Abdul Bari Azed
Universitas Indonesia

Published : 15 Documents
Articles

Found 15 Documents
Search

Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI Azed, Abdul Bari
Indonesian Journal of International Law Vol 2, No 4 (2005): State Jurisdiction
Publisher : Faculty of Law, Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1486.15 KB)

Abstract

Intellectual property right has become important issue for developing countries, especially Indonesia. The governing law for intelelctual property right not only protects the inventors but also the products of intellectual property. Recently, the Government Law No. 2 Years 2005 concerning Consultant of Intellectual Property Rights. This Act is enacted to implement the prescribed article in the Law of the Intellectual Property Rights which required further regulations on Consultant of Intellectual Property Rights. This article will discuss further the issue of IPR Consultant’s role in regards to Indonesian IPR policy.
Observing the Indonesian House of Representativess Performance Azed, Abdul Bari
Indonesia Law Review Vol 4, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.264 KB) | DOI: 10.15742/ilrev.v4n2.108

Abstract

DPR fulfilled mandate of the people, one of its way is through legislation function, namely formed Act with an agreement with the President. Expectations of the people filled with less than optimal by DPR caused by the performance of the parliament in the field of legislation which was less than satisfactory because did not fulfill the Prolegnas target which they had made themself. This condition caused the functions of DPR as parliament not fully carried out in encouraging people prosperity and developing the country. Hence, it is important to do a series of policy and concrete steps to minimize problems that involve parliament as well as to promote better performance legislation function in the House of Representatives.
Upaya Penegakkan Hukum Dibidang Hak Kekayaan Intelektual Azed, Abdul Bari
LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2005)
Publisher : Pelita Harapan University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As one of developing countries Indonesia, faced with the challenge of globalization,  has taken the necessary measures to reform its laws especially those that are in connection with the protection of intellectual property rights. The policy that has been taken up to the present time is to adjust, that is to adopt and incorporate, laws concerning the regulation of free market and the free movement of goods and services in the coming single global market system. The urgency of making such policy is to assure an adequate legal protection for the creator, inventor and designer of the intellectually created  goods or services. With that kind of appreciation it is hoped that, in turn, that will bring economic benefit and advantage to the nation. There are series of laws and regulations being adopted from international instruments as well as national laws. The article deals mainly with the legal analysis of the impact of making the current legal policy.
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KUHAP Hasan, Sjofyan; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.366 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.50

Abstract

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang diwujudkan melalui kodifikasi hukum materiil dan formil, tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masayarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan. Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan. untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan,  namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.Kata Kunci: Victimologis, Korban, KUHAP
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAWA HASIL PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DIWILAYAH HUKUM POLRES MERANGIN Wicaksono, Ike Yulianto; Azed, Abdul Bari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.342 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v9i2.149

Abstract

Banyaknya tambang emas tanpa izin diwilayah Merangin tentunya akan menghasilkan hasil mineral berupa emas dalam jumlah yang banyak, sehingga perbuatan pengangkutan Emas illegal hasil pertambangan tanpa ijin meningkat, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin ? 2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin ?, 3.  Kendala dan upaya apa yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin ?. Berdasarkan perumusan masalah, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian diperoleh faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin terdiri dari faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal terdiri dari ekonomi dan lemahnya iman. Faktor eksternal terdiri dari geografi, permintaan pangsa pasar,  kemajuan teknologi dan transportasi, sosial. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin dilakukan melalui hukum pidana dengan arti kata setiap Kasus  tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang masuk ke Pengadilan akan diproses sesuai dengan alur Sistem Peradilan Pidana yaitu dari Sub Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin terdiri dari faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Polres Merangin adalah melalui upaya preventif dan represif terutama penanaman kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya dan dampak pada lingkungan sekitar khususnya sebagai dasar terlaksananya keamanan dan ketertiban di masyarakat.
MENYOROTI KINERJA LEGISLASI DPR Azed, Abdul Bari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.179 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.123

Abstract

DPR melaksanakan amanat rakyat antara lain melalui fungsi legislasi, yakni membentuk UU dengan kesepakatan bersama Presiden. Harapan rakyat kurang dipenuhi secara optimal oleh DPR disebabkan kinerja parlemen di bidang legislasi yang kurang memuaskan  karena tidak memenuhi target Prolegnas yang dibuatnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi-fungsi  DPR sebagai parlemen kurang maksimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Untuk itu penting dilakukan serangkaian kebijakan dan langkah konkret guna meminimalisir permasalahan yang membelit parlemen sekaligus mendorong peningkatan kinerja DPR dalam fungsi legislasi.Kata Kunci: Legislasi, DPR, Kinerja
EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO BUNGO Harianto, Harianto; Azed, Abdul Bari; Abdullah, M Zen
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.441 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.159

Abstract

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo  khususnya terhadap pembinaan narapidana narkotika focus penelitian ini diperoleh bawha program pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdiri dari program rehabilitasi medis, program rehabiltasi sosial, program pembinaan mental, program pembinaan fisik, program pembinaan keterampilan dan program pembinaan social dari hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas pembinaan terhadap narapidana narkotika, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sudah berjalan sesuai denga kondisi yang ada. Pembinaan narapidana narkotika, ditemui beberapa kendala yaitu kendala yang dilihat dari aspek interenitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun kendala dari aspek ekterenitas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kedua kendala ini lah yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya program pembinaan bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.
PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Simanjuntak, Eva Marisi Vonly; Azed, Abdul Bari; Gani, Ruslan Abdul
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 5 (2011): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.6 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i5.76

Abstract

Di dalam Sistem Peradilan Pidana, penggunaan istilah advokat dalam penyebutan pembela sebagaimana diatur dalam KUHAP tidak merubah kewajiban advokat. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, maka disinilah diperlukan salah satu peran dan fungsi Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Kata Kunci: Advokat, Hak-hak tersangka, Sistem Peradilan Pidana
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN SAROLANGUN Syawal, Fauzi; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.307 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v9i1.141

Abstract

Tujuan penulisan makalah ini adalah Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan batubara dan dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan, serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat pengusahaan pertambangan batubara. Sebagaimana Isu penting yang menjadi permasalahan bidang pertambangan batubara khususnya di Kabupaten  Sarolangun ialah memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, reklamasi dan jaminan pasca tambang yang terjadi di Kabupaten Sarolangun Kecamatan Mandiangin Provinsi Jambi telah mengakibatkan konflik antara penambang dan masyarakat. Masalah ini harus diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap reklamasipertambangan pascapertambangan yang dapat merusak lingkungan yang berdampak korban jiwa. Metode  Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan yuridis- normatif dan ditunjang serta dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis-empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa mengindahkan reklamasi dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menegakkan hukum terhadap penambang yang merusak lingkungan. Sementara itu, hakim harus komitmen dan berani melakukan terobosan hukum dalam menangani berbagai perkara pertambangan. Demikian pula, polisi dan jaksa harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan dan kehutanan. Hal ini penting disadari oleh aparat penegak hukum karena hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan perseorangan atau golongan.
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TERBUKTI MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 Zulkarnain, Iskandar; Azed, Abdul Bari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.775 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i1.169

Abstract

Anggota-anggota Polisi yang tersebar di dalam wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Undang Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Polri  terjadi pelanggaran disiplin dan terlibat tindak pidana seperti yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu anggota Polri yang terbukti menggunakan narkotika golongan I.  Narkotika golongan I berdasarkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 merupakan golongan narkotika yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan  menteri setelah atas persetuan kepala badan pengawas obat dan makanan. Terkait dengan pelanggaran disiplin dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam penggunaan narkotika golongan I , diperoleh tujuan penulisan menjelaskan dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I dan  penerapan sanksi terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I