Nalom Kurniawan
Unknown Affiliation

Published : 10 Documents
Articles

Found 10 Documents
Search

HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 4, No 1: Juni 2011
Publisher : Jurnal Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Increasing awarenes of the existing rights and factual  social condition which is exactly manacling rights, especially women’s rights, has promoted cultural and moral struggle for activists who protect women’s rights. The wrong intepretations to the religion teaching and the strong pratilineal culture has degraded the women’s rights either in social life or positive norms of the laws
Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 4 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.941 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Affirmative action by giving 30% quota for women, is a constitutional rights that must be seen in proportional viewed without override the right of people sovereignty. As a major stakeholder in the democratic state, is the right of people   to elect their representatives to sit in parliament. Waiver of the right of people to elect their representatives is a violation in the democracy system and a violation of people sovereignty.
Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Fatkhurohman, Fatkhurohman; Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 1 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.798 KB) | DOI: 10.31078/jk1411

Abstract

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss). Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolok ukur yang menjadi ratio legis MK menggeser makna subtansi terhadap delik korupsi. Keempat tolok ukur tersebut adalah (1) nebis in idem dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006; (2) munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam delik korupsi formiil sehingga diubah menjadi delik materiil; (3) relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada UU Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP); dan (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam UU Tipikor.Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 revokes the phrase "may" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the amendment of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption (Corruption Act). Decision of this Court interpreted the phrase "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in Article 2 (1) and Article 3 of Corruption Act must prove real state financial losses (actual loss) not a potential nor estimated financial losses of the state (potential losses). In the consideration of the judgment, at least, there are four benchmarks that become the ratio legis of the Court to shift the substance of the offense of corruption. The Four benchmarks are (1) nebis in idem with the previous Constitutional Court ruling that is Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006; (2) the emergence of legal uncertainty in the formal corruption offense that it is converted into material offense; (3) the relationship/harmonisation between the phrases "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in the criminal approach on Corruption Law with an administrative approach to Law No. 30 of 2004 on Governmental Administration (UU AP); and (4) alleged criminalization of State Civil Apparatus (ASN) by using the phrase "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in the Anti-Corruption Act.
Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 Firdaus, Firdaus; Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 3 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.733 KB) | DOI: 10.31078/jk1439

Abstract

Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, Mahkamah Partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu partai politik menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif. Melalui metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan-bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasi, disistematisasi sesuai dengan objek yang diteliti dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum maksimalnya Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan internal disebabkan oleh kedudukan Mahkamah Partai yang berimplikasi pada kekuatan Putusan Mahkamah Partai.Court of Parties is a new political parties organ which each parties shall be established according to Law No. 2 of 2011 on the Amendment of Act No. 2 of 2008 on Political Parties. Its presence is designed as an internal courts to examine, hear and decide the parties internal disputes in a fast, simple, and fair certainty. The existence of the Court of Parties and the decisions can not be optimally produced assist political parties in resolving disputes efficiently and effectively. Through research methods with normative juridical approach and empirical juridical, search and collection of legal materials is done through literature and field studies to obtain primary legal materials, secondary and tertiary. Legal materials are identified, classified, systematized according to the object under study and analyzed by juridical qualitative. The results of the study found that the Court has not maximally resolved the internal dispute caused of the position of the Party Court which has implications on the power of the decision of the Court of Justice.
Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 4 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.008 KB) | DOI: 10.31078/jk1449

Abstract

Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintahan Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya.The alleged of human rights violations against Rohingya tribe in Myanmar have been the concern of the international public. Rohingya tribe who has lived a few generations in the territory of Myanmar, is not admitted as citizens by the government of Myanmar. Moreover, there have also been several violent acts are indicated to eliminate the identity of Rohingya as one of the tribes in Myanmar. As a sovereign country, Myanmar has an obligation to provide legal protection to its citizens. The settlement of alleged cases of human rights violations against Rohingya citizens must be immediately taken by the government of Myanmar for respect and protection of human rights. If there are no effective measures taken by the government of Myanmar to provide protection to the Rohingya tribe, then the mechanism of international law is an alternative that must be taken to provide protection for human rights for the Rohingya tribe.
SEBUAH WACANA HAM TENTANG “HAK ATAS KEPEMILIKAN” Kurniawan, Nalom
Widya Yuridika Vol 2, No 1 (2019): Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Juni 2019
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3542.933 KB) | DOI: 10.31328/wy.v2i1.948

Abstract

Among vatious rights in the human rights discourse. The right of ownership is one of the rightswhich is interesting to discuss. It is because regulations of rights of ownership is not stated inthe derivation of the UDHCR (ICCPR/ICESCR) covenant. Moreover, various concepts andviews on the rights of ownership have different characteristics and uniqueness. Protection ofthe right of ownership may conflict with other rights (public interest).
Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 4 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.941 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Affirmative action by giving 30% quota for women, is a constitutional rights that must be seen in proportional viewed without override the right of people sovereignty. As a major stakeholder in the democratic state, is the right of people   to elect their representatives to sit in parliament. Waiver of the right of people to elect their representatives is a violation in the democracy system and a violation of people sovereignty.
Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 4 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.008 KB) | DOI: 10.31078/jk1449

Abstract

Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintahan Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya.The alleged of human rights violations against Rohingya tribe in Myanmar have been the concern of the international public. Rohingya tribe who has lived a few generations in the territory of Myanmar, is not admitted as citizens by the government of Myanmar. Moreover, there have also been several violent acts are indicated to eliminate the identity of Rohingya as one of the tribes in Myanmar. As a sovereign country, Myanmar has an obligation to provide legal protection to its citizens. The settlement of alleged cases of human rights violations against Rohingya citizens must be immediately taken by the government of Myanmar for respect and protection of human rights. If there are no effective measures taken by the government of Myanmar to provide protection to the Rohingya tribe, then the mechanism of international law is an alternative that must be taken to provide protection for human rights for the Rohingya tribe.
Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 Firdaus, Firdaus; Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 3 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.733 KB) | DOI: 10.31078/jk1439

Abstract

Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, Mahkamah Partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu partai politik menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif. Melalui metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan-bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasi, disistematisasi sesuai dengan objek yang diteliti dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum maksimalnya Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan internal disebabkan oleh kedudukan Mahkamah Partai yang berimplikasi pada kekuatan Putusan Mahkamah Partai.Court of Parties is a new political parties organ which each parties shall be established according to Law No. 2 of 2011 on the Amendment of Act No. 2 of 2008 on Political Parties. Its presence is designed as an internal courts to examine, hear and decide the parties internal disputes in a fast, simple, and fair certainty. The existence of the Court of Parties and the decisions can not be optimally produced assist political parties in resolving disputes efficiently and effectively. Through research methods with normative juridical approach and empirical juridical, search and collection of legal materials is done through literature and field studies to obtain primary legal materials, secondary and tertiary. Legal materials are identified, classified, systematized according to the object under study and analyzed by juridical qualitative. The results of the study found that the Court has not maximally resolved the internal dispute caused of the position of the Party Court which has implications on the power of the decision of the Court of Justice.
Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Fatkhurohman, Fatkhurohman; Kurniawan, Nalom
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 1 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.798 KB) | DOI: 10.31078/jk1411

Abstract

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss). Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolok ukur yang menjadi ratio legis MK menggeser makna subtansi terhadap delik korupsi. Keempat tolok ukur tersebut adalah (1) nebis in idem dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006; (2) munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam delik korupsi formiil sehingga diubah menjadi delik materiil; (3) relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada UU Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP); dan (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam UU Tipikor.Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 revokes the phrase "may" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the amendment of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption (Corruption Act). Decision of this Court interpreted the phrase "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in Article 2 (1) and Article 3 of Corruption Act must prove real state financial losses (actual loss) not a potential nor estimated financial losses of the state (potential losses). In the consideration of the judgment, at least, there are four benchmarks that become the ratio legis of the Court to shift the substance of the offense of corruption. The Four benchmarks are (1) nebis in idem with the previous Constitutional Court ruling that is Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006; (2) the emergence of legal uncertainty in the formal corruption offense that it is converted into material offense; (3) the relationship/harmonisation between the phrases "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in the criminal approach on Corruption Law with an administrative approach to Law No. 30 of 2004 on Governmental Administration (UU AP); and (4) alleged criminalization of State Civil Apparatus (ASN) by using the phrase "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in the Anti-Corruption Act.