatan yang tersusun semula, sekaligus mengembangkan sifat dinamis kebijakan sebagai proses “menjadi” secara terus menerus.
ORIENTASI PRODUKSI DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Agusta, Ivanovich
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 2 (2012)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Diskursus kemiskinan terbesar saat ini diletakkan di atas metafora proses produksi. Diskursus terbangun dari pemikiran dikotomis, yaitu dikotomi kaya-miskin, produktif-tidak produktif, organisasi lokal-global.Diskursus ini dibangun oleh lembaga global, dan diimplementasikan pada tingkat nasional, daerah, hingga desa.Diskursus tersebut dibangun melalui standardisasi, normalisasi, dan pendisiplinan.Formalisasi diskursus dilaksanakan melalui pelatihan dan penyusunan dokumen-dokumen formal.Arena diskursus berisikan orang miskin, keluarga mereka, pemanfaat, pengusaha mikro, dan orang desa.Dengan konstruksi demikian, program pengurangan kemiskinan seharusnya menentukan secara khusus pemanfaatnya adalah orang miskin dan keluarganya. Kata kunci: diskursus, dikotomi, habitus kemiskinan, arena pengurangan kemiskinan.
Desa Tertinggal di Indonesia Agusta, Ivanovich
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 1, No 2 (2007)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.556 KB)

Abstract

Tulisan ini membuka debat desa tertinggal di Indonesia , karena hasil perhitungan ini telah digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) tahun 2005. Namun secara teoritis muncul dilema antara menggunakan kategorisasi desa tertinggal versi terdahulu dalam rangka membanding angka desa tertinggal antar tahun, dan memperkaya kategori tersebut dengan variabel tambahan yang muncul menjadikannya sulit dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Ternyata jumlah desa tertinggal di Indonesia saat ini 11.258 desa, atau 10.758 desa jika NAD tidak dimasukkan. Data ini berbasis Potensi Desa 2003 terbaru. Kategorisasi pengolahan desa tertinggal memiliki bias pada desa pertanian, serta belum mencakup desa-desa hasil pemekaran sejak 2003. Jika desa tertinggal hendak digunakan sebagai indikasi kantong kemiskinan, perlu disadari bahwa dominasi rumahtangga miskin hanya terdapat pada 51 persen desa tertinggal