Articles

Found 4 Documents
Search

HUKUMAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Firdaus, Said; Din, Mohd.; Jauhari, Iman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.268 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.11373

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah aturan hukum serta alasan mengapa bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam, dan dampak positif dan negatif tindak pidana pornografi. Pornografi dilarang menurut hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat hukum dari aspek normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta?zir, dan qisas. The Pornographic Criminal Sanctions In Islamic Crime This research aims to examine the rule of law, the forms and criteria of pornography in Islamic criminal law, the pornographic criminal sanctions in accordance with Law No. 44 Year 2008 and Islamic Law, as well as positive and negative impact of pornography. Based on National law Pornography is prohibited. This is a normative juridical research, not only by studying the laws and regulations but also by looking at the law from the normative aspect. The data used in this reasearch is legal material. The results show that the forms and criteria in Islamic criminal law that categorized as pornographic crimes were forms of behavior, unlawful act, misconduct, constitutive consequences, certain circumstances, additional conditions for criminal prosecution, and additional conditions for punishment. The application of criminal sanctions in Islamic law penalties for those who commit pornography can be punished by Adultery, Ta'zir, and Qisas.
SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH ACEH Firdaus, Said
Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aceh Indonesian Broadcasting Commision is an independent institution and has authority according to the law to manage the running of broadcasting in Aceh. In performing it tasks and function, KPID has been assisted by a secretariat where the personnels are outsourcing staff. To evaluate the performance of staff, KPID carried out performance evaluation system.Performance evaluation system at KPID is in form of individual evaluation where a superior directly evaluate behaviour and performance of his/her subordinates. For behaviour evaluation, the results of evaluation is in form of good, middle, and less good behaviour. While for performance, the results is in form of the achievement of job volume. The results would then be base for the decision of the institution.According to evaluation been done and compared with the theory, it can be concluded that in the staff job performance evaluation within KPID, the system used has been complied with the regulation. It can be seen from the administration of staff job performance evaluation at KPID where the method used was the same as the theory. 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERHADAP KEPUASAN LEMBAGA PENYIARAN PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH ACEH (STUDI PADA LEMBAGA PENYIARAN WILAYAH LAYANAN BANDA ACEH) Firdaus, Said; -, Zuraidah; Rafiq, Febyola
Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Izin dimaksud diberikan oleh Negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan minat, kepentingan dan mampu menjaga kepentingan umum dengan memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat anatara pemohon dengan komisi penyiaran Indonesia, rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran, hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan serta izin alokasi dan penggunaan spektrum frekwensi.                Berbagai tahapan proses perizinan yang harus dilalui oleh sebuah lemabaga penyiaran tersebut tidak satu tahappun dikenakan biaya kecuali pada saat lembaga penyiaran tersebut sudah selesai dan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan membayar Biaya Hak Penggunaan Frekwensi dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang besarannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.  Hal ini jelas memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dan diberikan kewenangan yang penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan permohonan pendirian lembaga penyiaran. Sebagai Lembaga  Negara yang mengemban amanah Undang-undang, dalam pelaksanaan kewenangannya, lembaga ini juga diberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat guna menjamin pelayan yang baik.              Dalam upaya mencari tingkat kepuasan Lemabaga Penyiaran terhadap  Pelayanan yang diberikan oleh Komisi Penyiaran guna memproses Izin Penyelenggaraan Penyiaran, penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran daftar quisioner kepada objek penelitian yang terdiri dari berbagai jenis lembaga penyiaran yang ada diwilayah layanan siaran Kota Banada Aceh yang telah melakukan proses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh.  Selanjutnya informasi yang didapat memlalui quisioner akan dilakukan cross-chek dengan berbagai peraturan yang berlaku  agar didapatkan informasi yang valid untuk menyusun suatu sistem  konsep dan hubungan serta jalinan teoritik prinsip-prinsip tingkat kepuasan yang berlaku secara umum.  Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Perizinan, Kepuasan  Lembaga Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh 
Faktor Risiko Kejadian HIV pada Komunitas LSL (Lelaki Seks dengan Lelaki) Mitra Yayasan Lantera Minangkabau Sumatera Barat Firdaus, Said; Agustin, Helfi
Jurnal Kesehatan Komunitas Vol 2 No 2 (2013): Jurnal Kesehatan Komunitas
Publisher : Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health) Published by : P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.945 KB) | DOI: 10.25311/jkk.Vol2.Iss2.52

Abstract

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan segala penyakit. Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) adalah lelaki heteroseks (tertarik pada perempuan), tetapi juga tertarik kepada lelaki. LSL yang terinfeksi HIV hingga tahun 2011 sebanyak 1.061 kasus dan diperkirakan akan terjadi peningkatan yang signifikan hingga tahun 2025. Di Yayasan Lantera Minangkabau Sumatera Barat tahun 2011, dari 621 LSL yang dibina ditemukan sebanyak 24 orang terinfeksi HIV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian HIV pada komunitas LSL (Lelaki Seks dengan Lelaki) Mitra Yayasan Lantera Minangkabau Sumatera Barat dengan menggunakan metode survei analitik dan case control. Sampel penelitian adalah 24 kasus dan 24 kontrol. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi square dan odds ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko kejadian HIV pada komunitas LSL adalah perilaku seksual (p=0.009, OR 5.898 dan CI 95% 1.609-20.479), sementara faktor penggunaan narkoba suntik bukan faktor risiko kejadian HIV pada komunitas LSL (p=1.000, OR 1.571 dan CI 95% 0.238-10.365). Diharapkan agar pihak Yayasan meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada komunitas LSL yang dibina serta penemuan kasus HIV terutama pada populasi kunci.