Rezmia Febrina
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Perempuan Sebagai Konsumen Pengguna Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Febrina, Rezmia
FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): ISLAM DAN REVITALISASI HAK ASASI MANUSIA
Publisher : Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.493 KB) | DOI: 10.25217/jf.v2i1.98

Abstract

Ruang lingkup HAM tidak terlepas dari perlindungan bagi perempuan  karena perempuan dalam realitanya acapkali menjadi korban kekerasan. Dalam setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan hukum aupun pergaulan sosial. Keadaan ini di sebabkan bahkan diperburuk oleh adanya perepsi salah di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara walupun sebab dan akibatnya berbeda konteksnya antara setiap negara, diskriasi terhadap perempuan dirasakan terjadi secara masif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Perlindungan hak kesehatan bagi perempuan sebagai konsumen pengguna kosmetik berdasarkan UU NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK menyebutkan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melindungi hak-hak kesehatan bagi perempuan pengguna kosmetik berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di jelaskan adanya Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang membantu perempuan-perempuan korban obat-obatan dan kosmetik berbahaya antara lain Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaksana bahwa produsen sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen yang menngunakan produk yang pelaku usaha hasilkan Edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi perempuan sebagai konsumen pengguna kosmetik yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga perempuan sebagai konsumen kosmetik   mengetahui hak yang melekat pada dirinya sehingga pada saat menggunakan kosmetik tersebut. Penegakkan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen kosmetik khususnya perempuan harus di lindungi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melindungi hak-hak kesehatan bagi perempuan pengguna kosmetik berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha Febrina, Rezmia
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.89 KB)

Abstract

Predatory pricing is one form of strategy undertaken by a business actor in selling a product at a price below the cost of production (average cost or marginal cost). Areeda and Turner say that is not a predatory pricing when the price is equal to or above the marginal cost of the production of a good. The main purpose of predatory pricing is to remove competitors from the market and prevent potential business actors from becoming competitors in the same market. As soon as it succeeds in getting the competitor out of the market and delaying the entry of new entrants, then he can raise the price again and maximize the profits that may be earned. To be able to perform such acts, then the business actor must have a large market share and the profits to be gained can cover the losses suffered during the predator. Keywords: Predatory pricing, Large market   Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (average cost atau marginal cost).  bukan kegiatan predatory pricing apabila harga adalah sama atau diatas biaya marginal dari produksi suatu barang.  Adapun tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator. Kata kunci: Jual Rugi, Pangsa Pasar
Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau Hasnati, Hasnati; Yalid, Yalid; Febrina, Rezmia
Jurnal Hukum Respublica Vol 16 No 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.212 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1441

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau  belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakkepastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.
Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai Usaha Pemerintah dalam Pencegahan Persekongkolan Tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Febrina, Rezmia
Melayunesia Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/mnl.v1i1.4503

Abstract

Abstract In the implementation of the tender offer to be achieved the main goal is to provide equal opportunities for all bidders, resulting in the most affordable price with output/output optimal and effective manner. Through the mechanism of the tender offer as far as possible avoided the opportunity to perform a conspiracy between competitors, or between bidders with the auction organizers. In Article 3 of Presidential Decree No. 80 of 2003 regulating the Guidelines for Procurement of Government Goods/Services that in order to procure good/services shall be applied on various principles, among others Efficient, Effective, open and competitive, Transparent, Fair/non-discriminatory, and Accountable. Atmosphere of healthy competition should be created, and this atmosphere should begin to appear in the tendering process, a competitive tender procedure, open and not limited to providing opportunities for possible for participants who desire/interest in following the activities of procurement/tender.AbstrakDalam pelaksanaan penawaran tender tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang. Dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa wajib diterapkan berbagai prinsip, antara lain Efisiensi, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, Adil/tidak diskriminatif, serta Akuntabel. Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender.