Articles

Found 13 Documents
Search

PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF TIPE INDEX CARD MATCH TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMPN 17 PADANG Arafat, Yasser; Anggraini, Villia; Harisman, Yulyanti
Pendidikan Matematika Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Wisuda Ke 48 Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika
Publisher : STKIP PGRI Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This research was aimed at revealing whether the mathematics conceptual understanding of the students taught by using Index Card Match active learning strategy was better than that of students taught by using conventional learning. This was an experimental research which used random toward the subject design. The population of the research was all of students in class VIII of SMPN 17 Padang registered in Academic Year 2013/2014. The data of the research was analyzed by using t-test. The result of t-test indicated that the value of tcalculated was bigger than ttable on the level of significance α=0,05. Based on the result of data analysis, H0 was rejected signifying that the mathematics conceptual understanding of the students taught by using Index Card Match active learning strategy was better than that of students taught by using conventional learning in class VIII of SMPN 17 Padang. 
OPTIMASI KINERJA ANALITIK PADA PENENTUAN KADAR FOSFOR SEBAGAI P2O5 PADA ABU BATUBARA DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETER VISIBLE Kusuma, Eka Apriska S; Panggabean, Aman Sentosa; Arafat, Yasser
JURNAL KIMIA MULAWARMAN Vol 13 No 1 (2015)
Publisher : Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research on optimization of analytical performance in the determination of phosphorous as P2O5 content in the coal ash with visible spectrophotometer method has been done. In this research was conducted validation visible spectrophotometer method to establish the levels of phosphorus in coal ash. Validation parameters used in this research were accuracy, precision, linearity, LOD, LOQ and ruggedness methods. From the result of this research, accuracy was stated in percent recovery, precision was stated as a RSD percent, withthe equation of linearity as y=0,1768x - 0,0076. From the equation, it will be obtained LOD and LOQ values. And endurance test methods that varied the length of it digest time. From the results it can be concluded that the determination of phosphorous content in the coal ash using visible spectrophotometer method has good precisionand accuracy, and able to be justifiedKeywords: Coal, Phosporous, Analytical Performance, Visible Spectrophotometer.
Karakterisasi Kekuatan Mekanis Hybrid Komposit Berpenguat Serat Kulit Pohon Waru (Hibiscus Tiliaceus) Prihajatno, M; Arafat, Yasser; Nurfauzi, A
DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Teknik Mesin, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.826 KB) | DOI: 10.33772/djitm.v9i2.4183

Abstract

Serat alam adalah salah satu jenis material penguat pada komposit. Serat kulit pohon waru (Hibiscus tiliaceus) merupakan material yang dapat digunakan untuk penguat bahan komposit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi sifat mekanis material komposit dengan perbenguat serat alam dengan kombinasi (hybrid ) untuk memperoleh material dengan sifat mekanik yang baik. Metode yang digunakan adalah dengan perlakukan serat alam kulit pohon waru sebelum digunakan dengan penyortiran dan pencucian dengan cairan Alkali (NaOH) 5%.Kemudian dilakukan pembilasan dengan cairan Aquades (pH 7) untuk mendapatkan kualitas serat yang baik dan bersih dari lendir cambium.Variasi serat yang dibuat komposit adalah dengan tingkat kehalusan serat 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000 rpm putaran mesin penghalusan. Perlakuan lain adalah pemanasan serat alam dengan menggunakan oven agar kadar air turun dan tidak lebih dari 2%. Komposisi komposit adalah 60% matrik (resin polyester unsaturated) BTQN 157 EX dan 40% serat alam dengan 5% dari matrik katalis (MEKPO). Pembuatan material komposit dengan teknik penekanan (pressure) sebesar 5000 N untuk menghasilkan komposit yang padat dan rata. Pengujian mekanis yang terdiri atas uji kekuatan tarik (tensile strength) dan uji kekuatan tekan (flexural strength). Analisa mikro struktur menggunakan SEM (Scanning Electron Microscophic), untuk melihat struktur ikatan antar muka  antara matrik dan serat alam. Hasil pengujian kekuatan tarik rata-rata, pada tingkat kehalusan serat 1000 rpm=26,02 MPa; 2000 rpm=27,13 MPa; 3000 rpm=27,25 MPa; 4000 rpm=27,50 MPa; dan 5000 rpm=30,13 MPa. Sedangkan kekuatan tekan rata-rata pada tingkat kehalusan serat  1000 rpm=58,90 MPa; 2000 rpm=64,92; 3000 rpm=55,77MPa; 4000 rpm=60,36 MPa; dan 5000 rpm=56,43 MPa. Kekuatan mekanis paling baik pada kekuatan tarik maupun kekuatan tekan adalah komposit berpenguat dengan tingkat kehalusan serat 5000 rpm. Komposit tersebut termasuk dalam jenis serat halus, ikatan antar muka (interface) dan tingkat adhesive antara matrik dan serat alam  sangat baik. Kekuatan komposit serat kulit pohon waru (Hibiscus Tiliaceus)  naik 237,24% dari kekuatan matriknya. Kata kunci: Kulit Waru, komposit hybrid, kekuatan mekanis
IDENTIFIKASI IKAN HASIL TANGKAPAN PADA ALAT TANGKAP SERO DI PESISIR KELURAHAN WAETUO DAN KELURAHAN PALLETTE, KABUPATEN BONE Surachmat, Agus; Arafat, Yasser; Imran, Ali
Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman dan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman dan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.507 KB)

Abstract

Jumlah alat tangkap ikan di Kabupaten Bone meningkat seperti halnya dengan produksi perikanan dan armada penangkap ikan. Hal ini disebabkan karena sektor perikanan membuka peluang yang sebesar-memberikan kesempatan untuk bekerja, sehingga kegiatan mengarah ke sektor ini. Hasil penangkapan sero terutama adalah ikan pantai, tetapi sering juga tertangkap ikan-ikan layaran, atau jenis ikan besar lainnya. Untuk daerah-daerah tertentu sero justru untuk menangkap ikan kembung.Kata kunci: sero, pesisir, Waetuo dan Paletta, Bone
Studi Eksperimen Pengaruh Penggunaan LPG sebagai Bahan Bakar pada Motor Bensin Pembakaran dalam 5,5 HP Latif A, M. Zaki; Prasetyo, Djoko; Nurfauzi, Akhmad; Arafat, Yasser; Muhfizar, Muhfizar; Rohyadi, Rohyadi; Anasri, Anasri
Jurnal Airaha Vol 5 No 2: Desember 2016
Publisher : Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.816 KB)

Abstract

Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya bensin semakin berkurang dan tidak dapat diperbarui lagi sementara kebutuhan semakin bertambah dan akan berdampak pada krisis energi. Penelitian ini mengkaji penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM jenis bensin untuk mengoperasikan motor bensin siklus empat langkah. Penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi pada bagian karburator menjadi saluran masuk untuk gas LPG. Percobaan yang dilakukan meliputi uji operasional, uji ketahanan operasi yang dilakukan hingga 100 jam operasi dengan memberikan variasi jumlah bahan bakar yang diberikan sebesar 3 Psi dan 4 Psi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPG jenis campuran dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM jenis bensin 4 tak.
PENYELESAIAN PERKARA DELIK ADUAN DENGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Arafat, Yasser
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (882.733 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.714

Abstract

Hukum pidana tidak hanya memiliki dimensi publik, tetapi juga dimensi privat. Keberadaan delik aduan menjadi salah satu buktinya. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Berbeda dengan delik biasa sebagai tindak pidana yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum sehingga negara menjadi pihak yang menentukan penuntutan terhadap pelaku. Perbedaan inilah yang membuat proses penyelesaian perkara delik biasa dan aduan seharusnya bisa berbeda. Delik biasa yang mengganggu kepentingan masyarakat umum diselesaikan dengan proses peradilan dan berakhir dengan sanksi pidana. Namun delik aduan, seharusnya bisa menggunakan pendekatan alternatif dalam penyelesaiannya yaitu dengan pendekatan restorative justice. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pendekatan restorative justice juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan praktek yang selama ini berlaku di dalam hukum adat dimana menyelesaikan segala permasalahan antar anggota masyarakat dengan musyawarah. Dengan pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara delik aduan yang selama ini selalu menggunakan pendekatan retributive (pembalasan) bisa bergeser menjadi pendekatan restorative (pemulihan). Pendekatan restorative justice diharapkan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama di pihak korban.
Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Arafat, Yasser; Khairi, Mawardi
Borneo Law Review Journal Volume 2, No 2, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.827 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v2i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Kebijakan tersebut memunculkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional di sejumlah daerah yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional dan sejumlah lembaga yang concern pada pelestarian lingkungan mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, nelayan pengguna alat tangkap cantrang justru menolak kebijakan larangan tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan dan akan mempengaruhi kesejahteraan mereka padahal pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Selain melarang penggunaan alat penangkapan ikan cantrang yang selama ini diperbolehkan, pemerintah juga memberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada semua nelayan cantrang untuk mengalihkan penggunaan alat penangkapan ikan mereka atas dasar pertimbangan keadilan dan kesejahteraan.
Penyelenggaraan Pembangunan NKRI Menuju Negara Maritim Berdasarkan Prinsip Negara Kepulauan Putra, Aryono; Arafat, Yasser
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Akta Yudisia Vol. 3 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.09 KB) | DOI: 10.35334/ay.v3i1.982

Abstract

ABSTRACT?Indonesia has been deprived of its own true roots as a maritime country. This is the success of the colonial Dutch colonialists who do "devide at empera" in which eventually the nation in the archipelago of this archipelago sees the sea as a separator and inhibitor space.The purpose of this novice lecturer's research is to Know the concept of archipelagic state and maritime state in Indonesia and to prove its implementation in policy and development direction in Indonesia. Is the Government Homeland use in marine activities as a prime mover and a pledge to increase the economy, (2) is supported by a fleet of strong civilian and military, and (3) contribute as much as possible for the prosperity of the people.The research method used in writing this beginner lecturers are socio-juridical legal research methods is often called legal sociological research based school of sociological jurisprudence. Judging from the effectiveness of law or facts that exist in the field which is then compared with the rules of positive law. Field data is used as important information in determining policy and regulatory arrangements and institutions in legal practice for island and coastal communities in Tarakan City, North Kalimantan Province.The results of this study that the Government of the Republic of Indonesia should re-arrange the grand design of a National System oriented to Indonesia as an archipelagic country and the State Archipelago.?Keywords: islands, maritime, country, policy, kaltaraABSTRACT?Indonesia has been deprived of its own true roots as a maritime country. This is the success of the colonial Dutch colonialists who do "devide at empera" in which eventually the nation in the archipelago of this archipelago sees the sea as a separator and inhibitor space.The purpose of this novice lecturer's research is to Know the concept of archipelagic state and maritime state in Indonesia and to prove its implementation in policy and development direction in Indonesia. Is the Government Homeland use in marine activities as a prime mover and a pledge to increase the economy, (2) is supported by a fleet of strong civilian and military, and (3) contribute as much as possible for the prosperity of the people.The research method used in writing this beginner lecturers are socio-juridical legal research methods is often called legal sociological research based school of sociological jurisprudence. Judging from the effectiveness of law or facts that exist in the field which is then compared with the rules of positive law. Field data is used as important information in determining policy and regulatory arrangements and institutions in legal practice for island and coastal communities in Tarakan City, North Kalimantan Province.The results of this study that the Government of the Republic of Indonesia should re-arrange the grand design of a National System oriented to Indonesia as an archipelagic country and the State Archipelago.?Keywords: islands, maritime, country, policy, kaltara
Studi Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima Arafat, Yasser
P-2623-0291
Publisher : Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.679 KB) | DOI: 10.1234/.v0i0.448

Abstract

Visi pendidikan nasional di masa depan telah dirumuskan secara ideal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional di mana muatan materinya dirancang secara komprehensif dan integratif yaitu untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Tinggi yakni a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b. memiliki etika (sopan sopan santun dan beradab), c. memiliki penalaran yang baik terutama di bidang keahliannya (berwawasan ke depan dan luas, mampu mengambil data dengan akurat dan benar, mampu melakukan analisa, berani mengemukakan pendapat, berani mengakui kesalahan, beda pendapat dan mengambil keputusan mandiri d. Kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib,sadar  perundang-undangan,  toleransi,  menghargai  hak  orang  lain,  dapat berkompromi) e. Memiliki kemampuan berkompetisi secara sehat f. dapat mengurus dirinya dengan baik. Penelitian ini adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang melakukan studi kepustakaan atau   literatur dengan membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang membahas tentang penerapan pendidikan karakter berupa buku-buku, dokumen, jurnal, kurikulum di tiap program studi di STKIP Bima dan berbagai peraturan lainnya. Adapun Penerapan Pendidikan Karakter di STKIP Bima berdasarkan kurikulum yang diterapkan masih didasarkan pada pengelompokkan mata kuliah sesuai dengan amanat kurikulum nasional di mana pendidikan karakter ditekankan pada Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang terdiri dari Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Sedangkan untuk mengembangkan life skil (ketrampilan hidup, dan kreatifitas) mahasiswa    dikembangkan melalui kegiatan Co-Kurikuler dan Ekstra kurikuler yang tersedia di dalam Kampus STKIP Bima yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Sanggar Seni Gong 96, Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Londa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN CANTRANG DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Arafat, Yasser; Khairi, Mawardi
Borneo Law Review Journal Volume 2, No 2, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v2i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Kebijakan tersebut memunculkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional di sejumlah daerah yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional dan sejumlah lembaga yang concern pada pelestarian lingkungan mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, nelayan pengguna alat tangkap cantrang justru menolak kebijakan larangan tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan dan akan mempengaruhi kesejahteraan mereka padahal pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Selain melarang penggunaan alat penangkapan ikan cantrang yang selama ini diperbolehkan, pemerintah juga memberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada semua nelayan cantrang untuk mengalihkan penggunaan alat penangkapan ikan mereka atas dasar pertimbangan keadilan dan kesejahteraan.