Articles

Found 33 Documents
Search

Rasionalisasi Peran Biochar dan Humat terhadap Ciri Fisik-Kimia Tanah Mindarti, Wanti; Edi Sassongko, Purnomo; Khasanah, Uswatun; Pujiono, Pujiono
Jurnal Folium Vol 1, No 2 (2017): Ilmu Pertanian
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.846 KB)

Abstract

Kontradiksi peran biochar dan humat terhadap kesuburan tanah banyak didiskusikan. Diantara keduanya, mana yang lebih rasional memperbaiki kesuburan tanah akan direkomendasikan sebagai bahan alternatif. Tujuan penelitian untuk mengkaji potensi campuran biochar dan asam humat dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah-tanah marginal. Metode penelitian meliputi identifikasi dan karakterisasi biochar dan asam humat dari jerami padi serta dampaknya terhadap kemantapan agregat, nilai pH, C-organik, serta kandungan NPK tanah-tanah marginal. Biochar jerami dibuat dengan membakar jerami hingga berwarna hitam namun tidak menjadi abu. Humat diekstrak dari kompos jerami padi dengan NaOH 0.1N dan H2SO4 hingga pH 6. Biochar dan humat dikarakterisasi terhadap nilai KTK, C-Organik,dan pH. Amelioran yang mempunyai nilai KTK dan C-organik tinggi sangat berpotensi memperbaiki pH, C-organik, dan P tersedia tanah masam dan tamah salin. Komposisi campuran  Biochar dan humat yang lebih tinggi  memberi pengaruh yang lebih baik terhadap peningkatan kandungan hara dibanding campuran dengan komposisi yang sama.Kata kunci : asam humat, biochar, kesuburan tanah, tanah marginal
SOSIALISASI UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SEMARANG Widagdo, Arif; Sugito, Sugito; Pujiono, Pujiono
Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tentang perlindungan hak merek pada masyarakat Kota Semarang merupakan permasalahan yang penting bagi para pengusaha baik pengusaha kecil maupun menengah. Arti pentingnya perlindungan hak merek bagi produk maupun jasa usaha para pengusaha akan sangat terasa apabila para pengusaha memahami secara benar pentingnya dari hak merek tersebut. Merek bagi sebuah produk jasa maupun barang merupakan hal penting. Awalnya merek berasal dari dunia perdagangan dan hukum kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Merek dari produk dilakukan dengan memberi suatu ciri khas khusus pada produk tersebut agar berbeda dengan produk lainnya yang sejenis. Merek juga merupakan salah satu cara untuk menembus pasar perdagangan. Tidak hanya untuk menjual produknya kepada konsumen saja, tetapi juga untuk menjalin ikatan psikologis dengan konsumen pemakai produk tersebut. Ketika ikatan dan kepercayaan itu terjadi, hal ini menjadi suatu mesin uang bagi produsen karena dengan sendirinya produknya akan laku dipasaran dengan lebih mudah dan memiliki pasar konsumen yang loyal. Adapun Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1). mmberikan pemahaman dan pengetahuan praktis kepada masyarakat, khususnya para pengusaha kecil dan menengah tentang arti pentingnya hak merek dalam dunia perdagangan, 2). mmberikan pendampingan di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan masalah hak merek bagi pengusaha kecil dan menengah. Guna mencapai tujuan yang diharapkan maka dalam kegiatan ini dilakukan dalam upaya pendidikan dan penyadaran di bidang hukum. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pada masyarakat Kota Semarang yang merupakan bagian dari para pengusaha, akan arti pentingnya perlindungan hak merek. Selain itu kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan dialog interaktif. Model ini digunakan agar masyarakat tidak merasa digurui sehingga hasilnya diharapkan efektif. Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan-tahapan kegiatan pengabdian ini, maka tim pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan pengabdian menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan sosialisasi penanggulangan kekerasan terhadap anak di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyan seputar materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Atas dasar kesimpulan diatas, maka tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan peserta yang lebih banyak dan luas lagi. Kata kunci : Sosialisasi, HKI, Hak Merek
PENGARUH AUDIT SEKTOR PUBLIK TERHADAP PENGEMBANGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA PUJIONO, PUJIONO; JATI, I KETUT
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 2 No 2 (2007)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses about the increasing public sectors audit, particularly pertain tothe government sector in Indonesia. The increasing auditing role in public sectors must bebalanced with developed governmental accounting. Thus, retrieving public sector auditingstandards can ensure adequate governmental financial administration. SA-APFP 1996 createdby BPKP need to be revised in part that supposed to be of importance. Financial accountingsystem which be based to the UYHD system must be changed and adapted to publicrequirements. The last part of the article consists of conclusion and suggestion for retrieval inincreasing quality of audit public sector and governmental accounting application in Indonesia.
THE EFFECT OF ENVIRONMENT ANDAUDITOR INDIVIDUAL FACTORS ON AUDITOR JUDGMENT Arieftiara, Dianwicaksih; Pujiono, Pujiono
Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura Vol 16, No 3 (2013): Desember 2013
Publisher : STIE Perbanas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14414/jebav.v16i3.217

Abstract

This research examinesfactors influence auditors, when they make ortake judgments during audit client’s financial statement. Those factors were divided into two groups; environmental factors and auditor individual factors. Environmental factors are consists of internal auditor quality and communication between auditor and client. Whereas individual factors consist of auditor’s experience and auditor’s attitude under time pressure. Furthermore,this research used empires data are 86 respondents. The characteristic of those respondents were auditors who work in public accounting firms on Surabaya, had experience three years minimum, ever audit client who had internal audit departmentand ever audit the same client morethan once. The results of researches analysis could be learned that there are many factors influencing auditor judgment. In conclusion, this study found that internal auditor quality, auditor’s experience and auditor’s attitude under time pressure has influence toward auditor judgment. Whereas, communication between auditor and client doesn’t have influence toward auditor judgment.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA Ningrum, Diajeng Kusuma; Ispiyarso, Budi; Pujiono, Pujiono
LAW REFORM Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.114 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15875

Abstract

Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Peranan strategis sektor perpajakan terlihat dari kecenderungan meningkatnya target yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat sekitar 190% yaitu dari Rp. 652 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7 trilyun (APBNP) yang ditargetkan dalam APBN Perubahan Tahun 2015.Penggunaan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, menimbulkan permasalahan hukumdalam tataran konseptual, Antaralain sebagai berikut; Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, serta bagaimanakah kebijakan formulasi di bidang perpajakan yang akan datang sebagai upaya peningkatan penerimaan negara, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis diperoleh hasil analsis antaralain; Kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana.  Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik juga harus diformulasikan kembali sehingga dapat mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidana informal. Selain itu pula, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan pengenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala.
HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN KERJA DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PESTISIDA DENGAN KEJADIAN KERACUNAN PESTISIDA PADA TENAGA KERJA DI TEMPAT PENJUALAN PESTISIDA DI KABUPATEN SUBANG Pujiono, Pujiono; Suhartono, Suhartono; Sulistiyani, Sulistiyani
Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol 8, No 2 (2009): Oktober 2009
Publisher : Master of Environmental Health Study Program, Faculry of Public Health, Faculty of Public

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.023 KB) | DOI: 10.14710/jkli.8.2.47 - 51

Abstract

ABSTRACT Background: The production of agriculture in developing countries increase because of pesticides using to control pest in agriculture. Pesticides are poison and dangerous materials. It can cause negative effects. District of Subang is one of many district in West Java producted of agriculture. This research was conducted in District of Subang when found 330 seller/retailer of pesticide and they are not cholinesterase activity examination. The aim of this research was to study was factors that related to pesticide poisoning on worker who work in pesticide retailers. Method: The research done observationally through cross sectional approach, the population was all worker of pesticide retailers at Sub District of Pamanukan, Pusakanagara, Pusakajaya and Tambak Dahan. The sample of this research were 62 people taken with simple random sampling. Data would be analyzed using Chi-square and logistic regression techniques. Result: The research showed significant relationship between working environment sanitation (p=0,018), protective equipment (p=0,012) and practice of pesticide management (p=0,002). The analytic data using logistic regretion test was found 2 variable had influence directly, namely personal protectif equipment (p=0,049) and practice of pesticide management (p=0,021). Conclusion:The cholinesterase examination on worker of pesticide retailers who protective got pesticide poisoning was measwed 66,1%. To avoid pesticide poisoning, it is suggested to give training to the owner and workers, use personal protective equipment, inspection related to the health of the worker periodically, and improve the environment sanitation of the working environment. Keywords : Working Environment, Practice of  Pesticide Management, Worker, Pesticide Poisoning.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN Pratama, Arfian Nanda Yogi; Pujiono, Pujiono; Cahyaningtyas, Irma
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.866 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26874

Abstract

This study aims to find out and analyze the accountability of Notary / PPAT due to certificate cancellation because of the element of counterfeiting in Court Decision Number 2717 K / Pdt / 2013. The results of this study, that the responsibility of Notary / PPAT who made a sale and purchase deed containing elements of fraudulent acts that were created as suspects and charged with committing a criminal act resulting in the loss of one party, as stipulated in Article 50 paragraph (1) Ministerial Regulation Number 11 2016 that: Court decisions that have permanent legal force, relating to issuance, transfer, cancellation of land rights and/or cancellation of abandoned land are carried out based on the request of the interested parties through the local Land Office. Keywords: Responsibility, Notary / PPAT, Counterfeiting Elements Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang pertanggungjawaban Notaris/PPAT akibat pembatalan sertifikat karena adanya unsur pemalsuan dalam Putusan Pengadilan Nomor 2717 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini, bahwa Pertanggungjawaban Notaris/PPAT yang membuat akta jual beli yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan yang dijadikan tersangka dan didakwa melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 bahwa : Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat. Kata Kunci : Penanggungjawaban, Notaris/ PPAT, Unsur Pemalsuan
PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Eka Putri, Libryawati; Pujiono, Pujiono
NOTARIUS Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v12i2.29144

Abstract

Abstract The establishment of theNotaries Court of Honor solves the confusion of the notaries when they need to answer to the law enforcers in the event of subpoena and investigation related to original deeds. This article is to find out the role of the Notaries Court of Honorin the event of subpoena and investigation by the Law Enforcers by providing related legal efforts to the Notaries Public themselves. This article isusing a normative juridical approach and literature review research methods. The Notaries Court of Honorcomprises The Central Notaries Court of Honorand The Regional Notaries Court of Honor. The roles of the Regional Notaries Court of Honorduring the subpoena of criminal suit investigation are to give temporary consent, conduct the preliminary hearing with the concerned Notary Public prior to giving the consent or dissent to the Law Enforcers and also passively accompanying the concerned Notary Public.  In the event of Notary Public finding his or herself placed unfairly at a disadvantage by the decision of the Regional Notaries Court of Honor, then an appeal should be addressed by the examining council contesting the Regional Notaries Court of Honorto the State Administrative Procedure Court.  Keywords:The Notaries Court of Honor;The Summoning of Notary; Criminal, Investigation AbstrakPembentukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris menjawab kebingungan para Notaris dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan para penegak hukum yang berkaitan dengan minuta akta.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap hal tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode pengumpulan data secara kepustakaan.Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkaitpemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu untuk memberikan persetujuan sementara kepada para penegak hukum, melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada para penegak hukum serta mendampingi Notaris secara pasif.Apabila Notaris merasa dirugikan terhadap keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maka dapat dilakukan upaya hukum pembelaan diri di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa serta menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris; Pemanggilan Notaris; Pemeriksaan,  Pidana 
PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Aprianto, Roy; Hadi, Hernawan; Pujiono, Pujiono
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Untuk mencegah kerugian pada bank, sebelumnyaBank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada intinya, peraturan ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakanproduk terstruktur yang dapat mengontrol potensi kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Aturan yang diharapkan dapat mencegah kerugian pada sektor perbankan tersebut ternyata kurang efektif. Untuk menanggulangi kelemahan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proposisi hukum antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum denganPeraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Aprianto, Roy; Hadi, Hernawan; Pujiono, Pujiono
PRIVAT LAW 1 No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Untuk mencegah kerugian pada bank, sebelumnyaBank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada intinya, peraturan ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakanproduk terstruktur yang dapat mengontrol potensi kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Aturan yang diharapkan dapat mencegah kerugian pada sektor perbankan tersebut ternyata kurang efektif. Untuk menanggulangi kelemahan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proposisi hukum antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum denganPeraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.