Gita Arasy Harwida
Universitas Trunojoyo Madura

Published : 9 Documents
Articles

Found 9 Documents
Search

Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mutiah, Mutiara; Harwida, Gita Arasy; Kurniawan, Fitri Ahmad
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 2, No 3 (2011): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.374 KB)

Abstract

Abstrak: Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu tentang makna (interpretasi) pajak dan implikasinya menurut perspektif Wajib Pajak UMKM. Informan dari penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan dari wawancara langsung dengan para informan dan dianalisa dengan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa informan dapat menginterpretasikan pajak secara substansi yang meliputi pendasarannya pada undang-undang. Berkaitan dengan ketepatan implementasi pajak, bahwa ada beberapa informan yang kurang tepat mengimplementasikan pajaknya. Tampaknya dengan adanya pajak memberikan implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Abstract: Interpretation of Tax and its Implication According to Tax Payer Perspective for Small and Micro Enterprises. The purpose of this research is to find the interpretation of tax and its implication under the perspective of taxpayers in SMEs. Informants are from SMEs in Bangkalan. Data is collected through interviews with informants and analyzed by employing phenomenology. The result shows that informants can interpret the substance of tax as governed by regulations. Regarding the correctness of tax implementation, there are informants that have not yet implemented their tax appropriately. It seems that the presence of tax gives implication of problem emergence for there are many activities to be done regarding its implementation.
EFEKTIVITAS PUBLISITAS DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MASYARAKAT SADAR PAJAK Lutfia, Citra; Harwida, Gita Arasy; Djasuli, Mohamad
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 10, No 2: Oktober 2017
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.561 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v10i2.4142

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh audience coverage (khalayak yang dicapai), audience response (tanggapan khalayak), communication impact (hasil komunikasi), dan process of influence (proses pengaruh) terhadap peningkatan jumlah masyarakat sadar pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Adapun respondennya adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkalan yang berjumlah 100 orang, teknik pengambilan sampel accidental sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa faktor yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat sadar pajak adalah audience response (tanggapan khalayak) dan process of influence (proses pengaruh), sedangkan faktor audience coverage (khalayak yang dicapai) dan communication impact (hasil komunikasi) tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat sadar pajak di KPP Pratama Bangkalan
MENGULIK PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MELAKUKAN DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD DI PERGURUAN TINGGI Harwida, Gita Arasy
InFestasi Vol 11, No 1 (2015): JUNI
Publisher : InFestasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was examining and digging the role SPI in two universities (state university and private university)in East Java Province in detecting and preventing fraud. Also, we would like to discover the possibility of role conflict for SPI member who plays two roles as an auditor as well as a lecturer. Another objective of this research is to propose a model of synergy between the SPI of the state university and the private university in order to play a meaningful role in detecting and preventing fraud in the higher education institution and to achieve the Good University Governance (GUG).The result shows that there are differences role play between SPI in the state university and the private university. The SPI in the private university has more powerful role because the hierarchy is also implemented consistently in the battle field, and also none of its SPI member plays double roles like SPI member in the state university. The fact also indicates that both SPI have strong commitment to detect as well as prevent the fraud in their institutions. However, the existence of SPI role is also be effected by the commitment of its Rector/Director in order to utilize SPI to achieve GUG.
Persepsi Aparatur Dan Penerimaan Pbb-P2 Sebelum Sesudah Penerapan Pbb-P2 Sebagai Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo) Siswanti, Alim Nur; Junaidi, Junaidi; Harwida, Gita Arasy
AKRUAL: JURNAL AKUNTANSI Vol 5, No 1: AKRUAL: Jurnal Akuntansi (Oktober 2013)
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jaj.v5n1.p99-144

Abstract

The objective of this study was to discover of all DPPKA and UPTD officers and to examine the difference of PBB-P2 revenue as local tax with descriptive quantitative methodology. The population was 43 consisted of all DPPKA’s billing and services department, all UPTD in Sidoarjo, and all revenue PBB-P2 from 18 districts from the year of 2011 and 2012. The method of collecting data was giving questionnaire, interview, and from secondary data. The result of this study shows the difference of the PPB-P2 revenue between before and after the enactment of PBB-P2 as the local tax. This is proven that by the good perception that indicated by the officers, it is also indicated the increasing of revenue from PBB-P2, thus, the PAD of kabupaten Sidoarjo will also be increased.
ANALISA PENETAPAN NJOP (NILAI JUAL OBJEK PAJAK) PAJAK BUMI TERHADAP NILAI PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE ASSESSMENT SALES RATIO Suryawati, Rindah Febriana; Harwida, Gita Arasy; Suryadi, Suryadi
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 3, No 1: April 2010
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.356 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v3i1.2407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah: (1) penilaian rasio (AR) tanah Kecamatan AR Kamal menegaskan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan (2) nilai kini objek pajak PBB (NJOP) Kecamatan Tanah Kamal mengkonfirmasi standar interval, yang diterbitkan oleh Asosiasi Internasional Penilaian Officer (IAAO). Menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa tanah masing- masing desa kecamatan Kamal masih di bawah standar yang direkomendasikan oleh Departemen CA Pajak, yaitu 80%. AR tersebut lebih rendah untuk desa Tanjungan, yaitu 32%, sedangkan AR lebih tinggi untuk desa Banyuajuh, yaitu 79%. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai sekarang objek pajak tanah PBB (NJOP) Kecamatan diklasifikasikan sebagai rumus standar yang disarankan berdasarkan IAAO. Vs rasio rata-rata median dari nilai terkini dari objek pajak PBB (NJOP) adalah 31% yang di bawah standar yang direkomendasikan oleh IAAO (110?90%).
PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH Ardiyanti, Muthia Tri; Djasuli, Mohamad; Harwida, Gita Arasy
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 9, No 1: April 2016
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.668 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v9i1.3362

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintah Bidang  Pembangunan dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dan Substansi Bagian Perencanaan di Inspektorat Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan kelima informan dan dianalisa dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten  Sumenep  sebagai APIP belum adanya  koordinasi  yang  baik. Dalam pelaksanaannya tidak semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang  berkompeten, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terpaku kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah disediakan. Terdapat keambiguan antara tugas pengawasan dan pemeriksaan baik di Inspektorat Kabupaten Sumenep ataupun penjelasan pengawasan di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih kearah penjelasan pemeriksaan. Serta belum sinkron antara dokumen yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
KONFLIK HATI AUDITOR INTERNAL INSTANSI PEMERINTAH NON BUMN DALAM MENJALANKAN PERAN “WATCHDOG” VS PERAN “CONSULTING AND ASSURANCE” (STUDI KASUS PADA 1 INSPEKTORAT DAERAH DAN 1 PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TIMUR) Harwida, Gita Arasy; Djasuli, Mohamad
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 10, No 1: April 2017
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.77 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v10i1.3773

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan melakukan audit keuangan atas laporan keuangan pemerintah, masih menemukan banyaknya kelemahan dari sistem pengendalian intern baik pada level Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah dan haltersebut tertuang dalam HASIL pemeriksaan atas 68 LKPD Tahun 2013 mengungkapkan 742 temuan yang di dalamnya terdapat 909 permasalahan sistem pengendalian intern (SPI). Sementara itu, keberadaan auditor internal baik dengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI), Inspektorat Daerah, ataupun dengan nama lain pada lembaga sektor publik di Indonesia dewasa ini menjadi sebuah kebutuhan yang cukup signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif deskriptif dengan interview sebagai cara untuk menggali data, fakta, dan rasa dari informan yang dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan teori konflik peran dan ambiguitas peran melalui kertas kerja. Hasil menunjukkan bahwa baik auditor Inspektorat Daerah maupun SPI mengalami konflik peran meskipun dalam bentuk yang berbeda. Meraka juga mengalami ambiguitas peran terutama saat pelaksaan tugas. Walaupun begitu, tidak satupun informan yang menyatakan dan menujukkan bahwa hal tersebut mempengaruhi independensi, obyektifitas, dan peranan mereka dalam mencegah terjadinya fraud di organisasinya.
PEMBERDAYAAN APARAT DESA DI KECAMATAN KETAPANG DAN SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG MADURA Harwida, Gita Arasy
Jurnal Ilmiah Pangabdhi Vol 4, No 2: Oktober 2018
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.722 KB) | DOI: 10.21107/pangabdhi.v4i2.4933

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari program KKN- PPM ini adalah meningkatnya kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan good governance melalui program KKN-PPM dan meningkatnya  kesadaran  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa  untuk  memperbaiki kualitas sumberdayanya dalam mengelola anggaran atau keuangan desa. Metode pelaksanaan kegiatan KKN-PPM adalah melalui penyuluhan dan pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada meliputi: (i) survey pendahuluan atas kondisi aparatur dan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan, (ii) persiapan bagi para mahasiswa sebagai pendamping atau fasilitator; (iii) pelatihan dan pendampingan disertai praktek dari aparatur desa; (iv) evaluasi program. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain adanya proses  transfer  keilmuan  dan  pengetahuan  tentang  perencanaan  dan  pengelolaan keuangan desa akan berjalan dengan baik dengan keterlibatan berbagai pihak dalam memberdayakan aparatur desa, meningkatnya kemampuan aparatur desa, dengan adanya berbagai macam solusi untuk memecahkan permasalahannya, serta terciptanya  good  governance  pada  pemerintah  desa  yang  mampu  memberikansnowball effect kepada lapisan pemerintahan yang sejajar yaitu desa lainnya serta keluran, dan memberikan firework effect bagi pemerintahan diatasnya. Untuk hal tersebut dapat dikatakan bahwa aparat desa menjadi agent of change bagi pelaksanaan tata kelola anggaran desa.
Menyingkap Lakon Auditor Internal Pemerintah dalam Melakukan Deteksi dan Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi Harwida, Gita Arasy; Djasuli, Mohamad; Wibowo, Sujatmiko
Journal of Applied Accounting and Taxation Vol 3 No 2 (2018): Journal of Applied Accounting and Taxation (JAAT)
Publisher : Pusat P2M Polibatam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30871/jaat.v3i2.894

Abstract

Internal control has an important role in accordance with the achievment of good governance, and last but not least for the higher education which internal control is conducted by Inspectorate General (Itjen) and internal audit unit (SPI) in each state own university and polytechnique all around Indonesia. This research uses descrptive qualitative approach with explanatory model in order to deliver the message and analys data from various sources. Since the higher education moved to a new Ministry, the Inspector General put a new paradigm and a brand new internal control mechanism wich involve the internal audit unit in each state own university and polytechnique all around Indonesia as the armth lenghth of their internal control policy, thus, the integrated internal control will be achieved. Role conflict may occur both for Itjen and SPI evnthough in the different context and level. The lack of enacted law regarding the SPI and their rule in detecting and preventing Fraud are triggering the role conflict for them. However, role conflict will not make itjen and SPI give up to their assignment. The model of sinergy is advised in this article and hopefully will give a good contribution for the future integrity working model of Itjen and SPI in the future.