Abu Rokhmad
IAIN Walisongo Semarang

Published : 15 Documents
Articles

Found 15 Documents
Search

GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH Rokhmad, Abu
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4721.162 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.572

Abstract

Kenyataan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat mewujudkan harapan masyarakat. Cara berhukum yang baru itu?oleh penggagasnya, yakni Satjipto Rahardjo?disebut dengan hukum progresif. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana kontruksi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo? Kedua, bagaimana pemikiran hukum progresif ditinjau dari teori maslahah? Hukum progresif adalah ikhtiar ilmiah yang mengkritik cara berhukum lama (legal-positivistik) yang menyebabkan hukum di Indonesia tidak mampu membahagiakan para pencari keadilan. Konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang  menganut paradigma holistik dan konstruktif. Asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penegakan hukum administratif dan mendorong terjadinya rule breaking (terobosan hukum). Gagasan hukum progresif menjadikan maslahah sebagai jantung atau inti dari hukum.
RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL Rokhmad, Abu
WALISONGO Vol 20, No 1 (2012): Walisongo, Fundamentalisme
Publisher : IAIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract   Educational institutions are supposedly not immune from the influence of radical ideology. This research concluded that: (1) Some teachers acknowledged that the concept of radical Islam may have been spread among students because of their lack of religious knowledge; (2) The units of Islamic study in the schools is progressing well but there is no guarantee of immune from radicalism since most of the learning process is released to a third sides; (3) In the textbooks and worksheets there are various statements that may encourage students to hate other religions and other nations. It can be concluded that the strategy of deradicalization may be implemented are preventive deradicalization and preservative deradicalization of moderate Islam, andcurative deradicalization.   *** Lembaga-lembaga pendidikan diduga tidak kebal terhadap pengaruh ideology radikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Beberapa guru mengakui adanya konsep Islam radikal yang mungkin menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan keagamaan; (2) Unit-unit kajian Islam di sekolahsekolah berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari radikalisme karena proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga; (3) Di dalam buku rujukan dan kertas kerja terdapat beberapa pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa lain. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa strategi deradikalisasi yang dapat diimplementasikan yaitu deradikalisasi preventif, deradikalisasi preservatif terhadap Islam moderat, dan deradikalisasi kuratif.   Keywords: radikalisme, PAI, deradikalisasi
SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN DAN RESOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF FIQH Rokhmad, Abu
WALISONGO Vol 21, No 1 (2013): Walisongo,Resolusi Konflik
Publisher : IAIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand dispute on forest area in Blora Regency is still developing. This is a form ofresistence among Blora community toward the patterns of forrest management byPerhutani since New Order. Many things became the trigger like illegal logging,violence involving community members, and claim on land ownership. This articlestudied the phenomenon applying fiqh perspective in order to develop peace buildingthat was based on common good. However natural resources managementconstituted an important part in doing worship to God, so it needed to be accorded toIslamic spirit.***Konflik sengketa tanah kawasan hutan di kabupaten Blora terus bergulir. Kisahini merupakan sejarah lama karena resistensi masyarakat Blora terhadap polapolapengelolaan hutan oleh Perhutani telah dimulai sejak masa Orde Baru.Banyak hal yang menjadi pemicu persoalan seperti penebangan liar, kekerasanyang melibatkan warga, dan klaim kepemilikan atas tanah. Tulisan ini mencobamelakukan kajian secara fiqh atas fenomena tersebut, sebagai salah satu upayamengembangkan resolusi perdamaian berdasarkan dari kemaslahatan bersama.Bagaimanapun pengelolaan atas alam merupakan bagian penting dari prosesiibadah kepada Tuhan sehingga perlu disesuaikan dengan spirit Islam.Keywords: sengketa tanah, fiqh, perdamaian
NEGARA DAN KEBEBASAN BERAGAMA Perspektif Filsafat Politik Hukum Islam (Siyasah Syar’iyyah) Rokhmad, Abu
ILMU DAKWAH Vol 32, No 2 (2012): ILMU DAKWAH
Publisher : ILMU DAKWAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang negara dan kebebasan beragama perspektif siyasah syar’iyyah. Secara normatif, kebebasan beragama dijamin keberadaannya, baik oleh intrumen hukum nasional maupun internasional. Sekalipun demikian, implementasi kebebasan beragama di masyarakat masih banyak menimbulkan problem yang belum tuntas. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk menjamin kebebasan warga untuk menjalankan agamanya. Di sisi lain, kebebasan beragama menimbulkan implikasi negatif di masyarakat yang tidak mudah dipahami. Sebagian masyarakat belum sepakat tentang definisi dan batas-batas kebebasan beragama. Dalam masalah agama dan hal-hal yang berhubungan dengannya, peran negara sesungguhnya diatur secara jelas dalam konstitusi dan peraturan lainnya yang intinya adalah Negara menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara filosofis, jaminan ini adalah komitmen dan janji agung negara kepada warganya yang wujud konkretnya berupa disusunnya berbagai peraturan organik dan kesediaan aparatus negara untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Negara yang demokratis sama sekali tidak bisa mengekang pikiran-pikiran warganya dalam menafsirkan pokok-pokok ajaran suatu agama. Tetapi negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban. Apa saja yang memungkinkan suatu tertib hukum dan sosial terganggu, negara harus hadir dan wajib mencegah dan menindaknya.
DASAR NEGARA DAN TAQIYYAH POLITIK PKS Rokhmad, Abu
WALISONGO Vol 22, No 1 (2014): “RELASI AGAMA DAN NEGARA (POLITIK)”
Publisher : IAIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article studied about the relationship between Partai Keadilan Sejahtera(PKS/the Prosperous Justice Party) and Pancasila as the state’s philosophy. PKSdidn’t have the experience of the struggle of Indonesian independence and thedifficult period of the Pancasila formulation. PKS was born after Pancasilaconvinced as the national agreement. The political attitude of PKS to Pancasila asthe state’s philosophy is still indistinct. PKS viewed as political party that hide theirtruly intent: between receiving Pancasila and implementing islamic shari’ah. Theaspiration of implementing islamic shari’ah has been concealing in vision andmission as well as in the heart of PKS’s cadres. The aspiration will be done bypeaceful and constitutional ways.Artikel ini mengkaji relasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pancasilasebagai dasar negara. PKS tidak mengalami perjuangan meraih kemerdekaan danmasa-masa sulit perumusan Pancasila. PKS lahir setelah Pancasila diyakinisebagai perjanjian suci kebangsaan. Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasarnegara masih mengambang. Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yangsebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam. Cita-citamenegakkan syariat Islam tersimpan dalam visi, misi dan hati para kader PKS,yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang Rokhmad, Abu
Analisa Vol 21, No 1 (2014): Analisa Journal of Social Science and Religion
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18784/analisa.v21i1.25

Abstract

AbstractThe face of Islamic moderate in Indonesia changed since the decline of new era regime in 1998. Hardliner moslem communities grew in society. They didn’t embarrassed to use  violent ways, even terorism. Nowadays radicalism isthe most important problems faced bythe moslem society in Indonesia. The participation of kiai was badly needed to handle radicalism problems. This article studies the views of kiai about the roots of Islamic radicalsm and the strategies of kiai to deradicalize Islamic radicalism. The conclusion of this article were: first, the root of radicalism becaused of two factors: religius factor thatis literal understanding or misunderstanding of religious texts, and the political factor related to national and global issues. Second, there were two forms of deradicalization, related to the characteristics of the subject of radicalism: preventive deradicalization and curative deradicalization.Keywords: islamic radicalism, radicalism, deradicalization, kiai. AbstrakWajah Islam moderat di Indonesia kian berubah sejak rezim Orde Baru tumbang pada 1998. Kelompok-kelompok Muslim garis keras tumbuh subur di masyarakat. Mereka tidak segan berdakwah dengan cara kekerasan bahkan terorisme. Radikalisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Keterlibatan kiaidalam menangani masalah radikalisme (deradikalisasi) sangat diharapkan. Artikel ini mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana pandangan kiai tentang akar radikalisme Islam? dan Kedua, bagaimana strategi kiai dalam melakukan deradikalisasi pahamIslam radikal? Kesimpulan artikel ini adalah: Pertama, akar radikalisme disebabkan dua faktor besar, yaikni faktor pemahaman agama yang kurang tepat dan faktor politik yang berhubungan isu nasional dan global. Kedua,terdapat dua model deradikalisasi, tergantung sifat dari pelaku radikalisme: deradikalisasi pencegahan (preventive deradicalization), dan deradikalisasi penyembuhan (curative deradicalization).Kata kunci: Islam Radikal, Radikalisme, Deradikalisasi, Pesantren, Kiai.
PETANI VS NEGARA Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh Rokhmad, Abu
EDUDEENA: Journal of Islamic Religious Education Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.742 KB) | DOI: 10.30762/ed.v1i2.452

Abstract

Forest land disputes since the rolling reform sticking 1998. The factors that trigger disputes, partly due; a) illegal logging Perhutani office harm; b) disputes between MDH with Perum Perhutani officials; c) violence committed by both sides in this dispute. Forest land dispute resolution conducted by using nonlitigation approach. To arrive at this settlement, MDH do strategies; a) self-organization; b) cooperation and communication with parties that have the same problem; c) demonstration; d) clearing and resistancerevenge. The fourth strategy is used in order to conduct negotiations and mediation with the Perum Perhutani. The final result of the negotiation and mediation are the cooperation in such programs as Community Based Forest Management (CBFM) or the like. The use of various strategies that, as far as not violate the principles of Islamic law allowed. Implementation of the strategy should be done in a peaceful manner and does not cause damage (madarat).Key word: Forest land conflict, Islamic law
Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Rokhmad, Abu
International Journal Ihya Ulum al-Din Vol 18, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731

Abstract

Disputes are a human phenomenon that is always present in society. In the event of a dispute, there are two mechanisms that can be used to resolve it, namely through court (litigation) and outside court (non-litigation). The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end the conflict. In addition, a non-litigation paradigm is used, a paradigm that is rooted in consensus, deliberation or peace settlement between the parties. The philosophy of resolution is not to seek absolute victory on the one hand, so there must be another party to lose. This paradigm further encourages the conflict to end by making all parties as winners (win-win solution). Even if there is an unfulfilled desire, then both parties must bear the same weight loss. Islamic law also recognizes two paradigms of dispute settlement. Islamic law supports any dispute settled by law in the court (al-qadha). There is nothing wrong if society brings the issue before the judge. But Islamic law calls for moral advice, it is better for the parties to make peace and settle the matter in a kinship (islah, tahkim).---Sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di masyarakat. Jika terjadi sengketa, ada dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu, juga digunakan paradigma non-litigasi, yaitu paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusinya bukan untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (win-win solution). Kalaupun ada keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya. Hukum Islam juga mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (al-qadha). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (islah, tahkim).
DASAR NEGARA DAN TAQIYYAH POLITIK PKS Rokhmad, Abu
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 22, No 1 (2014): Relasi Agama dan Negara
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.22.1.255

Abstract

This article studied about the relationship between Partai Keadilan Sejahtera (PKS/the Prosperous Justice Party) and Pancasila as the state’s philosophy. PKS didn’t have the experience of the struggle of Indonesian independence and the difficult period of the Pancasila formulation. PKS was born after Pancasila convinced as the national agreement. The political attitude of PKS to Pancasila as the state’s philosophy is still indistinct. PKS viewed as political party that hide their truly intent: between receiving Pancasila and implementing islamic shari’ah. The aspiration of implementing islamic shari’ah has been concealing in vision and mission as well as in the heart of PKS’s cadres. The aspiration will be done by peaceful and constitutional ways.***Artikel ini mengkaji relasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pancasila sebagai dasar negara. PKS tidak mengalami perjuangan meraih kemerdekaan dan masa-masa sulit perumusan Pancasila. PKS lahir setelah Pancasila diyakini sebagai perjanjian suci kebangsaan. Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih mengambang. Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yang sebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam. Cita-cita menegakkan syariat Islam tersimpan dalam visi, misi dan hati para kader PKS, yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL Rokhmad, Abu
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 20, No 1 (2012): Fundamentalisme Agama
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.20.1.185

Abstract

Educational institutions are supposedly not immune from the influence of radical ideology. This research concluded that: (1) Some teachers acknowledged that the concept of radical Islam may have been spread among students because of their lack of religious knowledge; (2) The units of Islamic study in the schools is progressing well but there is no guarantee of immune from radicalism since most of the learning process is released to a third sides; (3) In the textbooks and worksheets there are various statements that may encourage students to hate other religions and other nations. It can be concluded that the strategy of deradicalization may be implemented are preventive deradicalization and preservative deradicalization of moderate Islam, andcurative deradicalization.***Lembaga-lembaga pendidikan diduga tidak kebal terhadap pengaruh ideologi radikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Beberapa guru mengakui ada­nya konsep Islam radikal yang mungkin menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan keagamaan; (2) Unit-unit kajian Islam di sekolah-sekolah berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari radikalisme karena proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga; (3) Di dalam buku rujukan dan kertas kerja terdapat beberapa pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa lain. Dapat disimpulkan  bahwa ada beberapa strategi deradikalisasi yang dapat diimplementasikan  yaitu deradikalisasi preventif, deradikalisasi preservatif terhadap Islam mo­derat, dan deradikalisasi kuratif.