Articles

RURAL FARM AND NON-FARM LINKAGES IN A PREDOMINANTLY MANUFACTURING REGION: THE CASE OF SEMARANG REGENCY, INDONESIA Hardati, Puji; Rijanta, Rijanta; Ritohardoyo, Su
Indonesian Journal of Geography Vol 52, No 1 (2020): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.823 KB) | DOI: 10.22146/ijg.47450

Abstract

This paper aimed to explore the correlation between the agricultural and non-agricultural sectors in the rural area affected by the manufacturing industry agglomeration of Semarang. Data on agricultural commodities, non-agricultural labor, and economic service facilities were reduced using factor analysis to form the typology of agricultural commodity areas and typology of rural diversification respectively. The two groups of score factors were correlated to predict the magnitude, direction, and significance of the inter-sectoral linkages. Data interpretation was made with the help of agricultural commodity flow data from the selected market. The study confirms the weak linkages between large-scale manufacturing industries and the agricultural economy in the hinterland. The study reflects weak linkages between the agricultural sector and rural diversification, as indicated by the weak correlation between factor scores. A rather strong linkage is shown by dryland agricultural areas associated with inland fisheries and rural diversification associated with tourism. 
KARAKTERISTIK KEMISKINAN MASYARAKAT PERDESAAN PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT Ibrahim, Ibrahim; Baiquni, Muhammad; Ritohardoyo, Su; Setiadi, Setiadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 32, No. 1, Year 2016 [Accredited by Ristekdikti]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v32i1.1583

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada perdesaan pertambangan emas dengan tujuan bagimana karakteristik kemiskinan masyarakat pada perdesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode survei digunakan dalam penelitian ini, fokus pada perdesaan kawasan pertambangan. Sampel responden sebanyak 167 rumah tanga, dipilih berdasarkan puposive sampling dari 4 desa, yang ditentukan berdasarkan perta kemiringan lereng. Analisis data menggunakan tabulasi silang dan Tabel Frekuensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kemiskinan pada daerah penelitian bervariasi. Kondisi pendapatan dengan klasifikasi rendah pada tofografi datar (77,9%) topografi berbukit (75,3%). Kualitas perumahan dengan klasifikasi sedang pada tofografi berbukit (55,6%) topografi datar (53,5%). Pemilikan lahan pertanian dengan klasifikasi rendah pada topografi berbukit (93,8%) terendah topografi datar (82,6%). Pemilikan hewan ternak dengan klsifikasi rendah pada topografi datar (87,2%) terendah pada topografi berbukit (85,7). Pemilikan barang berharga pada klasifikasi rendah sama-sama antara topografi datar dan berbukit (98,8%). Hasil nilai gabungan menunjukan bahwa tingkat kemiskinan rendah antara topografi berbukit (84%) dan topografi datar (83,7%). Hal ini berarti bahwa karakteristik kemiskinan pada kawasan pertambangan emas di masih rendah
PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PERENCANAAN RUANG KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG Ritohardoyo, Su; Jauhari, Agung
Jurnal Teknik Sipil Vol 18, No 2 (2018): JURNAL TEKNIK SIPIL EDISI DESEMBER 2018
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.004 KB) | DOI: 10.26418/jtsft.v18i2.31234

Abstract

Makalah ini menyajikan hasil penelitian tentang (1) pengetahuan masyarakat dan pelaksanaan RTRW; (2) peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan RTRW; (3) hak masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Penelitian dilakukan di Kecamatan Temanggung menggunakan metode penelitian survei, dan pengumpulan data dari 80 rumahtangga responden, yang dipilih  secara acak sederhana. Data diolah menggunakan teknik skoring untuk kuantifikasi data kualitatif. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif maupun kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa  masyarakat di Kawasan Pusat Perkotaan memiliki kondisi sosial ekonomi (rerata pendapatan) lebih baik daripada masyarakat di Kawasan Perkotaan Pinggiran. Namun demikian pengetahuan masyarakat tentang RTRW dan pelaksanaan RTRW relatif sama yakni pada tingkat rendah, karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah. Peranserta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pada RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan RTRW masih relatif rendah. Hak pemanfaatan ruang untuk bangunan perumahan dan status pemilikan lahan sebagian besar milik pribadi berasal dari warisan. Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas permukiman cukup tinggi, ditunjukkan dari keterkaitan erat antara lokasi perumahan dengan fasilitas jalan, pengelolaan limbah cair dan sampah, drainase, fasilitas umum berupa RTH.  Kata kunci: partisipasi masyarakat lokal, perencanaan dan pemanfaatan ruang, kawasan permukiman
ARAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE: KASUS PESISIR KECAMATAN TELUK PAKEDAI, KABUPATEN KUBU RAYA, PROPINSI KALIMANTAN BARAT Ritohardoyo, Su; Ardi, Galuh Bayu
Jurnal Geografi Vol 8, No 2 (2011): July 2011
Publisher : Jurnal Geografi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menyajikan hasil penelitian aspek partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan mangrove,di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi kalimantan Barat. Tujuanpenelitian secara umum untuk mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pencegahankerusakan hutan mangrove, untuk mencari alternatif arahan pengelolaan hutan mangrove dari aspek sosial ekonomimasyarakat di sekitarnya. Pengumpulan data menggunakan metode survei, dengan melakukan wawancara terhadapsample responden sebanyak 90 kepala keluarga (KK), atau 25 persen dari seluruh jumlah populasi sebanyak 358KK. Penentuan sample responden menggunakan teknik acak sederhana. Namun karena data 6 responden tidakvalid maka analisis data primer hanya dilaksanakan dari 84 sampel responden. Dalam analisis data menggunakanteknik tabulasi frekuensi, tabulasi silang, dan uji kai kuadrat dilengkapi uji koefisien kontingensi, untuk mengetahuibeberapa pengaruh pengetahuan dan persepsi masyarakat, terhadap partisipasi mereka dalam pengelolaan hutanmangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk (48,8%) memiliki pengetahuan kategorisedang tentang manfaat, kerusakan akibat pemanfaatan, dan perlunya pencegahan kerusakan hutan mangrove.Pentingnya manfaat hutan mangrove, kerusakan akibat pemanfaatan, dan perlunya pencegahan kerusakan; secaraumum belum dipersepsikan secara positip oleh penduduk setempat. Sebagian besar penduduk (53,6%) memilikipersepsi pada kategori rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang hutan mangrove (c = 12,71;signifikansi 0,013). Meskipun demikian partisipasi mereka dalam pemanfaatan dan pencegahan kerusakan hutanmangrove; sebagian besar termasuk kategori sedang. Tingkat partisipasi penduduk dalam pengelolaan hutan mangrove,sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi (c = 7,77; signifikansi 0,014), pengetahuan tentang hutan mangrove(c = 17,94; signifikansi 0,019), dan tingkat persepsi terhadap hutan mangrove (c = 14,57; signifikansi 0,007).Artinya, bahwa perbedaan-perbedaan tingkat status sosial ekonomi, pengetahuan tentang hutan mangrove, danpersepsi terhadap hutan mangrove; diikuti oleh perbedaan-perbedaan tingkat partisipasi penduduk dalam usahapelestarian hutan mangrove. Kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolalaan hutan mangrove, ditanggapi secaranegatip oleh masyarakat setempat. Hal itu disebabkan oleh belum adanya usaha pengelolaan hutan mangrove secarajelas dan tegas. Berdasar temuan tersebut maka aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat setempat, perlu digunakansebagai salah satu dasar pengelolaan hutan mangrove. Pemerintah daerah seyogyanya segera menyusun rencanapengelolaan hutan mangrove secara terpadu, dan segera disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar hutan mangrove.
DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN AKIBAT KEGIATAN TAMBANG EMAS DI KAWASAN HUTAN GUNUNG PANI : METODE PEMANTAUAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT MULTI TEMPORAL Sunuprapto, Heri; Danudoro, Projo; Ritohardoyo, Su
TENGKAWANG : JURNAL ILMU KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Tengkawang
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jt.v3i1.10353

Abstract

Spatial information on small scale gold mining activities and its impact to the forest are still scarce. The research objective was to develop practical remote sensing method for mining activities monitoring in forest area especially in identifying gold mining location and asses forest cover changes (deforestation, forest degradation, regrowth) due to gold mining in Gunung Pani forest area, Gorontalo Province, Celebes. Landsat imagery were chosen since Landsat is a continuous and free remote sensing program which enable a sustainable and practical monitoring. Using Landsat imagery facing some obstacles such as inadequate spatial resolution and SLC-off of the Landsat 7 imagery. A multi-temporal Landsat imageries recorded in 2000, 2003and 2013 were used. The 30 meter Landsat imageries were pan-sharpened in order to increase its spatial resolution. Some pan-sharpening methode were explored and evaluated. Supervised classifications were applied to the best pan sarphened images. Spatial analysis by means of GIS was conducted in order to identify mining location and to assess forest cover change. High spatial resolution imagery of QuickBird was used as a reference to improve derived information quality and to reduce volume of the ground check activities. The results showed that Landsat 7 continued by Landsat 8 system provide continuous and valuable data for mining monitoring in the forest area. The developed methods proved that it is practically possible to assess forest cover changes due to mining activities. Small-scale mining areas were possible to be identified by combining remote sensing methods and GIS analysis.   Key word: deforestation, degradation, gold mining, Gunung Pani, Landsat imager.
Rural Settlement Development and Environment Carrying Capacity Changes in Progo River Basin Ritohardoyo, Su; Priyono, P
Forum Geografi Vol 19, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/forgeo.v19i2.4843

Abstract

Generally the broader rural settlement the heavier population pressure on agricultural land. It indicates that carrying capacity of the rural environment threatened lower. The spatial distribution of the threat in a river basin is quite important as one of the river basin management inputs. Therefore, this article aims at exposing result of research about influence rural population growth and rural settlement land changes to environment carrying capacity. This research was carried out in the rural area in Progo river basin consists 56 sub districts (34 sub districts part of Jawa Tengah Province, and 22 sub districts part of Yogyakarta Special Region). The whole sub districts are such as unit analysis, and research method is based on secondary data analysis. Several data consist Districts Region in Figure 1997 and 2003 (Temanggung, Magelang, Kulon Progo, Sleman and Bantul) such as secondary data analysis. Data analysis employs of frequency and cross tabulation, statistics of regression and test. Result of the research shows that population growth of the rural areas in Progo river basin are about 0.72% annum; or the household growth about 3.15% annum as long as five years (1996-2003). Spatial distribution of the population growth in the upper part of the Progo river basin is higher than in the middle and lower part of the basin. The number proportion of farmer in every sub district area in this river basin have increased from 69.95% in 1997 to 70.81% in the year of 2003. It means that work opportunities broadening are still sluggish. However, the number proportion of farmers in the upper part of the Progo river basin is lower than in the middle and lower part of the basin. The rates of settlement land areas changes (0.32 ha/annum) as long as five years (1997-2003) is not as fast as the rates of agricultural land areas changes (0.47 ha/annum). Spatial land settlement areas changes in the lower (6.1 ha/annum) and middle parts (2.4 ha/annum) faster than upper part of the river basin, as a consequence the different accessibility to urban area. Environment carrying capacity of every sub district areas in this river basin becomes lower as long as five years (1997-2003). In the upper part of the basin however, the index of environment carrying data (0.13) higher than in the lower part of this river basin (0.09), especially in the several sub districts surrounding urban area. The environment carrying capacity of Progo river basin depends on the land settlement and the growth of household number changes. However, influence of the land settlement area changes is stronger than the growth of household number changes to the environment carrying capacity. This result of research shows that spatial and temporal characteristics of settlement environment degradation in the lower and middle parts wider than in the upper part of Progo river basin in the coming twenty five of years.
STRUKTUR MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DAN DIVERSIFIKASI PERDESAAN DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG Hardati, Puji; Rijanta, R.; Ritohardoyo, Su
Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian Vol 11, No 1 (2014): January 2014
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jg.v11i1.8042

Abstract

This paper aims to determine the livelihoods structures and rural diversificationin Tengaran Sub District of Semarang Regency. Using secondary data, tables andmaps analysis are expected to provide an overview of the purpose. The results ofthe study showed that the structure of livelihood in study area was various. Theagricultural sector still become favorite in rural activities. There had beenchanges to industry and services sector, even though very small. The dominantservices sector are industrial workers, buildings, and transportation. Ruraldiversification has taken place, with a diversification index of 4.4. In spatialframe, diversification index is not similiar or very various. The villages withvarying structures livelihoods have higher diversification index.
Kajian Kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam Rangka Implementasi RKL-RPL oleh Pemrakarsa, Kasus : Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Saputra, Andri; Ritohardoyo, Su; Pitoyo, Agus Joko; Murti B.S, Sigit Heru
Majalah Geografi Indonesia Vol 30, No 2 (2016): September 2016
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4539.223 KB) | DOI: 10.22146/mgi.15630

Abstract

Pemrakarsa suatu usaha/kegiatan wajib mempunyai ijin lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam bentuk  RKL-RPL. Melalui RKL dan RPL, dampak lingkungan akibat suatu kegiatan akan mampu mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari suatu rencana kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja monitoring dan evaluasi terhadap BLH, menemukan persepsi publik terhadap kinerja monev, menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh, dan merumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja monev. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis terhadap masalah tertentu secara mendalam dan eksploratif seputar kinerja monev BLH Kobar dalam implementasi RKL-RPL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monev RKL-RPL belum berjalan secara optimal sehingga perlu adanya pembenahan pada pelaksanaan dan komitmen pemerintah daerah, lembaga publik, dan partisipasi publik dalam prosesnya. Strategi untuk meningkatkan kinerja monev RKL-RPL terdapat delapan langkah yaitu (1) revisi program prioritas pemerintah daerah, (2) penyusunan perda pendukung monev, (3) pengembangan program publikasi monev, (4) memfasilitasi pembentukan forum diskusi dan komunitas sosial peduli lingkungan, (5) perbaikan manajemen SDM, (6) peningkatan kapasitas pemrakarsa secara berkala, (7) peningkatan sarana dan prasarana pendukung monev, dan (8) revisi teknis pelaksanaan monev RKL-RPL
Contributions of Non-Farm Employment Opportunities on Household Income: Study on Itinerant Vegetable Traders in Sumowono Village Hardati, Puji; Rijanta, R; Ritohardoyo, Su
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 7, No 1 (2015): Komunitas, March 2015
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v7i1.3599

Abstract

This study aims to analyze the contribution of non-farm employment opportunities to household income. The experiment was conducted in the Sumowono Village, Semarang Regency Central Java province. Respondents were itinerant vegetable traders and community leaders. Data collection is carried out by means of in-depth interviews. The analysis showed that non-farm employment opportunities in rural areas conducted by itinerant vegetable traders became one of alternative employment and contribute to labor force participation. Generally itinerant vegetable vendor is male. Mostly are married, have an average of two children, and only 20 percent is unmarried. The majority of junior high school education is finished. Reach of the work area is varies, begin from the surrounding villages in the sub-district, outside the district, regencies and outside the province. Motorcycle become one of the means of transportation used. The outpouring of working time each day an average of 9 hours. Contribution to household income by 70 percent.       Penelitian bertujuan menganalisis kontribusi kesempatan kerja non-pertanian terhadap pendapatan rumahtangga. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumowono Kabupaten Semarang provinsi Jawa Tengah. Responden adalah pedagang sayur keliling dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa  kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan yang dilakukan oleh pedagang sayur keliling menjadi salah satu alternatif kerja dan berkontribusi terhadap partisipasi angkatan kerja. Umumnya pedagang sayur keliling berjenis kelamin laki-laki. Sebagian besar berstatus kawin, dengan rata-rata memiliki anak 2 orang, dan hanya 20 persen bujang. Pendidikan mayoritas adalah tamat sekolah lanjutan pertama. Jangkauan wilayah kerja bervariasi, mulai dari desa sekitar satu wilayah kecamatan, luar kecamatan, luar kabupaten dan luar provinsi. Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang digunakan. Curahan waktu kerja setiap hari 9 jam. Kontribusi terhadap pendapatan rumahtangga sebesar 70 persen.
Analisis Sosio-Ekonomis untuk Evaluasi Lahan Permukiman Ritohardoyo, Su
Forum Geografi Vol 7, No 1 (1993): July 1993
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/forgeo.v7i1.4795

Abstract

Masalah yang sering terjadi dalam evaluasi sumberdaya lahan permukiman, adalah ketidakseimbangan antara kesesuaian secara fisik lahan, dengan kesesuaian secara sosio-ekonomis. Di samping itu permasalahan yang muncul, adalah dalam penentuan batas yang berbeda ada satuan lahan. Satuan lahan secara fisik menggunakan dasar batas fisik, sedangkan secara sosio-ekonomis mengikuti satuan luasan mendasarkan pada batas administratif. Demikian juga adanya perbedaan ketersediaan data, yakni data aspek fisik bersifat kuantitatif sedangkan data sosio-ekonomis bersifat kuantitatif, sehingga merupakan masalah dalam analisisnya. Oleh karenanya, didalam teknik penentuan batas satuan lahan, serta teknik analisis kuantitatif data sosio-ekonomis memerlukan teknik kuantifikasi data kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan batas administratif desa untuk satuan sosio-eknomis lahan dapat digunakan secara tepat, walaupun satuan lahan secara fisik bervariasi secara rinci. Penggunaan data sekunder potensi desa, baik di pedesaan ataupun perkotaan dari aspek sosio-eknomis cukup representatif untuk mendukung evaluasi sumberdaya lahan permukiman baik pedesaan maunpun perkotaan.