Articles

Found 3 Documents
Search

KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA Djulaeka, Djulaeka; Jusmadi, Rhido
YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konvergensi telematika sebagai sebuah fenomena telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia. Disamping itu, fenomena konvergensi telematika mengakibatkan paradigma pengaturan hukum yang ada harus mengikuti fenomena perubahan akibat perkembangan teknologi. Pada asumsi awal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dianggap dapat merespon kebutuhan regulasi dari adanya fenomena konvergensi telematika, namun dalam perjalanannya isu akan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang konvergensi telematika mencuat di masyarakat. Melalui artikel ini hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya konsepsi tentang konvergensi telematika yang saat ini terjadi di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana sistem pengaturan hukum di Indonesia merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari adanya fenomena konvergensi telematika dan sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini eksis merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta bahan penelitian berupa bahan hukum (primer maupun sekunder) dan bahan nonhukum, serta analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif analitis.
PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE ) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN Ikhwan, Mufarrijul; Djulaeka, Djulaeka; Murni, Murni; Yulianti, Rina
YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  minimnya  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  peraturan perundangan berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di Bangkalan. Penelitian ini ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan olehDPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian yang meliputi 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalamkegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura  yang berada di Bangkalan.  Hasil inventarisir Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. DPRD Bangkalan dalam hal ini telah memasukkan materi traditional kwowledge dalam prolegda yaitu membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisonal dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.
PERLINDUNGAN ATAS HAK ANAK YANG TERABAIAKAN (STUDI KASUS YAYASAN ANAK YATIM DI SURABAYA) Murni, Murni; Djulaeka, Djulaeka
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 1: April 2019
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.779 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v12i1.5179

Abstract

Pasal 53 ayat 2 UU HAM menyebutkan bahwa ?Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya?. Namun dalam keenyataan menunjukkan bahwa tidak semua anak memiliki akta kelahiran. Salah satu kenyataan terjadi pada Yayasan Anak Yatim di wilayah Surabaya, terdapat dua puluh lima persen anak tidak memiliki akta kelahiran. Dengan lahirnya  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan  dengan dijaminnya pencatatan perkawinan bagi para penghayat, maka setiap anak yang lahir dari pasangan penghayat dengan sendirinya berhak mendapatkan akta kelahiran. Artikel ini mengulas secara hukum dan persoalan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran sesuai dengan target capaian program IbM penulis. Hasil menunjukkan bahwa  kecenderungan para orang tua tidak melakukan pendaftaran atau pengurusan akta kelahiran anaknya dikarenakan faktor tempat tinggal dan pendidikan yang minim sehingga terdapat anggapan bahwa akta kelahiran bukan hal penting. Kata kunci : anak yatim, perlindungan hukum, akta kelahiran