Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL YURIDIS UNAJA

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN Irawan, Agus
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.217 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.102

Abstract

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Irawan, Agus
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jyu.v1i2.429

Abstract

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.