Soesi Idayanti
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KADER KDRT DALAM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL Soetoprawiro, Koerniatmanto; Abdurrachman, Hamidah; Idayanti, Soesi; Irma Permanasari, Dyah
Research Report - Humanities and Social Science Vol 2 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.46 KB)

Abstract

Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat yang lalu yang dilangsungkan di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal telah berhasil diselenggarakan program penyuluhan tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan ini perlu ditindak-lanjuti dengan Pengabdian Masyarakat kali ini. Hal ini perlu agar apa yang telah dirintis pada kegiatan yang lalu tidak hilang begitu saja.Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal kali ini adalah suatu upaya untuk membina kader-kader yang diharapkan mampu untuk menangani permasalahan KDRT pada tingkat kecamatan. Sekaligus diharapkan terbentuknya jaringan kerja antar kader-kader tersebut.
Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal Widodo, Agus Setio; Idayanti, Soesi; Permanasari, Dyah Irma; Sahri, Agus
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.1.2016.168-188

Abstract

Akselerasi pembangunan daerah perkotaan akan berakibat pada peningkatan kebutuhan akan sandang, pangan, papan, beserta prasarana dan sarana penunjangnya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kebutuhan investasi. Disamping itu investasi diperlukan umtuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan agar tetap dapat bersaing dalam pasar global.Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tujuan pembangunan Kota Tegal tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik spirituil maupun materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu upaya pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa didasarkan pada otonomi yang semakin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun dan Jl. Pancasila kota Tegal merupakan upaya pemerintah kota Tegal untuk mengatur keberadaan PKL yang selama ini dianggap menggangu ketertiban umum.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Soetoprawiro, Koerniatmanto; Riyanti, Ratna; Idayanti, Soesi
Research Report - Humanities and Social Science Vol 1 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.587 KB)

Abstract

Guna mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan ini. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Untuk itu diselenggarakanlah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Tujuan Pengabdian Masyarakat ini adalah :Memberikaan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan social bukan individu.Memperkecil, menghapus/menghilangkan setiap perbuatan terhadap perempuan, suami, anak, atau anggota keluarga yang ikut dalam satu rumah tangga atau pihak yang ter-subordinasi yang menimbulkan kesengsaraan/penderitaan fisik, seksual, ekonomi, social, psikologi, termasuk ancaman pemaksaan dan pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Idayanti, Soesi; Hartati, Suci; Haryadi, Toni
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): HUKUM INDUSTRI
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jjr.v9i1.8091

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif tentang implementasi ketentuan hukum positif secara in action dalam hokum bisnis di era revolusi Industri 4.0. Jenis dan sumber data yaitu meliputi data primer dan data sekunder yang didapat melalui sumber hukum primer yang terdapat dalam beberapa produk hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Temuan: Perkembangan globalisaasi yang semakin pesat yang ditandai oleh era revolusi industri abad ke-21 saat ini membawa perubahan besar-besaran di berbagai bidang baik bidang hukum , politik, ekonomi, bisnis, teknologi, sosial, budaya. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika ( telekomunikasi, media dan informasi )perlu adanya penyesuaian terhadap regulasi di bidang hukum bisnis. Kegunaan: Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembangunan hukum dibidang perdagangan / bisnis dalam bentuk pengembangan hukum, harmonisasi hukum maupun melakukan rekonstruksi hokum dalam rangka pembaharuan produk hukum dengan membangun suatu sistem hokum sesuai dengan situasi global untuk  menyesuaikan dengan era industri 4.0  dengan mencerminkan dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan hukum bisnis dalam era Industri 4.0 dengan segala kecanggihan dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.