Nuzulia Kumala Sari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

OPEN SOURCE SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA Sari, Nuzulia Kumala
LAW REFORM Volume 4, Nomor 1, Tahun 2008
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.924 KB) | DOI: 10.14710/lr.v4i1.13550

Abstract

                Program  komputer  sebagai  hasil  pemikiran  intelektual  dari pembuat program atau pencipta diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta,  rasa  dan  karsa  nya  yang  dilindungi dengan  hak  cipta.                Pelanggaran Hak Cipta di bidang program komputer pada saat ini marak terjadi di Indonesia.Berdasarkan pengamatan UTR (United Trade Representative) Indonesia berada dalam kelompok negara Priority Watch list, yaitu daftar negara yang dianggap perlu diawasi karena penegakan hukumnya di anggap lemah terhadap pelanggaran Hak Milik Intelektual, dan menobatkan Indonesia sebagai nomor tiga dalam daftar ?20 Country with the Highest Piracy Rates?. Penelitian ini bermaksud memperoleh kejelasan masalah: (a) pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia; (b) perlindungan hak cipta program komputer dalam UU Hak Cipta di Indonesia; (c) Open Source sebagai alternatif mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia.                Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif atau hukum di konsep kan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang- undangan. Dalam pendekatan ini lebih jauh melihat substansi, asas, doktrin, maupun peraturan dalam hukum positif mengenai hak cipta. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data Sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau teknik dokumentasi.                Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Gejala pelanggaran hak cipta program komputer dilakukan dengan lima kategori (b) Di Indonesia,  program  komputer  termasuk  dalam  salah  satu  karya yang dilindungi dengan hak cipta (c)  Dengan menggunakan open  source  hak  ekonomi dari  pemegang  Hak  Cipta  telah  dilepas  dari  semula, sehingga  setiap  pengguna  dapat  dengan  bebas  untuk  memperbanyak, mendistribusikan ulang, menyewakan bahkan merubah atau menambah Source Code dari suatu program, jadi biaya lisensi dapat dikatakan menjadi nol rupiah.                 Atas dasar penelitian tersebut, direkomendasikan:(a)sosialisasi terhadap penggunaan software open source yang relatif masih baru ini sehingga masyarakat pengguna   software   dapat   mengetahui  adanya   software   alternatif   yang   aman digunakan dan mudah untuk dioperasikan. Aman artinya software yang digunakan tersebut tidak melanggar hukum dan mudah dioperasikan artinya pengoperasiannya tidak  jauh  berbeda  dengan  sistem  operasi  yang  sekarang  ada;  (b)  penggunaan software open source dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena berbagai potensi dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kata Kunci: Hak Cipta ; Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer ; Open Source
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA Sari, Nuzulia Kumala
QISTIE Vol 6, No 1 (2012): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Most of the software circulating in Indonesia is piracy. Software piracy on the market of course is much cheaper price. But this violates Copyright. In 2007, the commercial  value  of  unlicensed  software  installed  on  personal  computers  in Indonesia account for about 7 times greater than the loss in 2003 is $ 157 million. While in 2009 the losses reached $ 886 million. In Year 2010, Based on annual data reported by International Data Corporation (IDC) Indonesia ranks 11th of 31 countries with piracy  rates of 87 percent  in 2010, while  the commercial value of pirated software amounting to $ 1.322 billion. Data from year to year increasing demands for software piracy in Indonesia, the Business Software Alliance (BSA) released the latest statistical data back to the year 2012 on the countries of the worlds  largest software piracy, and Indonesia are  in  the order of  the seven  largest pirate nation. Pirated software on the market of course much cheaper . But this violates Copyright. Law enforcement against  the perpetrators of piracy should be a priority at  this  time.Keywords  : Rule of Law, Copyright  Infringement, Software Piracy.
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM ERA GLOBALISASI Sari, Nuzulia Kumala
QISTIE Vol 3, No 3 (2009): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak kekayaan inteletual ini merupakan hasil olah fikir atau kreatifitas manusia yangmenghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi didalamnya. Yang mempunyai manfaat ekonomi. Hak kekayaan intelektual atauIntellectual Property Right ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi denganmaksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lainuntuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistim hak kekayaan intelektualkepentingan masyarakat. Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaanintelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannyadengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan HKI menjadi isu yangmenarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasionalKata Kunci : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Era Globalisasi.
MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA Sari, Nuzulia Kumala
QISTIE Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah merupakan langkah yang strategis dalammeningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyatIndonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dantingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UKM harus terencana,sistematis dan menyeluruh baik dalam tatanan makro, meso dan mikro. Untukmengembangkan usaha kecil maka diperlukan penambahan modal. Bila melalui perbankandengan cara pengajuan kredit konvensional, usaha kecil harus mengajukan permohonankredit untuk menambah modal yang diperlukan tersebut. Tetapi tidak semua permohonankredit itu diterima atau dikabulkan karena untuk mendapatkan kredit dari bank diperlukansyarat-syarat tertentu. Oleh karena itu Modal Ventura dapat dijadikan sebagi alternatifpembiayaan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.Kata Kunci : Modal Ventura, Usaha Kecil dan Menengah.
TINJUAN YURIDIS KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Sari, Nuzulia Kumala
QISTIE Vol 4, No 1 (2010): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomiannegara di mana sebagai salah satu pelaku utamanya, bank mempunyai perananpenting sebagai lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang kelebihandana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank merupakan lembaga keuanganyang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan danmengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utamadari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkankembali kepada masyarakat. Penyaluran kembali dana kepada masyarakat yaitumelalui pemberian kredit perbankan. Oleh karena itu kredit perbankanmempunyai peranan yang besar bagi masyarakat di Indonesia.Kata Kunci : Bank, Kredit Perbankan.
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, A’an; Sari, Nuzulia Kumala
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM