Articles

Found 8 Documents
Search

DESAIN AKSI JEJARING KOMISI YUDISIAL DALAM MONITORING PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TIMUR Nuswardani, Nunuk; Rusdiana, Erma; Bagus Yuherawan, Deni Setya
YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan/aksi jejaring Komisi Yudisial terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh hakim di daerah yang selama ini belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian dan data/perkara Tipikor yang dimiliki KY sebagai dasar pencarian hasil penelitian berupa ‘tindakan/aksi’ yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga desain dan metodenya merupakan perpaduan antara metode penelitian hukum dan metode penelitian sosiologis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aksinya, jejaring KY belum terkoordinasi, belum ada standarisasi proses pemantauan perilaku Hakim dalam penanganan perkara, serta belum adanya sinergi antara jejaring KY dengan pemangku kepentingan
MEDIATION EXISTENCE CRIMINAL PENAL SETTLEMENT Rusdiana, Erma
UNTAG Law Review Vol 2, No 1 (2018): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.189 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v2i1.720

Abstract

Indonesian Constitution states that all people of Indonesia are entitled to equal treatment before the law as stated in Article 28 D, paragraph 1 of the 1945 Constitution, but they are not always easily access it. The principle of justice is simple, fast and low cost can?t be reached by most people. Currently, there is also a change and dynamics of complex societies and regulations in some legislation. It also has implications on the public nature of the criminal law has shifted its relative entered the private sphere with known and practiced penal mediation. Issues raised in this paper is the concept of criminal law enforcement based on the existence of pluralistic and penal mediation as an alternative solution-in the practice of the criminal settlement. Of the studies that have been done that the concept of legal pluralism is no longer emphasizes the dichotomy between the legal system of the state on the one hand with the legal system of the people folk law and religious law on the other side. That law enforcement-based pluralistic more emphasis on interaction and co-existence of the workings of the various legal systems that affect the operation of norms, processes and institutions in masyarakat.Polarisasi law and penal mediation mechanisms can do, as long as it is earnestly desired by all parties ( suspects and victims), as well as to reach a wider interest, namely the maintenance of social harmony. In summary penal mediation would have positive implications philosophically that achieved justice done fast, simple and inexpensive because the parties involved are relatively small compared through the judicial process with the components of the Criminal Justice System
ASPEK PIDANA IKLAN YANG MENYESATKAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Rusdiana, Erma
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 3, No 1: April 2010
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.143 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v3i1.2395

Abstract

Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah: (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana iklan yang menyesatkan dalam UU Perlindungan konsumen (2) Siapakah yang bertanggung jawab terhadap iklan yang menyesatkan dan (3) Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Iklan yang menyesatkan telah diatur dalam UU No. 8 Th. 1999, tentang perilaku periklanan yang terkandung dalam pasal 9, 10, 12, 13,dan 17. Sedangkan tanggung jawab atas suatu iklan yang diproduksi terkandung dalam pasal 19 dan 20. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap iklan yang menyesatkan banyak ditentukan oleh faktor masyarakat itu sendiri sebagai konsumen suatu produk yang sering kali bersikap pasif.
KARAKTERISTIK KASUS KONSUMEN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENDIRIAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DI WILAYAH MADURA -, Murni; Rusdiana, Erma; Yulianti, Rina
Yustisia Jurnal Hukum Vol 5, No 1: JANUARY-APRIL 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8710

Abstract

AbstractThis empirical legal research aims to describe reality factors that caused not established BPSK (Consumer Disputes Resolution Board) in Madura area. Characteristics of Consumer Disputes in Madura  used as early Informed to mapping the factors inhibited BPSK in Madura. In-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) was conducted to mapping of  consumer cases characteristic that happened in Madura, furthermore, this research classified factors that caused not established BPSK in Madura. Results of this study mapping the structural and cultural problems is a major cause for the establishment of BPSK.Key Words : Characteristic, Barriers, Consumer, BPSKAbstrakPenelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan realitas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdirinya  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di wilayah Madura. Karakteristik sengketa konsumen di wilayah Madura dijadikan informasi awal untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menghambat adanya BPSK di Madura. Interview mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memetakan karakteristik kasus konsumen yang terjadi di Madura, selanjutnya akan di klasifikasikan faktor-faktor apa saja yang menghambat berdirinya BPSK di Madura. Hasil penelitian ini memetakan problem struktural dan budaya menjadi penyebab utama bagi pendirian BPSK.Kata Kunci : Karakteristik, Faktor Penghambat, Konsumen, BPSK
DESAIN AKSI JEJARING KOMISI YUDISIAL DALAM MONITORING PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TIMUR Nuswardani, Nunuk; Rusdiana, Erma; Bagus Yuherawan, Deni Setya
Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11060

Abstract

AbstractThe object of this research is the implementation /action network Judicial Commission related to the han- dling of cases of corruption by judges in an area that has not been optimal. This is due to the problem of monitoring the process of setting standards in the area of   Corruption case management for KY’s networking and the existence of the unit in action KY networks area have become the un- ‘established’ unit and weren’t able to synergize with stakeholders. This study is an empirical law with the facts of observation methods in the study site and KY’s data / case as a basis of search results in the form of ‘action’ which refers to the legislation in force, so that the design and methods of a blend of legal research methods and sociological research methods. The findings in this study indicate that in action, yet coordinated network of KY, there is no standardization of the process of monitoring the behavior of judges in the handling of cases, and the lack of synergy between KY’s networking with stakeholders.Keywords : network, action, monitoring, unit complain, Judicial CommissionAbstrakObjek penelitian ini adalah pelaksanaan/aksi jejaring Komisi Yudisial terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh hakim di daerah yang selama ini belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan mengenai pengaturan standarisasi proses pemantauan penanganan perkara Tipikor di daerah bagi jejaring KY dan mengenai keberadaan unit aksi jejaring KY di daerah belum menjadi unit yang ‘mapan’ dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (stake holder). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian dan data/perkara Tipikor yang dimiliki KY sebagai dasar pencarian hasil penelitian berupa ‘tindakan/aksi’ yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga desain dan metodenya merupakan perpaduan antara metode penelitian hukum dan metode penelitian sosiologis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aksinya, jejaring KY belum terkoordinasi, belum ada standarisasi proses pemantauan perilaku Hakim dalam penanganan perkara, serta belum adanya sinergi antara jejaring KY dengan pemangku kepentinganKata kunci : jejaring , aksi, monitoring, unit complain, Komisi Yudisial
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN ,, Safi’; Winarwati, Indien; Rusdiana, Erma
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 2: MAY-AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8658

Abstract

AbstractBackground of this research is the rapid growth Bangkalan of the post-operational Suramadu bridge which have significant impact on increasing local income. Increased of local revenues must be increase the welfare of society, therefore development  sourced from the budget should be oriented in various aspects leading to the nations independence. Unfortunately, society is still not maximal to use of channels of participation in budgeting. This study uses legal research empirical or socio-legal research, interview and observation is used to obtain primary data in the form of public participation in the budgeting process in Bangkalan.  The result of this research is interpretation about Bangkalan development is only on physical form, the Bangkalan society is not maximized in using the existing channels as participation in the preparation and budget planning.Keywords: Participatory Budgeting, Regulatory Model Policy, Society, BudgetsAbstrakPenelitian ini dilatar belakangi berkembang pesatnya Bangkalan pasca operasionalisasi Jembatan Suramadu yang tentunya juga membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya pendapatan daerahnya. Meningkatnya pendapatan daerah sudah seharusnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai aspek menuju pada kemandirian bangsa. Sayangnya masyarakat masih belum maksimal menggunakan saluran partisipasi penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosio legal research, wawancara mendalam serta observasi digunakan untuk mendapatkan data primer berupa partisipasi masyarakat terhadap proses penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat di Bangkalan masih memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat belum maksimal dalam menggunakan saluran yang ada sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan dan perencanaan APBD.Kata Kunci : Partisipatory Budgeting, Model Pengaturan Kebijakan, Masyarakat, APBD
THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT IN COMBATING FOOD HOARDING CRIMES IN INDONESIA Rusdiana, Erma
UNEJ e-Proceeding Proceeding of International Conference on Food Sovereignty and Sustainable Agriculture (FoSSA) 2017
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia already has legal instruments related to storing and hoarding staple food: Law No.18 of 2012 on Food and Law No. 7 of 2014 on Trade. Repressive and preventive efforts havebeen carried out to combat this problem. However, it is far from what expected resulted inthe frequent occurrences of food hoarding to date. The condition raises questions on how tomake an effective law enforcement in preventing recurring food hoarding in Indonesia. Toknow the effectiveness of law enforcement as an effort to overcome the stockpiling of thebasic commodity, the theory of legal system is used. From the study conducted, it is proventhat the law enforcement of food hoarding is still ineffective. In addition, the Trade MinisterRegulation (Permendag), as mandated by Article 53 of Law No.18 of 2001., has yet to issuethe technical regulations which contribute to the failing in the substance of Food Law.Moreover, it is necessary to limit the prohibited number/quantity of staple food to store orhoard through government stipulation. From the structural side, there exists a sectoral egowithin institutions having authority on food security. Therefore, to establish a strong nationalfood institution which has a cross-sectoral authority is urgently required. The lack of controlfrom the society in the form of community participation in combating food hoarding crimehas more or less contributed to the ineffectiveness of law enforcement.
THE ROLE OF INDICTMENT OF PUBLIC PROSECUTORIN ERADICATION OF THE CASE OF CORRUPTIONIN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Yanto, Oksidelfa; Rusdiana, Erma; Sari, Nani Widya; lestari, Yulita Puji
RechtIdee Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i2.6244

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum bidang penuntutan dan juga ingin mengetahui peran surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum kejahatan korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai lembaga penegak hukum bidang penuntutan yang diberi kewenangan membuat surat dakwaan khususnya dalam hal pemberantasan korupsi memiliki arti yang sangat penting  dalam mewujudkan tercapainya tujuan hukum. Hal ini dikarenakan jaksa merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Sebagai sub sistem jaksa memiliki kewenangan dalam hal pemberantasan korupsi dengan memberikan tuntutan pidana paling berat kepada pelaku korupsi melalui surat dakwaannya.?