Benny Riyanto
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA Dl PENGADILAN NEGERI Riyanto, Benny
YUSTISIA Vol 74 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

777/s study is aimed to explain the freedom ofjudges todecide legal cases. The importance of the study is basedon not only the fact of the existence of different decision on similar case, but also the difficulty ofexplaining in anapproach which constitutes the character ofcivil law system. Relation that, the legal issuesof this study areas follows: how is the design ofjudges freedom and its reality at deciding private case concerning substantive law orlegalprocedure in Indonesia? How dojudges make the law as implementing ofjudges freedom? Basedonthese issues, this study use doctrinal andnondoctrinal re search method. This studyfind out that judges freedom is anomalous. Ifs mean that the anomaly can not be ex plained relating tocivil  lawsystemparadigm. Actually, given wide judges freedom in Indonesia. Further more, ithappenedshift from "collective freedom" to"personalorindividual freedom" formaking a decisionrelating tobe transplanted dissenting opinion principle  isnotparallel with Indonesia legalorder. It is difficult toimplement thedissenting opinion as the basis ofjudges decision, in spiteof lackof conceptual under standing, legaltheories orreference to explore the different opinion. In relation to take decision, judgesmayto make the lawthan justlegal finding. It is actually  uncommon in civil lawsystem. Unfortunately, space for law making is not followed byprofesional capacity. Therefore, it is ironical thing relating to "anomalyfreedom."
PEMBERDAYAAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Riyanto, Benny; Sekartaji, Hapsari Tunjung
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.347 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.1.2019.98-110

Abstract

The usual legal system of civil law often require an expensive cost, a complicated and takes long time to complete a case. The demand to resolve small civil case through special legal system is increase. Gugatan sederhana (adopted from Small Claims Court) is an alternative legal system provided in the district court to settle the civil case that are more accessible and effective in maintaining legal rights for justice seekers. The empowerment of gugatan sederhana starts in the district court because it is the first level court to go to resolve the civil case faced by justice seekers.
GUGATAN TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 2389/PDT.G/2010/PA.SM.) Norra, Almas Syifa; Riyanto, Benny; Marjo, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun gugatan yang terdapat dalam studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm berupa gugatan tentang pencabutan hak asuh anak. Secara hukum adanya gugatan tentang pencabutan hak asuh anak dibenarkan asalkan memuat alasan-alasan yang kuat, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini yang menjadi objek perselisihan dari kedua orang tuanya adalah sang anak sehingga yang membuat menarik yaitu, cara pengadilan dalam memeriksa anak dalam persidangan apakah sama dengan cara memeriksa orang dewasa atau tidak serta analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh anak.