Articles

AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM KEGIATAN PERBANKAN Faishal, Irham; Budiharto, Budiharto; sismarwoto, Edy
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.029 KB)

Abstract

Perbankan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu Negara, di dalamnya mengatur mengenai arus lalulintas pembayaran berupa instrument pembayaran. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan adanya instrument pembayaran yang aman dan mudag untuk digunakan, bilyet giro muncul sebagai salah satu instrument pembayaran yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Dalam menggunakan bilyet giro terdapat syarat penyediaan dana pada tenggang waktu pengunjukan, penerbitan bilyet giro yang tidak disertakan dengan dana guna pemenuhan pemindahbukuanya kemudian akan disebut dengan bilyet giro kosong..Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer, data sekunder dan data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan seorang nasabah yang telah memenuhi kriteria daftar hitam akan dicantumkan namanya dalam daftar hitam nasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN (KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP) Yoel, Veronika; Budiharto, Budiharto; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.946 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan mengetahui tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hokum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang diperoleh apabila rahasia dagang tersebut di jaga kerahasiaannya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya Perusahaan bebas melakukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut salah satu caranya adalah membuat perjanjian kerja anatara perusahaan dengan karyawan. Tanggung jawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang bahwaperusahaan yang ikut terlibat dalam pelanggaran rahasia dagang juga dapat diberikan sanski. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-UndangNomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012) Amalia, Putri; Prananingtyas, Paramita; Budiharto, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.005 KB)

Abstract

Pemberian izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwasannya Perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak ekslusif yang diberikan oleh Negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdata mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Saran yang diberikan adalah Perjanjian lisensi yang telah dibuat harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri memalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Perjanjian lisensi yang dibuat harus melibatkan akta Notaris. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTOR DALAM HAL PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI YANG DICABUT IZIN USAHANYA Reynaldi, Gustav Guardiano; Budiharto, Budiharto; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.414 KB)

Abstract

Negara-negara berkembang bersaing dengan berbagai cara untuk menghadirkan penanam modal/investor di negaranya masing-masing. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah agar negaranya dapat menjadi tujuan investasiPasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Reksa dana adalah salah satu produk pasar modal yang saat ini sering kita temui, dimana dalam melakukan investasi di reksa dana, seseorang dapat menunjuk seorang Manajer Investasi untuk mengelola reksa dana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif.Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah kesesuaian antara pencabutan izin usaha suatu perusahaan manajer investasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi dengan perusahaan manajer investasi yang dicabut izin usahanya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, yang bahannya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, apabila terjadi keadaan dimana perusahaan manajer investasi yang digunakan oleh investor terpaksa dicabut izin usahanya, berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal bila ada pihak yang dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa pada intinya pihak-pihak yang memegang tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer investasi adalah nantinya Bapepam-LK akan mencoba untuk mencarikan manajer investasi lain yang bisa mengambil alih pengelolaan dana investor tersebut, tetapi jika tidak ditemukan, maka pihak Bapepam-LK akan memerintahkan perusahaan manajer investasi untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh investornya mengenai rencana penghentian kegiataan usahanya tersebut dan kemudian pihak manajer investasi diperintahkan untuk memberitahukan kepada investornya mengenai prosedur pengembalian dana investor secara rinci, baru setelah semua urusan dengan investor selesai dilakukan, perusahaan manajer investasi tersebut dinyatakan berhenti melakukan usaha di bidang manajer investasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES) Ramadhita, Savitri; Budiharto, Budiharto; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.616 KB)

Abstract

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Sebagai penunjang kegiatan di pasar modal, perusahaan sekuritas memerankan peran penting sebagai penghubung antara investor dengan emiten di bursa efek. Setiap perusahaan sekuritas yang dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal maka konsekuensi yang diterima perusahaan sekuritas seperti adanya sanksi administratif, sampai adanya pencabutan izin usaha oleh OJK. Melalui penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh BEI dan OJK terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pencabutan izin PT Brent Securities yang dilakukan oleh OJK, sebagai regulator OJK memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan sekuritas, adanya denda/kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan suspensi terhadap perusahaan sekuritas yang bersangkutan dan kemudian diakhiri dengan adanya pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities diatur dalam UUPM, Pasal 46 mewajibkan kustodian memberikan ganti rugi kerugian investor. OJK sebagai pengawas pasar modal, dalam Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES (MTN) (Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan) Saragih, Elvandi Christian; Budiharto, Budiharto; Badriyah, Siti Malikhatun
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.017 KB)

Abstract

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) ialah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang diputus Pailit karena ketidakmampuannya melakukan kewajiban untuk membayar utang terhadap para kreditornya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Sebelum diputus pailit, PT. SNP pernah menerbitkan surat utang jangka menengah atau sering disebut dengan Medium Term Notes (MTN) untuk memenuhi kebutuhan modalnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit PT. SNP tersebut terhadap para pemegang MTN, dan bagaimana proses pembayaran piutang terhadap pemegang MTN setelah PT. SNP tersebut diputus pailit oleh pengadilan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan pailit PT. SNP terhadap pemegang MTN yaitu berkedudukan sebagai kreditor separatis dalam pelunasan piutang karena ia memiliki jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Penyelesaian pembayaran piutang terhadap pemegang MTN PT. SNP setelah putusan pailit yaitu melalui proses rapat kreditur pertama dan verifikasi piutang lalu setelah berakhir masa penangguhan 90 hari maka ia memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ia miliki demi melunasi piutangnya. 
PENGARUH LOGOTERAPI TERHADAP PENINGKATAN HARGA DIRI PADA LANSIA DENGAN HARGA DIRI RENDAH Wahyuni, Sri; Keliat, Budi Anna; Budiharto, Budiharto
Jurnal Ners Indonesia Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Keperawatan, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.765 KB) | DOI: 10.31258/jni.1.1.62-72

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peningkatan kemampuan kognitif dan perilaku pada lansia dengan harga diri rendah setelah dilakukan logoterapi. Metode penelitian adalah kuasi eksperimen dengan penerapan logoterapi. Penelitian dilakukan di Panti Wredha Pekanbaru terhadap 40 lansia, yaitu 20 lansia kelompok intervensi dan 20 lansia kelompok control. Analisis yang digunakan adalah chi square, dependent dan independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan secara bermakna terhadap kemampuan kognitif dan perilaku pada kelompok intervensi setelah dilakukan logoterapi (p < 0,05). Kelompok intervensi juga menunjukkan kemampuan kognitif dan perilaku yang lebih tinggi secara bermakna daripada kelompok kontrol setelah dilakukan logoterapi. Hasil penelitian ini merekomendasikan logoterapi untuk dijadikan terapi spesialis dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan perilaku lansia dengan harga diri rendah
THE LEGAL PROTECTION OF LENDERS IN PEER TO PEER LENDING SYSTEM Budiharto, Budiharto; Lestari, Sartika Nanda; Hartanto, Gusto
LAW REFORM Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.483 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i2.26186

Abstract

Financial technology based on Peer to Peer Lending is one of the new breakthroughs in financial services institutions in Indonesia. The peer to peer lending platforms are essentially online markets that match the supply and demand of funds as one of the alternative financing mechanisms for individual or business. But there is still few of regulation regarding peer to peer lending. We address two questions by theoretical legal research by examining secondary data through literature studies. First, the mechanism of credit agreements with a peer to peer lending; second, analyze lender’s legal protection in credit agreements in peer to peer lending. Based on the the research, we found that the mechanism of lending through a peer to peer lending credit agreement is in line with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Futhermore, the protection of legal lenders peer to peer lending from the aspect of law public has been sufficient but in private law, OJK has not been able to provide maximum protection.
Karakteristik Individu yang Berhubungan dengan Perilaku Kekerasan pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Jakarta Timur Widyatuti, Widyatuti; Keliat, Budi Anna; Budiharto, Budiharto
Jurnal Keperawatan Indonesia Vol 7, No 2 (2003): September
Publisher : Faculty of Nursing Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.198 KB) | DOI: 10.7454/jki.v7i2.136

Abstract

AbstrakPerilaku kekerasan menjadi masalah di berbagai negara seperti Amerika, Australia dan negara maju lainnya. Indonesiapun memiliki masalah yang sama terutama di kota-kota besar khususnya Jakarta. Perilaku kekerasan banyak dilakukan oleh anak mulai berusia 10-17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik individu yang berhubungan dengan perilaku kekerasan pada siswa sekolah lanjutan tingkat atas di Jakarta Timur. Metoda penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Berdasarkan rumus perhitungan sampel Lemeshow didapatkan jumlah sampel sebanyak 370. Instrumen perilaku kekerasan dikembangkan dari penelitian Morrison (1993), sedangkan instrumen lain (karakteristik individu, karakteristik psikologis, sosial dan spiritual) dikembangkan oleh peneliti. Analisis data dengan univariat, bivariat: analisis korelasi dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan karakteristik siswa sekolah yang melakukan kekerasan berusia 15-17 tahun 68,5%, jenis kelamin laki-laki 97%, dengan jumlah anak terbanyak di dalam keluarga 3 orang, umumnya pernah mengalami riwayat kekerasan dengan tingkat kekerasan terbanyak katagori berat (fisik), dan pelaku kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak sekolah dilakukan oleh orangtua, guru, teman tidak sekelompok, masyarakat disekitar rumah, teman sekelompok, saudara dan masyarakat dilingkungan sekolah. Tidak ada hubungan bermakna antara umur, jenis kelamin, jumlah anak dalam keluarga, riwayat mengalami kekerasan, dan kondisi spiritual dengan perilaku kekerasan. Terdapat hubungan bermakna dalam karakteristik individu berupa pengalaman jenis kekerasan yang dialami (p value 0,0001), pengalaman sebagai pelaku kekerasan (p value 0,0001), aspek psikologis (p value 0,0001), dan aspek sosial (p value 0,026) dengan perilaku kekerasan yang dilakukan anak sekolah lanjutan tingkat atas di Jakarta Timur. AbstractViolence has become a problem in many countries such as America, Australia, and other developed countries. In Indonesia, the same problem also encountered, especially at big cities like Jakarta. Many violence was done by children at the age of 10-17 years old. The purpose of this study is to identify individual characteristics of violence among the high school students at East Jakarta. The cross sectional approach was applied in this study. The member of sample was 370. Instrument of violence was developed from Morrison study (1993). While other instruments were developed by researcher. Data analysis used univariat, bivariat namely correlation analysis and simple regression. The study found that the characteristic of students who have done violence mostly at the age of 17, boy, have 2 brothers/sisters, experienced physical violence from parents, teacher, friends from other group, society, friends from the same group, and people around schools. There is not a significant correlation between age, sex, number of children in family, experience physical violence, and spiritual aspect with violence. There is a significant correlation individual characteristics cover experienced to violence (p value 0,0001), violence subjects (p value 0,0001), psychological aspect (p value 0,0001), and social aspect (p value 0,026).
Pengaruh Breathing Retraining Terhadap Peningkatan Fungsi Ventilasi Paru Pada Asuhan Keperawatan Pasien PPOK Aini, Faridah; Sitorus, Ratna; Budiharto, Budiharto
Jurnal Keperawatan Indonesia Vol 12, No 1 (2008): March
Publisher : Faculty of Nursing Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.129 KB) | DOI: 10.7454/jki.v12i1.196

Abstract

AbstrakPenelitian kuasi eksperimen dengan rancangan control group pretest-posttest ini bertujuan menjelaskan pengaruh breathing retraining terhadap peningkatan fungsi ventilasi paru pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di sebuah rumah sakit di Jakarta. Sampel berjumlah 34 pasien yang diambil secara simple random sampling (masing-masing 17 pasien untuk kelompok intervensi dan kontrol). Rerata nilai fungsi ventilasi paru pasien PPOK berbeda bermakna antara sebelum dan sesudah intervensi breathing retraining selama enam hari (p value = 0.000). Rerata nilai fungsi ventilasi paru pasien PPOK setelah intervensi antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol berbeda secara signifikan (p value = 0.012). Peningkatan nilai fungsi ventilasi paru berhubungan dengan usia (p value = 0.001), tetapi tidak ditemukan berhubungan dengan tinggi badan (p value = 0.091) dan jenis kelamin (p value = 0.346). Breathing retraining dapat diterapkan pada pasien PPOK untuk meningkatkan fungsi ventilasi paru. AbstractThe aim of the research was to explain about the influence of breathing retraining to the increasing of lung ventilation function for nursing care of theCOPD patients at a Hospital in Jakarta. The reseach design was quasi experiment with control group pretest-postest design. Total 34 patients (17 subjects for each group, intervention and control group) were included by a simple random sampling method. A breathing retraining was given to the intervention group for 6 days. The finding showed that the average of the COPD patient’s lung ventilation was significantly different before and after breathing retraining (p value = 0.000). The average score of the COPD patient’s lung ventilation after breathing retraining between intervention group and control group was also significantly different (p value = 0.012). There was significant relationship between age and increased lung ventilation function (p value = 0.001). However, no relationship found between body height and increased lung fuction (p value = 0.091) and between gender and lung ventilation function (p value = 0.346). The research suggested to implement the breathing retraining to increase the lung ventilation function of the CPOD patients.