Retno Saraswati
Rumah Sakit MH. Thamrin Cileungsi, jalan Narogong Km 16 Limusnunggal Cileungsi Bogor 16820, telepon

Published : 21 Documents
Articles

Found 21 Documents
Search

PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Saraswati, Retno
YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

pembangunan regulasi nasional harus didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah metode, materdan standar yang mengikat seluruh institusi yang berkepentingan didalam pembuatan hukum. undangundang nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakansatu-satunya panduan didalam pembuatan perundangan yang ada di Indonesia. hal ini mengakibatkanundang-undang pun dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi aturan maupun implementasdari aturan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan solusi terhadap pembentukan regulasi dan perubahandidalam regulasi itu sendiri.
IMPLIKASI PUTUSAN MK RI NO. 14-17/PUU-V/2007 DAN PUTUSAN MK RI NO. 4/PUU-VII/2009 TERHADAP HAK PILIH MANTAN TERPIDANA Yolandani, Dita Nora; Saraswati, Retno; Herawati, Ratna
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.462 KB)

Abstract

Sudah menjadi perbincangan publik bahwasannya terhadap seorang mantan terpidana yang ingin mengikuti pemilihan legislatif pada akhirnya diperbolehkan, melalui berbagai peraturan hukum yang memperbolehkannya. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini, disajikan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK RI No. 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK RI No. 4/PUU-VII/2009 yaitu sebagai wujud bentuk perlindungan dan penjaminan hak warga negara dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti ajang politik. Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang kepada mantan terpidana tanpa adanya diskriminasi sebagai bentuk perlindungan hak asasi warga negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Nomor 4/PUU-VII/2009, Nomor 120/PUU-VII/2009, Nomor 42/PUU-XIII/2015, Nomor 51/PUU-XIV/2016, Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang pada intinya telah memberikan peluang kepada mantan terpidana untuk dapat mengikuti ajang politik. Mahkamah Agung pun pada akhirnya juga memperbolehkan mantan terpidana tersebut mengikuti pemilihan umum legislatif. Dengan adanya ketentuan hukum yang demikian, rakyatlah yang nantinya tetap menentukan hak suaranya untuk memilih kandidat yang patut dijadikan pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PERDA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK NDONESIA Saraswati, Retno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2541.131 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.465-471

Abstract

Abstract Local Government in carrying out his government given the authority to establish regional regulation. On the other hand a lot of local regulations by the central government canceled due to conflict with higher laws, contrary to the public interest, leading to high cost economy and hamper access to people's economy. This happens as a consequence of the shape our country is a unitary state, where the central government has the right to exercise control over local regulations established by the region. The implication is that the cancellation regulations, then the area should revoke the relevant regulations and if violated, the sanction in the form of suspension or withholding the General Allocation Fund (DAU), as well as the loss in terms of both time and financial, on the other hand in the formation of the regulations to be careful not to be canceled by the central government. Keywords: Implications, Control of local regulation, the Unitary Abstrak Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi yang lain banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dimana pemerintah pusat berhak untuk melakukan kontrol terhadap perda-perda yang dibentuk oleh daerah tersebut. Implikasinya bahwa dengan dibatalkannya perda tersebut, maka daerah harus mencabut perda yang bersangkutan dan jika dilanggar, maka sanksinya berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), serta terjadi kerugian baik dari segi waktu maupun finansial, di sisi yang lain dalam pembentukan perda semakin berhati-hati agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan Peraturan Daerah, Negara Kesatuan
POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI (Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Proses Ratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations Menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN) Putra, Rahmanto; Saraswati, Retno
LAW REFORM Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.112 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15878

Abstract

Indonesia telah meratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Secara otomatis menjadikan Indonesia terikat dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada perjanjian internasional. Di tengah carut-marut wajah kehidupan bangsa saat ini, apalagi dengan hadirnya arus globalisasi yang semakin nyata. Kini semua orang sadar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali bersandar pada kesepakatan yang disebut Pancasila. Publik Indonesia-pun berpendapat bahwa harus ada upaya sistematik, masif, dan terstruktur untuk menghadapi arus globalisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sejauhmana upaya politik hukum Pancasila. Lebih khusus dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang diikuti dengan beberapa saran juga akan diuraikan.
KADAR D-DIMER PLASMA SEBAGAI PREDIKTOR KEMATIAN PENDERITA PNEUMONIA USIA 2–59 BULAN Saraswati, Retno; Lukmanul Hakim, Dzulfikar D.; Garna, Herry
Majalah Kedokteran Bandung Vol 44, No 1 (2012)
Publisher : Faculty of Medicine, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1305.772 KB)

Abstract

Pada pneumonia berat, terjadi koagulasi intravaskular dan intraalveolar yang merupakan respons proses inflamasi lokal dan sistemik infeksi paru. Konsekuensi klinis dari perubahan koagulasi ini yaitu peningkatan kadar D-dimer plasma sebagai petanda aktivitas koagulasi dan fibrinolisis serta meluasnya disfungsi organ bahkan kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui validitas kadar D-dimer plasma yang tinggi sebagai prediktor kematian penderita pneumonia usia 2 sampai 59 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan prospektif yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Subjek penelitian anak usia 2 sampai 59 bulan yang didiagnosis sebagai pneumonia dan berobat ke Instalasi Gawat Darurat Anak selama bulan Oktober?November 2009. Pemeriksaan D-dimer plasma dilakukan saat penderita datang dan kemudian dilakukan observasi sampai penderita meninggal atau dipulangkan dari rumah sakit. Empat puluh lima anak ikut serta dalam penelitian ini, 15 (33%) di antaranya meninggal selama observasi. Kadar D-dimer plasma menunjukkan hubungan yang bermakna (p=0,04) terhadap kematian penderita pneumonia dengan median dan rentang sebesar 0,60 mg/L (0,1?5,10 mg/L). Cut-off point D-dimer plasma >0,4 mg/L sebagai prediktor kematian penderita pneumonia memberikan sensitivitas 73,3% (IK 95%; 44,9?92,0) dan spesifisitas 70,0% (IK 95%; 50,6?85,2%) dengan akurasi 71,1%. Simpulan, kadar D-dimer plasma yang tinggi dapat memprediksi kematian penderita pneumonia usia 2 sampai 59 bulan. [MKB. 2012;44(1):57?62].Kata kunci: Kadar D-dimer plasma, koagulasi, pneumonia, prediktor kematianPlasma D-Dimer Level as Predictor of Mortality in 2?59-Month-Old Pneumonia PatientsIntravascular and intraalveolar coagulation can be found in severe pneumonia as a response to local and systemic inflammation process in severe pneumonia. Clinical consequences of this coagulation changes is an increase of plasma D-dimer levels as a marker of coagulation and fibrinolyis activation, the number of organ dysfunction even death. The aim of this study was to understand the validity of high plasma D-dimer levels as a predictor of mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients. This was a prospective observational analytic study which washeld in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung. The subjects of this study were 2 to 59 months old children who were diagnosed as pneumonia and visited Pediatric Emergency Departement during October?November 2009. Plasma D-dimer assay was performed at admission and observed until the patient died or discharged from the hospital. Forty-five children were included in this study, 15 (33%) died during observation. Plasma D-dimer level showed significant correlations (p=0.04) with the mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients with median and range of 0.60 mg/L (0.1?5.10 mg/L). Plasma D-dimer cut-off point of >0.4 mg/L gave 73.3% sensitivity (CI 95%, 44.9?92.0%), and 70.0% specificity (CI 95%, 50.6?85.2%) with 71.1% accuracy for predicting mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients. In conclusions, there were significant correlations between elevated plasma Ddimer levels and mortality in 2 to 59-month-old patients with pneumonia. [MKB. 2012;44(1):57?62].Key words: Coagulation, plasma D-dimer levels, pneumonia, predictor of mortality DOI: http://dx.doi.org/10.15395/mkb.v44n1.213
DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF Saraswati, Retno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.528 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.1.2012.137-143

Abstract

Constitutionally Indonesia adopted a presidential system of government, proportional electoral system and embrace multi-party system. Until now, the democratic government built yet stable, this is not apart from the three buildings is not compatible. The formulation of the constitution mandated a presidential system proved difficult in practice, even walking is less effective especially supported by the weak performance and presidential institution in maintaining political stability. Thus the need to design an effective presidential system of government with an realignment both institutional and non institutional.Keywords : Design, presidential system, effective.
PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Maghfiroh, Kholifatul; Tyesta ALW, Lita; Saraswati, Retno
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.994 KB)

Abstract

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia. Namun ternyata di dalam persyaratan yang diatur undang-undang, terdapat pembatasan bagi mantan narapidana seperti pada persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana dimulai dari Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 51/ PUU-XIV/2016 dan terakhir yaitu Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang menentukan syarat pencalonan mantan narapidana dikecualikan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu telah dimasukannya ketentuan tersebut ke dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan pada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah belum dilakukan perubahan mengenai syarat tersebut.
ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM) Saraswati, Retno
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.296 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.313-321

Abstract

Legal policy of the village regulation (Law number 6 year 2014) is remain inconsistent with legal policy constitution.The Methods of research is normative juridical approach and analyse the secondary data and information gathered.  The results indicated that the legal policy of village regulation stipulate that educational requirements  for village heads should be minimum of high school or its equivalent; village heads tenure should be two period only; and the rural development planning of village does not necessary brought to the same direction or template of the planning from higher government level such as regency.   Abstrak   Politik hukum pengaturan mengenai desa yang tertuang dalam Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata masih mengandung inkonsistensi terhadap politik hukum dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan    bahwa pengaturan desa ke depan seharusnya memperhatikan persyaratan pendidikan kepala desa minimal sekolah lanjutan atas, rentang masa jabatan kepala desa, dan perencanaan pembangunan desa tidak memaksakan untuk mengacu pada perencanaan pembangunan daerah di atasnya.  
FAKTISITAS SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MENAMBAH INSTRUMEN HUKUM JUDICIAL ORDER DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR Akbar, Salsabilla; Saraswati, Retno; Wisnaeni, Fifiana
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.43 KB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memiliki sifat putusan final dan mengikat, namun pada kenyataanya fakta menunjukan bahwa putusan final dan mengikat sering tidak direspon positif oleh organ penyelenggara negara sehingga putusan tersebut tidak dapat terlaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktisitas hukum sifat putusan Mahkamah Konstitusi dan memaparkan serta menganalisa pentingnya penambahan instrument hukum judicial order pada putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, teknik analisis data menggunakan cara analisis kulitatif yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan final dan mengikat yang telah diatur pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adanya faktisitas hukum dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya pergeseran varian putusan Mahakamah Konstitusi sehingga mengakibatkan perlunya tindak lanjut oleh penyelenggara negara agar putusan dapat terlaksana. Permasalahan tidak telaksananya putusan akibat tidak ada tindak lanjut organ peyelenggara pemerintah membuat Mahkamah Konstitusi memerlukan penambahan instrument hukum judicial order dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan pada putusan Mahakamah Konstitusi.
THE FUNCTION OF IDEAL LAW IN PREPARATION REGULATION LEGISLATION IN ORDER TO CREATING EQUITABLE REGIONAL DEVELOPMENT Saraswati, Retno
Diponegoro Law Review Vol 2, No 1 (2017): Diponegoro Law Review April 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.2.1.2017.114-122

Abstract

Indonesia as a country that adheres to the concept of the welfare of the duty of the welfare, in order to achieve the necessary guidance in the formation of the law, in the form of legal ideas. Indonesia has set a goal of Pancasila as the law, which includes the noble values developed from their own community. Efforts to create equitable regional development can be achieved through legislation that is based on the ideals of the law.