Endang Indriasih
Peneliti Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - Kementrian Kesehatan, Jakarta

Published : 1 Documents
Articles

Found 1 Documents
Search

PENDANAAN PROGRAM IMUNISASI DASAR DI 71 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2013-2014 Yulianti, Anni; Indriasih, Endang
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Health Service Research and Development)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.272 KB) | DOI: 10.22435/jpppk.v2i2.128

Abstract

Abstrak Imunisasi adalah suatu intervensi kesehatan yang hemat biaya dan efektif untuk mencegah penderitaan akibat penyakit, kelumpuhan dan kematian. Dukungan pendanaan diharapkan mampu meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).Tulisan ini merupakan hasil analisis data Riset Pembiayaan Kesehatan (RPK) di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015. Metode District Health Account (DHA) digunakan untuk menghitung pendanaan program imunisasi dasar di kabupaten/kota pada tahun 2013-2014 menurut sumber dan alokasi anggaran. Hasil analisis menunjukkan anggaran imunisasi dasar di 71 kabupaten/kota berkisar 0,10%?2,3% dari APBD Kesehatan Tahun 2013, dengan disparitas yang cukup lebar. Sumber utama pendanaan program imunisasi di kabupaten/kota adalah PAD, DAU, dekonsentrasi (Dekon) dan BOK atau masih tergantung dari dana transfer pusat. Pendanaan imunisasi nasional pada tahun 2014 meningkat secara bermakna mencapai sekitar 2,6 kali lipat dari tahun 2013. Pendanaan program imunisasi sekitar 90% didanai dari APBN, sisanya dari donor (terbesar dari GAVI). Komponen terbesar alokasi secara nasional adalah untuk pengadaan vaksin, pengenalan vaksin baru dan investasi. Sementara alokasi di kabupaten/kota (dana pendamping) sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan dan kurang dari 8% untuk surveilans dan pelatihan. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi tidak berarti memiliki anggaran imunisasi yang besar atau cakupan IDL yang tinggi. Direkomendasikan untuk mempertahankan kebijakan pendanaan imunisasi yang berbiaya tinggi (vaksin, kulkas vaksin, cold room) bersifat sentralistik dari APBN, sedangkan provinsi dan kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk pelatihan, distribusi, vaksin carier beserta bahan habis pakai dan injection kit. Perlu crash program khusus dengan tambahan dana pendamping (operasional) dari APBN bagi kabupaten/kota yang tidak pernah berhasil mencapai IDL 80%. Perlu dikembangkan alternatif sumber pembiayaan untuk pendanaan imunisasi di kabupaten/kota, misalnya melalui dana kapitasi dan sektor swasta. Puskesmas harus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan perencanaan dan belanja anggaran imunisasi yang efektif. Kata kunci: imunisasi, pembiayaan, District Health Account Abstract Immunization is an effective and efficient health intervention to prevent severe illness, disability and child deaths. Funding support is important in order to achieve targeted universal child immunization (UCI) at high coverage. An Analysis of 2015?s National Survey on Health Financing in the Implementation of National Health Insurance (JKN) was conducted by using District Health Account method to figure out the sources and budget allocation on routine immunization programs in 71 districts / cities in 2013-2014. The results shows that the routine Immunization budget varies from 0.10% to 2.3% of the 2013 APBD (district budget), with a wide disparity. The main sources of funding for immunization programs in districts/cities are PAD, DAU, Dekon and BOK, which were still depend on central transfer funds (APBN). National immunization funding in 2014 increased significantly by 2.6x from 2013. Sources for the routine immunization program was around 90% funded by APBN (central budget), the rest from donors (GAVI, WHO, Unicef). At national level, funding allocation was mostly for vaccines procurement, introduction of new vaccines and investments. While, allocations in districts / cities was mostly used for service delivery and less than 8% for surveillance and training. District/city with high fiscal capacity doesn?t significantly having a large immunization budget or high coverage. It is recommended to maintain centralistic mechanism on immunization funding for high-cost components (vaccine, vaccine refrigerator, cold room) by APBN; while the Province and District / City provide a budget for training, distribution, vaccines carrier along with consumables gods and injection kits adjusted by fiscal capacity and service demands. Special crash programs need to carry out with additional accompaniment fund source from the provincial or district budget for targeted areas which never reached 80% coverage. Other funding resources should be widely explored to examine alternatives budget, such as capitation (JKN), private fund. Puskesmas competency also should be improved on budget planning and effective purchasing. Keywords: immunization, financing, District Health Account