Articles

Found 21 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN BUDAYA ORGANISASI KAITANNYA DENGAN PROFESIONALISME KARYAWAN TETAP (STUDI DESKRIPTIF DI BANK JATIM CABANG JEMBER) Wardhana, Aditya Winsu; Sampeadi, Sampeadi; Saleh, Choirul
JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeam.v18i2.11625

Abstract

This study has two objectives. First, describe the implementation of leadership, motivation, and organizational culture in relation to the professionalism of permanent employees. Second, analyze the relationship of leadership, motivation and organizational culture with the professionalism of permanent employees. The object of research is Bank Jatim, Jember Branch. This study uses descriptive and expalanatory design. The population is 47 permanent employees of Bank Jatim, Jember Branch. The sampling method used is a saturated sample technique which is included in nonprobability sampling. With saturated sample techniques, the entire population is used as the research sample. Data collection is done through survey and observation methods. The analytical method used is descriptive statistical analysis and correlation analysis of Kendall Tau. Keywords: Leadership, Motivation, Organizational Culture,  Profesionalism
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo) Hafiluddin, Moch. Rochjadi; Suryadi, Suryadi; Saleh, Choirul
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.437 KB)

Abstract

Melihat kondisi eksisting UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang belum mempunyai sentra atau kampung-kampung UMKM dalam jenis usahanya seperti di kecamatan lainnya, maka keberhasilan pengembangan dan kemajuan usaha dalam pemberdayaannya perlu dipikirkan strategi yang tepat. Untuk itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tepat adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Komunitas UMKM yang ada di Kecamatan Sukodono adalah, Komunitas Usaha dalam skala mikro dengan jumlah 4.410 pelaku, skala kecil dengan jumlah 968 pelaku dan skala menengah dengan jumlah 327 pelaku.  Yang merupakan prioritas penting dan mendesak (Priotitas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 4.410 pelaku 77,3%). Selain itu pelaku UMKM pada skala mikro memiliki problema yang dihadapi sangat komplek  dan sumberdaya yang dimiliki sangat besar dan potensial, problema yang utama dihadapi adalah masalah Sumber daya Manusia (SDM). Selanjutnya pada skala prioritas II yaitu Mendesak tapi tidak penting dilakukan pada UMKM dengan skala kecil dengan jumlah pelaku sebanyak 968 pelaku (17%) karena para pelaku UMKM pada skala ini memiliki problema tidak sekomplek yang dihadapi pada pelaku UMKM skala mikro dan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki SLTA ke atas, dengan asumsi aspek SDM sudah jarang ditemui problema yang kompleks. Problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah permodalan dan pemasaran.  Sedangkan pada skala prioritas III yaitu  Penting tetapi tidak mendesak dilakukan pada UMKM dengan skala menengah karena memang jumlahnya tidak sebanyak pada pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Walaupun demikian juga perlu dilakukan pemberdayaannya agar memilki daya saing dan posisi tawar yang kuat di bursa pasar yang penuh persaingan di era global saat ini. Keywords: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), KomunitasUsaha
Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep) Ananda Kurniawan, Bagus; Suryono, Agus; Saleh, Choirul
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 3 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.5 KB)

Abstract

Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan usaha garam rakyat di Kabupaten Sumenep yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan penekanan pada model implementasi Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi (contents of Policy) dan (contexts of policy) pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Isi Kebijakan (Content Of Policy) meliputi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini telah ditetapkan  melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) meliputi tim pendamping PUGAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan identifikasi keberadaan kelompok dan lokasi lahan kepada kelompok PUGAR yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan PUGAR dan lokakarya maupun sosialisasi setiap tahunnya. Kesimpulan penelitian ini meliputi pemberian informasi tentang pelaksanaan program PUGAR hingga proses pencairan bantuan PUGAR kurang jelas diterima oleh kelompok usaha petani garam (KUGAR). Kelompok usaha petani garam rakyat (KUGAR) Penerima PUGAR setiap tahunnya berharap dana PUGAR dicairkan sebelum masa Produksi Garam, dana bantuan PUGAR ini ditransfer ke rekening bank milik kelompok usaha petani garam (KUGAR) dan penggunaan dana PUGAR ini harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) proposal pengajuan dana PUGAR setiap kelompok petani garam rakyat (KUGAR). Kata Kunci: Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), teori implementasi kebijakan publik grindle
EVALUASI KEBIJAKAN NASIONALISASI PERTANAHAN de Deus, Francisco; Supriyono, Bambang; Saleh, Choirul
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.509 KB)

Abstract

Evaluasi terhadap implementasi UU No.1/2003 di Timor Leste. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis proses nasionalisasi eks-tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan pemerintahan Indonesia dan Portugis yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Sebagai akibat adanya sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh dua pemerintahan yang berbeda dapat menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat setelah kemerdekaannya. Oleh karena itu pemerintah Timor Leste segera merumuskan suatu kebijakan yang dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang yang selanjutnya dikenal dengan UU No.1/2003. Pemberlakuan UU No.1/2003 ini pada dasarnya mengatur 3 ketentuan hukum prioritas: pertama, kepentingan umum (negara); kedua, kepentingan bekas pemegang hak, dan; ketiga pemanfaatkan tanah atau bangunan oleh masyarakat. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. DNTPSC sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Implementasi kebijakan pemerintah ini dengan kontribusi yang signifikan dari berbagai pihak. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan telah terdaftarnya 12943 pengaduan atau klaim dengan pemanfaatannya sebesar 11343 sedangkan 1927 sebagai Asset Milik Negara (AMN) telah dimanfaatkan secara maksimal. Implementasi kebijakan nasionalisasi telah mencapai target, hal ini tidak terlepas dari koordinasi antar institusi pemerintah yang baik, adanya aturan hukum yang jelas, dukungan donator Internasional, partisipasi masyarakat dan sarana prasarana. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Nasionalisasi
POLICY IMPLEMENTATION OF THE ENTERTAINMENT TAX COLLECTION (A Case Study at Local Revenue Office in Batu City) Wati, Nila Kurnia; Wijaya, Andy Fefta; Saleh, Choirul
Jurnal Administrare Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2015
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.752 KB)

Abstract

Entertainment tax is one of the source of Local Revenue in Batu City along with the development of Batu City as tourism city. Therefore, Batu City government tries to optimize entertainment tax revenue by discharging the entertainment tax policy. The success or failure of this policy will be determined by the step of implementation. Unfortunately, policy implementation of entertainment taxes in Batu City still faces a problem, that is tax receivable problem. The aims of this research is to explain and analyse policy implementation of entertainment tax collection in Batu City through four important aspects in the policy implementation and analyse the factors exist in these policy implementation. This research uses qualitative method with case study approach. This research focused on (1) policy implementation of entertainment tax collection in Batu City, and (2) factors exist in the policy implementation of entertainment tax collection in Batu City. This research found that policy implementation of entertainment tax collection in Batu City has not been optimal. It’s showed by the increasing of entertainment taxes that fluctuates and the lowest percentages of entertainment tax evenue on the Local Revenue in Batu City. Besides, there are four factors exist in this policy implementation there are communication, resources, disposition/attitudes, and beureaucratic structures. Unfortunatelly only communication factors that support this policy implementation. Keywords: policy implementation, entertainment taxes
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ., Darmawati; Saleh, Choirul; Hanafi, Imam
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.267 KB)

Abstract

Implementasi kebijakan Perda RTRW merupakan acuan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan arahan pemenfaatan ruang yang meliputi tiga hal yaitu: pertama; strategi perwujudan struktur ruang, kedua; perwujudan pusat kegiatan, dan ketiga; perwujudan sistem prasarana. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendiskripsikan, dan menganalisis, implementasi kebijakan Perda RTRW dalam perspektif pembangunan berkelnjutan, dalam dimensi ekonomi, sosil, dan lingkungan dengan mengunakan model Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum optimal, sumber daya yang minim, konsistensi pelaksanaan belum tercapai secara baik, belum ada RDTL dan lemahnya penindakan hukum. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perda RTRW, Pembangunan Berkelanjutan
Prioritas dan Strategi Perencanaan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) Wibhawani, Ridzki Wibhawani; Zauhar, Soesilo; Saleh, Choirul
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.873 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.2

Abstract

Fenomena urban sprawl, suatu proses perluasan kegiatan perkotaan yang tidak teratur ke wilayah pinggiran saat ini dialami oleh kawasan perkotaan Malang, menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Studi ini mengkaji pemecahan masalah di atas dari perspektif kerjasama antar daerah, dilatarbelakangi oleh kekuatan politik desentralistik sebagai pendorong penyelesaian masalah pembangunan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi objek kerjasama dan bentuk kerjasama prioritas dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta merumuskan strategi perencanaan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran (mixed methods). Pengolahan data menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Hasil penelitian menempatkan objek pelayanan air bersih, jaringan jalan dan transportasi umum sebagai objek prioritas. Sedangkan kriteria yang dinilai paling menentukan pemilihan objek kerjasama adalah kebutuhan tinggi/mendesak dan komitmen tinggi. Bentuk kerjasama action network berada pada rangking pertama. Sedangkan aspek yang dinilai paling menentukan bentuk kerjasama adalah aspek peraturan. Sesuai perhitungan SWOT, strategi yang harus diambil adalah : memperkuat komitmen kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat, memperkuat segala kemampuan untuk mengatasi tekanan global, perencanaan berdasar kebutuhan melalui penyusunan Master Plan Kerjasama Daerah, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar sektor, memperjelas kewenangan antara pusat, propinsi, kabupaten/kota, mengkomunikasikan perbedaan prioritas kerjasama serta proaktif memperluas jaringan/networking.
Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sampang) Maryam, Siti; Zauhar, Soesilo; Saleh, Choirul
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1093.54 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.3

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sampang masih belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tersebut diperlukan strategi perencanaan yang berbasis pada perencanaan desentralisasi dan mengadopsi konsep dynamic Governance dengan berdasar atas analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai acuan utama dalam perumusan strategi. Strategy Formulation Framework oleh Fred R. David digunakan untuk membantu dalam merumuskan strategi perencanaan yang tepat melalui pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Terdapat tiga tahapan yaitu Tahap pertama, The Input Stage yang menganalisis Matriks IFE, Matriks EFE. Tahap kedua, The Matching Stage yang mencakup Matriks IE, dan Matriks SWOT. Tahap ketiga, The Decision Stage dengan menggunakan QSPM. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi utama yang diusulkan yaitu forward integration strategy, product development strategy dan market penetration strategy. Berdasarkan analisis QSPM, yang menduduki prioritas pertama adalah forward integration strategy. Strategi-strategi fungsional yang dapat dilaksanakan berkenaan untuk meningkatkan jaringan distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih luas sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna layanan antara lain: 1) Penambahan wewenang pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, 2) Pembentukan UPTD, 3) Perluasan akses distribusi pelayanan, dan 4) Peningkatan dan penguatan sistem manajemen antar intansi terkait.
Workplace Spirituality Tenaga Kependidikan Universitas Brawijaya (Studi Pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Dan Matematika Serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Rachman WHS, Sutan; Zauhar, Soesilo; Saleh, Choirul
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 3 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1139.643 KB)

Abstract

Konsep pengembangan manusia secara menyeluruh merupakan solusi atas perubahan fenomena sosial saat ini yang menyebabkan kehidupan seseorang tidak menyatu karena lingkungan pekerjaan atau tempat kerja hanya menjadi tempat untuk mencari hal-hal profan (duniawi) dan tidak mempunyai ruang untuk sesuatu yang sakral atau suci. Akibat dari adanya pemisahan ini, seseorang lebih terfokus hidupnya untuk menggeluti dunia karir tanpa memperhatikan kehidupan batinnya. Fenomena tersebut menumbuhkan kesadaran untuk menghubungkan aspek spiritualitas individu dengan pengelolaan pekerjaan  atau lingkungan kerja, melalui konsep workplace spirituality,. Dalam studi akademis, workplace spirituality merupakan bidang yang masih baru dan masih terus dikembangkan, namun sebagian besar studi masih dilakukan di Amerika Serikat dan Kanada, dan sangat sedikit sekali yang dilakukan di luar kedua negara tersebut. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bermaksud untuk memperkaya topik workplace spirituality dari sudut pandang administrator publik di Indonesia melalui pendekatan fenomenologi, dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan dua sudut pandang terkait workplace spirituality, pertama adalah sudut pandang agama dan yang kedua adalah sudut pandang intrinsik  -  alamiah, kedua sudut pandang tersebut sama – sama bertujan untuk memberikan makna dalam bentuk ekspresi positif dalam lingkungan kerja. Penelitian lebih jauh juga dibutuhkan untuk memperkokoh konsep ini, baik melalui metode kualitatif maupun kuantitatif.Kata kunci: Agama, Perilaku, Spiritual, Tuhan, Workplace Spirituality,
Policy Evaluation Of Restructuring Street Vendors in Surakarta City (Study of Street Vendors in Monument Park Banjarsari and Street Vendors in Manahan Stadium) Prajasari, Frahlevi; Wijaya, Andy Fefta; Saleh, Choirul
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 18, No 3 (2015)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.499 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.018.03.4

Abstract

This study examined the policy evaluation of restructuring street vendors in Surakarta city. Street vendors represent the economic actors in the informal sector of urban economic activity. The government of City/District usually removes these street vendors by disguising this activity behind the reason of structuring, . The study used descriptive research with a qualitative approach. The relocation of street vendors in Surakarta City is orderly and smooth without violence which may impact badly on physic and material because the government of Surakarta City, especially Surakarta Mayor, uses persuasive approach. Notoharjo Market is a relocation place for street vendors at Banjarsari Monument Park. In the beginning, Notoharjo Market is crowded with buyers but current days, street vendors who occupy Notoharjo Market complain about lack of buyers. The lack of buyers at Notoharjo Market is because the facilities previously provided by the government of Surakarta City are not well maintained. The government of Surakarta City must listening all complains of street vendors for the smoothness and orderliness of trading activity of street vendors. Not only listening, but the government of Surakarta City also gives appropriate and best solution to street vendors such that street vendors feel comfort in selling and their income is better than before.