p-Index From 2015 - 2020
9.476
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) TEKNIK INFORMATIKA Cakrawala Pendidikan Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran JPMS (Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains) INOTEKS : Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Jurnal Pendidikan Indonesia Semantik KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Jurnal Pattingalloang AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Journal of Educational Science and Technology GeoEco Fakultas Pertanian JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN FISIKA ´AL-BIRUNI´ JURNAL ISTEK Jurnal Inovasi Pendidikan IPA Forum Geografi SHARE Jurisprudentie MUDARRISA Indonesian Journal of Islamic Education Studies Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Media Penelitian Pendidikan AKSIOMA Jurnal Online Informatika Unnes Science Education Journal Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika Jurnal Pendidikan Sejarah JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika) JURNAL INTEGRASI INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA BASINDO : jurnal kajian bahasa, sastra Indonesia, dan pembelajarannya Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education Jurnal POLIMESIN Power Plant Jurnal Ekonomi dan Manajemen Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika Jurnal Pariwisata Indonesia Jurnal Edukasi Sumba (JES) Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesian Review of Physics
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurisprudentie

MEMAHAMI KONSEP KONSTITUSIONALISME INDONESIA Jumadi, Jumadi
Jurisprudentie Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian mengenai konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini, bahkan umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyatThe study of the constitution increasingly important in modern countries today, even generally reveals itself as a constitutional state, both of constitutional democracy and a constitutional monarchy. The Constitution is no longer simply a term to describe a legal document, but becomes an understanding of the basic principles of the organization of the state (constitutionalism) adopted in almost all countries, including countries that do not have a constitution as a legal document written and that puts supremacy of power on parliament as an expression of popular sovereignty
PEMBINAAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN RAMAH LINGKUNGAN DI PERAIRAN KABUPATEN SELAYAR Jumadi, Jumadi
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOne of the appliance technology catch used by fish is fisherman alongside coastal area and islands in Sub-Province Sail, specially in Sail island, Bonerate and of jampea is still have the character of traditionally (fishing rod and net). Appliance catch which still friendly traditional enough to environment go out to sea and destroy sea ekosistem. On the contrary there are some ways arrest of fish able to disturb growth of biota and destroy sea ekosistem, for example the found is usage of boom, anaesthetize and fish of samba. Preventif Langkap conducte  by government officer of Dines Oceaninc and Fishery of Sub-Province Sail, for example conducting counsellings about the importance of maintaining ekosistem go out to sea to be enjoyed by generation hereinafter. Besides straightening of law remain to be important shares finish fishing illegal.Keyword: Appliance Catch Fish, Environmental AbstrakSalah satu teknologi alat tangkap ikan yang digunakan nelayan disepanjang pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Selayar, khususnya di pulau Selayar, Bonerate dan jampea adalah masih bersifat tradisional (jaring dan pancing). Alat tangkap yang masih tradisional ini cukup ramah terhadap lingkungan laut dan merusak ekosistem laut. Sebaliknya terdapat beberapa cara penangkapan ikan yang dapat menggangu perkembangan biota dan merusak ekosistem laut, antara lain yang ditemukan adalah penggunaan boom, bius ikan dan samba. Langkap preventif dilakukan oleh aparat Dines Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar, antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang perlunya mempertahankan ekosistem laut untuk dinikmati generasi selanjutnya. Selain itu penegakan hukum tetap menjadi bagian penting menyelesaikan illegal fishing.Kata Kunci:  Alat Tangkap Ikan, Lingkungan
MAKNA ISTILAH DAN BAHASA HUKUM DALAM KONTEK KEADILAN Jumadi, Jumadi
Jurisprudentie Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Language and Indonesia legal terms in the agreement were observed still showing the error of a cliché, such as inaccuracy of using legal terms, spelling, punctuation, and sentence. Because the language of the law is a product that is intended for the people of any circle, not just people from law area, but the constituent of legal documents shooud simplify the delivery of the message or intention of the rules or statements in the chapters furthermore the readers are more easily and quickly understand its contents. Effective content delivery needs to be supported by the rules of correct spelling Indonesian. Authors suggest that legal experts are also observers of Indonesian Language.Keywords: Legal term, JusticeBahasa dan istilah hukum Indonesia di dalam surat perjanjian yang diamati masih menunjukkan kesalahan yang klise, seperti ketidaktepatan dalam penggunaan istilah hukum, ejaan, tanda baca, dan kalimat. Karena bahasa hukum merupakan produk yang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan mana pun, bukan hanya orang dari kalangan hukum, seharusnya penyusun dokumen hukum lebih menyederhanakan penyampaian pesan atau maksud dari aturan atau pernyataan di dalam pasal-pasalnya sehingga pembaca lebih mudah dan cepat mencerna isinya. Penyampaian isi yang efektif perlu didukung oleh kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar. Penulis menyarankan agar ahli hukum adalah juga pemerhati bahasa Indonesia.Kata Kunci :  Bahasa Hukum, keadilan
LONTARAK LATOA SALAH SATU SUMBER INFORMASI TENTANG HUKUM BAGI MASYARAKAT BUGIS Jumadi, Jumadi
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5434

Abstract

AbstractEspecial source of the august value complete in lontarak. Thinker of is so-called in it lay open life image and ideas owning philosophy value which with quality. If that idea arrive and known by next generation of course will penetrate life of society, even come up with this recent epoch. Value having the character of that moral for example have been laid open by To Riolo (former sage), that four kinds of deed him both for having precedence over. First, thinking of all good utterance and wise deed of everybody. second, Searching way out of idea concept swiftly and precisely, that intention which is wrong to be barricaded to be realized by goodness in words and also in behaviour. Third, bearing with when befalled by accident, but gaze to find its solution. Fourth, soft in saying word so that  faced always in a condition peace. Keyword : Lontarak, Bugis AbstrakSumber utama nilai luhur tersebut lengkap dalam lontarak. Pemikir yang disebut di dalamnya mengungkapkan ide-ide dan citra kehidupan yang memiliki nilai filsafat yang berkualitas. Apabila ide itu tiba dan diketahui oleh generasi berikutnya tentu akan menembus kehidupan masyarakat, bahkan sampai pada zaman mutakhir ini. Nilai yang bersifat moral itu antara lain telah diungkapkan oleh To Riolo (orang bijaksana dahulu), bahwa empat macamnya perbuatan baik yang harus didahulukan. Pertama, memikirkan semua ucapan baik dan perbuatan bijak dari semua orang. Kedua, Mencari jalan keluar dari konsep pemikiran dengan cepat dan tepat, bahwa niat yang salah dibendung untuk diwujudkan baik dalam kata-kata maupun dalam tingkah laku. Ketiga, bersabar bila ditimpa musibah, namun merenung untuk menemukan solusinya. Keempat, berlemah-lembut dalam bertutur kata agar yang dihadapi selalu dalam kondisi damai.Kata kunci : Lontarak, Bugis 
BEBERAPA ASPEK NEGARA DAN HUKUM DALAM SISTEM ADAT BUGIS jumadi, jumadi
Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6591

Abstract

Negara atau bocco lahir atas perjanajian antara Raja Pertama dengan rakyat, semata-mata untuk meneruskan cita-cita luhur rakyat. Cita-cita itu muncul dalam perasaan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan. Rakyat dalam perjanjian itu tidak dianggap sebagai objek pengaturan di dalamnya tertuang hak penguasa dan rakyat, kemudian diletakkan kewajiban-kewajaiban yang dipangkunya. Tujuan kebijakan raja sesuai dengan kehendak hukum dan hak-hak yang dibutuhkan oleh masyarakat.            Demikian pula ketatanegaraan ditampilkan  oleh kemampuan memerintah Mata Silompoe. Raja membentuk truktur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, dimana pada awalnya terdapat tujuh komunitas (kerajaan) kecil yang mendukungnya. Tujuan bersama diwujudkan dengan mempersatukan diri dalam pemerintahan.            Dilihat dari sudut sistem ketatanegaraan modern yang dibentuk dan dijalankan oleh hasil perjanjian To Manurung tidak banyak meleset dari nilai-nilai kekuasaan  modern dewasa ini. Kebutuhan rakyat melalui struktur pemerintahan negara yang dibentuk, berkembang sesuai dengan kebutuhan kerajaan, termasuk pranata hukum, ekonomi dan sosial juga mengalami beberapa perbaikan-perbaikan sesuai masanya.
NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM Jumadi, Jumadi
Jurisprudentie Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3665

Abstract

The national development of legal insight is based on the principles of state law and legal insight that includes the development of the legal systen, the general draft of law policy, the implementation of law enforceable state, and the orientation of legal norms. The enforcement orientation must meet the requirements of legal material and law enforcement officers. Efforts to reform the material of national law must be in accordance with the needs of the times and in line with the development of the velues of community justice by socializing the material of national law through a real program and widely disseminated and suistainable so taht applicable legal norms are known, understood, recognized and accepted with awareness by every citizen.Keywords: State of Law, National Development, Legal Insight pembangunan nasional berwawasan hukum didasari oleh prinsip negara hukum dan wawasan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum, rancangan umum kebijakan hukum, penyelenggaran negara berwawasan hukum, dan orientasi norma hukum. Adapun orientasi penegakannya harus memenuhi syarat materi hukumnya dan aparat penegak hukum. Upaya pembaruan materi hukum nasional harus sesuai kebutuhan zaman dan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai keadilan masyarakat dengan cara mensosialisasikan materi hukum nasional melalui suatu program nyata dan dimasyarakatkan secara luas dan berkesinambungan sehingga norma hukum yang berlaku diketahui, dimengerti, diakui, dan diterima dengan kesadaran oleh setiap warga negara.Kata Kunci:  Negara Hukum, Pembangunan Nasional, Wawasan Hukum 
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL PARLEMEN jumadi, jumadi
Jurisprudentie Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7983

Abstract

Pada kenyataannya, kewenangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengandung kelemahan. Pertama, rumusan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, tidak meletakkan keharusan  kepada DPD untuk melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan undang-undang. Kedua, adanya kelemahan pengaturan DPD dalam UUD hasil perubahan, sehingga menjadi kendala, baik untuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang dan pengaturan teknis, maupun dalam implementasi pengawasan dan hasil-hasilnya. Ketiga, timbul pula ketidakseimbangan hak, fungsi dan wewenang antara DPD dengan DPR. Untuk meminimalisir kelemahan saat ini, diperlukan konvensi ketatanegaraan. Selain itu UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Ketentuan mengenai Tata Tertib DPD perlu diubah dengan memberi peluang lebih berarti bagi kepentingan daerah.Kata Kunci : Kewenangan DPD RI, Pengawasan
Co-Authors A.K. Prodjosantoso Abdul Muiz Ade Tegar Saputra, Ade Tegar Ahmadin Ahmadin Ahzan, Sukainil Aishia, Izma Dewi Albana, Muhammad Hasan Arifin, M Zulham Ariswan Ariswan, Ariswan Astina Astina, Astina Astutik Astutik Ayuningtias, Laras Purwati Bambang Ruwanto, Bambang Bambang Subali Budiarti, Rini Cahyotlogo, Boy Diokta Dadan Rosana Dani Syahid, Dani Darlius, Darlius Devi Setiawati, Devi Dian Nursantika Dwi Puji Astuti E. D. S. Eliana, E. D. S. Eko Sulistyo Elly Mustamir Faisal Amir Faiz, Muh. Gummah, Syifaul Habibi Habibi Hariadi, M. Helmi Harlin, Harlin Heru Kuswanto I. Wilujeng, I. Ichsan Taufik, Ichsan Insih Wilujeng Kara, Sitti Aisyah Madjid, Muh. Saleh Mawaddah Mawaddah, Mawaddah Mohamad Irfan, Mohamad MS Khabibur Rahman, MS Khabibur Muh Rasyid Ridha, Muh Rasyid Muhammad Istiqlal, Muhammad Mundilarto Mundilarto Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Naser, Jamal Abdul Nonoh Siti Aminah Nurjani Nurjani Nurul Laili Arifin, Nurul Laili Ogie Nurdiana, Ogie Oktasari, Depi Paramitha, Debora Wibianne PERDANA, RIKI Perdana, Riki Prasetya, Dwi Sabda Budi Pritasari, Ade Cyntia Priyono Priyono Putri, Rizky Febriyani Rahayu Dwi S. S. Retnowati Rahman, Nurulhuda Abdul Rahmidiyani Rahmidiyani, Rahmidiyani Ramidha M, Ramidha Ratna Sari Ratnasari Ratnasari Retno Puspitorini Ringo, Ernila Siringo Riwayani, Riwayani Riwayani, Riwayani Sarbino Sarbino Senam Senam Siska Puti, Siska Siti Sarah, Siti Soeharto Soeharto Soeleman Soeleman Sri Rahayu Sri Sundari Subaryanto Subaryanto, Subaryanto Sukarelawan, Moh. Irma Sukirno Sukirno Suluh, Melkianus Suluh, Melkianus Sumarna Sumarna Suparno Suparno Suparwoto Suparwoto Sutoyo Sutoyo Syahmel, Syahmel Triyono Triyono Tumanggor, Awal Mulia Rejeki Vinta Angela Tiarani Wahyono, Gendut Budi Widha Sunarno Wildan Budiawan Zulfikar, Wildan Budiawan Wulandari Wulandari Yani, Riwa Yanti, Eka Yeni Ristya Wardani Yuli Priyana, Yuli Yusman Wiyatmo, Yusman Z, Rahmi Putri