Articles

Found 32 Documents
Search

Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society Rohman, Arif
Jurnal Humaniora Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Faculty of Cultural Science Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2621.741 KB) | DOI: 10.22146/jh.990

Abstract

Since the mid - 19th century the Samin people have made a contribution to resisting the Dutch colonial rule in rural Java through their non-violence movement and passive resistance (lijdelijk verset). History also notes that they have a unique culture and system of values which reflect their own local wisdom. However, many negative rumours have become widespread regarding this community. This article explores the marriage practices in Samin society and investigates how this society gives meaning to these marriage practices. It also examines whether the practice of 'virginity tests' and 'stray marriages' exist in contemporary Samin society.
Participation of Mothers Who Work in Religious Activities Towards Child Behavior Isnaningsih, Anti; Rohman, Arif
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 3, No 1 (2019): June, 2019 In Press
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.733 KB) | DOI: 10.31004/obsesi.v3i1.157

Abstract

One of the provisions of parents to stimulate aspects of moral religious behavior in early childhood at home is by attending religious activities held in schools and places of worship. The study involved 26 children aged 4-6 years from working mothers. With a quantitative descriptive research approach the type of correlation is from mothers who have careers and participate in religious activities or not. This study looked at whether there were differences in moral religious behavior of children from both parents' backgrounds. The results showed that there were differences in the moral behavior of children's religion seen from the results of the Mann Whitney t test obtained by the results of sig. equal to 0,000 or <probability value that is 0.05. The effect of caregiving is proven on the behavior of children of mothers who attend religious activities that are more controlled than children of mothers who do not attend religious activities. Children tend not to be temperament, able to resist emotions, help each other, easily forgive and get used to pray before and after doing activities. This finding proves that nurturing the role of mother in the home environment is very influential despite being busy with her work
PENGUATAN OTONOMI GURU DI BAWAH TEKANAN DOMINASI PENGUASA DAERAH Rohman, Arif
Jurnal Cakrawala Pendidikan CAKRAWALA PENDIDIKAN JUNI 2014, TH. XXXIII, NO. 2
Publisher : LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.098 KB) | DOI: 10.21831/cp.v2i2.2144

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan penguatan otonomi guru di bawah dominasi penguasa daerah. Pendekatan penelitian adalah kualitatif fenomenologis dengan lokasi di Kabupaten Bantul. Subjek sebanyak 37 orang dipilih secara purposive. Pengumpulan data lewat angket terbuka, wawancara mendalam, dan kajian dokumen, serta trianggulasi melalui metode dan sumber, diskusi ahli, dan penjelasan banding. Analisis data dilakukan secara kualitatif fenomenologis. Temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, penguatan otonomi menurut pandangan guru merupakan upaya menguatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Guru yang otonom adalah guru yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan politik. Puncak penguatan otonomi guru adalah diperolehnya karakter dan kedaulatan. Kedua, terdapat politisasi guru oleh penguasa daerah melalui ‘praktik terselubung’ untuk ‘meraih dukungan’ dan berujung pada bargaining politik dan sharing kekuasaan. Ketiga, ada dua bentuk politik dominasi penguasa terhadap guru, yaitu melalui ‘politik kooptasi’dan ‘politik pengambilan hati’. Keempat, politik kooptasi berimplikasi negatif pada melemahnya sikap kritis guru, sedangkan politik pengambilan hati berimplikasi positif pada meningkatnya jumlah guru dalam studi lanjut dan meningkatnya kesejahteraan guru. Kata Kunci: otonomi guru, politisasi, dan penguasa dominan
A study of the professional community of teachers in equity of teaching quality Juliasandi, Mousafi; Rohman, Arif
Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Vol 6, No 1 (2018): June
Publisher : Graduate School, Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.427 KB) | DOI: 10.21831/jppfa.v6i1.23498

Abstract

The high level of educational participation has not guaranteed the quality of education in a country. Especially developing countries, the issue of educational participation can be overcome with the maximum, but the problem that is still the agenda in various countries is about the equalization of the quality of education. This article is an article compiled based on literature review of the issues. One of the key factors causing inequality in the quality of education is the irregularity of the quality of educators which ultimately affects the inequality of teaching quality. The literature study conducted finding the teacher community is an effective solution to solve the problem. The professional community is an association of teachers to interact with each other and communicate in an integrated learning and teaching improvement. The professional community of teachers is considered to be able to overcome the quality of educators who are located in remote areas. The activities of this professional community of teachers can also be maximized by the use of various media such as internet network. Addressing the gap in teaching quality between remote and airspace will ultimately be able to address the inequalities of appropriate educational quality.
MODEL PEMBELAJARAN INTER-TEAMS GAME TOURNAMENT UNTUK PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KOLABORASI MAHASISWA CALON GURU Rohman, Arif
Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Vol 6, No 1 (2013): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.232 KB) | DOI: 10.21831/jpipfip.v6i1.4735

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan kemampuan collaborative team-work mahasiswa calon melalui penggunaan metode Inter-teams game tournament (Intim). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, pada siklus-1 kemampuan collaborative team-work mahasiswa masih sedang. Pada siklus-2 praktek pembelajaran dikembangkan dengan meningkatkan motivasi agar mahasiswa lebih percaya diri. Kedua, kemampuan collaborative team-work mahasiswa dapat ditingkatkan melalui strategi pembelajaran inter-teams gamestournament. Kemampuan tersebut mencakup (a) komunikasi  empatik (b) kerjasama sinergis, (c) solidaritas kohesif, (d) sikap saling percaya, dan (e) pembagian kerja efektif. Lima kemampuan tersebut merupakan nilai dasar dalam bekerjasama secara kolaboratif.   Kata kunci: pembelajaran, kemampuan kolaborasi, dan kerja sama dalam tim
Pelatihan pengembangan kecerdasan majemuk anak bagi guru tk Aisyiyah Sholikhah, Ebni; Rohman, Arif; Hanum, Farida; Efianingrum, Ariefa; Sukardi, Joko Sri
Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Vol 12, No 2 (2019): September
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.213 KB) | DOI: 10.21831/jpipfip.v12i2.26920

Abstract

Usia anak adalah usia emas untuk mengembangkan potensi kecerdasan majemuk yang dimiliki. Akan tetapi, selama ini kegiatan pendidikan sering direduksi sebagai kegiatan pengajaran dan persekolahan yang terpusat pada transfer pengetahuan secara statis dan terkadang lupa untuk mengembangkan kecerdasan non akademik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelatihan guru Aisyiyah kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan potensi kecerdasan majemuk anak usia dini. Metode yang digunakan berupa ceramah dialogis, latihan (simulasi), dan pendampingan. Dari 38 sasaran, hasilnya menunjukkan bahwa 49.74% puas, 48.70% sangat puas, dan hanya 1.56% tidak puas terhadap isi, metode, maupun fasilitas yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa isi materi sesuai dan dapat menambah pengetahuan guru untuk diaplikasikan di lingkungan kerjanya. Guru juga merasa mendapat pengalaman baru karena belum pernah mengikuti pelatihan serupa sebelumnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalitas guru, pelatihan semacam ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Children's intelligence development training for Aisyiyah kindergarten teachersEarly childhood is the golden age to develop their potential multiple intelligences. However, educational activities have often been reduced as teaching and schooling which centered on static transfer of knowledge and sometimes forget to develop non-academic intelligence. This paper aims to describe Aisyiyah teachers training in Banyuwangi Regency to develop the potential multiple intelligence in early childhood. We used dialogical lectures, exercises (simulations), and assistance as the methods. The results showed that 49.74% of 38 participants were satisfied, 48.70% were very satisfied, and only 1.56% were dissatisfied with the contents, methods, and facilities provided. This shows that contents of the material improve teacher's knowledge and could be applied in the teaching environment. The teacher also feels that they gained new experience because never attended a similar training before. Therefore, this kind of training needs to be continued and improved to improve teacher professionalism.  
KEKUASAAN GURU DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH Rohman, Arif
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 18, No 2: Oktober 2013
Publisher : LPPM UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.611 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiga hal, yaitu: (1) konsep pemahaman guru tentang kekuasaan; (2) motif guru dalam memilih menjadi pejabat di jajaran birokrasi pemerintah; (3) cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif model fenomenologis di wilayah kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah: (1) guru memahami kekuasaan sebagai amanah dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan pendidikan. Apabila amanah datang maka wajib bagi guru untuk menerima dan menjalankannya. (2) motif guru memilih menjadi pejabat di birokrasi pemerintah adalah agar menjadi pelaku langsung dalam pembangunan pendidikan. Menjadi pejabat bagi guru adalah penting dari pada jabatan tersebut dipegang oleh orang yang tidak mengetahui pendidikan. Apabila jabatan dipegang oleh orang yang tidak memahami pendidikan akan berakibat fatal. (3) Cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi adalah melalui PGRI. Penguasa sangat berkepentingan terhadap PGRI dalam rangka menguasai guru, begitu juga guru melalui PGRI dapat lebih dekat dengan penguasa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rohman, Arif
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.301 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional. Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa salah tangkap, sistem peradilan pidana.
Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan -, Marthin; Zein, Yahya Ahmad; Rohman, Arif
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2855

Abstract

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan. Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .
Criminal Implications of Government Policy on Visa-Free Enforcement (Misuse of Residence Permits Based on Tourism) Rohman, Arif
Proceedings of AICS - Social Sciences Vol 7 (2017): 7th AIC in conjuction ICMR 2017 Universitas Syiah Kuala October 2017
Publisher : Proceedings of AICS - Social Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.272 KB)

Abstract

Government policy to explore the source of state budgeting base on tax impressed is still not enough when compared to policies in the development sector. The potential that can be explored is tourism, considering Indonesia is an archipelago and abundant tourism potential both inland and marine tourism. Tourism potential is expected to increase state revenues and revenues for regions that have tourism. Various ways to accelerate the development of tourism, both physical and human resources are poured form of policy; one of these policies is enforced visa-free for tourists. However, the policy is not in line with the supervision so that it is abused by foreigners. This research use normative method, research that relies on norms and legal principles related to government policy in the application of visa-free for foreigners who impact on crime. The results of this study illustrate that, the government's policy on tourism has a negative impact that is the abuse of residence permit for foreigners. While the positive impact of the regulation is the number of tourists who come to Indonesia that increased, so as to increase revenue for the state and income for the region. However, the most important of these regulations is the absence of prevention efforts.  Tourists should only do tourism activities, but instead even many foreigners who work in the territory of Indonesia with the mode of tourism (visa-free). Tourism management model that must be implemented is the supervision of tourists. So the burden and heavy duty on the Directorate General of Immigration is because the institution is authorized both the enforcement and supervision of foreigners who come to Indonesia.