I KETUT SUDANTRA
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 41 Documents
Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Puspita Dewi, Candra; Sudantra, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the writing of scientific papers entitled ?Judicial Review Of The Barriers ToCompetition Law Enforcement (KPPU)?. Writing method used in this paper is thenormative legal research. Issues raised in this paper is how the attitude to be taken bythe commision if the businesses are not present at the time of the call and how toexecute the decisions of the commision if the agency is not willing to payment ofcompensation and fines. Based on research by the result that the Commission can notforce the parties concerned to be present, but the Commission may impose verstek if thereported decision has properly called, but did not attend. During the absence of clearregulations that govern the payment of compensation and fines the Commission can notmake an effort force payment of compensation and fines.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF PEMILIK MEREK DI INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN MEREK DALAM BENTUK PERJANJIAN LISENSI Citra Dewi Kusuma, Ida Ayu; Sudantra, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul ?Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek di Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi? yang bertujuan untuk membahas mengenai kriteria pelanggaran merek dalam perjanjian lisensi dan perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek di Indonesia terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah kriteria perjanjian lisensi yang melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan pembatasan yang menghambat kemampuan kerja bangsa Indonesia serta perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat kriteria yang dilarang oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN BRISTISH PETROLEUM (BP) TERHADAP DAMPAK DARI KASUS GULF OF MEXICO Ikkra Meiningsari, Ni Made; Sudantra, I Ketut
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak dari Kasus Gulf of Mexico, terkait dengan kejadian tumpahan minyak dan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan, kewajiban, kronologis dalam kasus Gulf of Mexico. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki yang salah menempatkan korban dalam situasi aslinya sesegara mungkin dengan melakukan kompensasi.
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN BRISTISH PETROLEUM (BP) TERHADAP DAMPAK DARI KASUS GULF OF MEXICO Ikkra Meiningsari, Ni Made; Sudantra, I Ketut
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak dari Kasus Gulf of Mexico, terkait dengan kejadian tumpahan minyak dan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan, kewajiban, kronologis dalam kasus Gulf of Mexico. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki yang salah menempatkan korban dalam situasi aslinya sesegara mungkin dengan melakukan kompensasi.
MERGER DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Rihi, Megawati; Sudantra, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In essence, the conduct of business activities is to make profits and income in order to make ends meet. On the basis of subsistence is what drives a lot of people run a similar business activities or activities of different businesses. The state that is the actual cause or childbirth competition among businesses. The existence of more intense competition in the business world today, where big companies trying to find ways to improve its efficiency and wherever possible improve its performance. One way out is taken by either merge two or more companies.
PENGATURAN PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN Sudantra, I Ketut; Sukerti, Ni Nyoman; Atu Dewi, A.A. Istri Ari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p12

Abstract

This article was written based by result of normative legal research about the regulation of padagelahang marriage on customary law that created by customary law society of desa pakraman inBali. That research was aimed to identify legal norms in awig-awig desa pakraman that regulateabout pada gelahang marriage.From that research?s result, it was known that aspect of matrimonial law has been regulated inawig-awig, whic is on certain chapter that regulate family law. That chapter titled Sukerta TataPawongan, that regulate the legal aspects about marriage, divorce, lineage, and inheritance.Although, the research result aslo shown that on nine awig-awig desa pakraman researched, onlyone that regulate about pada gelahang marriage, which is Awig-Wig Desa Pakraman Gadungan(Tabanan). The regulation is rather ambigious, only regulate about recognition of pada gelahangmarriage existance, without any further regulation about requirements, procedure or it?s legalconsequences.
PENGARUH IDEOLOGI GENDER TERHADAP PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN BALI Sudantra, I Ketut; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p13

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji  perubahan ideologi gender  yang terjadi dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum adat Bali, terutama yang menyangkut hak waris perempuan. Kajian didasarkan pada hasil penelitan kepustakaan (doktriner) dengan pendekatan konseptual, historis dan futuristik hukum. Hasil kajian menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan ideologi gender dalam masyarakat. Perubahan ideologi gender dalam masyarakat adat Bali, terutama yang terjadi dikalangan intelektual dan tokoh-tokoh adat, menyebabkan lahirnya Keputusan Pasamuan Agung  III Majelis Utama  Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 yang mengangkat derajat dan harkat perempuan Bali di bidang pewarisan, di mana diputuskan bahwa perempuan dalam batas-batas tertentu berhak atas harta peninggalan orang tuanya This article aiming to review the change of gender ideology that happened on the society and its influence on development of Balinese customary law, especially that concerning women?s inheritance. The review based on result of literary research with conceptual, historical, and futuristic legal approach. The review result concluded that there is already a change on gender ideology of society. The change of gender ideology on Balinese customary society, especially that happened on intellectuals and custom?s important figures, had causing the birth of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Third Pasamuan Agung of 2010 Decree that lifted Balinese women?s dignity on inheritance, which decreed that women in certain limit have right on their parent?s inheritance.
ASPEK-ASPEK HUKUM KELUARGA DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN Sudantra, I Ketut; Putra, I Made Walesa; Yuwono, Yuwono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p05

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum keluarga dalam peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Peraturan-peraturan tersebut lazim disebut awig-awig desa pakraman. Penelitian dilakukan terhadap sembilan awig-awig desa pakraman yang mewakili seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam awig-awig desa pakraman dalam satu bab khusus yang berjudul: Sukerta Tata Pawongan. Bab ini mengatur hubungan antara sesama manusia khususnya kehidupan bersama dalam keluarga.  Aspek-aspek hukum yang diatur dalam bab ini meliputi: (1) prihal perkawinan (indik pawiwahan), (2) prihal perceraian (indik nyapian), (3) prihal anak keturunan (indik sentana), dan (prihal pewarisan (indik warisan).
KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KREDIT DALAM SKALA BESAR Endraswari, A.A. Mirah; Sudantra, I Ketut
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank financial institusions is an entity that has a very important role both in the field of industry, services, trade and the other fields. The increasing development of the times, affect the credit demand. Given the limitations of a bank to provide a loan to the debtor is called the legal lending limit, causing the bank is not able to meet the demand for very high credit. But now, with the presence of sydicated loans, loan demand remains on a large scale can be provided by the bank without violating the provisions of the legal lending limit.
IMPLIKASI KEPUTUSAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 276/KEP-19.2/X/2017 TERHADAP KEDUDUKAN TANAH MILIK DESA PAKRAMAN Sudantra, I Ketut
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p09

Abstract

On 2017, Minister of Agrarian Affair and Spatial/Head of National Land Agency of Indonesia enacted a decision that point desa pakraman on Bali Province as communal owner right subject of the land. That decision was causing a certain implication that important to study. This research was aimed to discuss implication of those decisions on the position of land owned by desa pakraman in Bali. This research was carried out through a normative legal study method with using statute approach, conceptual approach, and historical approach. On behalfs of discussion of a problem, this research use source on a form of legal material (primary and secondary) and non-legal material. After going through discussion and analysis, finally, it can be concluded that the Minister?s Decision above can have both positive and negative implication on the position of desa pakraman?s land in Bali. The positive implication has happened because that decision can give legal certainty and certainty of right on a position of desa pakraman?s land (tanah druwe desa). On the flipside, the application of that Minister?s Decision can have negative implication if desa pakraman?s lands that were been given to a member of desa pakraman (krama desa), which were tanah pekarangan desa and tanah ayahan desa, were registered as owned individually by the member of desa pakraman. Tahun 2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan keputusan yang menunjuk desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Keputusan Menteri itu menimbulkan implikasi tertentu yang penting diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi Keputusan Menteri di atas terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Penelitian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Untuk kepentingan pembahasan masalah, dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber  penelitian berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan-bahan non-hukum. Setelah melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri di atas dapat berimplikasi positif dan negatif terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Implikasi positif terjadi karena Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa). Di sisi lain, pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dapat berimplikasi negatif apabila tanah-tanah milik desa pakraman yang telah diserahkan pengelolaannya kepada perseorangan anggota desa pakraman (krama desa), yaitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa, didaftarkan atas nama  perseorangan anggota desa pakraman.