Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : MASALAH-MASALAH HUKUM

URGENSI PENATAAN REGULASI DAS PRIORITAS DALAM RANGKA TERTIB HUKUM ADMINISTRASI DAS TERPADU DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3438.413 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.447-454

Abstract

Abstract Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated watershed management is resource management efforts involving various parties   who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management. Keywords: Regulation, Integrated Watershed, Administrative Law Abstrak Rusaknya DAS Ciliwung adalah salah satu penyebab yang membuat Jakarta tidak akan terbebas dari Banjir. Rusaknya DAS Ciliwung juga memicu rusaknya daerah tangkapan air di sekitar Puncak. Rusaknya DAS Ciliwung telah menyebabkan debit sungai cepat berubah. Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang menyangkut berbagai pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berdasarkan Klasifikasi PP No. 37 Tahun 2012 bahwa 8 (delapan) DAS di JABODETABEK yaitu DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Krukut, DAS Ciliwung, DAS Buaran, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Cisadane dan DAS Bekasi, merupakan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan masuk kategori Prioritas Satu. Optimalisasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penataan regulasi sangat diperlukan dalam rangka tertib hukum administrasi pengelolaan DAS terpadu. Kata Kunci: Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara
KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2476.99 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.6-12

Abstract

Abstract Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public. Keywords : Corruption, Procurement, Clean Governance Abstrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan.  Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance