Articles

Found 23 Documents
Search

KEKUATAN PEMBUKTIAN JUAL BELI RUMAH YANG DAPAT MENGAKIBATKAN SERTIFIKAT PIHAK KETIGA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2016/PN BNA) Yusrizal, Teuku; Yahya, Azhari; Jauhari, Iman
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pebuktian jual beli rumah serta untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual dan pihak ketiga yang dapat mengakibatkan Akta dan Sertifikat pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pebuktian materil tentang alat bukti serta peristiwa hukum yang saling bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya, diketahui bahwa meskipun objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat namun Tergugat I kembali menjual objek sengketa kepada Tergugat II (pihak ketiga) yang kemudian dijadikan jaminan hutang pada lembaga perbankan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berakibat dinyatakan akta-akta dan sertifikat-sertifikat sepanjang berhubungan dengan objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam perkara No.7/Pdt.G/2016/PN-Bna yang telah mempunyai kekuatan hukun tetap.This study aims to determine the strength of the buying and selling of houses and to find out the illegal acts committed by sellers and third parties which can result in third party Deeds and Certificates having no legal force. This study uses normative research methods. The results show that the strength of material evidence about evidence and legal events that are mutually relevant and interconnected with one another is known that even though the object of dispute was sold by Defendant I to the Plaintiff, Defendant I resold the object of the dispute to The Defendant II (third party) which is then used as collateral for loans to the banking institution, the act constitutes an unlawful act resulting in the stated deeds and certificates as long as they are related to the object of the dispute having no legal force, in case No.7 / Pdt.G / 2016 / PN-Bna which has fixed legal power.
PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM Jauhari, Iman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research aims to explore the domestic dispute of husband and wife and how to solve it through non litigated settlement based on sharia law. The method applied is content analysis fro the relevant sources of the research. The dispute results from the lack of understanding of the couple regarding the value of marriage based on Islamic law. The divorce might be resulted from economy, infidelity, and education background factors, whil the percentage is 90% whil domestic violence, drinking and gambling factors have te percentage of 10%. The settlement could be coducted through peaceful way by appointing one mediator both from husband and wife sides. This concept based on the 35, An-Nisa Chapter of the holy Quran suggesting that it is recommended the family dispute could be solved peacefully and accepted by both parties. The mediaton phase conducted by hakam is the second phase while the parties themselves solve the first one. Such second process is called non litigation settlement, which takes short time, accepted by the parties and keeps the confidental of the conflicting parties. The Non Litigation Settlement of Family Dispute Based on Islamic Law
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH Jauhari, Iman
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol 28, No 1 (2010)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7839.397 KB)

Abstract

Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh
REFORMULASI DAN SOSIALISASI KONSEP AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR DALAM BIDANG HUKUM Jauhari, Iman
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum yang berarti penegakan hkum. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum perlu dilakukan dalam masyarakat Indonesia yang terus berubah. Perubahan itu perlu dikendalikan oleh system hokum nasional dengan hukum Islam sebagai salah satu unsure penting pembentukannya. Hukum nasional memuat aspirasi dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia ditaati dan ditegakkan oleh penyelenggara Negara serta penegak hokum mulai dari atas (pusat) sampai ke tingkat paling bawah dan pemulihan kedudukan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Amr ma’ruf nahi mungkar adalah gerakan dakwah tetap, yang konsekuen menegakkan kebajikan mulai dari diri sendiri diteruskan pada orang lain serta sungguh-sungguh mencegah kejahatan diri dan orang lain baik perorangan maupun masyarakat, secara serentak dan bijaksana, diiringi argumentasi yang meyakinkan serta tutur kata yang baik dengan selalu memperhitungkan situasi dan kondisi pada suatu masa dan tempat. Kata kunci: Reformulasi dan Sosialisasi, Konsep Amr Ma’ruf Nahi Mungkar
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PERADILAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH Rusli, Hadifadhillah; Jauhari, Iman; Ali, Dahlan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.954 KB)

Abstract

Abstract: The use of information technology in the judicial process could improve public service of Religious Courts. However, the response of information technology implementation did not  simultaneously occur in the Religious Courts throughout Indonesia. The aims of this research were to examine the legal arrangements and the use of information technology restrictions on the judicial process in the Sharia Court. Legislation approach method with normative juridical was used in this research. Data was collected by literature review and the data was a secondary data. The results showed that the use of information technology on judicial process in the Sharia Court has been regulated by the Information and Electronic Transaction Law and the Supreme Court Chairman Decree on The Guidelines of Information Services. However, there was no further provision on technical matters in the Sharia Court. Therefore, there was no clear restriction on the use of information technology on the judicial process in the Sharia Court.Key Words: Information Technology, Judicial Proceedings, Sharia Court Abstrak: Penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat menjadikan pelayanan publik pada Pengadilan Agama menjadi lebih baik. Namun, respon terhadap implementasi teknologi informasi tidak serentak terjadi pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum dan pembatasan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar’iyah. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses Peradilan di Mahkamah Syar’iyah telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi, namun belum ada ketentuan pelaksananya yang bersifat teknis di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah sehingga belum ada batasan yang jelas untuk penggunaan teknologi informasi dalam proses Peradilan di Mahkamah Syar’iyah.Kata Kunci: Teknologi Informasi, Proses Peradilan, Mahkamah Syar’iyah
Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Radaah Terhadap Anak Di Indonesia Jauhari, Iman
Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 46, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Effect of busy parents often neglected duty towards their children. So in this paper a problem concerning maintenance obligations hadanah and radaah for children. The method used is the approach to library research with content analysis of the various references relevant to the subject matter covered. Parents are obliged to provide a living hadanah against children because a child needs someone who can nurture, guide and educate well. Obligations of parents towards children has been started from the time the fetus until the baby where the mother is obliged to provide a living radaah (feeding the baby) in addition to the health of the baby also for the health of the mother. In Islam keeping the kemaslahatan and survival of a child is a parental responsibility, which should not be ignored either by the mother or father.
Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia Jauhari, Iman
Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 47, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to compare child protection law between Indonesiaand Malaysia especially in terms of family law (marriage), child definition andage limit, as well as other foundational principles. Content analysis method ofa variety of relevant references is used and a comparative approach to child protection law in Indonesia and Malaysia is taken. There are many similarities between child protection law in Malaysia and Indonesia, in which both systemsspecify the state, family, and parents responsibilities towards children. Alsospecified are handling of childs position, guardianship, rearing, adoption,religion, and abandonment. In addition, special protection such as maintenance,recovery, custody, care, investigation, nursing, education, prevention ofeconomic exploitation, prevention of sexual abuse, prevention of child torture,and disability treatment are also included. This paper concludes that in Malaysiachild protection law has been fully synthesised in Children Act of 2001 (Act611), while in Indonesia child protection law is scattered in a number of lawsrelated to children including the Child Protection Law.
Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Jauhari, Iman
Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 45, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum positif tentang hak asuh anak (hadhanah) di Indonesia. Menjelaskan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadhanah) diluar pengadilan, dan penerapan teori tahkim untuk penyelesaian sengketa hadhanah dalam hukum positif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah content analysis(analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pandangan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di luar pengadilan tidak hanya mengacu pada peraturan perundangan-undangan saja, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai hukum masyarakat, kaidahkaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak hadhanah, demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Penerapan teori tahkim dalam penyelesaian sengketa hadhanahsangat efektif, cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak.
Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho Ilyas, Ilyas; Abbas, Syahrizal; Jauhari, Iman
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.735 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12241

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan di MahkamahSyar’iyah Jantho. Faktor penyebabnya yaitu pertama, pelaksanaan mediasi belum mengacu pada prosedur mediasi yang sudah ditentukan, keseriusan hakim mediator belum maksimal, itikad baik dari para pihak dan hakim mediator kurang serius. kedua, kualitas perkara sudah cukup berat, para pihak  yang berperkara sebelum masalahnya tersebut sampai ke Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah ditangani beberapa kali baik oleh pihak non formal maupun  formal. Ketiga, kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya proses mediasi. Keempat, Ada anggapan dari Hakim mediator bahwa tugas menjadi mediator adalah tugas tambahan yang terasa terbebani baginya, juga menganggap dengan proses mediasi akan memperlambat putusnya perkara dan akan mempengaruhi nilainya sebagai hakim.The Regulation of the Supreme Court Number 1, 2016 on the Mediation Procedure in a Trial states that mediation is one of the process stages in a trial. There are several obstacles found in the mediation process at the Sharia Court of Jantho. These are resulted from firstly, it has not been referring to the mediation procedure, the judge mediators’ efforts have not been maximal yet, the parties good faith and the mediator judges are less serious. Secondly, the case is serious enough, the litigants have asked the cases solved by both non-formal and formal parties several times. Thirdly, the lack of understanding of the parties to the importance of the process. Finally, there is a presumption by the judges mediating the cases that being a mediator is an additional task that is not easy, and some assume that the process slowing the decision and devalue judge’s roles.
KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT Darma, Surya; Sarong, Hamid; Jauhari, Iman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Lembaga Baitul Mal dibentuk dengan qanun untuk melakukan pengelolaan dana zakat tersebut. Mengenai tata cara pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah yang dikelola Baitul Mal diatur dalam qanun dan peraturan gubernur. Pembelanjaan atau penyaluran zakat disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam, yaitu hanya boleh bagian yang ditentukan dalam al-Quran, tidak boleh untuk yang lainnya. Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat Produktif. Wujud pendistribusian dilakukan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Hal ini sedikit berbeda karena zakat harus dibagi secara habis tanpa perlu dikembalikan lagi. Meskipun pinjaman tanpa bunga ini bersifat legal namun membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari pandangan negatif dari pihak lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh untuk tahun 2013, 2014 dan 2015, terdapat kelebihan dana zakat. Hal tersebut membutuhkan penanganan yang cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Authority of Baitul Mal Aceh in the Distribution of Zakat ABSTRACT: Aceh is a province in Indonesia that is granted a special authority to govern and manage its own government affairs. One of them is zakat as one of the original source of income. Baitul Mal institution is established by qanun (local law) to manage the zakat fund. In regard with its management procedure as the original revenue of the area, which is managed by Baitul Mal, is regulated in qanun and governor regulation. Its expenditure or distribution is in accordance with the guidance of the Islamic Sharia, that is, it may only be the part specified in the Qur'an, not for others. One of the forms of its distributions? forms is the provision of vocational capital to productive zakat recipients through Productive Zakat Management Units. It is done in the form of interest-free loans. It is slightly different, as the zakat must be divided in full without needing to be returned. Although its interest-free loan is legal, it requires further explanation to avoid negative views. The finding shows that in 2013, 2014 and 2015, Baitul Mal Aceh, gains its funds more than expected. It requires careful handling in order to avoid  any problems in the future.