Moch Najib Imanullah
Unknown Affiliation

Published : 22 Documents
Articles

Found 22 Documents
Search

PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMULIA TANAMAN MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL Purwandoko, Prasetyo Hadi; Imanullah, Moch Najib
YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

tulisan ini merupakan sebagian hasil penelitian Unggulan perguruan tinggi yang membahas kontribusi perundang-undangan bidang pvtdan pangan dalam melindungi hak ekonomi pemulia varietas tanaman yang menghasilkan bibit unggul tanaman pangan. penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari informan dan dianalisis dengan menggunakan interactive models of analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversityhanya mempunyai sedikit plasma nutfah yang dapat dikembangkan menjadi varietas unggul.. Meskipun hanya terdapat sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi varietas unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi melalui pvt. pvtmerupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan pvttetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang. perundangundangan di bidang pvtdan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari enam daftar RUU program Legislasi Nasional tahun 2010-2014, baru dua RUU yang telah disahkan menjadi UU, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan yang disahkan tahun 2012.
IDENTEFTKASIPOLA PERLINDUNGAN HUKUM AIR BAWAH TANAH DARIKERUSAKAN SEBAGAIDAMPAK INDUSTRIALISASI Imanullah, Moch Najib
YUSTISIA Vol 62 (2003)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The specific objective of this research is to find out the modelsoflaw protection convening water suplay on regulations of laws. To achieve the objective, the research investigated normative judiciaries, conducted on law regulations from the level ofacts to regulations issue by the directorate general, local regulations administering the drainage area used as the research location were investigated: The metodology of this research is that the models of law protection which can be used or protecting water and its resource is the scheme of its perpetuity are the models of: permitting, guiding, controlling, supervising and executing either administrative sanction or criminal penalty. The implication of this research is that the government needs to construct regulations of acts administering water use, especially underground water for industrial activities.
PROBLEMATBKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA KERAJINAN BATIK KAYU Imanullah, Moch Najib; Rofikah, Rofikah; Hadi Purwandoko, Prasetyo
YUSTISIA Vol 68 (2005)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of the research are to identify Intellectual Property Right and as problems of wood batik handycraft, and looking for alternative solution. To achieve that, normative and empirical juridical research is conducted. The research use secondary and primary data. The analysis is using the editing analysis style. From the research, researcher have as as conclusion that the art of wood batik handycraft potential to protect by Intellectual Property Right, such as copy right for inovation/ alternative batik, patent for colour formula and Mark for trade mark. But, there are technical problems and high cost as the problem to obtain Intellectual Property Rights.
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI) VARIETAS TANAMAN OBAT Dl GUNUNG LAWU WILAYAH KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR Rofikah, Rofikah; Imanullah, Moch Najib; Zultan, Rochmali
YUSTISIA Vol 71 (2007)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research is aimed totake inventoryonMedicinal Herbs which arepotential tobegrown in thearea ofTawangmangu, Karanganyar. The research isalso aimed to discoverIntellectual Property Rights (IPS) on medicinalherbs and theirbreeds. Theresearch used  empirical method with structured interviews to collect primary datas. Next, the collected data is analyzed using content analysis. The result of the research concluded that there are large amount ofmedicinal herbs grown in the area of Tawangmangu, Karanganyar. Butthe IPR protection on theherbsis notoptimelized yet
STUDI TEMTAMG PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM DAN PERANANNYA DAIAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA Imanullah, Moch Najib
YUSTISIA Vol 24 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lapangan hukum, selama ini dikenal adanya dua subyekhukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu : orang (pengertian sosiologis) dan badan hukum. Orang memperoleh status sebagai subyek hukum karena kodrat, sedangkanbadan hukum dapat bertindak sebagai subyek hukum karena kedudukan tersebut diberikan oleh hukum.
POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN) Imanullah, Moch Najib
YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan  nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yangbersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.
PERAN DAN KEDUDUKAN PETANI DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Imanullah, Moch Najib; Latifah, Emmy; Adistuti, Anugrah
Yustisia Jurnal Hukum Vol 5, No 1: JANUARY-APRIL 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8720

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role and position of farmer in the international trading system today. The development of the international trading system has an impact on the shift of food production system and food security policy which ultimately also has an impact on farmer’s role and position in the global market. Evolution of agricultural structures in any periodization provide a clear description of the role and position of farmers in every era to enter the globalization. The globalization era was shaping a more liberal market system so that the role and position of farmers is becoming increasingly difficult in the international trading system.Keywords: role, position, farmer, international trading system.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan petani dalam sistem perdagangan internasional dewasa ini. Perkembangan sistem perdagangan internasional berdampak pada pergeseran sistem produksi pangan dan kebijakan ketahanan pangan yang akhirnya juga berdampak pada peran dan kedudukan petani di pasar global. Evolusi struktur pertanian dalam setiap periodesasi memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan kedudukan petani pada setiap masanya hingga memasuki era globalisasi. Era globalisasi membentuk sistem pasar yang lebih liberal sehingga peran dan kedudukan petani menjadi semakin sulit dalam sistem perdagangan internasional.Kata kunci: peran, kedudukan, petani, sistem perdagangan internasional.
POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN) Imanullah, Moch Najib
Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11076

Abstract

AbstractThe aim of this research is to determine the level of legal synchronization horizontally on legal policy of national food security within Act on Plant Variety Protection and Act on Food. In order to achieve this aim, it was conducted normative legal research which using secondary data which is based on primary and secondary legal materials. Data were analyzed by using a legal grammatical interpretation. Its results are there is a synchronization between Act on Plant Variety Protection and Act on Food and by the legal protection of plant varieties will increase enthusiasm plant breeders to produce new quality seeds crop, including the food crops seeds. It will lead to increasing national food security conditions, which will provide guarantee on quality and sufficient of food for families who receive it.Keywords: legal policy, crop variety, food, national food security.AbstrakPenelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.Kata kunci : politik hukum, varietas tanaman, pangan, ketahanan pangan nasional.
The Roles of International Law on Technological Advances Latifah, Emmy; Imanullah, Moch Najib
Brawijaya Law Journal Vol 5, No 1 (2018): Culture and Technological Influence in Regulation
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1238.13 KB) | DOI: 10.21776/ub.blj.2018.005.01.07

Abstract

The study focuses on the roles of International Law in responding to the technological advances, particularly examining the International Law as a regulator on emerging technology. The technological advances, especially in the means and method of war and environmental issues, have been contributing to the development of International Law. It is a normative legal research using the secondary data including primary and secondary legal materials. While the primary legal materials consist of all the international agreement related to the development of technology both directly and indirectly, secondary ones included the references having correlation and support to the issues. The technique of analysis data used legal interpretation. The study concludes that as a regulator of technological advances, International Law has a role to play in regulating its development. Many facts showed that International Law has capability to respond to the challenges.  However, the scope and application of International Law is subject to a number of limitations inherent the nature of International Law itself.
PROBLEMATIKA COVERNOTE NOTARIS SEBAGAI PEGANGAN BANK UNTUK MEDIA REALISASI PEMBIAYAAN / KREDIT DALAM DUNIA PERBANKAN Juliyanto, Dwi Wahyu; Imanullah, Moch Najib
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to find out the problems of Notary Public’s Covernote as the medium of realizing financing / loan in banking realm. This study was a doctrinal research using 2 (two) approaches relevant to the problem studied: statute and Conceptual Approaches. Considering the result of study, it could be found that no article in Law Number 2 of 2014 about Notary Public Position can be interpreted as the notary public’s authority of releasing recommendation called covernote. Therefore, viewed from its binding power, considering the covernote usually used the guideline by the bank, Covernote is not an authentic deed, because the law does not mention firmly the notary public’s authority of releasing authentic deed, so that viewed legally, in fact, covernote does not have a binding and perfect power of law.Keywords: covernote; binding power; ethical codeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui problematika Covernote Notaris sebagai media realisasi pembiayaan / kredit dalam dunia perbankan. Jenis penelitian ini adalah doktrinal, menggunakan 2 (dua) pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan Konseptual (Konseptual approach). Berdasarkan hasil kajian bahwa tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai covernote. Oleh karena itu, jika dilihat kekuatan mengikatnya, dengan hanya melihat covernote yang biasa dijadikan pegangan oleh bank. Covernote bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan akta otentik, sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.Kata Kunci : covernote; kekuatan mengikat; kode etik.