Yudho Taruno Muryanto
Unknown Affiliation

Published : 15 Documents
Articles

Found 15 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PASANGAN USAHAPADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODALVENTURAYANG MELAKUKAN DIVESTASISEBELUM JATUH TEMPO Muryanto, Yudho Taruno
YUSTISIA Vol 73 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aventure capital is an alternative forfinancing has an important rolefora capital investment inbusi ness of company partner. The capital imvestment is spescifiedby the company partner. The venture capitei is temporary investment in nature and the venture period isnotaxceed10years, oritisdetermined inanagreement Capital withdrawbya venture capital firm ona companypartner(diseventation) is gener ally conducted if the company partner is considered as nothaving capability,or it is requested by the companypartner, theventure period Isended, andduetolegal verdictDisvestation bya venture capital firmthatcausedbyanotherreasonthan mentioned aboveorbefore theagreedperiodhas been endedwill cost fbrthe companypartner. So, a legalprotection forthe  companypartnerisprotectedbymeansofpreventive way: Protection thatprovided bythe regulation ofventure capital according to financial Ministry decree of No 215/KMK/0131/1998, and legal protection by notarial authority. Theseconds is a repressive waythat performedbymeansof: Rescheduling, Newagreement, Friendlyandinformalsettlement, andLegal Settle ment
IMPLIKASI YURIDIS DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA Resen, Made Gde Subha Karma; Muryanto, Yudho Taruno
Yustisia Jurnal Hukum Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.725 KB) | DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29560

Abstract

The enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government has implications for setting local owned enterprises (BUMD) in Indonesia. Law No. 23 Year 2014, revoke Law Number 5 of 1962 and Law Number 32 Year 2004, the previous both are the legal basis for setting local owned enterprises in Indonesia. In Law No. 23 Year 2014, specifically regulates the local owned enterprise, namely in Chapter XII, consisting of 12 Articles, starting from Article 331 to Article 343 and scattered in several chapters, Article 1 paragraph 40, Article 134 paragraph (1) letter c, 188 paragraph (1) c, subsection 298 (5) c,subsection 304 (1) and (2), 320 (2) g, 402 paragraph (2), 405 and Article 409.
MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Muryanto, Yudho Taruno; Djuwityastuti, Djuwityastuti
YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah model pengelolaan badan usaha milik Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). sehingga mampu memberikan konstribusi yang berati baik dari sisi shareholder maupun dari sisi stakeholder. penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,  (Satatute Aproach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Aproach). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan  menggunakan insntrumen observasi, wawancara dan kuisioner. penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan variable bebas dan terikat. Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuiantitatif. Hasil penelitian menunjukan perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum secara vertikal dari produk hukum dan horizontal yang mengatur tentang pengelolaan bumD. Sinkronisasi secara vertikal dilakukan menurut hirarki tata urutan perundang-undangan dan sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan cara melakukan analisis seberapa jauh peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang bumD mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Alternatif model pengelolaan bumD dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance dapat dilakukan dengan dua model yaitu : Konsep pengelolaan bumD Non persero dengan menggunakan swakelola mandiri. Kewenangan pemerintah Daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan intervensi kebijakan, dengan menerbitkan peraturan kepala daerah baik peraturan Gubenur/Walikota/bupati yang secara subtansi mengatur tentang rencana strategis bumD tersebut. Konsep pengelolaan bumD persero dengan menggunakan model holding company dengan tipe prosedur terprogram dengan group usaha kombinasi. Dipilihnya model holding company dengan tipe prosedur terprogram karena tipe atau karakter jenis usaha yang ada di pemerintah daerah beragam.
ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Priangga, Rizal Widiya; Muryanto, Yudho Taruno
Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data  penelitian  adalah  data  sekunder  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Meskipun aset Badan Usaha Milik Negara masuk pada domain negara, dapat diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara pengelolaanya tunduk  pada  hukum  privat  termasuk  dalam  hal kepailitan. Aset Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.Kata Kunci: Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan
ANALYSIS OF INSIDER TRADING PRACTICE RELATING TO LAW PROTECTION EFFORT FOR MINORITY SHAREHOLDERS Muryanto, Yudho Taruno; Widyoningrum, Riezdiani Restu
Yustisia Jurnal Hukum Vol 7, No 2: MAY - AUGUST 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i2.17232

Abstract

This article aims to describe the characteristics of insider trading according to the Act No. 8 of 1995 on Capital Market and the implication with legal effort that can be taken by minority shareholder. The characteristics of insider trading according to the act No 8 of 1995 on Capital Market are in line with fiduciary duty theory principle, there is involvement of insider by the misappropriation trusted. Insider trading has impacts to the other investors, especially to minority shareholder. The difference opportunity to do transaction causes financial disadantages, and for the loss, minority shareholder can doing legal effort, submit their civil lawsuit to the insider trader.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL Widyoningrum, Riezdiani Restu; Muryanto, Yudho Taruno
Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to describe legal protection of minority shareholder of insider trading implication in capital market stock trading. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. Legal protection of minority shareholder of insider trading implication has 2 (two) types protections, first, legal protection from auto rejection system that use to press minority shareholder disadvantages, second, legal protection which is give minority shareholder chance to submit their civil lawsuit.Keywords : Insider Trading, Legal Protection, Minority ShareholderAbstrak Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas ketika terjadi insider trading pada perdagangan saham di pasar modal. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum melalui sistem auto rejection guna menekan angka kerugian serta perlindungan hukum melalui kesempatan melakukan upaya gugatan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat insider trading.Kata Kunci : Insider trading, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas
PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN BANK BCA Jabbar, Risang Semunaring; Imanullah, Moch Najib; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article is structured to find out how the provisions of Law Number 11 Year 1992 regarding Pension Fund and Government Regulation Number 76 of 1992 concerning employer pension fund can encourage the realization of Good Pension Fund Governance and how the management of legal entities pension funds in the implementation of the principle of Good Pension Fund Governance. The research in this article using Empirical research method, this study uses primary data through research in the Pension Fund of Bank Central Asia or (BCA). Then the secondary and premier data obtained from library research and field were analyzed by using qualitative method.The results of this study indicate that basically Although there is generally no obstacles in applying the stages of Good Pension Fund Governance for pension funds Bank BCA. So it is expected that the implementation of Good Pension Fund Governance for the Pension Fund of Bank BCA should continue to be socialized. Implementation of Good Pension Fund Governance is required for the Pension Fund to be managed safely, efficiently, professionally and not harm the interests of stakeholders. The implementation of the Good Pension Fund Governance stages should be realized not only in the form of slogans and solicitation together but clearly translated into significant plansKeywords :Pension Fund , Good Pension Fund Governance, Bank BCA AbstrakArtikel ini disusun untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja dapat mendorong terwujudnya Good Pension Fund Governancedan bagaimana pengelolaan badan hukum dana pensiun dalam penerapan prinsip Good Pension Fund Governance. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelian Empiris, Penelitian ini menggunakan data primer melalui penelitian di Dana Pensiun Bank Central Asia atau (BCA). Kemudian data sekunder dan premier  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Meskipun secara umum tidak ada hambatan didalam menerapkan tahapan-tahapan Good Pension Fund Governance bagi dana pensiun Bank BCA. sehingga diharapkan Implementasi Good Pension Fund Governance bagi Dana Pensiun Bank BCA harus terus disosialisasikan. Implementasi Good Pension Fund Governance diperlukan agar Dana Pensiun dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidak merugikan kepentingan stakeholders. Implementasi tahapan Good Pension Fund Governance harus diwujudkan tidak saja dalam bentuk slogan dan ajakan bersama, namun dijabarkan secara nyata dalam berbagai bentuk rencana yang signifikanKata Kunci:Dana Pensiun, Good Pension Fund Governance, Bank BCA
IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT THE BACKDOOR LISTING PROSEDUR AS MEANS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN INDONESIA STOCK MARKET Muryanto, Yudho Taruno; Wulandari, Anisa Dwi
Yustisia Jurnal Hukum Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i3.8800

Abstract

AbstractDevelopments in the field of capital markets encourage the emergence of various corporate actions to obtain benefits such as a public company. One of the emerging corporate actions which have been done is Backdoor Listing. Regulations in the capital market is generally allowed backdoor listing. Backdoor Listing procedure are often executed in Indonesia are as follows: (1) The acquisition of control of a public company by private company through the rights issue (2) the acquisition of private company by an public company that has an affiliate relationship with the private company into standby purchaser/ new controllers. Study fulfillment of the Good Corporate Governance principles in the backdoor listing procedure is known that this procedure is still not met the Principles of Transparency, Accountability, as well as fairness and equity. It is needed to establish the rules of providing transparency obligation to assess the feasibility of a new public company controller.Keywords: Good Corporate Governance, Stock Market, Backdoor Listing
EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SECARA LANGSUNG YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Tuhana, Tuhana; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Vol 8, No 2 (2010): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/litbangjateng.v8i2.261

Abstract

Penelitian mengenai evaluasi  pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang efektif dan efisien (Studi  di Kabupaten  Sukoharjo dan Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah), merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui  efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta, serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta secara keseluruhan belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:Terjadi dualisme pengaturan terkait pemilukada, belum optimalnya aparat pelaksanan, pengawas, belum optimalnya sarana dan fasilitas pendukung (infrastruktur) dalam pelaksaan pemilukada didaerah terutama dalam maslah pendanaan, sikap pragmatisme masyarakat dalam proses demokrasi serta budaya partial pragmatisme yang masih melekat dalam masyarakat menyebabkan pemilukada tidak berjalan efektif. Efisiensi pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta dipengaruhi beberapa faktor antara lain : minimnya jumlah anggaran pemilukada, banyaknya jumlah SDM (tenaga kerja) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilukada sehingga banyak anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaanya, rentang waktu yang panjang dan lama yang dibutuhkan dalam proses pemilukada sehingga berpengaruh pada pembiayaan, minimnya sarana dan prasasarana penunjang dalam proses pelaksaan pemilukada, dan belum adanya metodelogi pemisahan pelaksanaan pemilu untuk eksekutif dan legislatif serta penyeragaman terkait pemilukada di tingkat daerah atau wilayah tertentu.
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TERHADAP KONTRAK BAGI HASIL DENGAN SISTEM COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT Sundari, Ayu; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Jurnal Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.441 KB)

Abstract

AbstractThis article aims to find out the urgency of implementing good faith principles in Product Sharing Contracts with Cost Recovery systems and Gross Split. This study is based on the results of the study of descriptive normative law. The type of data used is in the form of secondary data obtained by data collection techniques in the form of library studies, which are then analyzed by implementing systematic legal interpretation. Systematic means, classifies the written legal materials, to facilitate analysis and construction work. The results of this study show the urgency of implementing the good faith principle for Production Sharing Contracts, both with the Cost Recovery system and the Gross Split system, to create fair value which is a reflection of the principle of good faith in dividing the percentage of the contract value. the principle in the Production Sharing Contract both with the Cost Recovery and Gross Split systems can provide a large income for both parties and no party is disadvantaged in the Production Sharing Contract.Keywords: Production Sharing Contracts; Cost Recovery; Gross Split; Principle of Good Faith.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan asas itikad baik dalam Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) dengan sistem Cost Recovery dan Gross Split. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistematis berarti, membuat klasifikasi tehadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerja analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukan urgensi dari penerapan asas itikad baik terhadap Kontrak Bagi Hasil, baik dengan sistem Cost Recovery, maupun dengan sistem Gross Split yaitu untuk menciptakan nilai keadilan yang merupakan cerminan dari asas itikad baik dalam pembagian persentase dari nilai kontrak tersebut, sehingga dengan diterapkannya asas tersebut dalam Kontrak Bagi Hasil baik dengan sistem Cost Recovery maupun Gross Split dapat memberikan pemasukan yang besar bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Kontrak Bagi Hasil.Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil; Cost Recovery; Gross Split; Asas Itikad Baik.