Articles

Found 15 Documents
Search

Effects of an additional small group discussion to cognitive achievement and retention in basic principles of bioethics teaching methods Afandi, Dedi; Budiningsih, Yuli; Safitry, Oktavinda; Purwadianto, Agus; Novitasari, Dwi; Widjaja, Ivan R.
Medical Journal of Indonesia Vol 18, No 1 (2009): January-March
Publisher : Faculty of Medicine Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.893 KB) | DOI: 10.13181/mji.v18i1.340

Abstract

Aim The place of ethics in undergraduate medical curricula is essential but the methods of teaching medical ethics did not show substantial changes. “Basic principles of bioethics” is the best knowledge to develop student’s reasoning analysis in medical ethics In this study, we investigate the effects of an additional small group discussion in basic principles of bioethics conventional lecture methods to cognitive achievement and retention. This study was a randomized controlled trial with parallel design. Cognitive scores of the basic principles of bioethics as a parameter was measured using basic principles of bioethics (Kaidah Dasar Bioetika, KDB) test. Both groups were attending conventional lectures, then the intervention group got an additional small group discussion.Result Conventional lectures with or without small group discussion significantly increased cognitive achievement of basic principles of bioethics (P= 0.001 and P= 0.000, respectively), and there were significant differences in cognitive achievement and retention between the 2 groups (P= 0.000 and P= 0.000, respectively).Conclusion Additional small group discussion method improved cognitive achievement and retention of basic principles of bioethics. (Med J Indones 2009; 18: 48-52)Keywords: lecture, specification checklist, multiple choice questions
Role of Postmortem Multislice Computed Tomography Scan in Close Blunt Head Injury Sidipratomo, Prijo; Prija, Trijono Karmawan Sukana; Murtala, Bachtiar; Purwadianto, Agus; Lawrence, Gatot Susilo
The Indonesian Biomedical Journal Vol 6, No 2 (2014)
Publisher : The Prodia Education and Research Institute (PERI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18585/inabj.v6i2.36

Abstract

BACKGROUND: Conventional autopsy in Indonesia is not well accepted as it is contrary to religion and culture. New radiological imaging method such as multislice computed tomography (MSCT) scan has potential to be a diagnostic tool in forensic pathology. The purpose of this study is to determine the ability of MSCT scan in finding abnormalities in close blunt head injury compared with autopsy.METHODS: This study used descriptive qualitative method. Postmortem cases in Department of Forensic Medicine and Radiology of Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital were selected based on inclusion criteria. Then MSCT scan and autopsy were conducted. MSCT scan and autopsy results were compared and analyzed.RESULTS: There were 491 postmortem cases of blunt head injury. However, only 10 cases fulfilled inclusion criteria. Subarachnoid haemorrhages were identified 100% with MSCT scan and 80% with autopsy. Cerebral oedemas were identified 100% either with MSCT scan and autopsy. Subdural haemorrhages were identified 100% with MSCT scan, while 50% with autopsy. Multiple fractures were identified 80% with MSCT scan, while 40% with auto.CONCLUSION: MSCT scan showed a sensitive detection in finding abnormalities in close blunt head injury. Therefore it could be as an alternative choice of examination in close blunt head injury cases.KEYWORDS: multislice computed tomography scan, postmortem, blunt head injury, autopsy
Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Purwadianto, Agus
Sari Pediatri Vol 2, No 1 (2000)
Publisher : Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia (BP-IDAI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.71 KB) | DOI: 10.14238/sp2.1.2000.11-22

Abstract

Imunisasi secara medis merupakan tindakan yang aman, namun sesekali terancam olehefek samping atau efek buruk yang disebut KIPI. Dalam bentuk program, imunisasi massalakan memunculkan kekerapan KIPI yang dapat merugikan jasmani dan bahkan nyawapasien yang semula sebagai klien petugas kesehatan. Hukum, khususnya hukum administrasinegara yang dilandasi oleh etika sosial dan manajemen yang lege artis mengharuskan pejabatkesehatan hingga ke tenaga pelaksana kesehatan melaksanakan program tersebut sehinggatujuan imunisasi tercapai, tanpa menimbulkan gugatan hukum yang tidak perlu dari pasienyang dirugikan akibat KIPI. Efektivitas dan efisiensi program akan seimbang denganyuridisitas dan legalitasnya. Bila gugatan hukum muncul, kerangka hukum penyelesaiandan perlindungannya terdapat dalam lingkup hukum administrasi negara, yang berbedadengan hukum kesehatan perorangan. Petugas kesehatan dilindungi oleh standar proseduroperasional, pemberian informed-consent kolektif, pembuatan surat-tugas dan bahkantindakan diskresioner sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan demi kepentingan kliendan pasien. Persyaratan diskresi tersebut secara hukum diuraikan, termasuk rantaitanggungjawabnya hingga ke pejabat tertinggi dalam bidang kesehatan. Pokja KIPI yangberfungsi sebagai lembaga independen dan penasehat pemerintah, dapat berfungsi sebagailembaga yang memverifikasi fakta hukum, penyelesaian kasus sengketa medik pada KIPI,serta usulan pemberian santuan kepada korban bila diperlukan, sebelum kasus tersebutmasuk ke lembaga peradilan resmi yang seringkali justru sulit menciptakan keadilan.
NARRATIVE POLICY ANALYSIS : TRADE OFF PELAYANAN DAN PENGAWASAN DI ERA POST BORDER Apriansyah, Tofa; Purwadianto, Agus; Hanita, Margaretha
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.458 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v4i1.769

Abstract

ABSTRACT:The XV Economic Policy Package has created a gap between control tasks and ease of doing business. This study aims to determine the narrative differences in the implementation of The XV Economic Policy Package, especially in simplifying the import trade system and analyzing strategic changes in the business process of Drug and Food Control. The Narrative Policy Analysis (NPA) is used in this study to analyze at the meso (group/organization) level using interviews with Indonesian-FDA and DGCE Officers. The study is focusing on the narrative of the President of the Republic of Indonesia and the response of the Indonesian-FDA and DGCE Officers who play roles in implementing the controls. Metanaration that appears as a solution analysis is "an effort to reduce dwelling time and logistic costs carried out by trade-off services that favor business actors while still taking into account aspects of the public health/safety protection as well as local business competitiveness". The effectiveness of policy implementation can be accomplished by striving measurable trade-off which is always maintaining service and supervision in balance; revitalizing implementation of single risk management integration; accelerating draft of derivative regulations; optimizing the functions of intelligence; performing joint training and sharing knowledge on a regular and leveled basis.Keywords: Narrative Policy Analysis, Indonesian-FDA, DGCE, dwelling time, logistic cost ABSTRAK:Paket Kebijakan Ekonomi XV telah memunculkan kesenjangan antara tugas pengawasan dan kemudahan melakukan usaha. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan narasi yang terjadi dalam implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XV khususnya dalam penyederhanaan tata niaga impor, dan menganalisa perubahan stategis dalam bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan. Narative Policy Analysis (NPA) pada kajian ini digunakan untuk menganalisa pada level meso (kelompok/organisasi) dengan wawancara pada Petugas BPOM dan DJBC. Fokus kajian adalah pada narasi Presiden Republik Indonesia serta respon Petugas BPOM dan DJBC yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan. Metanarasi yang muncul sebagai analisa solusi yakni ?upaya untuk mengurangi dwelling time dan logistic cost dilakukan dengan trade off pelayanan yang berpihak pada pelaku usaha sekaligus tetap memperhitungkan aspek proteksi kesehatan/keamanan masyarakat serta daya saing usaha lokal?. Efektifitas implementasi kebijakan dapat diwujudkan dengan mengupayakan trade-off terukur untuk selalu menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan; revitalisasi penerapan integrasi single risk management; mempercepat penyusunan peraturan turunan; optimalisasi fungsi intelijen; melakukan joint training dan sharing knowledge secara berkala dan berjenjang.Kata Kunci: Narrative Policy Analysis, BPOM, DJBC, dwelling time, logistic cost 
TINJAUAN ETIS RANGKAP PROFESI DOKTER-PENGACARA Purwadianto, Agus; Meilia, Putri Dianita Ika
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.724 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v1i1.2

Abstract

Semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadikan profesi dokter semakin rentan terhadap tuntutan malpraktik. Sehubungan dengan itu, rangkap profesi dokter dan pengacara memberikan kesempatan untuk meningkatkan keadilan dalam kasus malpraktik. Namun, dalam membela sebuah kasus medis, dokter yang merangkap profesi sebagai pengacara bisa hadir dalam dua sisi, yaitu sebagai pembela koleganya terhadap gugatan tidak masuk akal dari pasiennya, atau pembela pasien dengan gugatan malpraktik yang lebih jelas. Dokter-pengacara rentan terhadap konflik kepentingan dikarenakan loyalitas ganda yang ia perankan secara etikolegal maupun medikolegal pada saatnya berperkara, di dalam sidang maupun di luar sidang pengadilan. Untuk itu diperlukan peran organisasi profesi untuk mengurangi atau bahkan meniadakan konflik kepentingan tersebut.
SIKAP ETIS DOKTER TERHADAP PASIEN YANG “MENDIAGNOSIS” DIRI SENDIRI MENGGUNAKAN INFORMASI INTERNET PADA ERA CYBER MEDICINE Santosa, Frans; Purwadianto, Agus; Sidipratomo, Prijo; Pratama, Peter; Prawiroharjo, Pukovisa
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.459 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i2.16

Abstract

Saat ini, internet telah banyak menyajikan informasi tentang kedokteran dan kesehatan. Di satu sisi informasi yang tersaji berupa penemuan-penemuan baru dan keberhasilan ilmu kedokteran di bidang eksperimen, operatif, invasif, maupun konservatif, yang sangat berguna bagi dokter dalam menjalankan profesinya untuk menolong pasien dan membantu edukasi awam kepada pasien. Namun di sisi lain, informasi ini tidak dapat dipilih dan dipilah dengan baik oleh awam sehingga salah satunya melahirkan banyaknya pasien yang berusaha "mendiagnosis" dirinya sendiri, bahkan menterapi dirinya sendiri. Jenis pasien demikian semakin banyak, dan di tengah usaha coba-coba mereka mendiagnosis dan menterapi diri sendiri, mereka pergi ke dokter untuk meminta obat sebagaimana yang ia baca di internet untuk diresepkan atau bahkan lebih jauh lagi, dapat menyanggah diagnosis dan pendapat profesional dokter yang menangani. Diperlukan sikap etis dokter untuk dapat menghargai pasien sekaligus meluruskan dengan terang dan tegas terhadap informasi keliru yang dipercaya pasien.
BENARKAH DOKTER SPESIALIS YANG TUGAS JAGA PASTI MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK JIKA SEKEDAR MENJAWAB KONSUL PER TELEPON UNTUK PERTOLONGAN KEGAWATDARURATAN? Prawiroharjo, Pukovisa; Mulyana, Radi Muharris; Sidipratomo, Prijo; Purwadianto, Agus
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.272 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i1.13

Abstract

Dalam praktik kedokteran sehari-hari, seringkali dokter spesialis dikonsul oleh dokter jaga untuk kasus gawat darurat, dan seringkali pula spesialis tersebut hanya memberikan instruksi per telepon tanpa datang memeriksa pasien. Bila kemudian terjadi kecacatan apalagi kematian pada pasien tersebut, apakah dokter spesialis ini pasti telah melakukan malpraktik etik dan pidana? Tulisan ini akan membahas etika dokter spesialis dalam kegawatdaruratan, khususnya sebagai bagian dari keseluruhan manajemen di Instalasi/Unit Gawat Darurat dan rawat inap di Rumah Sakit, ditinjau dari Kode Etik Kedokteran Indonesia dan berbagai peraturan terkait. Situasi dan kategori tindakan pertolongan kegawatdaruratan yang dimaksud harus benar-benar dipertimbangkan, dan kerja sama yang erat antara dokter spesialis dan dokter jaga diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien.
SIKAP ETIK DOKTER TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL Purwadianto, Agus; Soetedjo, Soetedjo; Sjamsuhidajat, R
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.478 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v3i1.29

Abstract

Pelayanan kesehatan tradisional adalah salah satu ciri budaya dan kearifan lokal Indonesia. Pada saat ini, sebanyak 69.6% orang Indonesia menggunakan pelayanan kesehatan tradisional, baik berupa ramuan maupun keterampilan. Dalam sistem kesehatan di Indonesia, pelayanan kesehatan tradisional sudah diakui dengan disahkannya undang-undang/peraturan dan pohon keilmuan Sistem Kesehatan Tradisional Indonesia (SISKESTRAINDO). Tenaga medis dan tenaga kesehatan tradisional sudah selayaknya bekerja secara sinergis dalam pelayanan kesehatan, sehingga dibutuhkan panduan mengenai sikap etik sebagai seorang tenaga medis. Pelayanan kesehatan tradisional yang murah, mudah, dan mujarab harus didukung karena memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Di sisi lain, pelayanan kesehatan tradisional yang tidak memenuhi syaratsyarat tersebut, terlebih memberikan dampak buruk pada pasien, harus ditolak dengan tegas metode, klaim, dan prakteknya.
KAMPANYE ANTI-VAKSIN OLEH SEORANG DOKTER, APAKAH MELANGGAR ETIK? Sundoro, Julitasari; Sulaiman, Ali; Purwadianto, Agus; Wasisto, Broto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.268 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i1.8

Abstract

Sejarah terjadinya wabah cacar telah melahirkan era baru dalam upaya pencegahan penyakit infeksi. Pada abad ke-19 mulai diperkenalkan terminologi vaksin dan vaksinasi. Lambat laun, vaksinasi kian populer karena mampu mengeradikasi penyakit cacar dan mampu mengontrol penyakit infeksi lainnya. Namun, perkembangan vaksin tidak serta merta mendapat tanggapan positif. Di tengah masyarakat lahirlah gerakan antivaksinasi yang vokal menyuarakan bahaya dari vaksinasi. Dokter sebagai garda terdepan di bidang kesehatan sekaligus penanggung jawab pasien memegang peran penting untuk mencerdaskan dan tidak terlibat dalam pusaran propaganda antivaksinasi.
PEMULIHAN HAK DAN WEWENANG PROFESI PASCASANKSI MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN Budiningsih, Yuli; Prawiroharjo, Pukovisa; Purwadianto, Agus
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.742 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i3.24

Abstract

Proses kemahkamahan dan pemberian sanksi etik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk kontrol sosial-profesi kepada setiap individu dokter, agar dapat menampilkan kemuliaan etika dan perilaku profesional secara konsisten dalam kesehariannya. Pemulihan hak dan wewenang profesi pascasanksi merupakan langkah penting bagi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembalikan produktivitas dokter yang diberikan sanksi agar sama bahkan lebih baik dibandingkan sebelum sanksi. Diusulkan lima langkah dapat dilakukan MKEK dan perlu dielaborasi dalam narasi di Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja MKEK untuk memastikan proses pemulihan ini berjalan baik, yaitu (1) menyatakan dengan jelas tanggal dimulai dan berakhirnya sanksi dalam putusan MKEK, (2) memberikan informasi kepada sejawat yang diberikan sanksi MKEK perihal kebijakan pemulihan hak dan wewenang profesi ini pada sidang pembacaan putusan MKEK, (3) menerbitkan pemberitahuan pendahuluan kepada instansi tempat dokter teradu bekerja sebelum masa berakhirnya sanksi, (4) segera menerbitkan surat pemulihan hak dan wewenang pascasanksi di tanggal berakhirnya sanksi, dan (5) menyatakan bahwa riwayat sanksi MKEK tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi, menghalangi, atau mematikan karir profesi kedokteran, pengabdian di organisasi profesi dan masyarakat, serta jabatan politik dan pemerintahan.