Articles

Found 24 Documents
Search

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun) Hindriani, Nuning; Hanafi, Imam; Domai, Tjahjanulin
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 15, No 3 (2012)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.566 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan SPIP dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan sistem pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tehnik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 3) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 4) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 5) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP. Kata Kunci: Pelaksanaan anggaran,  SPIP
Adopsi Citizen’s Charter (Kontrak Pelayanan) Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik (Studi Pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang) Bilyastuti, Mai Puspadyna; Gani, Abdul Juli Andi; Domai, Tjahjanulin
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 15, No 3 (2012)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.86 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) untuk optimalisasi pelayanan publik di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter untuk optimalisasi pelayanan publik di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Draft Dokumen Citizen’s Charter, Tahap Pengesahan Dokumen Citizen’s Charter, dan Tahap Pelaksanaan. Dinilai dari beberapa tema yang ada dalam Citizen’s Charter pelaksanaan pelayanan publik dengan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal ; (a) standar yang lebih tinggi, meskipun standar pelayanan diberlakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan, namun penerapannya masih ada yang belum memenuhi kesepakatan dalam dokumen Citizen’s Charter; (b) keterbukaan; adanya keterbukaan baik jenis layanan, biaya layanan, jadwal layanan, nama dokter atau petugas pemberi layanan, maupun alur dan persyaratan layanan akan tetapi dalam hal ini masih banyak pasien yang belum memahami alur pelayanan; (c) Informasi; target maupun hasil kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka tapi hanya dimuat dalam buku laporan tahunan rumah sakit. Oleh karena itu dalam hal ini pelaksanaan Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang hendaknya dipublikasikan secara luas baik itu melalui media masa cetak maupun elektronik, website, penerbitan booklet atau leaflet agar masyarakat awam mengetahui tentang pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang selain itu masyarakat juga dapat ikut mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dokumen Citizen’s Charter atau belum. Evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter oleh Tim Citizen’s Charter yaitu antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan juga sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan progam tersebut. Kata kunci : Adopsi Citizen’s Charter, Optimalisasi pelayanan publik
Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Latif, Muhammad; Wijaya, Andy Fefta; Domai, Tjahjanulin
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.861 KB)

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.
IMPLEMENTASI PROYEK PEMBANGUNAN DESENTRALISASI I DAN II UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DI DISTRIK BOBONARO – TIMOR LESTE Pereira, Martinho; Suryono, Agus; Domai, Tjahjanulin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.327 KB)

Abstract

Implementasi proyek PDD di Distrik Bobonaro untuk memperkuat institusi dan menyediakan insfrastruktur dasar serta peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal di Distrik Bobonaro. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis implementasi proyek PDD untuk memperkuat perekonomian di Distrik Bobonaro metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia pelaku implementasi kebijakan yang masih terbatas dan perusahaan sebagai pelaksana proyek yang masih minim sumber daya baik sumber daya manusia, finansial dan material; Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan sudah berjalan maksimal; CDD sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur CDD; Dalam Implementasi proyek PDD ini dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat; Kecenderungan Pelaksana (Implementors) dalam pelaksanaan proyek PDD ini CDD secara konsisten dengan kesediaan, mendukung dan berkomitmen serta menjunjung tinggi fungsi tugas dan tanggung jawab yang diberikan; Keterlambatan pembayaran anggaran proyek menyebabkan implementasi proyek selesai tidak sesuai kalender; koordinasi antara pimpinan CDD dan Para kepala desa kurang maksimal. Untuk itu Perlu menata kembali sistem perencanaan anggaran dan tinjauan lokasi serta memperbaiki sistem koordinasi dalam jajaran CDD. Kata kunci: Perencanaan Pembangunan , Implementasi proyek, dan pembangunan desentralisasi
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Sina, Cancio da Costa; Domai, Tjahjanulin; ., Hermawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.403 KB)

Abstract

Penelitian ini dengan mengunakan metode kualitattif dan bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan realitas tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Administraçào Municipio Ainaro, Timor Leste.’ Persoalan yang sungguh mendasar dalam program perencanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terutama di Administraçào Municipio Ainaro, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur agar dalam menjalankan tugas dan tangungjawab sebagai pelayanan pada masyarakat, sebab pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap aparatur atau pegawai negeri sipil, karena dengan adanya program pengembangan sumber daya aparatur maka terlaksana pula kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh Institut Nasional da AdministraçàoPublik (INAP) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk memprogramkan dan serta implementasi kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan amanat peraturan atau Decreto Lei No. 38/2012, tentang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Negara Republik Demokrat de Timor Leste. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di administraçào Municipio Ainaro belum terlaksana secara optimal atau belum efisien dan efektif. Kata Kunci: Pengembangan, Sumber Daya Aparatur, Pendidikan danPelatihan
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MEWUJDUKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK PRATAMA, DIPA; DOMAI, TJAHJANULIN; -, RIYANTO
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 20, No 1 (2016): April 2016
Publisher : PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Street kids is one among many social issues in Indonesia. Central government already issued Act Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, so it needs to be known about the real condition implementation in the field by local government which is Malang City Government. One of Malang City program is Child Friendly City. Implementation of the child protection act expected to give contribution to Malang City program’s achievement. The purposes of this research are to knowing the implementation of child protection act in Malang City by Department of Social Affairs Malang City Government, and knowing the supporting factors and problems that the Department are facing. Type of research method used in this research is descriptive qualitative research. Research data obtained from documentation and unstructured interview with the Department of Social Affairs Malang City Government. Interviews were conducted with the Head of Department and staffs under that selected with purposive sampling based on the subject who understand the issues. Checking the validity of data was using peer debriefingandtriangulation.  Analysis data method was using Miles and Huberman qualitative model analysis. Result from the research shows that the child protection act already implemented in street kids countermeasures through the Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012 and Malang Regional Regulation Number 10 Year 2013 concerning street kids, homeless people, and beggar countermeasures. Supporting factors of the act implementation are (1) Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012, Local Regulation of Malang City Number 10 Year 2013, (2) Asset that owned by the Department of Social Affairs Malang City Government; Meanwhile the problems that the Department is facing are (1) limited human resources, (2) budgets, (3) and factors that came from street kids themselves.
Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Amalia Murty, Baiq Diana; Domai, Tjahjanulin; Riyanto, Riyanto
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.153 KB)

Abstract

Pembangunan di Kecamatan Sembalun dengan potensi di bidang pertanian yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menginisiasi pengembangan program kawasan agropolitan Sembalun melalui Peraturan Daerah No. 2/2012 tentang RTRW hal ini sebagai upaya pemerataan pembangunan. Berdasarkan permasalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan kawasan agropolitan dan mengetahui respon masyarakat terhadap implementasi program Agropolitan di Sembalun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman and Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Pengembangan kawasan agropolitan Sembalun telah memiliki masterplan pengembangan kawasan Agropolitan sebagai acuan untuk pengembangan, (2) lemahnya koordinasi dan komunikasi antar anggota tim koordinasi sehingga tujuan dan sasaran pengembangan program kurang diketahui oleh anggota tim koordinasi serta belum tersusunnya SOP pengembangan kawasan sehingga masih terlihat egosektoral dalam penentuan program pengembangan, (3) pengembangan kawasan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik yang disebabkan kurangnya sosialisasi program sehingga menyebabkan sikap resisten petani terhadap beberapa program pengembangan, tidak dilibatkannya petani dalam perumusan program sehingga petani kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan program pengembangan. Agar pengembangan kawasan agropolitan Sembalun dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kecamatan Sembalun perlu dibagun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar anggota tim koordinasi dan petani, sesegera mungkin menyusun SOP pengembangan kawasan, menggalakan sosialisasi program, serta melibatkan petani dalam penyusunan program pengembangan. Kata kunci: Agropolitan, Implementasi program, Sikap implementor 
Pengembangan Kapasitas Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil (Studi di RSUD Kabupaten Sidoarjo) Satriya, Ageng; Domai, Tjahjanulin; Setyowati, Endah
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB)

Abstract

Capacity Building of Regional Public Service Instance Employees for Non Civil Servants (Study Case in Provincial Hospital Sidoarjo). Capacity building thorugh education has yet to be implemented affectively, especially for Non Civil Servants employees because of the regulations. The Regulations which is indicates that only the Civil Servants Employees who have the rights to obtain education facilities are covered by Government. While for Non Civil Servants employees can obtain rights equal to using the Provincial Hospital Sidoarjo financial. And capacity building also constrained in stage of training evaluation, the evaluation of benefits applies has not been able to walk properly.
Analisis Belanja Daerah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Dan Kinerja Sektor Pertanian Di Kota Malang Marain, Yon Yuan; Domai, Tjahjanulin; Suryadi, Suryadi
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 4 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1372.45 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontribusi belanja daerah sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian dan kinerja sektor pertanian, RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 yang menyatakan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang mempunyai kontribusi di Kota Malang, sehingga sektor pertanian harus dikembangkan, dan menurunnya kontribusi PDRB sektor pertanian dan kinerja sektor pertanian di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja daerah sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian; menguji pengaruh belanja daerah sektor pertanian terhadap kinerja sektor pertanian; dan menguji pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian terhadap kinerja sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah Sektor Pertanian memiliki pengaruh yang berarti/signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian. Belanja Daerah Sektor Pertanian ini memiliki pengaruh yang kurang berarti/signifikan terhadap Kinerja Sektor Pertanian. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian memiliki pengaruh yang berarti/signifikan terhadap Kinerja Sektor Pertanian.
Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban) Kurniawan, Soni; Fefta Wijaya, Andy; Domai, Tjahjanulin
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.686 KB)

Abstract

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar).  Pokmas  mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian  memperlihatkan,  bahwa  Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas dinilai masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah, dimana hampir 81,28% sampai dengan lulusan SD  dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap  pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan dan realisasi pencairan bantuan masih kurang optimal. Realisasi   bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam).  Pada kinerja output dan outcome, secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran.  Secara kualitas, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang. Kata Kunci : Evaluasi, Evaluasi Kinerja, Kemiskinan