Articles

Found 15 Documents
Search

STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): KASUS KOTA BANJARMASIN Sobandi, Baban
Jurnal Borneo Administrator Vol 1 No 1 (2005)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.491 KB) | DOI: 10.24258/jba.v1i1.3

Abstract

STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA PADA BIROKRASI DI INDONESIA Sobandi, Baban
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.484 KB)

Abstract

Kebijakan mengenai Manajemen Talenta pada birokrasi di Indonesia secara eksplisit  sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun hingga saat ini pelaksanaannya masih parsial. Ada instansi yang baru melakukan pemetaan kompetensi sebagai langkah awal untuk rekrutmen talenta (talent recruitment).  Ada juga instansi yang sudah melakukan pengembangan talenta (talent development) namun tidak diawali dengan proses rekrutmen yang jelas. Bahkan ada instansi yang belum melakukan apa-apa terkait dengan implementasi manajemen talenta ini. Atas dasar hal tersebut, tujuan utama kajian ini adalah merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi kebijakan manajemen talenta di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat impelemntasi Manajemen Talenta pada birokrasi pemerintah di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, maka direkomendasikan dua pendekatan strategi yang harus dilakukan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dilakukan melalui penyiapan kebijakan operasional dengan berbagai instrumen dan model yang dibutuhkan, sedangkan pendekatan kultural dilakukan melalui perubahan pola fikir dan budaya organisasi birokrasi dalam sistem merit yang sudah menjadi kebijakan dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.
DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PENGEMBANGAN EKONOMI Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2398.264 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.472

Abstract

The establishment of new regional government is intended to improve the peoples welfare in that region. However, it should be noted that this establishment should cosider the gap between the urban and rural areas. It is believed that the establishment will widen the gap since the mobilization of all regional potentials to improve welfare is hindered by this regional differences. The effort to increase the economic growth of the regions can be carried out by optimizing the core potentials, and inviting investor to increase the regional revenues.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI DI KABUPATEN BELITUNG Prima, Oscar; Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.23 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.205

Abstract

Sektor Pariwisata khususnya wisata bahari, diharapkan bisa menjadi salah satu pengganti Sektor Pertambangan sebagai sector unggulan dan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Belitung.Sementara itu, potensi wisata bahari yang besar belum dikelola secara optimal. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap wisata bahari di Kabupaten Belitung, sebagai bahan masukan untuk merumuskan strategi pengembangan ke depan. Dengan menggunakan analisis SWOT, dihasilkan beberapa strategi dengan prioritas strategi diversifikasi. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung harus melakukan beberapa hal antara lain meningkatkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun atau meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bahari; mengembangkan kompetensi kepariwisataan bagi masyarakat yang bergerak dalam Sektor Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; serta meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.
KINERJA KEBIJAKAN EKONOMI JAWA BARAT DAN SEKTOR UNGGULAN MASING-MASING KABUAPTEN/KOTA PERODE 1998-2002 Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 3 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2556.626 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v7i3.492

Abstract

Dampak krisis ekonomi yang dialmai Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, cukup berpengaruh pada perekonoman daerah Jawa Barat. Ini terlihat dari fluktuatifnya pertumbuhan sektor-sektor. Namun ditingkat Kabupaten/kota beberapa sektor menunjukan prospek pertumbuhan yang cukup baik sebagai sektor unggulan. Penentuan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan didasarkan pada kontribusinya pada PDRB,banyaknya tenaga kerja yang terserap dan jumlah kredit yang dialokasikan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH:ANTARA EFISIENSI DAN PEMERATAAN Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1989.211 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v2i1.658

Abstract

Kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sejak lama menjadi perdebatan yang tak kunjung henti. Beberapa pakar, ekonomi klasik misalnya cenderung lebih memihak kepada dominasi peran Pemerintah Pusat (Nasional) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Mereka percaya, bahwa economies of scale akan lebih berpeluang tercapai jika perekonomian dikendalikan oleh pemerintah nasional dengan skala yang lebih besar. Sementara itu, perkembangan akhir-akhir ini menunjukan munculnya pemihakan baru terhadap peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerahnya. Dalam konteks ini, kelompok pertama lebih menekankan kepada aspek efisiensi, sementara kelompok kedua lebih menekankan aspek distribusi (pemerataan) selain aspek efisiensi. Tumbuhnya pemikiran kedua ini, ditandai dengan perkembangan yang meyakinkan dalam konsepsi ekonomi regional, serta berkembangnya pemikiran baru mengenai integrasi kebijakan ekonomi dengan politik dan pemerintahan, dalam mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan, kemandirian, serta partisipasi pembangunan. Dengan demikian, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah tidak lagi hanya menjadi konsepsi politik dan pemerintahan tetapi juga kajian ekonomi.
REFORMASI PRINSIP-PRINSIP PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2000)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2043.197 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.623

Abstract

Ilmu ekonomi konvensional tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi secara tuntas. Puncak krisis ekonomi di Indonesia dengan indikator turunnya laju hingga hampir 15% anjloknya nilai rupiah hingga hampir Rp 20,000,00 per $ USA. Inflasi yang mencapai 84 % dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa, yang kesemuanya berlangsung dari tahun 1997 ke 1998, merupakan dampak akumulatif dari kondisi politik, hukum, budaya, ekonomi dan dimensi lainnya yang tidak kondusif. Kajian deskriptif ini membuktikan secara kualitatif kondisi perekonomian Indonesia sejak krisis pertengahan 1997 yang lau, paling tidak dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, perdagangan luar negetri, arus modal, dan indikator lainnya. Pada bagian akhir, disampaikan koreksi fundamental terhadap prinsip-prinsip ekonomi konvensional.
REFORMASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN / KOTA MENGHADAPI OTONOMI Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2325.216 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.602

Abstract

Digulirkannya UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan wujud kongkrit upaya pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan daerah. Dalam kaitan ini, maka reformasi penerimaan harus ditujukan untuk mobilisasi sumber daya yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan administratif keuangan daerah menuju ?kemadirian? daerah. Dalam kaitan ni upaya yang harus dilakukan agar reformasi penerimaan berhasil, maka perlu rangsangan kepda subjek penerimaan dan aparat pengelolaan penerimaan tersebut.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UU.NO 22 TAHHUN 1999 TERHADAP KELEMBAGAAN DAERAH (KASUS DI 4 KABUPATEN DAN 3 KOTA DI JAWA BARAT Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2292.828 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.568

Abstract

Inefisiensi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan kenyataan lain dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan di Indonesia. Banyak sekali yang semestinya tidak ada tetapi dibentuk juga, sebenarnya tidak melahirkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih baik. Hasil kajian yang dilakukan menunjukan bahwa walaupun persepsi pejabat daerah menunjukan adanya suatu kesepakatan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penataan kelembagaan, tidak dilakukan oleh semua daerah, sehingga implikasi lingkup beban dan volume kerja yang dimiliki oleh kelembagaan yang identik dalam nomenklaturnya, tidak serta merta mempunyai bobot dan volume kerja yang berbeda. Demikian juga, terdapat nonmenklatur kelembagaan yang berbeda, nmaun bobot dan volume karyawan relatif sama. Dilihat dari dimensi ini, penataan kelembagaan daerah belum dilakukan secara efisien, efektif dan berkeadilan.
DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 4 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1699.878 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v8i4.453

Abstract

This article explain about the result of the research on impact of the expansion of region, a case study in Kabupaten Tasikmalaya. The impacts studied are the ones over the development of social life and regions infrastuctures. This study finds out that the expansion of region maintains and even broadens the developments gaps between urban and rural areas. The gaps occur in many sectors such as income, education, health, and public facilities. This study suggests that a feasibility study must be done prior to expansion of region so that no significant gaps occur between the old and new regional.