Agus Justianto
Ministry of Environment and Forestry-The Centre for Forestry Education and Training, Ishak Djuarsa Street, Gunung Batu, Bogor, Indonesia 16118

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.Namun demikian, implementasi kebijakannya belum terfokus dan ditangani sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena tarik menarik kekuasaan, kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan. Kekurang-tepatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dalam penanganan perijinan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola kepemerintahan kehutanan. Mengetahui dinamika kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang mempengaruhi struktur dan kinerja SDM Kehutanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis stakeholder, dan content analysis atas berbagai peraturan terkait dan hasil wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembanganSDM kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling di internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari 18 pihak dengan pengelompokan: limapemangku kepentingan sebagaisubject, tigapemangku kepentingan sebagai key player, empatpemangku kepentingan sebagai context setter, dan enampemangku kepentingan sebagai crowd. Dalam pengelompokan lain, terdapat pemangku kepentingan sebagai pemain kunci, utama, dan pendukung. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerjasama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepahaman dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal dari para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemampuan kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu prasarat yang paling banyak disebut responden untuk mengawal kebijakan pegelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dengan baik.
THE PERFORMANCE OF FORESTRY HUMAN RESOURCES IN LICENSING FOREST UTILIZATION, THE LEASE OF FOREST AREA, AND THE RELEASE OF FOREST AREA Nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 21 No. 2 (2015)
Publisher : Institut Pertanian Bogor (IPB University)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.156 KB) | DOI: 10.7226/jtfm.21.2.76

Abstract

Performance assesment includes the quantity and quality measurements of individual or group works within organization in carrying out duties and functions. It is based on  norms, standard operational procedure (SOP), and specified criteria in an organization. Factors affecting quality and quantity of individual performance in an organization are skills, experience, ability, competence, willingness, energy, technology, leadership, compensation, clarity of purpose, and security. This study aims to identify and analyze the performance of forestry human resources (HR) related to licensing forest utilization, releasing forest area, and leasing forest area. The results of the study are: (1) the performance of forestry HR in licensing forest utilization was relatively still poor; (2) the structure (rules, norms, cultural cognitive) of forestry HR was unclear and is not well developed; and (3) the culture of learning organization, including personal mastery, mental models, shared vision, team learning, and system thinking is still insufficient and needs to be developed at the ministerial, provincial, and district/city levels. Some suggestions for improving the performance of forestry HR are: (1) establishing an appraisal team/task force of forestry HR performance; (2) developing commitment for high quality service at the bureaucratic elites and their highest level networks; and (3) considering the development of one stop licensing supported by online system to promote transparency and public accountability.  
ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN Nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.3.235-248

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan yaitu mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Kurang tepatnya kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola kepemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan. Mengetahui dinamika kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang memengaruhi struktur dan kinerja SDM dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode salju bergulir di internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM terdiri dari enam belas pihak dengan pengelompokan: subjects, key players, context setters, dan crowds. Hubungan yang terjadi di antara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerja sama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepahaman dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DI KALIMANTAN TIMUR : SUATU PENDEKATAN MODEL SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI Justianto, Agus
Jurnal Manajemen & Agribisnis Vol. 3 No. 1 (2006): Vol. 3 No. 1 Maret 2006
Publisher : School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.219 KB) | DOI: 10.17358/jma.3.1.37-44

Abstract

The objective of this study is to evaluatethe impact of selected forest policies on the incomes of the poor in East Kalimantan. A Social Accounting Matrix Approach of1995 and 2003 for Kalimantan Timur wasdeveloped to analyze linkages among socio-economic factors within the region,including poverty, income distribution, and economic development. Nine policyalternatives for the period 1995-2003 were then simulated using the Model toevaluate which would be most suitable for improving the income of the poor wholive in or near forest areas. Based on the comparison of economic performancein Kalimantan Timur before and after the decentralization era (1995 and 2003),the results indicate that the forest sector's contribution to the GDP of Kalimantan Timur decreased after the onset of thedecentralization era. The average disposable income of forest households in1995 and 2003 is the lowest of all household groups. By using poverty mapping,it was found that most of the population living in protection forests are poor,while that living in production forest areas and forest lands intended to beset aside for other purposes is relatively better off. Forestry activitieswhich had the most significant effect in generating income for poor people in Kalimantan Timur were small-scale forest industries ofvarious types. However, in general, forest households did not receive much inthe way of benefits from forestry activities and there is a very low multiplierof forestry sector activities for forest households. Small-scale forestindustries have provided a better income distribution to all groups of foresthouseholds, especially for the poor. Keywords: poverty, economicwelfare, income distribution, social accounting matrix, multiplier, policyimpact
PILIHAN STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DI SEKITAR HUTAN: STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR Justianto, Agus
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.4.305-316

Abstract

Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia terutama masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan telah diimplementasikan selama ini, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf kehudupan masyarakat sekitar hutan. Studi kasus di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan analisis quantitatif dan menghasilkan informasi bahwa pada masa mendatang perlu dikembangkan pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan  kemiskinan melalui berbagai kegiatan: 1) Pengelolaan kawasan hutan; 2) Industri kehutanan; 3) Pemberdayaan fiscal; 4) Penguatan kelembagaan; dan 5) Pembangunan infastruktur