Martitah Martitah
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Published : 14 Documents
Articles

Found 14 Documents
Search

REFORMA PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Martitah, Martitah
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2668

Abstract

This paper studies the development of the legal thought in Indonesia, which was influenced by the results of intellectual contemplation, which is irrespectively from the condition of time surround it, not only its ideology but also politicization towards symbolism of the common law, as the embryo of a national law. However, in the reality, the law in Indonesia is much influenced by colonial law as the written law. After the reformation period, massive range of steps has been taken to replace or reduce abandoned Dutch colonial law. This suggests that the orientation and characteristic of legal thought in Indonesia cannot be separated from social origin, as a base discovery of legal theories which have traditional values in Indonesia. In judicial practice, it has arisen various decisions that regard to the public’s justice sense which is not just based on the only written law. Keywords: Characteristics, Shifting Thought, Indonesian Legal History Artikel ini mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Pemikiran hukum Indonesia dipengaruhi oleh hasil perenungan intelektual, yang tidak terlepas dari situasi zaman yang melingkupinya, baik ideologisasi maupun politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat, sebagai embrio hukum nasional. Namun dalam kenyataannya hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial yaitu hukum yang tertulis. Setelah reformasi, berbagai langkah massif dilakukan untuk menggantikan atau mereduksi hukum yang di-tinggalkan kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi dan karakteristik pemikiran hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan asal usul sosial masyarakat, sebagai basis ditemukannya teori-teori hukum yang memiliki nilai tradisi ke-Indonesiaan. Dalam praktik peradilan telah muncul berbagai putusan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat tidak sekedar berdasar pada hukum tertulis saja. Kata Kunci: Karakteristik, Pergeseran Pemikiran, Sejarah Hukum Indonesia    
PROGRESIVITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMBUAT PUTUSAN (ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT POSITIVE LEGISLATURE) Martitah, Martitah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3750.131 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.315-325

Abstract

Abstract Under Article 56 and Article 57 of Law Number 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court, the position of the Constitutional Court in testing the law merely as a negative legislator. But from some of the existing ruling, the Constitutional Court made ??several decisions that sometimes are not just cancel the norm, but also make decisions that are set (positive Legislature). In the juridical-normative perspective, the actions of the judicial activism that led to the positive position of the Legislature is a violation of boundary signs. However, if the study, some of the Constitutional Court ruling that the Legislature containing positive showing a progressive law enforcement side. Therefore, the next question is, why the judge in the Constitutional Court Act makes testing positive verdict Legislature. To answer these questions, is used qualitative research methods with the paradigms of constructivism and hermeneutic approach to the socio-legal research. From this research can be concluded that positive legislature decisions made ??are based on legal considerations, philosophical and sociological considerations which can not be separated from interpretation of the law. Law is not only seen from the perspective of law texts, but in context to realize the benefits and justice. In this context, the law enforcement of the Constitutional Court can be categorized as a form of progressive law enforcement. Key words: progression, decision, Positive Legislature   abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas sebagai negative legislator. Namun dari beberapa putusan yang ada, Mahkamah Konstitusi terkadang membuat beberapa putusan yang tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (positive legislature). Dalam perspektif yuridis-normatif, tindakan aktivisme yudisial yang mengarah pada kedudukan positive legislature tersebut adalah sebuah pelanggaran rambu pembatas. Namun demikian, apabila telaah, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung positive legislature tersebut menampakkan segi penegakan hukum yang progresif. Karena itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa hakim MK dalam pengujian UU membuat putusan positive legislature. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan hermeneutik pada penelitian socio-legal. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkanlah kesimpulan bahwasanya dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang belaka, melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontektualitasnya. Dalam kontek ini penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai bentuk penegakan hukum yang progresif.   Kata kunci : Progresifitas, Putusan , Positive Legislature  
ANOTASI PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM LINGKUP PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA Martitah, Martitah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.63 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.115-124

Abstract

The existence of administrative tribunals in Indonesia is one of the rechtsstaat pillars. The decision of the Administrative Court is expected to be the main instrument of dispute fulfillment and justice message. Therefore, in accordance with the principle of dominus litis, judges are required to maximize its role in the fulfillment of disputes, including to make dictum of ultra petita, so may reflect society's sense of law justice.Ultra petita decision in the Administrative Court have diverse characters, ultra petita of reformatio in peius, reformatio in melius, repeating the command process, the cancellation decision is not the object of dispute, but is materially related to the object of dispute, the addition of a substantial amar and amar that is declarative.
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & SEX BEBAS DI KALANGAN REMAJA MELALUI PEMBINAAN HUKUM DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN SISWA MTS SA AL-MINA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Martitah, Martitah; Hidayat, Arif
Jurnal Abdimas Vol 18, No 2 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) maupun maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan pendidikan kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dipilih untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik siswa MTs, Selain itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi. Dengan memperhatikan persentase kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil posttest dapat disimpulkan bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas di kalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya penyuluhan dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa terhadap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan.
MAKNA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI REMAJA DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK WIRA ADHI KARYA KABUPATEN SEMARANG Ulinnuha, Retno; Pudji Astuti, Tri Marhaeni; Martitah, Martitah
Journal of Educational Social Studies Vol 5 No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Journal of Educational Social Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jess.v5i1.13093

Abstract

Remaja awalnya hanya mengetahui bahwa mereka akan mengikuti rehabilitasi keterampilan saja. Padahal mereka juga diwajibkan mengikuti rehabilitasi fisik, mental, dan sosial untuk mengarahkan perilaku sosialnya. Hal itu mengakibatkan remaja harus lebih beradaptasi dalam berinteraksi sosial dengan sesama remaja maupun pegawai balai.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis interaksi sosial dan perilaku sosial remaja penerima manfaat dengan sesama remaja penerima manfaat dan pegawai balai; serta mendeskripsikan dan menganalisis makna kegiatan rehabilitasi sosial bagi remaja penerima manfaat.Pendekatan penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa interaksi sosial remaja dengan sesama remaja dan remaja dengan pegawai balai yaitu kerja sama, akomodasi, dan kontravensi.Perilaku sosial remaja sebagai Me dalam out groupnya cenderung menyesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di balai. Perilaku sosial remaja sebagai I dalam in groupnya cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan remaja yang sesuai dengan tata tertib dan menyimpang dari tata tertib balai. Sebagian remaja memaknai kegiatan rehabilitasi sosial sebagai pelatihan keterampilan saja dan sebagian lagi selain memaknai sebagai pelatihan keterampilan, juga sebagai wadah belajar berbagai hal dan melatih kedisiplinan hidup. Dapat disimpulkan bahwa bagaimana interaksi dan perilaku sosial berimplikasi pada bagaimana remaja penerima manfaat memaknai kegiatan rehabilitasi sosial tersebut.
REAKTUALISASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM SEMANGAT PEMBENTUKAN HUKUM YANG BERMORAL Martitah, Martitah
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 01 (2016): Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.054 KB) | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21404

Abstract

Hukum yang dibuat oleh pemerintah cenderung kepada hukum tidak bermoral. Alih-alih ditujukan untuk keadilan dan kepastian di masyarakat, hukum yang dibuat justru hanya untuk melindungi kaum-kaum pemodal dan kolega pemerintahan. Masyarakat kerapkali dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat hukum yang diundangkan pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya perkara judicial review di mahkamah konstitusi yang diputus dengan amar putusan mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Padahal, Hukum yang bermoral selalu dibuat oleh lembaga yang bermoral juga. Jika nyatanya banyak hukum yang mereduksi hak-hak masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pembentuk hukum sebenarnya tidak memiliki moral yang baik untuk membuat hukum. Pancasila sebagai bintang penuntun (leistar) sebenarnya telah memberikan pedoman untuk membentuk hukum yang bermoral yang partisipatif dan aspiratif melalui mekanisme demokrasi permusyawaratan. Hukum disebut bermoral jika bermuara dan berlandaskan pada ideologi pancasila. Oleh sebab itu perlu adanya aktualisasi kembali, penghayatan kembali dan pemahaman kembali ideologi Pancasila bagi para pembentuk hukum dan bagi lembaga pembentuk hukum agar menghasilkan hukum yang bermoral, sehingga hukum yang dibentuk nantinya dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Internalization of Social Value Based on Character Education Strengthening through Scouting Extracurricular Activities in Public Junior High School 1 Batang Sudiami, Dinok; Martitah, Martitah; Subagyo, Subagyo
Journal of Educational Social Studies Vol 8 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Postgraduate Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Internalization of character education strengthening is very necessary to overcome the moral degradation that is occurring in the present. Brawl, drugs, low respect for young people, and lifestyle changes that lead to unhealthy behavior. This study aims to analyze the implementation of scout extracurricular activities in schools, efforts to internalize character values, and their implications for student behavior, through scout extracurricular activities. This study uses qualitative methods, with a case study approach. The subject is Kamabigus, four coaches, three subject teachers, and 30 students. Data collection techniques are participatory observation, structure, and in-depth interviews and documentation. Test validity using sources and triangulation techniques. Data analysis uses interactive analysis through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of scouting education in Curriculum 2013 included three activities, namely block, actualization, and regular. Internalization of character education strengthening is carried out through intervention, for example, habituation, mentoring, and involvement of other parties. Internalization of character education strengthening is pursued through internal programs and external programs. Internalization of character values carried out continuously that will be habituation for students. The implication is, there is a positive change in behavior, especially in the character of independence, and cooperation in every activity carried out. Crystallization of the nature of autonomy and collaboration will be beneficial for students when plunging into community life.
PENGEMBANGAN POTENSI KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN BERWAWASAN KONSERVASI DAN HUKUM DI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA MARTITAH, MARTITAH; Driyah S, Duhita
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Universitas Negeri Semarang dengan semangat Internasionalisasi Tahun 2018 dan dengan meneguhkan dirinya sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Perhatian konservasi kali ini diberikan kepada desa. Pengembangan Strategis Desa Konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreatifitas, bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka guna meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan kelangsungan ekologis. Artinya, implementasi pelaksanaan peningkatan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aspek ekologis dan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat nelayan merupakan kunci keberlangsungan kawasan pantai, karena mereka yang setiap hari tinggal dan beraktifitas di kawasan pantai. Survei pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menunjukkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dioptimalkan di tempat ini. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan, yaitu masyarakat kurang memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai dan banyak potensi wirausaha warga yang kurang maksimal diberdayakan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu (1) Masyarakat nelayan melalui pengabdian ini dapat menjadi agen yang penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berwawasan konsevasi dan hokum, (2) Dibentuknya model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Desa Kecamatan Kedung Kabupaten JeparaKegiatan pengabdian ini dibatasi pada pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sedangkan metode kegiatan dilaksanakan melalui kegaiatan sosialisasi yang diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada masyarakat nelayan di kawasan pantai. luaran hasil pengabdian ini diharapkan akan terbentuk model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hingga mampu memanfaatkan kegiatan untuk menggali potensi yang dimiliki dikelompok usaha bersama nelayan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
Development of Social Studies Learning Module Based on Problem Based Learning with Outdoor Study to Improve Learning Outcomes of 7th Grade Junior High School Kesatrian 1 Students Rahman, Abdul Haris Bahtiar; Wasino, Wasino; Martitah, Martitah
Journal of Educational Social Studies Vol 7 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Postgraduate Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of social studies learning in Junior High School Kesatrian 1 is that many students are less interested and feel bored when following social studies learning. This has a direct impact on students learning outcomes. Teaching materials used in learning also do not guide students to solve problems. Therefore, it is necessary to research and develop teaching materials that can guide students to solve problems so that the students’ learning outcomes and motivation are increased. The purpose of this research is (1) to analyze the problems of social studies learning in 7th grade Junior High School, (2) compiling social studies learning module based on Problem Based Learning with Outdoor Study, (3) analyzing the effectiveness of the results of the development of learning modules based on Problem Based Learning with Outdoor Study. The research approach used is Research and Development. Data collections are including interviews, observation, study of documents, questionnaires and tests. Data analysis of this research includes descriptive data analysis and quantitative descriptive data analysis. The research findings showed that (1) social studies learning in Junior High School Kesatrian 1 showed that many students felt bored following social studies learning which had an impact on low learning outcomes. Teaching materials that are used did not guide the students to solve the problems. (2) The development of learning modules is carried out in seven stages (3) The social studies learning module based on Problem Based Learning with Outdoor Study is effectively used for social studies learning.
Urgency of Legal Aspects in Management of Featured Products as an Effort to Empower Communities in the Circle Campus Area Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi; Arifin, Saru
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33699

Abstract

Strategi penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing didukung oleh pembangunan pertanian merupakan strategi yang dekat dengan pedesaan. Pakintelan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Luasnya wilayah Kelurahan Pakintelan merupakan modal atau aset bagi masyarakat Pakintelan untuk mencari nafkah karena sebagian besar masyarakat Pakintelan adalah petani dan pedagang. Bertani merupakan pekerjaan utama masyarakat asli Kelurahan Pakintelan. Hadirnya Universitas Negeri Semarang menjadikan Kelurahan Pakintelan adalah salah satu wilayah lingkar kampus yang memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat Kelurahan Pakintelan. Masyarakat Pakintelan umumnya bertani singkong. Singkong merupakan tanaman yang mudah untuk ditanam. Singkong adalah tanaman umbi-umbian yang dapat tumbuh di wilayah Kelurahan Pakintelan dan banyak ditemui di area Pakintelan. Permasalahan umum dalam penanaman singkong di Pakinetelan adalah produktivitas dan pendapatan yang rendah. Rendahnya produktivitas karena belum diterapkan teknologi budidaya singkong dengan baik. Pendapatan yang rendah dikarenakan petani tidak melakukan diversivikasi produk, yang dijual adalah singkong asli tidak dilakukan pengolahan singkong. Pengolahan singkong menjadi produk unggulan Kota Semarang akan memiliki daya tarik dan nilai jual yang lebih tinggi. Pengolahan singkong dapat dilakukan menjadi gethuk, kripik singkong, atau makanan lain yang memiliki bahan dasar singkong. Konsekuensi logis bagi Universitas Negeri Semarang untuk ikut dalam memperhatikan Kelurahan Pakintelan sebagai wilayah lingkar kampus. Salah satu perhatian dan kontribusi Universitas Negeri Semarang yaitu dengan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat di sekitar lingkar kampus. Perubahan dan dampak sangat jelas terlihat termasuk bagi Kelurahan Pakintelan. Hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tentu saja harus melihat dari segi hukum, setidaknya pemberdayaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak melanggar Undang-undang, atau melanggar kesusilaan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara legal akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Keyword: Legal Aspects, Empower Communities, Campus Circle Area.