Articles

Found 15 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR Anindhito, Danu; Maerani, Ira Alia
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Hukum Khaira Ummah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The issues that will be examined are: 1) How is the effort and role of the police in handling the Law Policy Against Violation of Traffic by Children In East Java Police Region? 2) What are the weaknesses of Legal Policy Against Child Traffic Violation In East Java Police Region? 3) How is the solution of the weakness of the Legal Policy to Child Traffic Violation In East Java Regional Police Region?The results concluded that: 1). The result of further investigation The results concluded that: 1). Factors affecting traffic violations committed by minors are as follows: a. Family Factor: The child's traffic violation can not be separated from the support of parents / family. b. Educational and school factors: schools have a very important role. c. Factors of association or the environment of the child: the association and the environment have a great influence on the child. 2) The weaknesses faced by the relevant police in law enforcement efforts against traffic violations is the lack of awareness of the community about the importance of law abiding traffic, lack of police capability and inadequate support unit. 3) Solutions and roles undertaken by the police in dealing with traffic violations committed by minors, namely: a. Initial efforts taken by the police to cope with traffic violations committed by school children, by way of socialization counseling orderly traffic in schools. b.Upaya repressive, this effort is taken by police officers to take immediate action of underage child who commits a traffic violation and useful to give the effect of jerah to child under age which do violation.Keywords: Legal Policy, Violation, TrafficABSTRAKPermasalahan yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 2)Apa kelemahan-kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 3)Bagaimanakah solusi kelemahan dari Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur?Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut: a. Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga. b.Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting. c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak. 2) Kelemahan-kelemahan yang di hadapi oleh kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu lemahnya kesadaran masyarakatan akan pentingnya taat hukum berlalu lintas, kurangnya kemampuan kepolisian serta unit bidang pendukung yang tidak memadai. 3)Solusi dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu : a. Upaya awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan cara sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah. b.Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jerah terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERS Maerani, Ira Alia
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum Volume XXIX No. 1 Tahun 2014
Publisher : Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abad millenium ketiga salah satunya ditandai dengan desakan tumbuhnya kebebasan pers seiring dengan maraknya media pers yang mengikuti laju arus reformasi. Agar kebebasan pers berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu diatur dalam sebuah aturan yang tidak mereduksi kebebasan pers itu sendiri. Sehingga pers tumbuh dan berkembang sesuai peran yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam tulisan ini akan diangkat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pers saat ini, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pokok permasalah kedua yang dikaji adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pers yang akan datang selaku ius constituendum. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Konsep KUHP Tahun 2012 sebagai acuan.Kata kunci: Kebijakan, hukum pidana, penanggulangan tindak pidana pers.
REAKTUALISASI PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI Maerani, Ira Alia
Jurnal Hukum Vol 32, No 2 (2015): Jurnal Hukum Volume XXXII, No. 2, Desember 2015
Publisher : Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract                Indonesian Criminal Justice System consists of the police, public prosecutor and the courts. The role of the police investigators is certainly vital as the frontline in building public confidence in the rule of law in Indonesia. The role of the investigator is quite important in realizing societyâ??s  justice. The era of globalization requires a pattern fast-paced, instant, measurable, and transparent of life and it requires investigators to follow the times by optimizing the use of technology. The aim of this study is to give effect to the rule of law in Indonesia that provides fairness, expediency and certainty. However, it considers to have priority of Pancasila values in the process of inquiry and investigation. The values of supreme divinity, God (religious), humanity, unity, democracy and justice are values that establish a balance (harmony) in enforcing the law. Law and its implementation can create product which meets the demands for social justice. This paper will examine the role of the investigator according to positive law currently in force as well as the role of investigator in implementing the values of Pancasila, accompanied by optimizing the use of technology. Keywords: Re-actualizing, Investigation, Police, values of Pancasila, Technology   AbstrakSistem Peradilan Pidana Indonesia meliputi institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peran penyidik dalam institusi kepolisian tentunya amat vital sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Peran penyidik amat besar dalam terwujudnya keadilan di masyarakat. Era globalisasi yang menuntut pola kehidupan yang serba cepat, instan, terukur, dan transparan menuntut penyidik untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Tujuannya adalah untuk memberikan arti bagi penegakan hukum di Indonesia yakni memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun yang harus diperhatikan adalah mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Nilai-nilai ketuhanan yang maha esa (religius), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan (harmoni) dalam menegakkan hukum. Sehingga produk hukum dan pelaksanaannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji tentang peran penyidik menurut hukum positif yang saat ini berlaku serta peran penyidik dalam mengimplementasikan  nilai-nilai Pancasila dengan diiringi optimalisasi pemanfaatan teknologi.Kata Kunci: Reaktualisasi,Penyidikan,Kepolisian,Nilai-nilai Pancasila,Teknologi
FILSAFAT ILMU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Maerani, Ira Alia
Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Volume XXXI, No. 1, Juni 2015
Publisher : Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPhilosophy of Science plays an important role in laying the foundations of the scientific foundation. Science is a representation of the real meaning of reality, form, model, quantity, substance and essence of the soul is rational and calm. The Islamic Law sources is Al-Qurâ??an and Hadith laden with values and concepts to provide a guide of human life, as well as the instructions of science. This paper limits the questions about what factors are the basis of knowledge? How the Philosophy of Science in the perspective of Islamic Law ? Knowledge bases consisting of: reasoning, logic, knowledge resources, and the criterion of truth. Science in the perspective of the Qur'an can be divided into three types: First, knowledge acquisition, knowledge is the most special Allah (God) given to man. Second, science is built on the basis of sensory experience (empirical sensual). Third, the knowledge gained through revelation by the prophets and apostles. Science in the Islamic perspective on the intellectual (the conscience, the subjective sense), a direct ratio (objective sense) to the establishment of science based on consciousness and belief in Allah (God), because God is the absolute truth. Islam requires the truth as God is the true substance (al â?? Haq). Similarly, knowledge of Islam must be true because it meets the guidance of almighty Allah (God) really is. In order for science to be true then it must be derived from the knowledge of revelation (Al-Quran and Al-Hadith ). Therefore , to get closer to the truth, true knowledge is required.Keywords: Science, Philosophy of Science, Islamic Law Perspective. AbstrakFilsafat Ilmu memegang peranan penting sebagai peletak dasar-dasar pondasi keilmuan. Ilmu adalah representasi makna sesungguhnya dari realitas, bentuk, mode, kuantitas, substansi dan esensi sesuatu oleh jiwa yang rasional lagi tenang. Sumber Hukum Islam antara lain Al-Qurâ??an dan Hadits sarat dengan nilai-nilai dan konsep untuk memberikan tuntunan hidup manusia, begitu juga mengenai petunjuk ilmu pengetahuan. Tulisan ini membatasi pertanyaan faktor-faktor apa sajakah yang mendasari lahirnya pengetahuan? Apa saja objek kajian filsafat ilmu? Serta bagaimana Filsafat Ilmu  dalam  perspektif pemikiran Hukum Islam? Dasar-dasar pengetahuan terdiri dari: penalaran, logika, sumber pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Ilmu dalam perspektif Al-Qurâ??an dibedakan menjadi tiga jenis: Pertama, ilmu perolehan, yaitu ilmu yang paling istimewa yang diberikan Allah (Tuhan) kepada manusia. Kedua, ilmu yang dibangun atas dasar pengalaman inderawi (empiris sensual). Ketiga, ilmu yang didapat melalui wahyu oleh para nabi dan rasul. Ilmu dalam perspektif Islam berdasarkan intelek (hati nurani, akal subjektif), yang mengarahkan rasio (akal objektif) kepada pembentukan ilmu yang berdasarkan pada kesadaran dan keimanan kepada Allah, karena kebenaran Allah adalah mutlak. Islam menghendaki kebenaran sebagaimana Allah adalah zat yang benar (al-Haq). Demikian pula ilmu dalam Islam harus benar karena memenuhi tuntunan Allah yang maha benar tersebut. Agar ilmu menjadi benar maka ilmu itu harus diderivasi dari wahyu (Al-Qurâ??an dan Al-Hadits). Oleh karena itu, untuk mendekatkan diri mengenal Allah diperlukan ilmu yang benar yang diperoleh antara lain melalui Al-Qurâ??an  dan Hadits. Pedoman pokok Hukum Islam berupa Al-Qurâ??an  dan Hadits  harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif. Kata Kunci: Ilmu, Filsafat Ilmu, Perspektif  Hukum Islam.
APLIKASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PROBLEMATIKANYA PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG Maerani, Ira Alia
Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012
Publisher : Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.485 KB)

Abstract

Zakat is an obligation for Muslims who associated with property owned by someone. It has tremendous potential for alleviating poverty. According to data Bappeda of Semarang, the number for poor people in the year 2008 reached 498,700 people or 31 % of the total population of the city of Semarang. This thesis raised two formulations of the problem. They are how the application of Islamic values in Local Zakat Management and what the problems and the solutions in the application of Islamic values against the Law Zakat Management in the era of regional autonomy in the city of Semarang.Application of Islamic values in the management of zakat as the values into the divinity (Tawheed), humanity, brotherhood, responsibility, and justice. Islamic values are already visible in our country basis of Pancasila. Islamic values are also contained in the Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2009 on Management of Zakat. But the application of Islamic values is still weak. Normative problem faced is the lack of the punishments for the Muzakki who is ungrateful to pay zakat. The absence of sanctions to make products of this law (Law No. 38 of 1999 and Regional Regulation No. 7 of 2009) can not be said to be a law. As John Austin says there are four important elements to be named as the law, ie: commands, punishments, obligations, and sovereignty.Keywords: Application, Values of Islam, Regional Regulation, Zakat Management.
Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency Irfani, Masyhadi; Maerani, Ira Alia
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 1 (2019): March 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.202 KB) | DOI: 10.30659/jdh.2.1.75 - 82

Abstract

Settings on the Crime of corruption in the procurement of goods and services defined in the Criminal Code as well as in Act Corruption today. However, there are still weaknesses contained in the Anti-Corruption Act today, one about the formulation of minimum criminal sanctions, which do not formulate sentencing guidelines to implement this minimum criminal threats.Corruption that has grown and occurs systemically and widespread must be done explicitly countermeasures to combat it. Corruption need severe sanctions (the imposition of the death penalty if necessary) in addition to confiscation of the wealth gained from corruption. Cooperation of various parties must be improved so that the law enforcement process runs with orderly and appropriate procedures, so that the perpetrators of criminal sanctions in kind (so that these sanctions have a deterrent effect) and eventually become a member of the public good and useful.Some issues regarding the criminal system that it is still in need of repair in the future is to be considered in order to create legislation that is even better. In 2018 the concept of the Criminal Code has been no formulation of the articles related to the criminal system that specifically regulates the crime of corruption by local officials, only qualifying offense of corruption that meet the elements of the subject that is a local official.Keywords: Legal Policy; Corruption.
Law Enforcement Against Liquor Circulation Nurhayati, Umi Wahyu; Purnawan, Amin; Maerani, Ira Alia
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 1 (2019): March 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.032 KB) | DOI: 10.30659/jdh.2.1.23 - 30

Abstract

The problem in this research are: enforcement of the circulation of the liquor and the constraints of the enforcement of the circulation of liquor. Based on the results of the study concluded that: The police in law enforcement there are two (2) actions that persuasive action and repression which has its own purpose. In a persuasive action the police take preventive where often do counseling, provide guidance to the public about the dangers of alcohol. And invite various parties such as RT, RW, community leaders participated sertaandil in helping oversee the circulation of alcohol in their area. Constraints experienced as an investigator in conducting criminal investigations liquor circulation happens, is as follows: 1) Internal factors. In carrying out the investigation on the crime of liquor one such constraints is the current infrastructure of the police in tackling the crime of trafficking of liquor due to the lack of laboratory criminals who facilitate the investigation, because this place is useful as a means to prove with the naked eye between liquor original or fake. Lack of socialization conducted by the police. 2) external factors. This factor is of a society, of public awareness is relatively low which affects the smoothness in investigating criminal offenses circulation of alcohol, lack of awareness of the consequences of alcohol. Keywords: Law Enforcement; Circulation; Liquor.
Lecturers’ language problems in writing english papers for international publications Hartono, Hartono; Arjanggi, Ruseno; Nugroho, Kurniawan Yudhi; Maerani, Ira Alia
Journal of Education and Learning (EduLearn) Vol 13, No 2: May 2019
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.542 KB) | DOI: 10.11591/edulearn.v13i2.11438

Abstract

Indonesian lecturers are now encouraged to publish papers in international journals so that they can better disseminate research findings and innovations globally.  However, many of them have the problems with English language mastery. This study was aimed at identifying and analyzing language problems of the Indonesian university lecturers in writing English academic papers for international publications. The subjects of the study were 66 randomly selected lecturers of various disciplines other than English Education and English Literature. The data were collected by questionnaire and English writing tasks on phrases, sentences, and paragraphs which were then analyzed descriptively. The results show that language errors and mistakes in grammar, syntax, vocabulary, spelling and word forms were all found in the subjects’ writings.  In writing academic papers for international publications, university lecturers faced language problems as constructing phrases and sentences, choosing and using appropriate vocabulary and terms relevant to their topic of study as well as translating their Indonesian sentences into English.
Application of Criminal Sanction Policy Against Crime Perpetrators of Domestic Violence Kuncoro Putro, Danu Anindhito; Maerani, Ira Alia
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 2 (2018): June 2018
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.264 KB) | DOI: 10.30659/jdh.1.2.467 - 472

Abstract

The research titled: Application of Criminal Sanction Policy Against Crime Perpetrators of Domestic Violence, Problems of this research are: 1) How the policy formulation of the crime of domestic violence? 2) How can the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of violence in the home? 3) Constraints are faced judges in the application of criminal sanctions against perpetrators of the crime of domestic violence and efforts to overcome it? The method used in this research using normative research is descriptive qualitative analysis. This study is a literature. The results of the study using sociological juridical concluded that: 1) Policy formulatif against the crime of domestic violence set out in Chapter VIII of Act No. 23 of 2994 Article 44 of physical violence, Article 45 of the violence phisikis, Articles 46, 47, 48 on sexual violence and Article 49 of Neglection. 2). The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of domestic violence committed by the judge after going through the process of proving to the charges the prosecutor. Starting from proven facts deeds of witnesses, then the fact juridical considerations and ease further aggravating the new verdict. 3) Constraints faced by judges in the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of domestic violence are: a. ) The absence of witnesses cause hearing be postponed, so that the proceedings so that the proceedings be longer than scheduled. b.) The absence attorneys also cause hearing was postponed from the trial process has gone backwards longer than scheduled. c.) The absence of a post mortem result in the judge adjourned the hearing, to include post mortem beforehand. d.) The judge is hard to prove because there were no witnesses who saw directly, and also sometimes victims of domestic violence and perpetrators still love each other, so that judges convict when the weight will result in divorce. e) The absence attorneys also cause hearing was postponed from the trial process has gone backwards longer than scheduled. f.) The absence of a post mortem result in the judge adjourned the hearing, to include post mortem beforehand. g.) The judge is hard to prove because there were no witnesses who saw directly, and also sometimes victims of domestic violence and perpetrators still love each other, so that judges convict when the weight will result in divorce. The absence attorneys also cause hearing was postponed from the trial process has gone backwards longer than scheduled. h.) The absence of a post mortem result in the judge adjourned the hearing, to include post mortem beforehand. i.) The judge is hard to prove because there were no witnesses who saw directly, and also sometimes victims of domestic violence and perpetrators still love each other, so that judges convict when the weight will result in divorce.Keywords: Legal Policy; Crime; Domestic Violence.
Money Politics In The Electoral Law And The Law Of Election Atmaja, Yudhi; Maerani, Ira Alia
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 2 (2019): June 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.2.2.%p

Abstract

This study aims to identify and analyze the rampant money politics in society. In the process of grassroots democracy, the practice of money politics thrives. Since it is considered a fairness, the public no longer sensitive to the dangers. They let him, because they do not feel that money politics normatively should be shunned. Everything went to the fair. Although clearly the case of money politics, and it was recognized by the community, but there was no protest. People consider money politics as something normal for economic reasons and partly because of their ignorance.This is due to factors Regulatory, there is no provision of law which limits Election Supervisory Agency (Bawaslu) in maximizing its role, Bawaslu not authorized to call forced the clarification process, and their obligation to prepare a minimum of two (2) evidence in forwarding recommendation, The intensity of inter-agency presence is still weak short handling time violation. Besides, some people regard it as something normal. The public will know the actual allegations of money politics and in general do not want to report because of the difficulty of proving.Keywords : Money Politics; Law; Election Supervisory Agency (Bawaslu).