Articles

Found 14 Documents
Search

SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Suhadi, Suhadi; Fibrianti, Nurul
Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpeuhinya syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan kepastian hokum. Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan ”alat pembuktian yang kuat”, yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahukui dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat, Pendaftaran tanah.
PENDIDIKAN KONSUMEN KEPADA WARGA DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN Fibrianti, Nurul; Hidayat, Arif
Jurnal Abdimas Vol 18, No 2 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan terhadap konsumen berkaitan dengan peran lembaga perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami tindakan dan kewajiban apa yang harus dilakukan sebelum dan saat terjadi pelanggaran hak konsumen. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat (stakeholder) untuk dapat mengetahui hak dan bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan konsumen. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Diskusi terarah dengan masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh semua pihak yang terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta penyuluhan, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban produsen maupun konsumen dalam perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan hukum. Demikian juga mengenai pemahaman tentang peran lembaga perlindungan konsumen maupun tindakan yang harus dilakukan jika mengalami kerugian sebagai konsumen. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mereka menyikapi berbagai persoalan perlindungan konsumen, dalam post test yang dilaksanakan pada akhir kegiatan.
PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Wahanisa, Rofi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, diperlukan pengaturan yang berupa perijinan. Dalam implementasinya, penataan ruang perlu partisipasi masyarakat, dengan kewajiban untuk mentaati pengurusan perijinan dalam penataan ruang. Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah di lokasi yang akan dibangun / direnovasi oleh masyarakat tersebut merupakan daerah yang bisa/boleh dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.
PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Hidayat, Arif; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1)berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR LITIGASI Fibrianti, Nurul
Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”) mengatur bahwasannya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa konsumen menggunakan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Dalam praktik penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di mana putusan hakim telah menyatakan menerima gugatan konsumen namun apabila pihak yang dikalahkan/tergugat/pelaku usaha tidak bersedia melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang dimenangkan/penggugat/konsumen harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dengan disertai data tentang objek eksekusinya. Dengan demikian, pihak yang dimenangkan/penggugat (konsumen) yang harus aktif mencari keberadaan harta benda pihak yang dikalahkan/tergugat (pelaku usaha) guna dilakukan eksekusi oleh pengadilan selaku lembaga eksekutorial. Proses eksekusi yang demikian mengakibatkan penggugat terciderai haknya sebagai konsumen karena apabila penggugat (konsumen) tidak mampu mencari keberadaan harta benda pihak tergugat (pelaku usaha) maka hak konsumen berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian yang diatur di Pasal 4 huruf h UUPK tidak akan terpenuhi. Akhirnya konsumen selaku penggugat hanya akan mendapatkan surat putusan yang tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita. Benturan ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hukum Acara Perdata dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen seperti yang diagung-agungkan dalam UUPK. UUPK yang seharusnya menjadi umbrella act dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha hanya seperti macan tak bertaring. Perlukah pembaharuan aturan hukum acara perdata terkait eksekusi? ataukah revisi UUPK harus segera direalisasikan?Kata kunci: perlindungan konsumen, sengketa konsumen, litigasi
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR LITIGASI Fibrianti, Nurul
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut ?UUPK?) mengatur bahwasannya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa konsumen menggunakan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Dalam praktik penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di mana putusan hakim telah menyatakan menerima gugatan konsumen namun apabila pihak yang dikalahkan/tergugat/pelaku usaha tidak bersedia melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang dimenangkan/penggugat/konsumen harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dengan disertai data tentang objek eksekusinya. Dengan demikian, pihak yang dimenangkan/penggugat (konsumen) yang harus aktif mencari keberadaan harta benda pihak yang dikalahkan/tergugat (pelaku usaha) guna dilakukan eksekusi oleh pengadilan selaku lembaga eksekutorial. Proses eksekusi yang demikian mengakibatkan penggugat terciderai haknya sebagai konsumen karena apabila penggugat (konsumen) tidak mampu mencari keberadaan harta benda pihak tergugat (pelaku usaha) maka hak konsumen berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian yang diatur di Pasal 4 huruf h UUPK tidak akan terpenuhi. Akhirnya konsumen selaku penggugat hanya akan mendapatkan surat putusan yang tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita. Benturan ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hukum Acara Perdata dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen seperti yang diagung-agungkan dalam UUPK. UUPK yang seharusnya menjadi umbrella act dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha hanya seperti macan tak bertaring. Perlukah pembaharuan aturan hukum acara perdata terkait eksekusi? ataukah revisi UUPK harus segera direalisasikan?Kata kunci: perlindungan konsumen, sengketa konsumen, litigasi
JUSTIFIKASI PRODUK HUKUM MASALAH PEMBATASAN EKSPOR SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) Fibrianti, Nurul
Law Research Review Quarterly Vol 1 No 01 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.054 KB) | DOI: 10.15294/snh.v1i01.21467

Abstract

Sampah elektronik atau electronic waste merupakan limbah elektronik yang dijadikan komiditas untuk perdagangan antar negara. Selama ini memang belum ada konsensus tentang apakah sampah-sampah elektronik tersebut dapat digunakan aatau diperbarui untuk dijual kembali. Masalah mendasarnya terletak pada penegakan hukum dan karakter pengaturan hukum limbah elektronik pada level internasional.
PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Hidayat, Arif; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1)berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.
PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Wahanisa, Rofi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, diperlukan pengaturan yang berupa perijinan. Dalam implementasinya, penataan ruang perlu partisipasi masyarakat, dengan kewajiban untuk mentaati pengurusan perijinan dalam penataan ruang. Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah di lokasi yang akan dibangun / direnovasi oleh masyarakat tersebut merupakan daerah yang bisa/boleh dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.
SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Suhadi, Suhadi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpeuhinya syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan kepastian hokum. Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan ?alat pembuktian yang kuat?, yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahukui dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat, Pendaftaran tanah.