Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia Ramlah, Ramlah
AL-RISALAH Vol 12 No 2 (2012)
Publisher : AL-RISALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.977 KB)

Abstract

The objective of this research is to analyze the influence of Dutch Colonial legal politics towards Religious Court. Basically, the Religious Court has existed since the advent of Islam in this archipelago. however, when Dutch colonized Indonesia, the Religious Court started to be influenced by the politics of Dutch Colonial which resulted to: the inauguration of the Civil Court, division of the jurisdiction of the Religious Court institution into three regions, i.e., outside Java-Madura and some part of Kal-sel and Kal-tim. The Religious Courts in these regions were divergent in terms of name, structure, and jurisdiction, so they were not uniform throughout Indonesia. Furthermore, they also have their own procedural law. This matter has terminated after the enactment of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Court.  Some cases such as inheritance cases are still under the jurisdiction of the Civil Court. However, after the Law No. 7 of 1989 was amended by Law No. 3 of 2006, such cases are now absolutely under the jurisdiction of the Religious Court.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama) Ramlah, Ramlah
AL-RISALAH Vol 14 No 2 (2014)
Publisher : AL-RISALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.652 KB)

Abstract

Religious courts law is the law applicable in the event of the Public, unless the Court has specifically arranged according to Islamic law, such as divorce, divorce, divorce reason through adultery and so on. For Muslims the divorce settlement process of Indonesia submitted to the Court of religions as a law enforcement agency that is run in accordance with the provisions of the legislation. In the case of divorce proceedings are always held with the objective of peace mediation or to prevent the occurrence of divorce. But it is sometimes not successfully conciliated, so divorce. From year-to-year divorce is always increasing, in terms of the Religious Courts have been trying to minimize it, but in fact continued to increase. This is due to several factors, namely the economic factor, factors husband is not able to give a living, factor in domestic violence, third party intervention factor, and transparent communication media technology, so divorce became a widespread tradition in the middle of the community. And not least there is the influence of not accomplishing the objective law (BILL-PA) as the law is written, in which during this material refers to the legal compilation of the legal status of Islamic law is less binding.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama) Ramlah, Ramlah
Al-Risalah Vol 14 No 02 (2014)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/al-risalah.v14i02.455

Abstract

 Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus menurut hukum Islam seperti perceraian melalui cerai talak, alasan zina dan sebagainya. Bagi umat Islam Indonesia proses penyelesaian perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses persidangan perkara perceraian selalu diadakan mediasi atau perdamaian dengan tujuan agar tidak terjadinya perceraian. Tapi hal ini kadangkala tidak berhasil didamaikan, sehingga terjadi perceraian. Dari tahunke tahun perceraian selalu meningkat, pada hal pihak Pengadilan Agama telah berusaha untuk menguranginya, namun kenyataannya terus meningkat. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor suami tidak mampu memberi nafkah, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor intervensi pihak ke tiga, dan faktor teknologi media komunikasi yang transparan, sehingga perceraian menjadi tradisi yang membudaya di tengah masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya terdapatnya pengaruh dari belum terwujudnya hukum materiil (RUU-PA) sebagai hukum yang tertulis, dimana selama ini hukum materil merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang status hukumnya kurang mengikat
Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia Ramlah, Ramlah
Al-Risalah Vol 12 No 02 (2012)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.977 KB) | DOI: 10.30631/al-risalah.v12i02.424

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap Pengadilan Agama. Pada dasarnya, Pengadilan Agama telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara ini. Namun, ketika Belanda menjajah Indonesia, Pengadilan Agama mulai dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang mengakibatkan: peresmian Pengadilan Sipil, pembagian yurisdiksi lembaga Pengadilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu, di luar Jawa-Madura dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. 
Pelaksanaan Adat Selam Air Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Ramlah, Ramlah
Al-Risalah Vol 15 No 01 (2015)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.3 KB) | DOI: 10.30631/al-risalah.v15i01.384

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penyelesaian sengketa harta melalui sidang Selam Air di Desa Seling ditiinjau dari kajian Hukum Acara Peradilan Agama. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya menggunakan preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian  serta memberi penilaian mengenai salah atau benarnya menurut hukum terhadap fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian yang dicapai: penelitian ini bila ditinjau dari aspek Peradilan Agama/Hukum Acara Peradilan Agama sebagian konsep Hukum Acara Peradilan Agama sesuai dengan tujuan Praktek penyelesaian Sengketa Selam Air, dan sebagian bertentangan dengan konsep Hukum Acara Peradilan Agama. Namun peraktek Adat Selam Air ini sejak dahulu kala sampai saat ini tidak ada larangan dari para ulama? setempat, dan ini berpatokan pada kaidah ?sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan berarti hukumnya boleh?.