Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN Putra, Prima Suhardi; Asrori, M. Hudi; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the implementation and obstacles encountered in the implementation of the Joint Regulation of the Five Minister Year 2011 on the Arrangement and Equitable Teacher Civil Movement. This article is included in empirical legal research. Law conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social behavior as a result of social interaction, by taking research location in Magetan. The data collection is done with interviews and documentary techniques in order to obtain primary data and secondary data. Analysis of data using qualitative analysis inductive logic thinking. The results showed that the implementation of joint regulation to implement the Civil Servant teacher mutations gradually to meet the needs of more than 350 teachers in the suburban areas Magetan. According to the theory of Friedman’s legal system can be described, in the structure of the head of the education unit together with the head of the District Education Unit and the Department of Education to coordinate to determine the condition of the real distribution of teachers. With the cooperation is structured expected the distribution is going well and fairly to meet the needs of teachers, from the legal substance policy applied in order to meet the shortage of teachers needs that there is a mutation teacher Civil Servants gradually, as a component of legal culture, teachers must be willing to be placed in any educational unit. The problem is that teachers mutation makes it vulnerable for abuse of office, a lot of teachers who have received certification allowance, teachers who have been appointed as Civil Servants and has received certification allowance will strive to maintain its position on the workings of the educational unit.Key Words: Policy; Mutation; Civil Servant Teacher.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi sosial, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bersama dengan melaksanakan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap guna memenuhi kebutuhan lebih dari 350 orang guru pada wilayah pinggiran Kabupaten Magetan. Menurut teori sistem hukum dari Friedman dapat dijelaskan, secara struktur kepala satuan pendidikan bersama kepala UPT Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi distribusi guru secara nyata. Dengan adanya kerjasama secara terstruktur diharapkan distribusi tersebut berjalan dengan baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan guru, dari substansi hukum kebijakan yang diterapkan guna memenuhi kekurangan kebutuhan guru yang ada adalah dengan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, secara komponen budaya hukum, guru harus bersedia ditempatkan di satuan pendidikan manapun. Adapun kendalanya adalah mutasi guru membuat rentan terjadinya penyalahgunaan jabatan, banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi akan berusaha untuk mempertahankan posisinya pada satuan pendidikan tempat bekerjanya.Kata Kunci: Kebijakan; Mutasi; Guru Pegawai Negeri Sipil.
PEMBATASAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ( PILKADES ) SERENTAK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA ,, Widada; Purwadi, Hari; Asrori, M. Hudi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis articles examine about Restrictions on Head Village Candidate In The Head Village Election (Pilkades) Simultaneously in the Human Rights Context. This research was doctrinal law. Form of the study is exploratory. Analysis of data using qualitative analysis approach to law and case and using primary data source, secondary and tertiary.The technique of data collection using literature and observation to strengthen analysis qualitatively. Based on research carried out produced a conclusion that reason Restrictions on Head Village Candidate In The Head Village Election (Pilkades) Simultaneously was central government took aims to effective goal using by systemic of utilities. The villages chief candidates also citizens  which  given  protection of  his  political  rights  where  political  rights  can  only  limited by constitution. So restrictions village head candidate should not be applied because it law No. 6 of 2014 about village not directly contain restriction regulation village head candidates. The restriction of the village head candidate there is only on the implementation arrangements.Key words : Restrictions village head candidate, Human rights, Head Village Election. AbstrakArtikel ini mengkaji tentang Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan bentuk  penelitiannya eksploratif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang  – undangan  dan  pendekatan  kasus  dengan menggunakan  sumber  data primer, sekunder  dan  tersier. Teknik Pengumpulan datanya menggunakan literatur dan observasi untuk memperkuat analisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa alasan pilkades.  Kedua  alasan tersebut  diambil  pemerintah  pusat  dengan  maksud untuk  mencapai tujuan yang efektif dengan menggunakan sarana – sarana yang sistemik sehingga kebijakan sentral dapat terlaksana. Calon kepala desa juga warga Negara yang diberi perlindungan terhadap hak politiknya dimana hak politik hanya dapat dibatasi dengan Undang – Undang saja. Jadi pembatasan calon kepala desa hendaknya tidak diberlakukan karena Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa tidak secara langsung memuat aturan pembatasan calon kepala desa. Pembatasan calon kepala desa hanya ada pada aturan pelaksanannya.Kata kunci : Pembatasan Calon Kepala Desa, Hak Asasi Manusia, Pemilihan   Kepala Desa.
KEPEMILIKAN PERSEORANGAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK OLEH YAYASAN DI KABUPATEN KARANGANYAR Wijaya, Aditya Dimas; Asrori, M. Hudi
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan, Prosedur penyelesaian hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan apabila ketua yayasan meninggal dunia, Kendala proses balik nama pengurus yayasan agar tanah milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surakarta.Simpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengurus Yayasan telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan klarifikasi kepada pihak keluarga almarhum Ketua Yayasan Berita Hidup untuk melakukan proses peralihan hak 13 (tiga belas) sertifikat tanah dikembalikan kepada yayasan atas dukungan pihak ahli waris almarhum ketua Yayasan yang telah meninggal dunia. 2) Prosedur  penyesaian hak atas tanah milik Yayasan yang bertulis atas nama ketua Yayasan Berita Hidup yang telah meninggal dunia. menjadi atas nama Yayasan Berita Hidup. 3) Tidak terjadi kendala proses peralihan hak pengurus yayasan agar tanah milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan karena telah dilakukan upaya mediasi antara para pihak yaitu wakil Yayasan Berita Hidup dan seluruh ahli waris almarhum Ketua Yayasan. Implikasi penelitian ini yaitu Pihak Notaris yang berperan sebagai mediator telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang artinya dalam penyelesaian perselisihan hak atas tanah yang semula atas nama ketua yayasan telah dikembalikan kepada yayasan Berita Hidup sebagai pemegang hak atas tanah yang mengeluarkan seluruh biaya pembelian ke 13 (tiga belas) tanah dimaksud. Implikasi dalam tesis ini yaitu perlunya langkah mediasi untuk menyeleisakan permasalahan yang berhubungan dengan status tanah untuk menghindari ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan yang telah terpecahkan dalam hal peralihan hak yayasan Berita Hidup hendaknya ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Karanganyar untuk segera menerbitkan sertifikat yang  baru dengan atas nama Yayasan Berita Hidup Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Milik, Yayasan.