Articles

Found 36 Documents
Search

PENTINGNYA KUALITAS PELAYANAN (SERVICE QUALITY) DALAM MEMENUHI KEPUASAN MASYARAKAT (SOCIETY SATISFACTION) Zamroni, Mohammad; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI Efisiensi No. 2 Volume V, Agustus 2005
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1804.234 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v5i2.3850

Abstract

Dalam kehidupan organisasi publik, baik pemerintah ataupun swasta seperti halnya perusahaan-perusahaan sesungguhnya memiliki rencana, organisasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuannya. Namun demikian, keberhasilan suatu organisasi bisa dilihat dari kualitas pelayanan para pegawai dan karyawan dalam memenuhi kepuasan masyarakat atau pelanggan. Disisi lain. sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan mempunyai peran dalam merealisasikan kesuksesan tujuan organisasi dengan segala etos kerja, kecakapan, ketrampilan, dan daya usaha mereka. Ketidakmampuan organisasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau pelanggan dalam hal ini lebih disebabkan karena adanya kesenjangan jasa yang dinikmati konsumen dengan jasa yang diharapkan konsumen akibat tidak terpenuhinya harapan para pelanggan. Hal ini bisa diukur dengan beberapa dimensi yang meliputi; dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurence, dan empathy.
KEADILAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Pujiyono, Pujiyono; Sari, Siska Diana
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5925

Abstract

Bisnis klinik kecantikan berkembang pesat, namun penyelenggaraannya harus disertai pemenuhan hak dan kewajiban bagi stakeholder yang terkait.  Artikel  ini  perlindungan hukum bagi pengguna klinik  kecantikan estetika dalam perspektif hak konstitusional warga negara. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif normatif    pada peraturan perundang-undangan dan referensi tentang klinik kecantikan estetika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial ini meliputi perlindungan hak konstitusional warga negara pada pelayanan di klinik kecantikan estetika di Indonesia dalam hal keadilan sosial memperoleh hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yaitu dan 28H ayat 1 terkait hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tanggung jawabnya terdapat pada pemerintah, pemenuhannya dengan Instrumen hukum dan lembaga negara yang berwenang pada tahapan perijianan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Sedangkan klinik kecantikan estetika berkewajiban memenuhi perlindungan hukum terhadap kesalahan,  resiko,   produk dan  profesional
PENGUATAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
YUSTISIA Vol 78 (2009)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Environmentalprotectionandmanagementact(actnumber32of2009) isintegratedinto environmen tallawenforcement Theweakness ofenvironmentalmanagementmaylead to the violation of theenvironmental law. This may occur from the policy up to the program andactivity. Asthe result, there is degrada tion ofenvironment isgetting worse. Prior to the reformation of 1998 wehadeffective environmentalman agement. The transformation ofeconomic, socialandpolitic, as wellas the transformation from centralistictodesentralization, government is more weaken theefforts toprotrct theenvironment.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRAKTIK-PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DI DAERAH Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi legal drafting Peraturan Daerah (Perda) berbasis Green Legislation dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan  yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (leading sector seperti bagian hukum, BLH, Pusat Re-gional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur  penyusunan  Perda agar  memperhatikan  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.  Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melaluitahapan-tahapan berupa : pemetaan existing condition formulasi legal drafting yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (leading sector) dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasikebijakan,  mengidentifikasi  peluang  dan  strategi  serta  merumuskan  model  formulasi  yang  dapat dikembangkan (Tahun II),  menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (leading sector) dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalamrangka formulasi legal drafting yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis green legislation. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab  Nganjuk. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2009, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya. Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Urgency of Regulatory Priorities Watershed in Order To Conduct an Integrated Watershed Administrative Law In Indonesia Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) Vol 1 (2013): 1st ICon-LBG
Publisher : UBL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.139 KB)

Abstract

Watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed management is resource management efforts involving various parties who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management.
KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA SEBAGAI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengurasan sumber daya alam yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana menyebabkan sumber daya alam tersebut menurun baik kualitasnya maupun kuantitasnya dan pada akhirnya akan habis. Konsistensi, relevansi dan kontekstualisasi Pancasila selalu dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia yang terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia. Realisasi harapan akan membuat Pancasila mampu memainkan peran: internal, berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dan mengarahkan perjuangan bangsa menuju cita-citanya. Secara eksternal, berfungsi sebagai identitas Bangsa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.
Penegakan Hukum Kehutanan dalam Rangka Antisipasi Dampak Climate Change di Indonesia Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Indonesia’s forest resources and watersheds are not contributing as they should to poverty reduction, economic and social development, and environmental sustainability. Instead, forest areas are threatened with degradation, fragmentation and destruction. A quarter of the “state forest area” lacks tree cover. In recent years, Indonesia has been losing up to 2 million hectares annually, mainly due to illegal cutting and land conversion fueled by excess processing capacity and a lack of effective management and law enforcement. Forest loss undermines rural livelihoods, ecosystem services and Indonesia’s ability to meet poverty alleviation goals. Poor forest governance damages the investment climate, rural economic potential, and Indonesia’s competitiveness and international reputation. Forest crime exacerbates problems of budget and fiscal balance, and diverts public revenues that could be better spent on poverty reduction and development goals. As Indonesia moves from transition to stabilization and growth, there is a tremendous opportunity to help the government find new ways of managing forest areas in partnership with local communities, contributing to democracy, justice, equity, rural sector investment, jobs and growth.
URGENSI PENATAAN REGULASI DAS PRIORITAS DALAM RANGKA TERTIB HUKUM ADMINISTRASI DAS TERPADU DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3438.413 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.447-454

Abstract

Abstract Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated watershed management is resource management efforts involving various parties   who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management. Keywords: Regulation, Integrated Watershed, Administrative Law Abstrak Rusaknya DAS Ciliwung adalah salah satu penyebab yang membuat Jakarta tidak akan terbebas dari Banjir. Rusaknya DAS Ciliwung juga memicu rusaknya daerah tangkapan air di sekitar Puncak. Rusaknya DAS Ciliwung telah menyebabkan debit sungai cepat berubah. Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang menyangkut berbagai pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berdasarkan Klasifikasi PP No. 37 Tahun 2012 bahwa 8 (delapan) DAS di JABODETABEK yaitu DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Krukut, DAS Ciliwung, DAS Buaran, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Cisadane dan DAS Bekasi, merupakan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan masuk kategori Prioritas Satu. Optimalisasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penataan regulasi sangat diperlukan dalam rangka tertib hukum administrasi pengelolaan DAS terpadu. Kata Kunci: Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara
KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2476.99 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.6-12

Abstract

Abstract Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public. Keywords : Corruption, Procurement, Clean Governance Abstrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan.  Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Ennandrianita, Fine; ,, Isharyanto; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper discusses the legal politics of mineral and coal mining, as well as the authority of the goverment in managing the natural resources of mineral and coal mining. Mineral and coal mining is a non-renewable natural resource, so for the sake of sustainability the governments role in management, coaching and supervision is needed. Major Changes occured since the enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment which regulates the distribution of goverment affairs. The existence of the Law makes the authority of the management of mineral and coal mining in the Regional Government of Regency or City to be abolished This research is a prescriptive legal research with a legal approach and a conceptual approach.This paper is a presciptive legal research with approach of law and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this paper is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. This paper concludes the existence of disharmonization between sectoral regulations and local government laws in 2014 and the legal consequences of the enactment of the Regional Government Law in the form of (i) institutional change, (ii) personnel handover, funding, facilities and infrastructure, (P3D), (iii) amendment of laws and regulations.Keywords: legal politics, mineral and coal mining, patient, enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment AbstrakTulisan ini membahas politik hukum pertambangan mineral dan batubara serta kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga demi keberlangsungan diperlukan peran pemerintah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Perubahan besar terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Keberadaan Undang-Undang tersebut membuat kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi hapus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundangan sektoral dengan UU Pemda 2014 dan adanya konsekuensi hukum terhadap pemberlakuan UU Pemda berupa (i) perubahan kelembagaan; (ii) serah terima personil, pendanaan , sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D); (iii) perubahan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.