Articles

Found 35 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA CYBERATTACK PADA KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SYARONI, ACHMAD; NUGROHO, ARINTO
Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v6n1.p%p

Abstract

Peristiwa cyberattack yang dilakukan oleh kelompok peretas yang berasal dari Rusia di wilayah Ukraina merupakan salah satu bentuk serangan yang memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata internasional antara Rusia dan Ukraina. Dalam beberapa rangkaian peristiwa cyberattack terlihat bahwa cyberattack menyebabkan kerugian materiil terhadap penduduk sipil yang tidak ikut dalam konflik bersenjata dan melanggar hukum humaniter internasional sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tentang perlindungan bagi penduduk sipil. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penerapan hukum humaniter internasional dan bentuk penyelesaian sengketa cyberattack pada konflik Rusia dan Ukraina menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif memberikan argumentasi berupa kesimpulan dan saran. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa bentuk pengaturan cyberattack dalam hukum internasional menggunakan konvensi internasional yaitu protokol tambahan II konvensi jenewa, yurisprudensi yaitu putusan ICJ dalam kasus Martin Clause, hukum kebiasaan internasional yaitu Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 53/70 dan doktrin yang terkait adalah International Humanitarian Law and the Challenges of contemporary armed conflicts yang dikeluarkan oleh ICRC. Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah penyelesaian melalui organisasi internasional yakni PBB dan melalui pengadilan internasional yakni International Criminal Court (ICC). ICC memiliki kelebihan dibandingkan pilihan penyelesaian sengketa lain karena ICC memiliki statuta yang independen dan sifat pengadilan yang permanen. ICC juga memiliki putusan yang sifatnya mengikat serta sanksi kurungan dan denda.
IMPLEMENTASI STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PADA KAPAL SUNGAI DI KABUPATEN BOJONEGORO MAWATI, IRMA; NUGROHO, ARINTO
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n4.p%p

Abstract

ABSTRAK Angkutan sungai merupakan salah satu angkutan yang menggunaan kapal yang dilakukan di sungai. Salah satu Kabupaten yang memiliki sungai dan menjadikan kapal sungai sebagai alat transportasi adalah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan angkutan sungai harus memenuhi unsur keamanan dan keselamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang kemudian diatur lebih spesifik pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan sungai dan Waduk di Bojonegoro. Frekuensi penggunaan kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro yang tinggi serta terjadinya kecelakaan yang terjadi pada tahun 2011 dan 2017 menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis hambatan terhadap implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pedekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mengenai standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di beberapa titik penyeberangan di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan di dalam melakukan implementasi tersebut. Beberapa hal di antaranya adalah minimnya alat keselamatan di kapal, pengemudi kapal tidak mempunyai sertifikat kecakapan, dan konstruksi serta fasilitas tambangan yang belum memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Hambatan dari implementasi standar keamanan dan keselamatan kapal sungai ini adalah kekurangan anggota yang bergerak dalam bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Bojonegoro, tidak ada penjagaan pada setiap titik penyeberangan kapal sungai yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, serta masih kurang pendidikan formal maupun informal yang didapat oleh awak kapal sungai terkait dengan standar keamanan dan keselamatan.
PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN BUS AKDP JAWA TIMUR UBUDINA, ACHSANATYA; NUGROHO, ARINTO
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n1.p63-73

Abstract

Abstrak Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) merupakan Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. Bus AKDP wajib memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal (SPM) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Namun kenyataannya masih ada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya sangat diperlukan dalam memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP di Terminal Purabaya serta kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya dalam pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan kendala yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan juga melakukan observasi langsung terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan cara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya melakukan pengawasan kepada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dilakukan dengan cara yaitu, pertama pengawasan preventif dengan patroli setiap hari, sidak seminggu 3 sampai 4 kali oleh pihak UPTD Terminal Purabaya, operasi gabungan, dan sosialisasi kepada PO yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya. Kedua, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administratif ditujukan kepada PO dan sanksi pidana ditujukan kepada pengemudi. Adapun kendala yan menghambat Dinas Perhubungan Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya dalam melakukan pengawasan, yaitu ketidaksadaran hukum bagi pengemudi atas pentingnya keselamatan, kesehatan pengemudi, masyarakat, dan keterbatasan dana yang dimiliki PO dalam perawatan bus AKDP. Kata Kunci :Pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, Bus AKDP Abstract Among Cities in Provience Bus (AKDP Bus) is a transportation from one city to another city that through between regions of districts in the same region provinces by using a public bus-carthat bounded in route. Among City in Provience Bus obliged to fulfill the requirements of Minimum Service Standards (MSS) as regulated in article 2 paragraph (2) Regulation of The Minister of Transportation of Republic Indonesia Number 29 Year 2015 About Minimum Service Standards of Transportation of PeopleWith Public Motor In Route.But in reality there are busses that still have not fulfill the minimum service standards. Supervision of the department of transportation provinces of east java and the UPTD Purabaya Bus Station was needed to see the fulfillment of minimum standards of service and authority supervision based on laws and regulations. This study aims to determine the supervision of the implementation of minimum service standards undertaken by the Department of transportation of East Java Province and UPTD Purabaya Bus Station to wards AKDP bus that does not meet the minimum service standards andconstraints faced. This research uses a type of juridical sociology research. Data obtained through interviews to informants, documentationand also direct observation of the AKDP bus that does not meet theminimum service standards. The data that have been collected will beanalyzed descriptively &amp qualitatively. The results of the reseach to show you how the department of transportation province of east java and UPTD Purabaya Bus Station to supervise the of their bus that do not meet the minimum standards of service conducted in such a way that is, first preventive supervision with patrol every day, the inspection a week 3 to 4 times by the party the UPTD Purabaya Bus Station, cross-border operations against the, and socialization to po that imposed by the local office of transportation the province of east java and UPTD Purabaya Bus Station. Second, supervision repressive by doing administrative sanctions addressed to PO and criminal sanctions intended to the driver. Found a number of problems that inhibits the department of transportation east java and UPTD Purabaya Bus Station in monitoring, namely unconsciousness law over the importance of the safety of the driver, the driver health, the community, and the limited fund owned by po in the treatment of their AKDP bus. Keywords: Supervision, Minimum Service Standards, AKDP Bus
Analisis Yuridis PKWT PT Dinamika Agung dengan Pekerja Terkait Masa Percobaan Kerja ARDIANSYAH DWANTARA, KEVIN; NUGROHO, ARINTO
Novum : Jurnal Hukum Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v4n4.p139-145

Abstract

Abstrak Hubungan kerja dalam dunia ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak sepenuhnya memenuhi keselarasan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, salah satunya terjadi pada perusahaan PT Dinamika Agung. Perusahaan tersebut mengisyaratkan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja. Pekerja disyaratkan untuk menjalani masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja wajib dilakukan oleh pekerja dalam kurun waktu 3 bulan pertama. Upah yang diterima pekerja selama masa percobaan kerja yaitu sebesar 80% dari upah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis PKWT yang dibuat oleh PT Dinamika Agung bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan akibat hukum yang timbul apabila PT Dinamika Agung menggunakan PKWT yang mensyaratkan masa percobaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan hasil sebagai berikut: Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal PKWT dipersyaratkan masa percobaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Saran dari hasil penelitian ini adalah: Bagi pekerja PKWT harus lebih memahami batasan-batasan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh pekerja tersebut sehingga menghindarkan pekerja tersebut dari upaya-upaya penghilangan hak normatif pekerja PKWT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha agar lebih memperhatikan dalam hal pembuatan perjanjian kerja agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Perjanjian Kerja. Kata Kunci : ketenagakerjaan, PKWT, masa percobaan kerja.
EFEKTIVITAS ASAP CAIR DARI LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOPESTISIDA BENIH DI GUDANG PENYIMPANAN Nugroho, Arinto; Aisyah, Imas
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 31, No 1 (2013):
Publisher : Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2847.833 KB)

Abstract

Asap cair merupakan hasil kondensasi proses pirolisis kayu pada suhu sekitar 400°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester. Senyawa fenol, asam dan alkohol dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba (antibakteri dan antifungi). Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas asap cair dari limbah tempurung kelapa sebagai bahan alternatif untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu benih di gudang penyimpanan benih yang terdapat di lingkungan Departemen Perbenihan Tanaman, Vocational Education Development Center for Agriculture (VEDCA) Cianjur. Tahap pertama penelitian ini adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa, tahap selanjutnya adalah penyemprotan asap cair pada benih jagung dan kedelai secaramerata, dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 0% (kontrol), 0,5%, 1%, 2%, masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali ulangan, kemudian dilakukan pengeringan kembali sampai kadar air benih optimal, selanjutnya dikemas dalam karung terigu dan disimpan dalam waktu yang sama yaitu 72 hari. Pada hari ke-0, ke-36 dan hari ke-72, diambil beberapa sampel benih untuk uji daya kecambah dan uji kesehatan benih.Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%, berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih jagung dan kedelai, setelah disimpan sampai 72 hari di gudang, dan konsentrasi 0.5% menunjukkan hasil yang terbaik.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN PEKERJA SWASTA SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PROGRAM JAMINAN PENSIUN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PUTRA SUGIANTORO, DIMAS; NUGROHO, ARINTO
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n1.p170-179

Abstract

Abstrak Lahirnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan program baru berupa program jaminan pensiun. Program jaminan pensiun memberikan manfaat berupa uang tunai kepada pekerja swasta ketika mencapai usia pensiun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Usia untuk menerima manfaat pensiun menurut PP tersebut meningkat satu tahun dalam setiap tiga tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia pensiun bagi pekerja swasta tidak diatur secara jelas dan tegas. Kondisi tersebut menjadikan pekerja swasta dirugikan akibat usia pensiun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang berjenjang, sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur mengenai batas usia pensiun. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang telah pensiun namun tidak dapat mencairkan manfaat jaminan pensiun dan untuk mengetahui kesesuaian dalam menentukan kapan seharusnya batas usia pensiun bagi pekerja swasta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian di analisa menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada pekerja swasta yang pembayaran manfaatnya tertunda akibat tidak sesuai usia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Usia pensiun dalam PP tersebut hanya menjelaskan usia ketika pekerja swasta dapat mencairkan manfaat jaminan pensiun, sedangkan usia pensiun bagi pekerja swasta untuk berhenti bekerja diatur dalam perjanjian kerja bersama atau dalam peraturan perusahaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Kata kunci: batas usia, pensiun, BPJS ketenagakerjaanAbstractA The birth of BPJS Ketenagakerjaan provides a new program i.e the pension security program. The pension security program is given to workers when they reach retirement age in Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs. The age to receive pension benefits under the PP continues to increase by 1 (one) year in each 3 (three) year. While in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, in that provision there is not clearly and explicitly stipulated how many retirement age limits apply to private workers. These conditions make private workers be a disadvantage due to retirement age in the provisions of the Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs that is tiered, while in the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is not regulated regarding the retirement age limit. Based on explanation, this study has the objective to determine the legal protection for workers who have retired but cannot receive pension benefits and to determine the suitability of retirement age for private workers registered in the pension security program. This essay uses normative juridical research method by using the approach used is the statute approach, conceptual approach, and case approach. Types of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is then analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of the research show that the Legal protection can be done by providing compensation to private workers whose payment of benefits is delayed due to not in accordance age of the Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs. Retirement age in the PP is only the age when participants of the pension security program can get retirement benefits. While the retirement age when stopping work according to only determined based on collective labor agreements or company regulations, while in the provisions of legislation do not regulate the retirement age limit. Keywords: age limit, retirement, BPJS ketenagakerjaan
EFEKTIVITAS ASAP CAIR DARI LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOPESTISIDA BENIH DI GUDANG PENYIMPANAN Nugroho, Arinto; Aisyah, Imas
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 31, No 1 (2013):
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2847.833 KB) | DOI: 10.20886/jphh.2013.31.1.1-8

Abstract

Asap cair merupakan hasil kondensasi proses pirolisis kayu pada suhu sekitar 400°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester. Senyawa fenol, asam dan alkohol dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba (antibakteri dan antifungi). Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas asap cair dari limbah tempurung kelapa sebagai bahan alternatif untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu benih di gudang penyimpanan benih yang terdapat di lingkungan Departemen Perbenihan Tanaman, Vocational Education Development Center for Agriculture (VEDCA) Cianjur. Tahap pertama penelitian ini adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa, tahap selanjutnya adalah penyemprotan asap cair pada benih jagung dan kedelai secaramerata, dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 0% (kontrol), 0,5%, 1%, 2%, masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali ulangan, kemudian dilakukan pengeringan kembali sampai kadar air benih optimal, selanjutnya dikemas dalam karung terigu dan disimpan dalam waktu yang sama yaitu 72 hari. Pada hari ke-0, ke-36 dan hari ke-72, diambil beberapa sampel benih untuk uji daya kecambah dan uji kesehatan benih.Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%, berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih jagung dan kedelai, setelah disimpan sampai 72 hari di gudang, dan konsentrasi 0.5% menunjukkan hasil yang terbaik.
EFEKTIVITAS ASAP CAIR DARI LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOPESTISIDA BENIH DI GUDANG PENYIMPANAN Nugroho, Arinto; Aisyah, Imas
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 31, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2847.833 KB) | DOI: 10.20886/jphh.2013.31.1.1-8

Abstract

Asap cair merupakan hasil kondensasi proses pirolisis kayu pada suhu sekitar 400°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester. Senyawa fenol, asam dan alkohol dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba (antibakteri dan antifungi). Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas asap cair dari limbah tempurung kelapa sebagai bahan alternatif untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu benih di gudang penyimpanan benih yang terdapat di lingkungan Departemen Perbenihan Tanaman, Vocational Education Development Center for Agriculture (VEDCA) Cianjur. Tahap pertama penelitian ini adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa, tahap selanjutnya adalah penyemprotan asap cair pada benih jagung dan kedelai secaramerata, dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 0% (kontrol), 0,5%, 1%, 2%, masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali ulangan, kemudian dilakukan pengeringan kembali sampai kadar air benih optimal, selanjutnya dikemas dalam karung terigu dan disimpan dalam waktu yang sama yaitu 72 hari. Pada hari ke-0, ke-36 dan hari ke-72, diambil beberapa sampel benih untuk uji daya kecambah dan uji kesehatan benih.Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%, berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih jagung dan kedelai, setelah disimpan sampai 72 hari di gudang, dan konsentrasi 0.5% menunjukkan hasil yang terbaik.
EFEKTIVITAS ASAP CAIR DARI LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOPESTISIDA BENIH DI GUDANG PENYIMPANAN Nugroho, Arinto; Aisyah, Imas
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 31, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2847.833 KB) | DOI: 10.20886/jphh.2013.31.1.1-8

Abstract

Asap cair merupakan hasil kondensasi proses pirolisis kayu pada suhu sekitar 400°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester. Senyawa fenol, asam dan alkohol dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba (antibakteri dan antifungi). Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas asap cair dari limbah tempurung kelapa sebagai bahan alternatif untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu benih di gudang penyimpanan benih yang terdapat di lingkungan Departemen Perbenihan Tanaman, Vocational Education Development Center for Agriculture (VEDCA) Cianjur. Tahap pertama penelitian ini adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa, tahap selanjutnya adalah penyemprotan asap cair pada benih jagung dan kedelai secaramerata, dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 0% (kontrol), 0,5%, 1%, 2%, masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali ulangan, kemudian dilakukan pengeringan kembali sampai kadar air benih optimal, selanjutnya dikemas dalam karung terigu dan disimpan dalam waktu yang sama yaitu 72 hari. Pada hari ke-0, ke-36 dan hari ke-72, diambil beberapa sampel benih untuk uji daya kecambah dan uji kesehatan benih.Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%, berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih jagung dan kedelai, setelah disimpan sampai 72 hari di gudang, dan konsentrasi 0.5% menunjukkan hasil yang terbaik.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAS PENGIRIMAN MINUMAN BERALKOHOL WIRAGATI, RAAFI; NUGROHO, ARINTO
Novum : Jurnal Hukum Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v4n4.p129-138

Abstract

Abstrak Perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan suatu klausula ketentuan penggunaaan aplikasi atas pengiriman minuman beralkohol. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 dan Pasal 173 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ) yang bersifat imperatif, sebagaimana dinyatakan bahwa minuman berlakohol dapat dikategorikan dalam cairan atau barang yang mudah menyala dan meledak sehingga dalam pengangkutannya menggunakan jenis alat angkutan barang khusus. Sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa tranportasi, sehingga tidak memiliki izin dalam hal mengangkut barang yang dikategorikan jenis barang khusus. Penelitian ini mengkaji tentang pengiriman minuman beralkohol tidak batasan umur saja yaitu 21 tahun melainkan juga melihat dari segi alat angkut yang menggunakan jenis alat angkutan khusus karena minuman beralkohol dapat dikategorikan jenis cairan yang mudah menyala dan meledak serta perusahaan pengangkutan barang khusus diharuskan memiliki izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencantuman klausula ketentuan penggunaan aplikasi pada perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pengiriman minuman beralkohol dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskiptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan klausula atas pengiriman minuman beralkohol tidak sesuai dengan Pasal 168 dan 173 UU LLAJ. Hal ini disebabkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan angkutan umum yang memiliki izin angkutan khusus sebagaimana di atur pada Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ. Akibat hukum dari ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut ialah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan dianggap perjanjian pengiriman minuman beralkohol tersebut tidak pernah ada. Kata Kunci: Perjanjian, Konsumen, Pengiriman Minuman Beralkohol Abstract The Agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa includes a clause of alcoholic beverages. The inclusion of the clause is considered to be contrary with the regulation Article 168 and Article 173 Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic And Road Transport (TaRT Law), as stated in category alcoholic beverages which categorized as liquids or flammable and explosive goods, as for it the carrier have to use a special kind of vehicle not any kinds of vehicle. This research is specifically discuss about the inclusion of alcoholic beverages clause which not only limited by age 21 years old but to observe from the transportation sides which used a special kinds of vehicle because alcoholic beverages can be categorized as a flammable and explosive liquids. The purpose of this research is to find out the accordance between the inclusion of clauses agreement between the consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which include a clause for alcoholic beverages shipment with provisions as provided in TaRT Law, and the legal consequences. This research used normative law type of research with an approach of statute and conceptual approach. The types of legal materials used consist of primary, secondary, and non-legal materials. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses in this research is prescriptive method.The result of this research indicate that the agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which state the clause of alcoholic beverages shipment with only an age limit is not in accordance with the provisions of Article 163 and Article 178 of TaRT law. This is due to PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa does not have the transportation requirement described in Article 163 and Article 178 of TaRT lawThe legal consequences for inclusion of this clause in agreement between consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa is null and void and the inclusion of alcoholic beverages shipment clause is considered never existed. Keywords: Agreement, Alcoholic Beverages Shipment, Transportation.