Articles

Found 8 Documents
Search

Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006) Fahmi, Chairul
TSAQAFAH Vol 8, No 2 (2012): Islamic Jurisprudence
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v8i2.27

Abstract

The process of Islamic law legalization in Aceh since 1999 has not been reflecting the goals of the Islamic law application itself. This can be shown by the existing various crimes and violations against Islamic values, such as crime and other immoral conducts. This paper covers at least there elements of revitalization process which according to Soekanto from Friedman can be used as the measurement of  law application effectiveness. That is to say, the enforcement of law requires the execution of all interrelated elements namely rules of  law, law enforcement, and culture of  law. Accordingly, there are three basic points needed to revitalize this Islamic law. First is reforming the rule of acts, second is empowering awareness of  public towards law, and last is to perform law in better condition in term of  justice and prestige. This research uses literature approach by collecting many secondary sources regarding to the topic of  this study. Finally, it concludes that the application of  Islamic law in Aceh truly needs comprehensive and simultaneous revitalization and reform, so the application will actualize values of justice, prosperity and peace for Aceh. However, so far, the enforcement of law has not been optimized due to the conducts of people and law enforcement board which lack reflecting Shari’a values and orders.
THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach Fahmi, Chairul
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.883 KB)

Abstract

Sejak Common Foreign and Security Policy (CSFP) dikeluarkan pada 1993, bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastrich, CFSP telah menjadi bagian penting bagi hubungan eksternal dan skema tatanandunia yang diacu oleh Uni Eropa (UE). Namun, CFSP juga mendapatkan tantangan dari model tradisional sepertikonsep keamanan dari NATO yang juga menjadi acuan dalam kebijakan keamanan negara-negara UE. Kajian inibermaksud mendalami penerapan hubungan luar negeri UE melalui skema CFSP yang merupakan bagian pentingbagi integrasi UE dalam peranannya sebagai aktor global dan kawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis mengenailatar belakang dan bagaimana pengembangan CFSP serta peranan UE di dunia, khususnya dalam perdamaian diAceh. Untuk itu, ulasan dalam artikel ini akan mengupas sejarah perkembangan CFSP, latar belakang konflik Aceh,dan instrumen yang digunakan CFSP dalam misi UE di Aceh. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumberdari dokumen dan pernyataan yang diungkapkan oleh pejabat UE. Kesimpulan yang dapat diambil ialah, perananUE dalam perdamaian di Aceh dapat menjadi model pendekatan sipil dalam menangani proses perdamaian padakonflik sub-nasional di kawasan.Kata kunci: Uni Eropa, peace building, Aceh
KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Fahmi, Chairul
Islam Futura Vol 11, No 1 (2011): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v11i1.59

Abstract

The aim of this research is to find out the concept of ijmak based on Fazlur Rahman’s through. As a general rule, ijmak is understood as a source of Islamic law after al-Qur’an and hadis. Therefore, ijmak has been designed as a concret concept and its position is imposible to be wrong (infalibillitas). Moreover, it’s not available for differences of opinion among of Mujthid during the process of ijmak. Meanwhile, Fazlur Rahman believed that ijmak as a democracy process which may for every scholar (mujtahid) to make differences of opinion. This study based on library research which exploring and examining the book related to Fazlur Rahman’s thought. The result of this study stated that ijmak as a process of opinion interaction each other and will legalized through the formal institution (council/legislative).
ATSAR ISTIKHDÂM AL-SHUWAR AL-WÂRIDAH FÎ AL-NUSHÛSH AL-ARABIYAH FÎ MUYÛL TALÂMÎDZ ILÂ MAHÂRAH AL-QIRÂAH Fahmi, Chairul
Arabi : Journal of Arabic Studies Arabi : Journal of Arabic Studies | Vol. 3 No. 1 June 2018
Publisher : IMLA (Arabic Teacher and Lecturer Association of Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.261 KB) | DOI: 10.24865/ajas.v3i1.69

Abstract

This study aimed to find out the weakness of the students of Islamic Junior High School Darul Maarif Jakarta in learning qira>’ah, the lack of students who like qira>’ah lessons, and the weak ability of the students to understand Arabic language. This research also tried to know how to use text in Arabic in learning qira>’ah. This research was a quantitative research using the method of measurement between variables, namely the use of illustrations and interest in learning by using purposive sampling. Various research data were collected through interviews, direct observation, questionnaire division, and test implementation. This study showed that there was no influence of the use of illustration in Arabic text toward the students’ interest in learning qira>’ah.
SANGKARUT POLITIK HUKUM DI ACEH Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017 Fahmi, Chairul
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada 2017 di Propinsi Aceh akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota. Wakil Walikota di 20 daerah dari 23 kab/kota yang ada. Sebagai daerah khusus, dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh merujuk kepada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), beserta dengan turunannya dalam Qanun No.5 Tahun 2012. Namun beberapa norma hukum dalam aturan daerah tersebut bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada secara nasional, serta beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan Pilkada Aceh mengalami “konflik” hukum dimana UUPA sebagai aturan khusus (lex specialist) beserta dengan turunannya disatu sisi, dan UU Pilkada Nasional disisi yang lain. Perubahan terhadap Qanun No.5 Tahun 2012 telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebaliknya hasil paripurna ini ditolak oleh Gubernur Aceh, yang menyebabkan sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum Pilkada di Aceh mengalama “deadlock”. Artikel ini ingin melihat bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh, serta melihat bagaimana dinamika politik hukum dalam pembentukan hukum terkait dengan Pilkada di Aceh. Adapun penulisan artikel ini dengan pendekatan kajian kepustakaan, dimana data utama merujuk kepada perundangan-undangan yang terkait dengan topik artikel ini. Hasil telaah menunjukkan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh tetap merujuk kepada UUPA, dan UU Pilkada nasional selama tidak diatur secara khusus di dalam UUPA. Begitupun dengan Qanun No.5 Tahun 2012 tetap menjadi landasan hukum, selama norma dalam Qanun tersebut tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati; serta Walikota/Wakil Walikota seluruh Indonesia. Kata Kunci: Sangkarut, Politik Hukum, Aceh, dan Perundang-undangan.
TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (ANALISIS KRITIS TERHADAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH) Fahmi, Chairul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2568.804 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i2.596

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penerapan syari?at Islam di Aceh, di mana pada umumnya lebih banyak ditonjolkan simbolik dari pada subtansi. Sementara, tujuan utama dari penerapan syari?at Islam sering tidak teraktualisasikan. Khususnya ketika substansi tersebut dituangkan dalam ketentuan perundangan-undangan (qanun) tentang penerapan syari?at Islam. Sehingga nilai hukum Islam dalam penerapannya menjadi sangat sempat. Lebih jauh, kepentingan politik diantara para pengambil kebijakan dalam membuat qanun tersebut juga sangat kompleks. Penelitian ini akan mengkaji suatu perspektif yang berbeda dalam proses pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Sementara penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, di mana akan berfokus pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum Islam dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti halnya mewujudkan tujuan dari filosofi syari?at dibandingkan dengan penerapan syari?at yang berperspektif fikih semata.
ATSAR ISTIKHDÂM AL-SHUWAR AL-WÂRIDAH FÎ AL-NUSHÛSH AL-'ARABIYAH FÎ MUYÛL TALÂMÎDZ ILÂ MAHÂRAH AL-QIRÂAH Fahmi, Chairul
Arabi : Journal of Arabic Studies Arabi : Journal of Arabic Studies | Vol. 3 No. 1 June 2018
Publisher : IMLA (Arabic Teacher and Lecturer Association of Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.261 KB) | DOI: 10.24865/ajas.v3i1.69

Abstract

This study aimed to find out the weakness of the students of Islamic Junior High School Darul Ma'arif Jakarta in learning qira>’ah, the lack of students who like qira>’ah lessons, and the weak ability of the students to understand Arabic language. This research also tried to know how to use text in Arabic in learning qira>’ah. This research was a quantitative research using the method of measurement between variables, namely the use of illustrations and interest in learning by using purposive sampling. Various research data were collected through interviews, direct observation, questionnaire division, and test implementation. This study showed that there was no influence of the use of illustration in Arabic text toward the students’ interest in learning qira>’ah.
KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi’i Fahmi, Chairul
Media Syari'ah Vol 15, No 2 (2013): MEDIA SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v15i2.1778

Abstract

The aim of this research is to find out the concept of ijmak (consensus) based on Fazlur Rahmanâ??s thought. As a general rule, ijmak is understood as a source of Islamic law after Alquran and hadis. Therefore, ijmak has been designed as a concrete concept and its position is imposible to be wrong. Moreover, itâ??s not available for difference of opinions among Mujtahids during the process of ijmak. Meanwhile, Fazlur Rahman believes that ijmak as a democracy process which could be every Muslim scholar (mujtahids) to have difference of opinions. This study based on library research by exploring and examining the books related to Fazlur Rahmanâ??s thought. The result of this study stated that ijmak as a process of opinion interaction among mujtahid to each other and will be legalized through the formal institution (council/legislative).