Articles

Found 30 Documents
Search

KONTRIBUSI INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG YANG MENGALAMI PENYIKSAAN DI PENJARA ABU GHRAIB IRAK Annisa, Futty Suci; Setiyono, Joko; Supriyadhie, M. Kabul
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.411 KB)

Abstract

Penyiksaan terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Tidak terkecuali penyiksaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib Irak. ICRC sebagai organisasi internasional non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran-pelanggaran berat yang terjadi di sana sesuai dengan peran dan fungsinya. Melalui penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum humaniter internasional atas tawanan perang yang mengalami penyiksaan di Abu Ghraib dan bentuk kontribusi ICRC dalam memberikan perlindungan kepada para tawanan perang disana. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi pelanggaran berat atas perlindungan yang seharusnya diberikan kepada para tawanan perang di Penjara Abu Ghraib. ICRC melalui misi kemanusiaannya, telah berusaha berkontribusi dan ikut andil dalam penanganan kasus penyiksaan tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. Meskipun, masih terdapat hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya ICRC dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada para tawanan yang mengalami penyiksaan di Penjara Abu Ghraib Irak.
KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI CYBER WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA ATAS GAZA Meiliyanti, Yohana Tri; Setiyono, Joko; Supriyadhie, M. Kabul
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.015 KB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping memberikan dampak yang positif ternyata memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatif tersebut ialah munculnya senjata perang modern yaitu cyber warfare (perang siber) atau perang dunia maya dengan metode operasional yang berbeda dengan senjata-senjata militer pada umumnya. Penggunaan senjata ini sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju yang terlibat dalam konflik bersenjata seperti Israel dan Palestina atas perebutan otoritas “Tanah Suci” yang termasuk didalamnya jalur Gaza. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder yang meliputi konvensi-konvensi, kebiasaan-kebiasaan, teori hukum, serta dokumen-dokumen dalam ruang lingkup Hukum Humaniter Internasional. Sampai saat ini belum ada ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang merumuskan cyber warfare secara khusus, namun terdapat korelasi terhadap bunyi-bunyi pasal dalam konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional.
KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Haryanto, Haryanto; Setiyono, Joko
LAW REFORM Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.473 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i1.15952

Abstract

Penelitian bertujuan Mengkaji dan menganalisis dasar yang melatarbelakangi Pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing dan Mengkaji dan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, dalam presfektif hukum pidana internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif-analitik, dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan, pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tidak kembali dipergunakan untuk melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mengefektif dan mengefisienkan prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan asing yang digunakan untuk melakukan illegal fishing. Selain alasan-alasan teknis, penerapan kebijakan didasarkan pada alasan: pelaksanaan pilar keempat mewujudkan visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia; upaya untuk menimbulkan shock therapy; pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan; penegasan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan; upaya pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama di laut. Sedangkan dalam presfektif hukum pidana internasional, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, merupakan : pelaksanaan teori kedaulatan negara; penerapan teori yurisdiksi kriminal; dan pelaksanaan teori penegakan hukum pidana internasional.
PROBLEMATIKA NEGARA DAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KONSEP UNJUST WAR Hakim, Arief Rachman; Setiyono, Joko
LAW REFORM Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.87 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i2.26173

Abstract

PENERAPAN TRADEMARK DILUTION PADA PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA Roisah, Kholis; Setiyono, Joko
LAW REFORM Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.135 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i2.26188

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa peraturan perlindungan merek terkenal dikaitkan dengan doktrin trademark dilution dan membahas peluang penerapan doktrin trademark dilution dalam penegakan perlindungan hak merek di Indonesia. Metode peneltian yang digunakan yuridis normati dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder  serta metode analisa digunakan menggunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peluang menerapkan doktrin dilusi yaitu pada proses pendaftaran merek dan pada perkara sengketa gugatan pembatalan hak merek. Pemeriksa merek menerapkan doktrin trademark dilution pada waktu melakukan penolakan secara ex-officio ataupun atas permintaan keberataan pemilik merek terkenal terhadap setiap permohonan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk pemakaian produk tidak sejenis dengan mempertimbangkan reputasi merek terkenal.  Belum ada keputusan hakim Indonesia yang berani menerapkan doktrin trademark dilution dengan alasan penerapan doktrin itikat tidak baik sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal. Ketiadakan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam Undang Undang Merek menjadi alasan para hakim alasan utama belum bisa menerapkan doktrin trademark dilution. Tanpa adanya alasan bluring ataupun tarnisment  tujuan untuk menghapuskan tanda merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah tercapai.
Large Communal Roost of “Wintering” Purple-backed Starlings Sturnus (Agropsar) sturninus in Yogyakarta, Central Java Setiyono, Joko; Diniarsih, Siti; Mufti, Faradlina; Unting, Mas
KUKILA Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : KUKILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA DALAM PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA Saraswati, Deliana Ayu; Setiyono, Joko
LAW REFORM Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.699 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i2.16154

Abstract

Letak geografis Indonesia yang strategis, dapat menimbulkan adanya praktek kejahatan salah satunya adalah illegal fishing.sehingga pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Perairan Indonesia, kebijakan ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian, bahwa keberadaan kapal yang sudah ditenggelamkan terlebih dahulu sebelum proses persidangan dan dapat dilanjutkan ketahapan-tahapan hukum selanjutnya sepanjang peristiwa tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah. Barang bukti kapal yang akan di hadirkan dalam persidangan dapat berupa dokumentasi, baik berupa foto atau kamera maupun audio visual (video), begitu juga ikan hasil tangkapan yang disisihkan, serta membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Pemberantasan tindak pidana illegal fishing tidaklah mudah dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi-instansi yang berwenang.Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam kesergapan menangani pengawasan dan pengamanan di laut serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah lolos.
Large prey for a small predator: Black-thighed Falconet Microhierax fringillarius preying on Black-capped Babbler Pellorneum capistratum Setiyono, Joko; Diniarsih, Siti; Noske, Richard A; Budi, Nurdin S; Oscilata, Elde N. R; Amna, Muhammad M
KUKILA Vol 18, No 1 (2014)
Publisher : KUKILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Large prey for a small predator: Black-thighed Falconet Microhierax fringillarius preying on Black-capped Babbler Pellorneum capistratum Setiyono, Joko; Diniarsih, Siti; Noske, Richard A; Budi, Nurdin S; Oscilata, Elde N. R; Amna, Muhammad M
KUKILA Vol 18, No 1 (2014)
Publisher : KUKILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL Setiyono, Joko
LAW REFORM Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.424 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i2.16157

Abstract

ICRC adalah salah satu organisasi internasional tertua yang ada di dunia. Selama berdiri hingga saat ini ICRC telah mengalami banyak hambatan, namun pada kenyataannya eksistensi ICRC sebagai organisasi internasional hingga saat ini tetap tidak terbantahkan. Bukan hanya eksis dalam menjalankan visi misinya selama ini, tetapi ICRC juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkembangannya ICRC sebagai subyek Hukum Internasional memiliki eksistensi yang tidak terbantahkan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yakni selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan selalu terjaga; belum ada organisasi lain yg menjadi competitor; dan peran ICRC yang telah diakui oleh masyarakat internasional selama bertahun-tahun. Salah satu peran tersebut adalah pada bidang perkembangan Hukum Humaniter Internasional. ICRC berperan untuk memantau perubahan sifat konflik bersenjata, termasuk diantaranya adalah mengatur konsultasi dengan maksud untuk memastikan kemungkinan mencapai kesepakatan tentang aturan baru dan mempersiapkan rancangan teks untuk diserahkan kepada konferensi diplomatik. ICRC juga telah menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.