Muhammad Shidqon Prabowo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Published : 9 Documents
Articles

Found 9 Documents
Search

HUKUM PROGRESIF; ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Prabowo, Muhammad Shidqon
QISTIE Vol 3, No 3 (2009): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
REFORMASI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF HAK EKONOMI DAN SOSIAL (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM) Prabowo, Muhammad Shidqon
QISTIE Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM LIKUIDASI BANK Prabowo, Muhammad Shidqon
QISTIE Vol 4, No 1 (2010): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM PENYELENGARAAN HAJI DI INDONESIA (Prespektif Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli) Prabowo, Muhammad Shidqon
QISTIE Vol 5, No 1 (2011): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Indonesian Hajj pilgrimage has been arranged throughthe State Constitution Law No. 17 Year 1999 about the implementation of hajj,which has generated by the Indonesian House of Representatives through thecommission VIII. Improvement initiative that deserves its appreciation from allparties in order to achieve optimal service hajj operation as one of manifestationof state accountability in ensuring the independence of each of its citizens to runtheir religion and belief, as has been mandated by the Constitution 45.However, the provisions in the bill as it has generated by the House is stillmaintaining the paradigm that in order to guarantee protection of the state mustmanifested in the from of dual functions of regulation and functionimplementation by the government. Monopolisme management which has beenrun at least sufficient to provide the information that such a pattern has resulted inthe implementation of the pilgrimage is not optimal and there should beharmonization between the government as the organization of the pilgrimage withthe private sector so that the good cooperation established.Keywords: Competition, Implementation of Hajj in Indonesia.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PRESPEKTIF ISLAM Prabowo, Muhammad Shidqon
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu Good Corporate Governance (GCG) berkembang seiring terjadinya skandal keuangan yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip GCG yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. GCG (Good Corporate Governance) adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Hampir semua negara di dunia terus prinsip ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Sayangnya, dalam kenyataannya, GCG memiliki penafsiran bahwa kurangnya nilai stakeholder.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENANAMAN NILAI BERTOLERANSI DALAM KEHIDUPAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI SISWA SMK DI KOTA SEMARANG PUJIONO, PUJIONO; FIDIYANI, RINI; SUGIARTO, LAGA; PRABOWO, MUHAMMAD SHIDQON
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.021 KB)

Abstract

Agama merupakan salah satu keberagaman yang ada di negara Indonesia. Keberagaman ini memiliki potensi konflik. Pencegahan perlu untuk dilakukan agar konflik tidak sampai terjadi,  meskipun sejaran di Indonesia telah membuktikan bahwa konflik agama pernah terjadi. Generasi muda merupakan generasi penting untuk melakukan pencegahan terjadinya konflik beragama. Nilai toleransi menjadi salah satu cara untuk dipahami dan diterapkan agar dapat mencegah terjadinya konflik agama. Kegiatan ini dilakukan di SMK di Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyebarluasan informasi mengenai toleransi kebebasan kehidupan beragama.
ASPEK HUKUM BISNIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Prabowo, Muhammad Shidqon
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i1.1963

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkiprah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para pencari keadilan, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut dengan bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat badan arbitrase. Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, dan Bisnis
PELATIHAN KETRAMPILAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BATANG SULISTIANINGSIH, DEWI; PUJIONO, PUJIONO; PRABOWO, MUHAMMAD SHIDQON
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2 (2) Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuatan kontrak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Kebutuhan akan kontrak semakin penting terutama dalam kehidupan bisnis. Pelaku usaha harus pandai membuat kontrak dan memahami isi dari kontrak yang diperjanjikannya. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut baik dari segi jaminan kepastian hukum, perlindungan akan janji yang telah disepakati bersama. Keuntungan memahami tersebut perlu ditumbuh kembangkan terutama melalui pelatihan keterampilan dalam pembuatan kontrak dan memahami isi dari kontrak yang telah dibuat.
ASPEK PIDANA PERDAGANGAN VALUTA ASING SISTEM DARING Ridwan, Masrur; Prabowo, Muhammad Shidqon
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i1.3424

Abstract

Broker Notes mentioned that 9.6 million people in the world was doing foreign exchange trading online. It means every 1 (one) of the 781 inhabitants of the world is an online trader (in-network). Among 9.6 million traders in the world, 768,000 of them are Indonesian-language online traders. It counts almost 8%. In addition, Indonesian language traders rank fourth after English with a total of 54 percent of users, Arabic 15 percent and Spanish 10 percent of users. The next rank below Indonesia are Indian 7% consumer traders and French 6 %. The data does not clearly state that all Indonesian online valet traders use Indonesian. There can be thousands of traders online from Indonesia who choose to use English for their trading online. It means that the actual number of Indonesian residents who are online valerine traders is much greater than the number of traders who choose to use Indonesian. This paper aim to describe and illustrate how the development of information technology has quickly triggered the interest of the world population to plunge into the foreign exchange trading sector. The number of people trying to make a living for trading has steadily increased, including Indonesian people. Unfortunately, traders' interests are not offset by their knowledge and understanding of online valet trading. Traders also often have to deal with dishonest and cheating brokers. As a result, traders have to deal with not only the real issues of the trade but also the external problems from brokers. The results of this study indicate that the application of the Futures Trade Law (UN Law) No. 32 of 2008 which was later amended into Law No. 10 of 2011 with its derivative rules and Electronic Information & Transactions Act No. 11 of 2008 later amended by Law No. 19 In 2016, it was sufficient to become the legal of online system trading in Indonesia. Unfortunately, traders still find it difficult to apply for evidence when dealing with criminal cases. Meanwhile, the number of supervisors authorized to supervise is very limited, and traders themselves often do not realize that they have been "cheated".