Articles

Found 18 Documents
Search

PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DI DESA WISATA TAPAK TILAS SULTAN AGUNG DAN DESA WISATA SONGGO LANGIT Lailam, Tanto; Murti, Awang Daru; Yunita, Ani
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.554 KB) | DOI: 10.20884/1.awpm.2019.3.2.3354

Abstract

Pengembangan wisata budaya di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung dan Desa Wisata Songgo Langit ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) ini memfokuskan pada program Desa Mangunan Sebagai Wisata Desa Unggulan Yang Kompetitif dan Berbudaya. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui potensi desa wisata yang dipadukan dengan budaya. Program pengembangan yang dilakukan, meliputi: legalisasi perkumpulan dalam bentuk sanggar seni. Untuk melakukan legalisasi Sanggar Lestari Budaya dan Sanggar Ngesti Budoyo dibuatlah akta notaris agar dalam beraktivitas memiliki keabsahan dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Program lainnya adalah pelatihan inovasi pengembangan seni budaya, pemaketan wisata budaya.
THE IMPLEMENTATION OF SIYASAH SYAR’IYAH PRINCIPLES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING TO THE SIMULTANEOUS ELECTION 2019 Prasetyoningsih, Nanik; Wijayanti, Septi Nur; Syaroni, Anang; Lailam, Tanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
Publisher : Law Science Doctorate Program, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.836 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.2.108-128

Abstract

This study aims to examine the Constitutional Court's Decision which carries out General Elections simultaneously from the Syiyasah Syar'iyah perspective, especially on the principle of justice. This research is a doctrinal research and uses two approaches namely the statutory approach and the concept approach. Based on Syiyasah Syar'iyah's perspective, the decision of the Constitutional Court is fair for political parties participating in elections for people who are willing to become candidates/vice presidents, and for people who want to test their electability. This decision also aims to reduce the number of non-voter groups. The Constitutional Court's decision also contains the principle of unity and alliance, because it aims to stop the practical political interests that lead to the collapse of unity.
Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.482 KB) | DOI: 10.31078/jk15110

Abstract

Artikel ini membahas tentang penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia, yang diawali dengan pembahasan problematika kelembagaan dan praktik pengujian norma hukum saat ini dan gagasan penataaan lembaga kedepan. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa persoalan, meliputi (1) kelembagaan yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan checks and balances system, hal ini terbukti banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengujian norma, yakni MK, MA, dan Mendagri–Gubernur (Wakil Pemerintah Pusat); (2) persoalan objek pengujian yang tidak memiliki batasan yang jelas; (3) dalam praktik, persoalan tolok ukur pengujian terjadi kerumitan, terutama dalam penggunaan tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum. Gagasan penataan kelembagaan ini di desain untuk kelembagaan satu atap pada MK, yang didasari argumentasi bahwa: MK sebagai pengawal Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka penataan kelembagaan yang berbasis pada mekanisme checks and balances system, mewujudkan hierarkisitas peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, implementasi pengujian formil dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, penataan regulasi menjadi lebih tersistem, pengujian produk hukum tertentu merupakan pintu masuk untuk melihat semua persoalan pertentangan normanya pada setiap hierarki. Pada sisi yang lain, objek dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan juga belum terintegrasi menurut konstitusi dan belum mengarah pada penataan sistem heirarki norma hukum dan upaya harmonisasi norma hukum. Sistem konstitusi dengan paradigma “the supreme law of the land” mengharuskan seluruh peraturan dibawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan, dengan berpijak pada prinsip “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial”.This article is discussed the institutional arrangement of regulation reviews in Indonesia. It’s begins with a discussion of the institutional problems and practice of regulations review and the design of institutional arrangement in the future. The results of the study shows several issues including: (1) institutions which are not ideal and contradicted with checks and balances system, it’s proofed by amount of institutions has authority about the functions, namely: Judicial review (Constitutional Court, Supreme Court), and Executive Review (Minister of Home Affairs and Governor; (2) the object of review doesn’t clear boundaries; (3) in practice, the problems of standard reviews is complicated, especially in the use of judging standard in the conflict of legal norm. The idea of institutional arrangement is designed for one institutionalization at the Constitutional Court, which is based on the argument: The Constitutional Court as the guardian of the Pancasila (ideology of state) and the 1945 Constitution, in the framework of institutional arrangement based on checks and balances system, realizing the sustainable in the heirarchy of regulation, in practice of formal review to reviewing regulations under a law, arrangements of regulations more systematic and comprehsnsive, regulations review is the entrance to see all the issues of it’s conficting in each hierarchy. On the other hand, the object in the system of regulation reviews is also not integrated according by the constitution, and it’s not in accordance with the arrangement system in hierarchy of the regulation and efforts to harmonize the legal norms. The constitutional system with the “supreme law of the land” paradigm requires that all the regulations below should be sourced and not be contradictions, with the principle of “no regulations may be conflict againts the constitution without judicial review.
Pendampingan Penanggulangan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Prasetyoningsih, Nanik; Lailam, Tanto
Jurnal Surya Masyarakat Vol 1, No 1 (2018): November 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23824.819 KB) | DOI: 10.26714/jsm.1.1.2018.26-39

Abstract

tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarat Dusun Kemiri mengenai adopsi anak dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: (1) proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, (2) kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak; (3) ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum belum teratasi dan terselesaikan. Metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia; (2) melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; (3) melakukan Pelatihan dan Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal dan rancangan yang telah ditentukan. Permasalahan adopsi anak sudah terpecahkan melalui beberapa tahap pengabdian. Demikianhalnya dengan penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.
Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 12, No 4 (2015)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.586 KB) | DOI: 10.31078/jk1247

Abstract

The Pro’s – Con’s of the Constitutional Court in the review of law in a regulated of the authority, since, it was a conflicting of procedural principles between “ius curia novit” with “nemo judex idoneus in propria causa”. Morever, the background by implication of Constitutional Court decisions, sometimes Constitutional Court making a “rule breaking”,  for examples: nullify of some of law if had reduction of  the authority, addition of constitutional authority to review of law before the 1945 Constitution amendment, additional authority to review of Government Regulation in lieu of law, and used non-constitution as a standard in the formal review, and others. On the other hand, the Constitutional Court also sometimes to choose a   legal logic doesn’t precise and anti-accountability principle. The Conflicts of the procedural principles can  be  resolved  by  understanding  philosophy  of  purposes of law (justice value, legal certainly, utility principle), so that, the Court will have been prioritizing to “ius curia novit” principle and it ignored “nemo judex idoneus  in propria causa”principle, it is intended that the enforcement of the constitution (values) and the state of the Indonesian rule of law, as well as for the Court to aims decided of constitutional issues and to aim the protection of constitutional rights.
Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (986.866 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

The study elaborated on the construction of “conflict of legal norms” in constitutional review scheme. There are eleven problems as result of this study, which include: The ideology of the state “Pancasila” as a standard review of “conflict of legal norms” act against 1945 constitution; Constitutional court has a review of act passed before and after 1945 Constitution amendment with standard of 1945 constitution; 1945 constitution is “the living constitution” for the enforcing of law and justice; Constitutional court has authority to review of act against 1945 constitution by vertical and horizontal perspective; enforceability aspect of constitutional review is a part of material review, not formal review; the meaning of “conflict of legal norms” must be comprehend elaborated in the decisions to enforcing of law and justice; Constitutional Court does not used priority of the original intent interpretation and remained unfulfilled of other model interpretation if original intent interpretation caused ineffectiveness of constitution; non constitution be permitted for the formal review, but in material review is not implement; “nemo judex idoneus in propria causa” of procedural law principle can remained unfulfilled by “ius curia novit” principle to promote of the 1945 constitution; the formal review of “conflict of legal norms” can remained unfulfilled by utility principle to priority of legal substance; the retroactive decision caused legal  uncertainly.
Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari’ah Nur Wijayanti, Septi; Lailam, Tanto
Media Hukum Vol 25, No 2 (2018): DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is about the implications of constitutional review by Constitutional Court in realizing maqashid sharia backgrounded by the ambiguity of whether or not to use the maqashid syariah as a benchmark in constitutional review. The research is to observe the use of maqashid syariah as a benchmark and the implications of the legal system in Indonesia. The method used is normative legal research focusing on several decisions of Constitutional Court. The results of the study show that the Constitutional Court accommodates maqashid sharia. Based on the analysis of Constitutional Court Verdict Number 2-3/ PUU-V/2007, Verdict Number 12/PUU-V/2007, Verdict Number 68/PUU-XII/2014, Verdict Number 85/PUU-XI/2013 show that in constitutional review, the Constitutional Court uses the maqashid syariah as a benchmarks (in the framework of  Pancasila) in line with the idealization of Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur meant to maqashid syariah focusing on maintaining the benefit of religion/din, maintaining the benefit of the soul/nafs, maintaining the benefit of reason/aql, maintaining the benefit of descendants/nasl, and maintaining the benefit of wealth/mal) has been accommodated and applied in constitutional review. The implication is that maqashid sharia becomes one of benchmarks in constitutional review and the Constitutional Court can intepret the contextualization of maqashid sharia in various cases.
Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang Satriawan, Iwan; Lailam, Tanto
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.55 KB) | DOI: 10.31078/jk1636

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat open legal policy dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung argumentasi open legal policy. Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy tersebut terhadap sistem legislasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, konsepsi open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki batasan yang jelas sehingga pengertian positive legislator dan negative legislator sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Kedua, putusan yang bersifat open legal policy tersebut juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial activism dan judicial restraints sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini merekemomendasikan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang disain open legal policy dalam putusan Mahkamah Konsitusi dan sistem legislasi nasional Indonesia.The Constitutional Court Decision No. 46/PUU/XIV/2016 which rejected the petition of petitioners to broaden the meaning of zina (fornication) in the Criminal Code of Indonesia has been becoming an interesting issue to be discussed. Some argue that the Constitutional Court must use its authority to conduct a break-through in responding the crucial legal issue. On the other hand, the Court asserted that widening the meaning of zina in the Criminal Code of Indonesia is not its authority. The research aims at discussing further the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision which contains the element of open legal policy and its implication to national legislation system. The research is a normative legal research which uses statute approach and case law approach. The result of research shows that firstly, the concept of open legal policy in the Constitutional Court decisions does not have a clear limitation which implies uncertainty of its implementation in the Court decisions and the national legislation system. Secondly, the Decision of the Constitutional Court with open legal policy also shows that on one hand, there is a trend of using judicial activism among the constitutional judges. On the other hand, some constitutional judges also use judicial restraint approach as their reasons which results uncertainty of law in Court decision. The research recommends that there should be a further study on design model of open legal policy in the Constitutional Court decisions and its implication to national legislation system.
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas Satriawan, Iwan; Islami, Muhammad Nur; Lailam, Tanto
Jurnal Surya Masyarakat Vol 1, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1338.048 KB) | DOI: 10.26714/jsm.1.2.2019.99-110

Abstract

Pengabdian ini memfokuskan pada upaya pencegahan gerakan radikalisme melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi berbasis komunitas. Komunitas yang dipilih adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bangunjiwo Barat, Banguntapan IV dan Sidokarto. Persoalan komunitas masyarakat saat ini adalah adanya gerakan-gerakan radikalisme yang memiliki agenda terselubung yang menggerogoti nilai-nilai Pancasila - memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan ? merusak kebhinekaan yang sejak Indonesia berdiri telah menjadi konsensus bersama. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengabdian berupa: (1) Pelatihan Pencegahan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi yang dilakukan di 3 tempat, yakni: di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bangunjiwo Barat, Banguntapan IV dan Sidokarto. Pelatihan ini memfokuskan pada penguatan pemahaman Pancasila dan budaya sadar konstitusi serta strategi pencegahan radikalisme di Indonesia; (2) ToT Pencegahan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi. Training of Trainer ini merupakan lanjutan dari pelatihan pada PRM yang dilakukan sebelumnya. Adapaun materi dalam ToT ini meliputi: Pemahaman Ideologi Bernegara Menurut Muhammadiyah dan Sikap Bernegara Muhammadiyah; Pencegahan Radikalisme melalui Kewajiban Bela Negara dalam kehidupan beragama; Advokasi Kebijakan dan Hukum terkait Gerakan Radikalisme. ToT ini dilakukan agar peserta memiliki kemampuan untuk menjadi pelatih yang memiliki pemahaman dan sikap bahwa radikalisme/ terorisme harus dicegah sedemikian rupa dengan berbagai kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan tersebut merupakan bentuk bela negara warga negara yang baik demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya dengan melakukan pencegahan gerakan radikalisme di masing-masing komunitas.Kata kunci: Pancasila, budaya sadar konstitusi, radikalisme, terorisme, pencegahan.AbstractThe community service program aims to prevent radicalism movement through inculculating state ideology, Pancasila and building awareness on understanding more about Constitution among the community. In this program, Muhammadiyah branches at some villages in Yogyakarta are selected to be the pilot project. They are Muhammadiyah branch of Sidokarto, Banguntapan IV and Bangunjiwo Barat. These area are considered as some villages that are susceptible for penetrating radicalist movement ideology which threaten the state ideology, Pancasila as the result of national political consensus of Indonesia since 1945. The program is divided into two activities, 1) training for understanding Pancasila and preventing radicalism. The program focuses on how to improve the level of understading of Muhammadiyah actisvits on the phenomena of radicalist movement in the society. The participants are also guided by the understanding Pancasila as the state ideology. 2) Training of Trainers for understanding Pancasila and the 1945 Constitution. This program is more focused on developing the understanding of participants on Pancasila and the 1945 Constitution. The participants are also equipped with basic skill on how to advocate the rights of people in combating radicalism. It is expected that the program educates the Muhammadiyah activists to be the agent of combating radicalism as well as protecting the society.
Pendampingan Penanggulangan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Prasetyoningsih, Nanik; Lailam, Tanto
Jurnal Surya Masyarakat Vol 1, No 1 (2018): November 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23824.819 KB) | DOI: 10.26714/jsm.1.1.2018.26-39

Abstract

tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarat Dusun Kemiri mengenai adopsi anak dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: (1) proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, (2) kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak; (3) ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum belum teratasi dan terselesaikan. Metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia; (2) melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; (3) melakukan Pelatihan dan Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal dan rancangan yang telah ditentukan. Permasalahan adopsi anak sudah terpecahkan melalui beberapa tahap pengabdian. Demikianhalnya dengan penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.